Pembentukan DOB Cianjur Selatan Merupakan Kebutuhan

1. JANNUARI 2019

2. ISI MATERI

3. CJR EKSISTING
Secara geografis terletak diantara
LUAS WILAYAH
PENDUDUK
:
:
361.434,98 ha
2.243.904
BATAS-BATAS :
UATAR
TIMUR
SELATAN
BARAT
:
:
:
:
PURWAKARTA, BDG BARAT
GARUT
SAMUDERA HINDIA
SUKABUMI, BOGOR
WILAYAH ADMINISTRATIF
KECAMATAN
DESA
:
:
32
354
KELURAHAN : 6
KONDISI GIOGRAFIS KAB. CIANJUR
(KAB. INDUK)

4. Secara geografis terletak diantara
LUAS WILAYAH
PENDUDUK
:
:
231.105,88 ha
629.499
BATAS-BATAS :
UATAR
TIMUR
SELATAN
BARAT
:
:
:
:
CIANJUR INDUK/BDG BARAT
GARUT
SAMUDERA HINDIA
SUKABUMI,
WILAYAH ADMINISTRATIF
KECAMATAN
DESA
:
:
14
161
KELURAHAN : -
KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH CIANJUR BAG.
SELATAN
(CALON DAERAH PERSIAPAN KAB. CIANJUR SELATAN
RENCANA CDOB
CIANJUR SELATAN

5. AGRABINTA 37,720 ORANG
LELES 32.558 ORANG
SINDANGBARANG 53.565 ORANG
CIDAUN 66.353 ORANG
NARINGGUL 45.854 ORANG
CIBINONG 59.449 ORANG
CIKADU 35.606 ORANG
TANGGEUNG 45.354 ORANG
PASIRKUDA 35.313 ORANG
KADUPANDAK 50.126 ORANG
CIJATI 33.542 ORANG
TAKOKAK 52.231 ORANG
SUKANAGARA 50.408 ORANG
PAGELARAN 69.796 ORANG
JUMLAH 667.875 ORANG
KECAMATAN DICALON DAERAH PEMEKARAN
(CIANJUR BAGIAN SELATAN)

12. GAMBARAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN
(TEROTERIAL KAWASAN)

14. Ketika luas wilayah dan jumlah penduduk minimal untuk sebuah provinsi di kawasan Jawa diperlakukan untuk masing-masing provinsi, maka terdapat
tiga provinsi yang memiliki daya dukung demografis dan geografis untuk mekar, yaitu Jawa Barat 2 provinsi baru, Jawa Tengah 1 provinsi baru dan
Jawa Timur 2 provinsi baru. Dengan kata lain, secara keseluruhan, kawasan Jawa memiliki daya dukung geografis dan demografis untuk membentuk 5
provinsi baru atau keseluruhannya menjadi 10 provinsi.

15. Ketika luas wilayah dan jumlah penduduk minimal diperlakukan ke
semua provinsi, maka secara normatif hanya ada satu provinsi yang
harus menggabungkan daerah karena daya dukung geografis, yaitu DI
Yogyakarta. Jawa Timur dan Jawa Barat bahkan memiliki daya dukung
ambsolut untuk membentuk masing-masing 22 dan 17 kabupaten.

16. Maksud dan Tujuan
1. kerangka dasar penataan daerah yang kondusif
bagi akselerasi pengembangan potensi daerah
yang diarahkan bagi penguatan integrasi
nasional, akselerasi pengembangan ekonomi dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi
masyarakat
2. Bahwa maksud tujuan membektuk penatan
daerah persiapan dalam rangka lebih
meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan
publik, dan daya saing daerah

17. 1. UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
2. UNDANG-UNDANG NO.33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
3. PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN
URUSAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
4. UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-
DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROVINSI JAWA BARAT
5. PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
NEGARA
6. PERATURAN PEMERINTAHAN NO. 78 TAHUN 2007
TENTANG TATACARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DAERAH.
DASAR HUKUM

19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

20. REKOMENDASI
Aspirasi kami mohon dapatnya masuk dalam Visi Misi pada RPJMD
Perubahan Th 2016-2021 Kab. Cianjur yaitu Fasitasi Koordinasi dan
Konsultasi Daerah Persiapan Pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan
Yang mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bab VI Penataan Darah
Bagian kesatu Paragrap 1 Pemekaran Daerah Pasal 41 ayat (4), anatara
lain:
(1)Kewajiban daerah induk terhadap Daerah persipan meliputi :
1. Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
2. Melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan
dokumentasi;
3. Membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel,
pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan
ditetapkan menjadi Daerah baru dan;
4. Menyiapkan dana dukungan

21. Kerangka berpikir mempertimbangkan 3 (tiga)
dimensi dasar, untuk menuju daerah otonom yang
maju-mandiri, yaitu:
1. Dimensi geografi, bersifat relatif tetap, mencakup luas
dan karakteristik (kualitas) wilayahnya;
2. Dimensi demografi, bersifat relatif dinamis, yakni
manusia yang menjadi subyek dan obyek dari daerah
otonom yang mencakup jumlah dan kualitasnya; Ketiga,
3. Dimensi sistem, yang bersifat sangat dinamis, terdiri dari
sistem pertahanan dan keamanan, sistem sosial politik,
sistem sosial ekonomi, sistem keuangan, sistem
administrasi publik, serta sistem manajemen
pemerintahan.

24. TAHAPAN KEGIATAN PANSUS DPRD
MONEV
FERIVIKASI
LAPANGAN
INFOLAHTA
SAS GIAT > INVER/PEM SEHIR, PEMKAB
DLM/LR PROV.
KONS TTG KEB REGLS DOB
DATA PMBDG TTG WIL, KU, SOSPOL DLL
INFO TTG KEB REGLSI & POLITIK
SASARAN KEGIATAN > DS/KEC
ASPIRASI (SK BPD & DATA DUKG)
POTENSI (PROFIL/MONOGRAFI KEC)
KEWIL (BATAS, ORBITASI & DLL)
TIM FASKORNIS (PEMKAB)
LAK ADMIN (KEPBUP DAN
LAMPIRANNYA)
LAKNIS (KAJIAN KELAYAKAN DOB)
LAKWIL (PETA PERBATASAN)
SUN REN GIAT (ROODMAF)
WAKTU KEGIATAN
MATERI / DATA AWAL
SAS OBYEK KEGIATAN
LOG SARFAS
EVALUASI & SINGKRONISASI
HASIL KEGIATAN
(PANSUS DPRD , TIM
FASKORNIS PEMKAB & TIM NIS
PAGUYUBAN)
PENYUSUNAN PELAPORAN
PERSIAPAN PARIPURNA (KEP
DPRD & KEPBUP) REKOM KE
PEMPROV / GUB.
MONEV
LANJUTAN
KEGIATAN PEMBAHASAN > PROV (DPRD PROV & GUB) >
PUSAT (DPOD KEMENDAGRI KOMSI II DPR RI)

28. PENILAIAN PERSYARATAN DASAR KAPASITAS DAERAH
I. PARAMETER DAN INDIKATOR DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN
PARAMETER INDIKATOR
1. Geografi 1. lokasi ibukota.
2. hidrografi.
3. kerawanan bencana.
2. Demografi 4. kualitas sumber daya manusia.
5. distribusi penduduk.
3. Keamanan 6. tindakan kriminal umum.
7. konflik sosial.
4. asosial politik, adat dan tradisi 8. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
9. kohesivitas sosial.
10. organisasi kemasyarakatan
5. potensi ekonomi 11. pertumbuhan ekonomi.
12. potensi unggulan daerah.
6. keuangan daerah 13. kapasitas pendapatan asli Daerah induk.
14. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan.
15. pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
7. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan 16. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan.
17. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
18. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur.
19. jumlah pegawai aparatur sipil Negara di Daerah
induk.
20. rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah
Persiapan.
DIKAKSANAKAN OLEH PENGKAJI
(TIM INDEVENDEN DARI PUSAT / PROV)

29. I. DEFINISI INDIKATOR
Indikator: Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang memberikan informasi tentang
keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator tersebut berhubungan
secara langsung dengan nilai parameter. Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit
pembentukan/penghapusan dan penggabungan daerah otonom harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: (1) data tersedia, (2) mudah dihitung, (3) relevan, (4) terukur, dan reliabel.
INDIKATOR UKURAN INDIKATOR
lokasi ibukota 1. Rasio ketimpangan jarak antara batas terdekat dan batas terjauh dari wilayah
cakupan yang akan dimekarkan dengan calon ibukota
2. Ketersediaan lahan untuk pusat pemerintahan yang sudah ada Berita Acara
penyerahannya di hadapan notaris.
Hidrografi 1. potensi air permukaan dan air tanah di wilayah cakupan daerah persiapan yang
akan dibentuk dengan klasifikasi dan kriteria tinggi, sedang, atau rendah
2. ketersedian air baku untuk kebutuhan sehari-hari penduduk dan untuk kegiatan
ekonomi
kerawanan bencana. 1. jumlah jenis potensi bencana alam yang memiliki daya rusak tinggi yang
meliputi tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, dan banjir/rob
2. jumlah kejadian bencana alam dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
kualitas sumber daya
manusia.
1. rasio angka lama bersekolah di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan
dibentuk dengan angka lama bersekolah nasional
2. rasio APK pendidikan menengah atas wilayah cakupan daerah persiapan yang
akan dibentuk dengan APK nasional
3. rasio APK pendidikan menengah pertama wilayah cakupan daerah persiapan
yang akan dibentuk dengan APK nasional
4. rasio APK pendidikan dasar wilayah cakupan daerah persiapan yang akan
dibentuk dengan APK nasional
distribusi penduduk. rasio tingkat kepadatan penduduk di wilayah cakupan daerah persiapan (RTKP-DP)
yang akan dibentuk dengan rata-rata kepadatan penduduk di daerah yang
berbatasan dengan daerah induk

30. tindakan kriminal umum. rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000 penduduk di wilayah cakupan
daerah persiapan yang akan dibentuk dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana
kriminal umum per 10.000 penduduk di daerah yang berbatasan dengan daerah
induk.
konflik social jumlah konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dalam cakupan wilayah daerah
persiapan.
partisipasi masyarakat
dalam pemilihan umum.
1. persentase jumlah penduduk yang ikut pemilu legislatif terhadap jumlah
penduduk yang memiliki hak pilih di wilayah cakupan daerah persiapan yang
akan dibentuk
2. persentase jumlah penduduk yang ikut pemilu kepala daerah terhadap jumlah
penduduk yang memiliki hak pilih di wilayah cakupan daerah persiapan yang
akan dibentuk
kohesivitas sosial. jumlah etnik dan sub etnik dalam cakupan wilayah daerah persiapan yang akan
dibentuk
organisasi kemasyarakatan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai peraturan perundang-
undangan di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk
pertumbuhan ekonomi. 1. rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi nasional selama 5 tahun.
2. rasio pendapatan perkapita di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan
dibentuk dibandingkan dengan pendapatan perkapita nasional.
3. rasio IPM di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk
dibandingakan dengan IPM nasional.
4. rasio persentase angka kemiskinan di wilayah cakupan daerah persiapan yang
akan dibentuk dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan nasional.
potensi unggulan daerah. 1. jumlah cadangan tambang migas yang terukur di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
2. jumlah cadangan tambang minerba yang terukur di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
3. jumlah cadangan panas bumi yang terukur di wilayah cakupan daerah persiapan
yang akan dibentuk

31. 1. rasio nilai kontribusi PDRB sektor pertanian per kapita di wilayah induk
dibandingkan dengan nilai kontribusi PDB sektor pertanian per kapita nasional
2. rasio nilai kontribusi PDRB sektor industri per kapita di wilayah induk
dibandingkan dengan nilai kontribusi PDB sektor industri per kapita nasional
3. rasio nilai kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran per kapita di
wilayah induk dibandingkan dengan nilai kontribusi PDB sektor perdagangan,
hotel, dan restoran per kapita nasional
4. rasio nilai kontribusi PDRB sektor pengangkutan dan komunikasi per kapita di
wilayah induk dibandingkan dengan nilai kontribusi PDB sektor pengangkutan
dan komunikasi per kapita nasional
5. rasio nilai kontribusi PDRB sektor keuangan dan persewaan per kapita di
wilayah induk dibandingkan dengan nilai kontribusi PDB sektor keuangan dan
persewaan per kapita nasional
6. rasio nilai PDRB sektor jasa-jasa per kapita di wilayah induk dibandingkan
dengan nilai kontribusi PDB sektor jasa-jasa per per kapita nasional
kapasitas pendapatan asli
Daerah induk.
rasio PAD terhadap APBD daerah yang akan dimekarkan
potensi pendapatan asli
calon Daerah Persiapan.
rasio PAD yang dipungut di wilayah cakupan daerah persiapan terhadap PAD
daerah induk
pengelolaan keuangan dan
aset Daerah.
1. Rasio APBD terhadap PDRB
2. Rasio APBD per kapita terhadap APBN per kapita
aksesibilitas pelayanan
dasar pendidikan.
1. Rasio jumlah murid SD terhadap ruang belajar SD di cakupan wilayah daerah
persiapan yang akan dibentuk
2. Rasio jumlah murid SMP terhadap ruang belajar SMP di cakupan wilayah daerah
persiapan yang akan dibentuk
3. Rasio jumlah murid SMA/SMK terhadap ruang belajar SMA/SMK di cakupan
wilayah daerah persiapan yang akan dibentuk

32. aksesibilitas pelayanan
dasar kesehatan.
1. rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
2. rasio tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap terhadap jumlah penduduk
di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk
aksesibilitas pelayanan
dasar infrastruktur.
1. rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di wilayah cakupan daerah persiapan
yang akan dibentuk.
2. rasio pelabuhan/dermaga dengan pulau/kawasan yang dihubungkan oleh
sungai/laut.
3. jarak calon ibukota daerah persiapan dengan bandara terdekat
jumlah pegawai aparatur
sipil negara di Daerah
induk.
1. rasio jumlah pegawai ASN terhadap jumlah penduduk di wilayah cakupan
daerah persiapan yang akan dimekarkan
2. rasio belanja pegawai ASN terhadap APBD daerah induk
rancangan rencana tata
ruang wilayah Daerah
Persiapan.
ketersediaan dokumen rancangan RTRW daerah persiapan

33. I. NILAI INDIKATOR
1. Penilaian yang digunakan adalah dengan sistem skoring, untuk pembentukan daerah persiapan adalah
metode skoring (pemberian skor).
2. Setiap indikator diberi skor dengan skala 1 - 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
INDIKATOR UKURAN INDIKATOR SKALA NILAI
lokasi ibukota 1. Rasio ketimpangan jarak antara batas
terdekat dan batas terjauh dari
wilayah cakupan yang akan
dimekarkan dengan calon ibukota
0,00 - 0,2 = 1
0,21 - 0,4 = 2
0,41 - 0,6 = 3
0,61 - 0,8 = 4
0,81 - 1,00 = 5
2. Ketersediaan lahan untuk pusat
pemerintahan yang sudah ada Berita
Acara penyerahannya di hadapan
notaris.
a. Provinsi (ha):
<80 = 1
81-90 = 2
91-100 = 3
101-110 = 4
>110 = 5
b. Kabupaten (ha):
<30 = 1
31-40 = 2
41-50 = 3
51-60 = 4
>60 = 5
c. Kota (ha):
<20 = 1
21-30 = 2
31-40 = 3
41-50 = 4

34. hidrografi 1. potensi air permukaan dan air tanah di
wilayah cakupan daerah persiapan
yang akan dibentuk dengan klasifikasi
dan kriteria tinggi, sedang, atau rendah
Sangat tinggi = 5
Tinggi = 4
Sedang = 3
Rendah = 2
2. ketersedian air baku untuk kebutuhan
sehari-hari penduduk dan untuk
kegiatan ekonomi
≤10% = 1
10,1%-20% = 2
20,1%-30% = 3
30,1%-40% = 4
>40% = 5
kerawanan
bencana.
1. jumlah jenis potensi bencana alam
yang memiliki daya rusak tinggi yang
meliputi tsunami, letusan gunung
berapi, gempa bumi, longsor, dan
banjir/rob
5 jenis = 1
4 jenis = 2
3 jenis = 3
2 jenis = 4
1 jenis = 5
2. jumlah kejadian bencana alam dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir
a. Provinsi
Bencana <5 kali = 5
Bencana 5-9 kali = 4
Bencana 10-14 kali = 3
Bencana 15-19 kali = 2
Bencana ≥20 kali = 1
b. Kabupaten
Tanpa bencana = 5
Bencana ≤5 kali = 4
Bencana 6-10 kali = 3
Bencana 11-15 kali = 2
Bencana >15 kali = 1
c. Kota
Bencana ≤2 kali = 5
Bencana 3-5 kali = 4
Bencana 6-8 kali = 3
Bencana 9-11 kali = 2
Bencana ≥12 kali = 1

35. kualitas sumber
daya manusia.
1. rasio angka lama bersekolah di wilayah
cakupan daerah persiapan yang akan
dibentuk dengan angka lama
bersekolah nasional
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
2. rasio APK pendidikan menengah atas
wilayah cakupan daerah persiapan
yang akan dibentuk dengan APK
nasional
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
3. rasio APK pendidikan menengah
pertama wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk dengan
APK nasional
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
4. rasio APK pendidikan dasar wilayah
cakupan daerah persiapan yang akan
dibentuk dengan APK nasional
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
distribusi
penduduk.
rasio tingkat kepadatan penduduk di
wilayah cakupan daerah persiapan (RTKP-
DP) yang akan dibentuk dengan rata-rata
kepadatan penduduk di daerah yang
berbatasan dengan daerah induk
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
tindakan kriminal
umum.
rasio jumlah tindak pidana kriminal umum
per 10.000 penduduk di wilayah cakupan
daerah persiapan yang akan dibentuk
dengan rata-rata rasio jumlah tindak
pidana kriminal umum per 10.000
penduduk di daerah yang berbatasan
dengan daerah induk.
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1

36. konflik sosial jumlah konflik sosial yang terjadi antara
masyarakat dalam cakupan wilayah
daerah persiapan.
a. Provinsi
Konflik <5 kali = 5
Konflik 5-9 kali = 4
Konflik 10-14 kali = 3
Konflik 15-19 kali = 2
Konflik ≥20 kali = 1
b. Kabupaten
Tanpa konflik = 5
Konflik ≤5 kali = 4
Konflik 6-10 kali = 3
Konflik 11-15 kali = 2
Konflik >15 kali = 1
c. Kota
Konflik ≤2 kali = 5
Konflik 3-5 kali = 4
Konflik 6-8 kali = 3
Konflik 9-11 kali = 2
Konflik ≥12 kali = 1
partisipasi
masyarakat dalam
pemilihan umum.
1. persentase jumlah penduduk yang ikut
pemilu legislatif terhadap jumlah
penduduk yang memiliki hak pilih di
wilayah cakupan daerah persiapan
yang akan dibentuk
>70% = 5
60%-70% = 4
50%-59% = 3
40%-49% = 2
<40% = 1
2. persentase jumlah penduduk yang ikut
pemilu kepala daerah terhadap jumlah
penduduk yang memiliki hak pilih di
wilayah cakupan daerah persiapan
yang akan dibentuk
>70% = 5
60%-70% = 4
50%-59% = 3
40%-49% = 2
<40% = 1

37. kohesivitas sosial. jumlah etnik dan sub etnik dalam cakupan
wilayah daerah persiapan yang akan
dibentuk
1 etnik dan sub etnik = 5
2-3 etnik dan sub etnik = 4
4-5 etnik dan sub etnik = 3
6-7 etnik dan sub etnik = 2
>8 etnik dan sub etnik = 1
organisasi
kemasyarakatan
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang
terdaftar sesuai peraturan perundang-
undangan di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
>40 organisasi kemasyarakatan = 5
31-40 organisasi kemasyarakatan = 4
21-30 organisasi kemasyarakatan = 3
11-20 organisasi kemasyarakatan = 2
<10 organisasi kemasyarakatan = 1
pertumbuhan
ekonomi.
1. rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi
selama 5 tahun di wilayah cakupan
daerah persiapan yang akan dibentuk
dibandingkan dengan rata-rata
pertumbuhan ekonomi nasional selama
5 tahun.
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
2. rasio pendapatan perkapita di wilayah
cakupan daerah persiapan yang akan
dibentuk dibandingkan dengan
pendapatan perkapita nasional.
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
3. rasio IPM di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
dibandingakan dengan IPM nasional.
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
4. rasio persentase angka kemiskinan di
wilayah cakupan daerah persiapan
yang akan dibentuk dibandingkan
dengan persentase angka kemiskinan
nasional.
<0,70 = 5
0,70-0,79 = 4
0,80-0,89 = 3
0,90-0,99 = 2
≥1,00 = 1

38. potensi unggulan
daerah.
1. jumlah cadangan tambang migas yang
terukur di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
1.
2. jumlah cadangan tambang minerba
yang terukur di wilayah cakupan
daerah persiapan yang akan dibentuk
2.
3. jumlah cadangan panas bumi yang
terukur di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
3.
4. rasio nilai kontribusi PDRB sektor
pertanian per kapita di wilayah induk
dibandingkan dengan nilai kontribusi
PDB sektor pertanian per kapita
nasional
4. ≥1,00 = 5
5. 0,90-0,99 = 4
6. 0,80-0,89 = 3
7. 0,70-0,79 = 2
8. <0,70 = 1
5. rasio nilai kontribusi PDRB sektor
industri per kapita di wilayah induk
dibandingkan dengan nilai kontribusi
PDB sektor industri per kapita
nasional
9. ≥1,00 = 5
10.0,90-0,99 = 4
11.0,80-0,89 = 3
12.0,70-0,79 = 2
13.<0,70 = 1
6. rasio nilai kontribusi PDRB sektor
perdagangan, hotel, dan restoran per
kapita di wilayah induk dibandingkan
dengan nilai kontribusi PDB sektor
perdagangan, hotel, dan restoran per
kapita nasional
14.≥1,00 = 5
15.0,90-0,99 = 4
16.0,80-0,89 = 3
17.0,70-0,79 = 2
18.<0,70 = 1
7. rasio nilai kontribusi PDRB sektor
pengangkutan dan komunikasi per
kapita di wilayah induk dibandingkan
dengan nilai kontribusi PDB sektor
pengangkutan dan komunikasi per
kapita nasional
19.≥1,00 = 5
20.0,90-0,99 = 4
21.0,80-0,89 = 3
22.0,70-0,79 = 2
23.<0,70 = 1

39. 1. rasio nilai kontribusi PDRB sektor
keuangan dan persewaan per kapita di
wilayah induk dibandingkan dengan
nilai kontribusi PDB sektor keuangan
dan persewaan per kapita nasional
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
2. rasio nilai PDRB sektor jasa-jasa per
kapita di wilayah induk dibandingkan
dengan nilai kontribusi PDB sektor
jasa-jasa per per kapita nasional
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
Catatan:
Ukuran indikator dan nilai nomor 4-9 masih harus
didiskusikan
kapasitas
pendapatan asli
Daerah induk.
rasio PAD terhadap APBD daerah yang
akan dimekarkan
≥15% = 5
12%-14,99% = 4
10%-11,99% = 3
8%-9,99% = 2
<8% = 1
potensi
pendapatan asli
calon Daerah
Persiapan.
rasio PAD yang dipungut di wilayah
cakupan daerah persiapan terhadap PAD
daerah induk
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1
pengelolaan
keuangan dan aset
Daerah.
1. Rasio APBD terhadap PDRB ≥20% = 5
15%-19,99% = 4
10%-14,99% = 3
5%-9,99% = 2
<5% = 1
2. Rasio APBD per kapita terhadap APBN
per kapita
≥1,00 = 5
0,90-0,99 = 4
0,80-0,89 = 3
0,70-0,79 = 2
<0,70 = 1

40. aksesibilitas
pelayanan dasar
pendidikan.
1. Rasio jumlah murid SD terhadap ruang
belajar SD di cakupan wilayah daerah
persiapan yang akan dibentuk
≤32 = 5
32-35 = 4
36-39 = 3
40-42 = 2
≥43 = 1
2. Rasio jumlah murid SMP terhadap
ruang belajar SMP di cakupan wilayah
daerah persiapan yang akan dibentuk
≤32 = 5
32-35 = 4
36-39 = 3
40-42 = 2
≥43 = 1
3. Rasio jumlah murid SMA/SMK
terhadap ruang belajar SMA/SMK di
cakupan wilayah daerah persiapan
yang akan dibentuk
≤32 = 5
32-35 = 4
36-39 = 3
40-42 = 2
≥43 = 1
aksesibilitas
pelayanan dasar
kesehatan.
1. rasio jumlah dokter terhadap jumlah
penduduk di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
2. rasio tempat tidur rumah
sakit/puskesmas rawat inap terhadap
jumlah penduduk di wilayah cakupan
daerah persiapan yang akan dibentuk
aksesibilitas
pelayanan dasar
infrastruktur.
1. rasio panjang jalan terhadap luas
wilayah di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk.
2. rasio pelabuhan/dermaga dengan
pulau/kawasan yang dihubungkan oleh
sungai/laut.
3. jarak calon ibukota daerah persiapan
dengan bandara terdekat

41. jumlah pegawai
aparatur sipil
negara di Daerah
induk.
1. rasio jumlah pegawai ASN terhadap
jumlah penduduk di wilayah cakupan
daerah persiapan yang akan
dimekarkan
<2% = 5
2%-2,2% = 4
2,3%-2,5% = 3
2,6%-2,8% = 2
>2,8% = 1
2. rasio belanja pegawai ASN terhadap
APBD daerah induk
a. Provinsi
<25% = 5
25%-30% = 4
31%-35% = 3
36%-40% = 2
>40% = 1
b. Kabupaten dan Kota
<40% = 5
41%-45% = 4
46%-50% = 3
51%-55% = 2
>55% = 1
rancangan
rencana tata ruang
wilayah Daerah
Persiapan.
ketersediaan dokumen rancangan RTRW
daerah persiapan
Sudan masuk dalam dokumen RTRW induk = 5
Sudah ada naskah kajian dan naskah teknis= 4
Sudah ada kajian = 3
Sudah ada dokumen rencana kajian = 2
Belum ada kajian = 1

43. tindakan kriminal
umum.
2 rasio jumlah tindak pidana kriminal umum per 10.000
penduduk di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan
dibentuk dengan rata-rata rasio jumlah tindak pidana kriminal
umum per 10.000 penduduk di daerah yang berbatasan
dengan daerah induk.
2
konflik sosial 2 jumlah konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dalam
cakupan wilayah daerah persiapan.
2
partisipasi
masyarakat dalam
pemilihan umum.
2 1. persentase jumlah penduduk yang ikut pemilu legislatif
terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di
wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk
1
2. persentase jumlah penduduk yang ikut pemilu kepala
daerah terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih
di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk
1
kohesivitas sosial. 2 jumlah etnik dan sub etnik dalam cakupan wilayah daerah
persiapan yang akan dibentuk
2
organisasi
kemasyarakatan
2 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai
peraturan perundang-undangan di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
2
pertumbuhan
ekonomi.
16 1. rasio rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun di
wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk
dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional selama 5 tahun.
4
2. rasio pendapatan perkapita di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk dibandingkan dengan
pendapatan perkapita nasional.
4
3. rasio IPM di wilayah cakupan daerah persiapan yang akan
dibentuk dibandingakan dengan IPM nasional.
4
4. rasio persentase angka kemiskinan di wilayah cakupan
daerah persiapan yang akan dibentuk dibandingkan
dengan persentase angka kemiskinan nasional.
4

45. kapasitas
pendapatan asli
Daerah induk.
2 rasio PAD terhadap APBD daerah yang akan dimekarkan 2
potensi pendapatan
asli calon Daerah
Persiapan.
2 rasio PAD yang dipungut di wilayah cakupan daerah
persiapan terhadap PAD daerah induk
2
pengelolaan
keuangan dan aset
Daerah.
4 1. Rasio APBD terhadap PDRB 2
2. Rasio APBD per kapita terhadap APBN per kapita 2
aksesibilitas
pelayanan dasar
pendidikan.
9 1. Rasio jumlah murid SD terhadap ruang belajar SD di
cakupan wilayah daerah persiapan yang akan dibentuk
3
2. Rasio jumlah murid SMP terhadap ruang belajar SMP di
cakupan wilayah daerah persiapan yang akan dibentuk
3
3. Rasio jumlah murid SMA/SMK terhadap ruang belajar
SMA/SMK di cakupan wilayah daerah persiapan yang akan
dibentuk
3
aksesibilitas
pelayanan dasar
kesehatan.
6 1. rasio jumlah dokter terhadap jumlah penduduk di wilayah
cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk
3
2. rasio tempat tidur rumah sakit/puskesmas rawat inap
terhadap jumlah penduduk di wilayah cakupan daerah
persiapan yang akan dibentuk
3
aksesibilitas
pelayanan dasar
infrastruktur.
8 1. rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di wilayah
cakupan daerah persiapan yang akan dibentuk.
3
2. rasio pelabuhan/dermaga dengan pulau/kawasan yang
dihubungkan oleh sungai/laut.
3
3. jarak calon ibukota daerah persiapan dengan bandara
terdekat
2
jumlah pegawai
aparatur sipil negara
di Daerah induk.
2 1. rasio jumlah pegawai ASN terhadap jumlah penduduk di
wilayah cakupan daerah persiapan yang akan dimekarkan
1
2. rasio belanja pegawai ASN terhadap APBD daerah induk 1

46. rancangan rencana
tata ruang wilayah
Daerah Persiapan.
1 ketersediaan dokumen rancangan RTRW daerah persiapan 1
TOTAL BOBOT
INDIKATOR
100 TOTAL BOBOT SUB INDIKATOR 100
Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Nilai total adalah penjumlahan
seluruh nilai indikator. Suatu daerah dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kapasitas daerah apabila
mendapat nilai totaldi atas 400.

50. PERSIAPAN KAWASAN DOB (PEMPROV JABAR)
• PERDA No. 22/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat 2009-2029
• PERDA No. 28/2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa
Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029
• PERGUB No. 21/2012 tentang Badan Pengembangan
Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
• KEPGUB No. 800/Kep.1058-Bapp/2012 tentang Susunan
Personalia Badan Pengembangan Wilayah Jawa Barat
Bagian Selatan

51. OUTPUT BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH
JAWA BARAT BAGIAN SELATAN
(AMANAT PERDA No. 28/2010 tentang Pengembangan
Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029)
)cc
BPW-JABSEL
Bid.
Agribisnis
Bid.
Infrastruktur
Bid. Industri
Kelautan
Bid.
Pariwisata
Terpadu
RIP
Bid. Agribisnis
RIP
Bid. Infra
RIP
Bid. Industri
Kelautan
RIP
Bid. Pariwisata
Terpadu
RIP & RM
Jabsel

52. Program Infrastruktur
Jangka Pendek
2007 - 2012
Jangka Menengah
2012-2017
Jangka Panjang
2017-2022
Membangun Pondasi Yang Kuat Bagi Peningkatan
Produksi dan Kualitas Komoditas Unggulan
Perluasan Pasar dan Pengembangan
Investor Baru
(skala menengah & besar)
Pengembangan
Agroindustri secara
Terpadu
1.Penyelesaian jalur barat – timur
(Trans Selatan)
1.Peningkatan akses jalur utara-selatan
2.Pembangunan waduk dan saluran irigasi
3.Perluasan jaringan listrik
1.Pembangunan terminal baru
2.Pembangunan pelabuhan baru
1.Pengembangan
jalur barat – timur
(Trans Selatan)
secara massif
2. Peningkatan
layanan
komunikasi
RENCANA

53. Program Alih Fungsi Lahan
Jangka Pendek
2007 - 2012
Jangka Menengah
2012-2017
Jangka Panjang
2017-2022
Membangun Pondasi Yang Kuat Bagi
Peningkatan Produksi dan Kualitas
Komoditas Unggulan
Perluasan Pasar dan
Pengembangan Investor Baru
(skala menengah & besar)
Pengembangan
Agroindustri secara
Terpadu
1.Realisasi aturan mengenai kawasan lindung
2.Pembentukan regulasi mengenai lahan terlantar
3.Inventarisasi lahan HGU yang terlantar
4.Tidak memperpanjang izin HGU yang terlantar
5.Pemanfaatan lahan tidur oleh investor baru (on farm)
6.Ekstensifikasi lahan usaha pertanian yang sudah ada
RENCANA

54. Program Ekonomi Pertanian
Jangka Pendek
2007 - 2012
Jangka Menengah
2012-2017
Jangka Panjang
2017-2022
Membangun Pondasi Yang Kuat Bagi
Peningkatan Produksi dan Kualitas
Komoditas Unggulan
Perluasan Pasar dan
Pengembangan Investor Baru
(skala menengah & besar)
Pengembangan
Agroindustri secara
Terpadu
1. Pembentukan regulasi yang berpihak
pada pengembangan pertanian
(subsidi pupuk, mekanisme harga,
land reform, dll)
2. Menguatkan kegiatan ekonomi yang
ada
3. Peningkatan dan perluasan jaringan
pemasaran
4. Pembentukan dan penguatan
kelembagaan ekonomi kecil
5. Penyediaan sarana dan prasarana
produksi
6. Bantuan permodalan bagi petani kecil
7. Pengembangan infrastruktur produksi
dan distribusi
8. Intensifikasi Komoditas unggulan
1.Eksplorasi komoditas menuju
pengembangan skala usaha
yang lebih besar
2.Pengembangan infrastruktur
produksi skala menengah dan
infrastruktur distribusi
3.Perluasan pasar bagi hasil
pertanian Jawa Barat Selatan
4.Pengembangan produk turunan
komoditas unggulan terpilih
5.Kemitraan petani dan
pengusaha
6.Promosi dan pameran hasil
komoditas unggulan
1.Pengembangan
agribusiness
secara terpadu
2.Orientasi
eksport ke luar
Jawa Barat
Selatan
3.Pembangunan
infrastruktur
RENCANA

55. Program Ekonomi Non Pertanian
Stage 1
2007 - 2012
Stage 2
2012-2017
Stage 3
2017-2022
Membangun Pondasi Yang Kuat Bagi Peningkatan
Produksi dan Kualitas Komoditas Unggulan
Perluasan Pasar dan Pengembangan
Investor Baru
(skala menengah & besar)
Pengembangan
Agroindustri secara
Terpadu
Usaha Kecil dan Menengah Usaha Besar Investasi on farm Investasi off farm
Program
Pengembangan
Industri pengolahan
Komoditas Pertanian :
1. Pengembangan
industri bio fuel.
2. Pengembangan
industri Minyak
Kelapa
3. Pengembangan
Industri VCO
4. Pengembangan
Industri Minyak Jarak
5. Pengembangan
Industri Pengolahan
Ikan
6. Pengembangan
Industri Pengalengan
Buah buahan
Pengembangan UMKM
1. Pengembangan data base/
Pemetaan UMKM
2. Penyusunan klaster UMKM
3. Pembentukan lembaga
pembinaan dan pembiayaan
UMKM melalui kredit dana
bergulir dan pembentukan
kelompok usaha.
4. Peningkatan kemampuan
manajemen usaha
- Pelatihan kemampuan
Pengeloaan usaha
- Pelatihan pengelolaan
produksi
- Pelatihan pengelolaan
keuangan
- Pelatihan pemasaran
5. Pengembangan sistem
informasi pasar
6. Penguatan jaringan pemasaran
Peningkatan
kinerja usaha
besar
1.Perbankan :
kredit investasi
2.Pemerintah
Masyarakat :
penyertaan
modal
1. Penyusunan
profil investasi
komoditas
unggulan Jawa
Barat Selatan
2. Penyederhaan
perizinan
investasi on farm
3. Promosi investasi
on farm
4. Pengembangan
sistem informasi
investasi
5. Pemberlakuan
insentif bagi
pengembangan
investasi
1. Pengembangan
Pusat
Perdagangan/Te
rminal
Agrobisnis
2. Pengembangan
sistem informasi
komoditas
ekspor
3. Pemengembang
an Investasi
Trading House
4. Promosi ekspor
5. Pengembangan
Investasi Jasa
Angkutan
komoditas
ekspor
RENCANA

56. Program Ekonomi Non Pertanian :
Rencana Pengembangan Pertambangan
Jangka Pendek
2007 - 2012
Jangka Menengah
2012-2017
Jangka
Panjang
2017-2022
1. Menyusun regulasi yang dibutuhkan
bagi aktivitas penambangan yang
berwawasan lingkungan
2. Pembentukan koperasi dan kelompok –
kelompok penambang yang
berkoordinasi dengan Dinas
Pertambangan dan Energi Jawa Barat
3. Penetapan Kawasan lindung cagar
alam geologi Ciletuh tidak boleh
dijadikan lokasi penambangan
4. Pengaturan aktivitas penambangan
bagi materaial tertentu yang berpotensi
merusak kelestarian sumberdaya
lingkungan
1.Memperluas pasar komoditas
pertambangan terpilih
2.Kerjasama masyarakat dengan
investor besar melalui perantaraan
dan pengaturan pemerintah
3. Pengembangan pelabuhan
1.Rehabilitasi
kawasan
pertambangan
RENCANA

57. Program Ekonomi Non Pertanian :
Rencana Pengembangan Pariwisata
Jangka Pendek
2007 - 2012
Jangka Menengah
2012-2017
Jangka
Panjang
2017-2022
1. Pembangunan kembali kawasan wisata
pangandaran
2. Peningkatan kawasan wisata pelabuhan
ratu
3. Penataan fisik, peningkatan fasilitas
akomodasi dan perbaikan aksesibilitas
di kawasan wisata pantai
Ujunggenteng, Cidaun, Cipatujah
4. Merintis jalinan Kersajama dengan
investor swasta untuk mengembangkan
wisata di Jawa Barat Selatan
1.Menciptakan daya tarik dan image
wisata Jawa Barat Selatan yang
khas
2.Memperluas pangasa pasar
wisatawan
3.Promosi wisata
Memperluas
pangsa pasar
wisatawan
RENCANA

58. • PERDA No. 28/2010 tentang Pengembangan Wilayah
Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029Bagian
Kedua Sasaran Pasal 3, Sasaran penyelenggaraan
pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan
adalah :
1. Bidang Agribisnis/agroindustri,
2. Bidang industri kelautan
3. Bidang pariwisata terpadu
4. Bidang infrastruktur

59. PETA JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN

61. PKN Perkotaan
Bandung Raya
PKNp Palabuhanratu
PKNp Pangandaran
PKW Sukabumi
PKW Tasikmalaya
PKN Bodebek
RENCANA TATA RUANG KAWASAN JABAR SELATAN
Pangalengan
Garut
Sindangbarang
Pameungpeuk
CHRISTMAS
ISLAND
GREEN TEA
Pamegatan
ORGANIC TEA PLANTATION
PELABUHAN SAMUDERA
Tegalbuleud
“GERBANG SELATAN INDONESIA”
PKWp Rancabuaya
CREATIVE CITY
KOTA WISATA PENYU
GEO-EDU TOURISM
KOTA WISATA/INDUSTRI
‘AGROMARINA’
PUSAT TERUMBU KARANG
MONUMEN TSUNAMI JABAR
TAMAN NASIONAL SANCANG
EUROPEAN RETIREMENT
TOWN
BLK
BANDARA
PKWp Banjar
Kalapagenep
Cibalong
MINAPOLITAN
WADUK (SUKASARI) MINING INDUSTRY
PPI/TPI
BLK MINAT KHUSUS/SURF
PANAS BUMI
MARINE INDUSTRY
SOCIETY
HOT SPRING/ SPA
PETERNAKAN SAPI
POTONG
BATAS JABSEL
ATP CIKADU
HGU
CIKENCRENG
Kawah Putih
BANDUNG
METRO
Situ Patenggang
GREEN TEA
Walini GroupRenc. T. Safari II

63. JALAN PROVISI TN 90% TANAH MASYARAKAT 10% TANAH NEGARA
100%
TN 90% TANAH MASYARAKAT 10% TANAH NEGARA
100%
SINDABARANG
CIANJUR
CIWIDEUY
KAB.BDG
RANCABALIGUNUNG
SUMBUL
PONDOK DATAR
KONDI EKSISTING RENCANA PENGEMBANGAN
VERTIKAL TENGAH (SINDANGBARANG-CIKADU-CIWIDEUY)
WILAYAH KAB. GARUT BAGIAN SELATAN
RENCANA
PENGEMBANGAN
JALAN PEROVINSIJALAN KABUPATEN SETATUS JALAN PROVINSI
CIKADU
56 KM 19 KM

64. PROGRAM
1. Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran :
a. Meningkatkan kualitas obyek dan daya tarik wisata.
b. Meningkatkan sarana prasarana pariwisata.
c. Meningkatkan kualitas, pelayanan dan informasi pariwisata.
d. Meningkatkan sumber daya pariwisata; standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan sasaran meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan ke Jawa Barat.
KWU TEMA UTAMA SUB TEMA 9 KARAKTER ICON
ODTW (Usulan)
Eko Wisata
Pelabuhan Ratu
Minat Khusus,
Pegunungan,
hutan, sungai, laut
Agro,
Budaya/Tradisi
Pantai, Hutan Pelabuhan Ratu
Wisata Minat
Khusus Jabsel
Wisata Petualangan
sungai, pantai,
hutan
- Pantai, Hutan,
Tradisi, Komunitas
adat
Kmp Naga
Wisata Rekreasi
Pangandaran
Rekreasi alam
pantai, pesisir
- Pantai, Hutan Pangandaran
TEMA, SUB TEMA KWU RIPPDA

65. KWU TEMA UTAMA SUB TEMA 9 KARAKTER ICON
ODTW (Usulan)
Eko Wisata
Klaster
Sindangbarang
Minat Khusus,
Pegunungan,
hutan, sungai,
laut
Agro,
Budaya/Trad
isi
Pantai, Hutan Gunung Sumbul
TEMA, SUB TEMA KWU RIPPDA
Tema Utama :
Wisata minat khusus bernuansa “kembali ke alam”, memanfaatkan setting alam, khususnya
alam pegunungan, rimba, air sungai, laut, dan pantai. (GUNUNG SUMBUL)
Tema Pendukung :
Wisata budaya masyarakat tradisional Sunda, wisata agro (perkebunan dan perikanan).
Pusat KWU : (GUNUNG SUMBUL)
Sasaran Pengembangan :
1. Berkembangnya kegiatan ekowisata sebagai pendorong perkembangan wilayah Jabar
Selatan;
2. Majunya perkembangan wilayah Jabar Selatan (fisik, sosial-budaya, dan ekonomi);
3. Terhubungkannya daya tarik utama oleh infrastruktur yang memadai;
4. Tertatanya potensi daya wisata utama secara baik sehingga dapat memberikan pengalaman
yang lengkap bagi wisatawan.

66. NO DARI TUJUAN JARAK WAKTU TEMPUH KENDARAAN KET.
ALTERNATIF-I
1. Bandung Cianjur 60 Km 1 Jam Mobil (Bus) Reguler
2. Cianjur Simpang/Sindabarang 120 Km 3 Jam Mobil (Mikro) Reguler
3. Simpang Cikadu/Lokasi 25 Km 2 Jam Mobil, Ojeg Carter
ALTERNATIF-II
1. Bandung Ciwidey 25 Km 45 menit Mobil Reguler
2. Ciwidey Lokasi 40 Km 4 Jam Mobil (Mikro) Regular
Bahwa apabila poros jalan yang menghubungkan Kabupaten Kab. Bandung,Cianjur Selatan dan
Kab. Sukabumi Selatan yang akan mengembangkan 4 kecamatan Ciwidey, Rancabali
Kabupaten Bandung Kecamatan Pasir Kuda Kecamatan Cikadu dan Kecamatan Sindang
Barang Kabupaten Cianjur sepanjang 93 km) dan jalan yang sangat buruk 71 km, apabila jalan
ini dijadikan jalan poros utama menghubungkan Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi ke Sindang
barang sebagai pusat wilayah pertumbuhan Cianjur Selatan akan berdampak positif secara luas
di berbagai sektor terutama percepatan pertumbuhan Kawasan Jabar Selatan dibagian Tengah
Kecamatan-kecamatan dikelaster Sindang barang, yang saat ini dikatagorikan kawasan terisolir
Tabel Jarak dan Waktu Tempuh

67. PROSFEK PENGEMBANGAN
• Apabila Klaster Sindangbarang dikembangkan menjadi kawasan Wisata terpadu dapat
menunjang daya tampung minat wisata khusus dari kawasan Bandung Metro & sekitarnya.
• Ruas jalan Ciwideuy Balegede Ciakadu Sindangbarang melalalui kawsan wisata, antara lain;
(Kawasan Kawah Putih. Walini Graan tea/Kawasan perkebunan teh), Situ Patenggang.
Kawasan hutan gunung/G. Sumbul.
• Memiliki poros jalan terbuka terutama Pasirmuncang Cikadu Sindangbarang mendang Viu
kepantai Selatan, dan di Cikadu adanya rencana pengembangan Wisata Agro Komplek.
SRAN & USULAN
Maka dengan demikian di Klaster Sindangbarang untuk dikembangkan /
membangun Taman Safari II Jabar Selatan Tepatnya Pasir muncang Desa Sagaranten
Kec. Cikadu Cianjur Selatan dalam rangka mendorong percepatan pengembangan
Jabar Selatan disektor wisata terpadu dengan sasaran daya tampung minat wisata
khusus dari kawasan Bandung Metro & sekitarnya.

68. 68