Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
Empfohlen
Empfohlen (20)
asasasaspenyelenggaraanpemerintahan-120321085221-phpapp02 (1).pptx
- 2. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan Sentralisasi Desentralisasi dekonsentrasi Tugas pembantuan
- 3. SENTRALISASI Asas pemerintahan terpusat Tidak dikenal adanya penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada daerah Semua kewenangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal/daerah berada di tangan pemerintah pusat (Central Government) Daerah hanya melaksanakan kehendak atau kebijaksanaan dari Pemerintah Pusat
- 4. NO Kelebihan Kelemahan 1. Alat ampuh dari kesatuan politik Rentang birokrasi semakin panjang 2. Sarana mencegah keinginan untuk melepaskan diri Kewenangan pemerintah pusat semakin kompleks 3. Mempercepat persamaan dalam perundang-undangan Pengambilan keputusan dalam permasalahan lokal (daerah) sulit untuk diselesaikan 4. Lebih mengutamakan kepentingan keseluruhan (nasional) daripada kepentingan bagian-bagian (daerah) Pengambilan keputusan cenderung disamaratakan san daerah tidak memiliki alternatif pilihan
- 5. Prinsip Penyerahan Urusan atau wewenang pemerintahan Pembagian wilayah untuk mengatur urusan pemerintahan (rumah tangga) sendiri Manifestasi bentuk susunan organisasi negara Pemerintahan sendiri atas dasar inisiatif sendiri DESENTRALISASI
- 6. KELEMAflAN • Membuka kemungkinan adanya bagian-bagian (daerah/wilayah) untuk melepaskan diri dari ikatan Pemerintah Pusat • Memungkinkan terjadi ketegangan/perselisihan hubungan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah • Menimbulkan ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan di antara masing-masing daerah • Muncul sifat/fanatisme kedaerahan
- 7. KELEBIHAN Memberikan penilaian yang relatif tepat pada sifat yang berbeda-beda dari wilayah dan penduduk Senjata ampuh dalam memberantas sistem birokrasi yang bertingkat-tingkat Meringankan Pemerintah pusat dalam mengambil kebijaksanaan yang bersifat kedaerahan Sarana mengimplementasikan prinsip negara hukum ( pemencaran kekuasaan)
- 8. 6 URUSAN PEMERINTAH PUSAT YANG ABSOLUTE Pembagian Urusan Pemerintahan Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Agama yustisi Fiskal dan Moneter URUSAN PEMERINTAH DAERAH Urusan yang menjadi kewenangannya kecuali yang telah ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat
- 9. DEKONSENTRASI Bentuk halus sentralisasi Penekanan aspek pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pejabat pemerintah Pusat yang bertindak sebagai wakil dan ditempatkan di daerah Pemerintah kepada Gubernur
- 10. 5 /1974 22/1999 32/2004 Pengertian Pelimpahan wewenang dari pemerintah/kepala Wilayah kepala Instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat- pejabatnya di daerah Pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu Perbedaan Gubernur,Bupati,W alikota Gubernur Gubernur pelaksanaan Zaman orde baru (dekonsentrasi + desentralisasi) dekon kuat ( desen lemah) reformasi reformasi
- 11. TUGAS PEMBANTUAN Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
- 12. Kewenangan Pusat dilaksanakan sendiri oleh Pusat/Instansi vertikal di daerah Desentralisasi Diserahkan pada Daerah Dekonsentrasi Dilimpahkan pada Gubernur selaku wakil Pusat Tugas Pembantuan Ditugaskan pada Daerah provinsi/kabupaten/kota atau desa Prinsip Wewenang Pemerintah WEWENANG PEMERINTAH