Sistem pemerintahan Islam adalah Khilafah Islamiyah dengan kepala negara Khalifah. Khalifah diangkat melalui bai'at dan harus Muslim laki-laki dewasa adil yang menerapkan syariat Islam dalam memimpin dan berinteraksi dengan rakyat.

2. BENTUK DAN
SISTEM PEMERINTAHAN
KEPALA NEGARA
MEKANISME PENGANGKATAN
SEORANG PEMIMPIN
SYARAT PEMIMPIN
KARAKTER PEMIMPIN
INTERAKSI PEMIMPIN
DENGAN RAKYAT

4. • Sistem pemerintahan yang telah
digariskan oleh Syariat Islam adalah
Khilafah Islamiyyah.
• Khilafah Islamiyyah berbeda secara
diametrikal dengan sistem
pemerintahan lain yang ada di dunia.
• Struktur pemerintahan Islam berbeda
dengan struktur pemerintahan yang
ada di dunia ini; walaupun dari sisi
penampakannya ada beberapa
kemiripan. Struktur ini telah
dijelaskan, dicontohkan, dan
dipraktekkan oleh Nabi saw.

5. • Bentuk negara menurut pandangan
Islam adalah kesatuan, sedangkan
sistem pemerintahannya adalah
Khilafah al-Islaamiyyah. Wilayah
Daulah Khilafah Islamiyyah bersifat
fixed, namun bisa terus
berkembang seiring dengan
aktivitas jihad dan futuhat.
• Konsepsi kewilayahan Daulah
Khilafah berbeda dan bertentangan
dengan konsepsi kewilayahan
negara bangsa (nation state),
federasi, maupun imperium.

6. • Struktur pemerintahan Daulah Khilafah Islamiyyah
telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Nabi saw;
bukan tidak jelas atau belum ditetapkan oleh Nabi
saw.
• Struktur pemerintahan Islam dibagi menjadi 13
macam; (1) Khalifah, (2) Mu’awin Tafwidl, (3)
Mu’awin Tanfidz, (4) Wali, (5) Amirul Jihad, (6)
Departemen Keamanan Dalam Negeri, (7)
Departemen Luar Negeri, (8) Industri, (9) Peradilan,
(10) Kemashlahatan Umum, (11) Baitul Maal, (12)
Lembaga Informasi, (13) Majelis Syura.
• Struktur ini telah dicontohkan dan dipraktekkan oleh
Nabi saw dan para shahabat. [Ajhizah Daulah al-
Khilafah fi al-Hukm wa al-Idaarah)

7. 1. Sovereignty (kekuasaan
tertinggi dalam menetapkan
hukum) ada di tangan Syaari’
(Allah swt).
2. Kekuasaan tertinggi untuk
mengangkat Kepala Negara
ada di tangan umat.
3. Khalifah haruslah tunggal
4. Khalifah adalah satu-satunya
pihak yang berhak melegalisasi
hukum yang diterapkan kepada
rakyat.

8. • Kepala negara dalam sistem
pemerintahan Islama adalah
Khalifah. Disebut juga
dengan imam, amirul
mukminin.
• Penguasa untuk wilayah
(daerah tingkat I) adalah wali
atau amir. Wali diangkat oleh
khalifah.
• Penguasa untuk imaarah
(daerah tingkat II) adalah amil
atau hakim.

9. • Seseorang diangkat
menjadi seorang Khalifah
melalui mekanisme bai’at.
• Sedangkan wali (penguasa
dati I) dan amil (penguasa
dati II) diangkat oleh
khalifah

11.  Muslim. Orang kafir tidak boleh menduduki
tampuk kekuasaan dan pemerintahan.
 Laki-laki. Syarat ini khusus untuk jabatan-
jabatan yang berkaitan dengan kekuasaan.
Misalnya, khalifah, wali, amil (hakim), dan qadli
madzalim. Sedangkan jabatan yang lain,
misalnya menjadi qadli biasa, dirjen, dan
sebagainya boleh wanita.
 Merdeka. Seorang pemimpin harus merdeka,
bukan budak. Dan ia harus independen dalam
hal memutuskan dan menjalankan urusan
pemerintahan. Jika ia tidak lagi independen
dalam menjalankan urusan pemerintahan, baik
karena tertawan musuh, diintervensi oleh orang
lain, atau karena sebab-sebab yang lain, maka ia
wajib diganti.
 Baligh. Anak kecil tidak sah menjabat sebagai
kepala negara atau pemerintahan.
 Berakal, tidak gila.
 Adil. Pemimpin tidak boleh fasik. Jika ia berbuat
fasik, tetap wajib ditaati tetapi wajib untuk
dimakzulkan

12.  Kuat akalnya (‘aqliyyah). Cerdas,
tanggap terhadap persoalan,
menyelesaikan persoalan dengan
tuntas, dapat memanagement
pemerintahan.
 Kuat jiwanya (nafsiyyah); yakni:
 Bertaqwa
 Merakyat
 Mampu menumbuhkan optimisme
dan kebahagiaan pada diri rakyat

13. • Pemimpin (penguasa) harus
berinteraksi dengan rakyat
berdasarkan ‘aqidah dan
syariat Islam.
• Penguasa harus menerapkan
syariat Islam dalam seluruh
aspek kehidupan.
• Penguasa harus menjaga
aqidah umat dan keamanan
mereka dalam menjalankan
ibadah kepada Allah swt.

14. • Siapa pun yang akan memimpin
di Sumut haruslah seorang
Muslim dan menerapkan syariat
Islam.
• Pembenahan tidak boleh hanya
bertumpu pada suksesi person,
akan tetapi harus dilanjutkan
pada suksesi sistemik.
• Siapapun nanti yang memimpin,
selama sistem kekuasaan
(kepemimpinan) masih sistem
yang lama (kapitalis-sekuler),
tidak akan terjadi perubahan
signifikan bagi rakyat Sumut.