2. •
•
•
•
•
•
•
•
•
1.PENGERTIAN(PASAL 1 UU NMR 25 THN 1992 TTG
PERKOPERASIAN): BADAN USAHA YG BERANGGOTAKAN ORANG
SEORANG ATAU BADAN HUKUM KOPERASI DGN MELANDASKAN
KEGIATANNYA BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI SEKALIGUS
GERAKAN EKONOMI RAKYAT BERDASAR ATAS ASAS
KEKELUARGAAN.
2.PRINSIP-PRINSIP KOPERASI(PSL 5):
A.KEANGGOTAAN SUKARELA DAN TERBUKA;
B.PENGELOLAAN DEMOKRATIS;
C.PEMBAGIAN SHU DILAKUKAN SECARA ADIL DAN SEBANDING
DGN JASA USAHA;
D.PEMBERIAN BALAS JASA YG TERBATAS TERHADAP MODAL;
E.KEMANDIRIAN.
F.PENDIDIKAN PERKOPERASIAN;
G.KERJASAMA ANTAR KOPERASI.
I.KOPERASI(DIATUR DL UU
17/2012,PP 4/1994 DAN
AL.PERMEN 1/2006)
3. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.PEMBENTUKAN KOPERASI(PSL 6):
A.KOPERASI PRIMER DIDIRIKAN OLEH MINIMAL 20(DUA PULUH)
ORANG SEORANG&KOPERASI SEKUNDER OLEH MINIMAL 3(TIGA) BUAH
BDN HKM KOPERASI;
B.PEMBENTUKAN KOPERASI DILAKUKAN DGN MEMBUAT AKTA PENDIRIAN(DI
BAWAH TANGAN ATAU DGN AKTA
NOTARIS) YG BERISI AD YG MINIMAL MENCANTUMKAN DAFTAR NAMA
PENDIRI,NAMA&TEMPAT KEDUDUKAN,MASUD&TUJUAN,SYARAT
KEANGGOTAAN,RAPAT ANGGOTA,PENGELOLAAN,MODAL,JK WAKTU
PENDIRIAN,PEMBAGIAN SHU,DLL;
4.STATUS BDN HUKUM(PSL 9);
A.STATUS BDN HKM DIPEROLEH SETELAH AKTA PENDIRIANNYA DISAHKAN
OLEH PEMERINTAH;
B.DIUMUMKAN DLM BERTA NEGARA RI OLEH PENGURUS;
4. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.KEANGGOTAAN;
A.YG BERHAK MJD ANGGOTA ADALAH SETIAP WNI YG
CAKAP MEL.TINDAKAN HKM ATAU KOPERASI
YG MEMENUHI PERSYARATAN YG DITETAPKAN DLM AD;
B.ANGGOTA ADALAH PEMILIK DAN PENGGUNA JASA
KOPERASI;
C.KOPERASI DAPAT MENERIMA ANGGOTA LUAR BIASA.
6.ORGAN;
A.RAPAT ANGGOTA(PEMEGANG KEK.TERTINGGI);
B.PENGURUS(PEMEGANG KUASA RAPAT ANGGOTA);
C.PENGAWAS(MEL.PENGAWASAN PELAKSANAAN
KEBIJAKSANAAN &PENGELOLAAN KOP.).
6. 8.LAPANGAN
USAHA:
A.USAHA YG BERKAITAN LANGSUNG DGN
KEPENTINGAN ANGGOTA;
B.USAHA YG MEMENUHI KEBUTUHAN
MASY.BUKAN ANGGOTA;
C.USAHA YG BERPERAN UTAMA DLM
SEGALA BIDANG KEHIDUPAN EKONOMI
RAKYAT.
D.USAHA SIMPAN PINJAM;
7. 9.PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA(SHU):
A.SHU ADALAH PENDAPATAN KOPERASI
SETELAH DIKURANGI BIAYA,PENYUSUTAN
&KEWAJIBAN2(TERMASUK PAJAK);
• B.SHU SETELAH DIKURANGI DANA
CADANGAN&BIAYA PENDIDIKAN/KEPERLUAN
LAINNYA DIBAGIKAN SECARA
PROPORSIONAL KPD ANGGOTA;
• C.BESARNYA PEMUPUKAN DANA CADANGAN
&BIAYA PENDIDIKAN DITETAPKAN OLEH
RAPAT ANGOTA.
•
•
8. 10.LEMBAGA
GERAKAN KOPERASI:
A.LEMBAGA INI ADALAH DEWAN
KOPERASI INDONESIA(DEKOPIN);
B.LEMBAGA INI BUKAN BADAN USAHA
KARENA ITU TDK MELAKUKAN KEGITATAN
USAHA EKONOMI SECARA ANGSUNG.
9. •
•
•
•
•
•
•
•
11.PEMBUBARAN:
A.BERDASARKAN KEP.RAPAT ANGGOTA
/BERDASARKAN KEP.PEMERINTAH.
B.ALASAN PEMBUBARAN:
- TDK MEMENUHI UU NMR 25 THN 1992;
-KEGIATANNYA BERTENTANGAN DGN TIBUM
DAN ATAU KESUSILAAN;
KELANGSUNGAN HIDUPNYA TDK LAGI DPT
DIHARAPKAN.
C.PEMBUBARAN KOPERASI DIUMUMKAN DI DLM
BNRI(STATUS BDN HKM HAPUS SEJAK
PENGUMUMAN).
10. 1.PENGERTIAN:
BDN HKM YG TERDIRI ATAS KEKAYAAN YG
DIPISAHKAN DAN DIPERUNTUKKAN
MENCAPAI TUJUAN TERTENTU DI BIDANG
SOSIAL,KEAGAMAAN DAN KEMANUSIAAN,
YG TDK MEMPUNYAI ANGGOTA.
• 2.PENDIRIAN:
• DIDIRIKAN OLEH SATU ORANG/LEBIH DGN
MEMISAHKAN SEBAGIAN HARTA KEKAYAAN
DGN AKTA NOTARIS DLM BAHASA
INDONESIA.
•
•
II.YAYASAN(DIATUR DLM UU
16/2001 JO 28/2004 DAN PP 63 /
2008)
11. 3.KEGIATAN USAHA:
YAY.DPT MELAKUKAN KEGIATAN USAHA GUNA MENUNJANG
PENCAPAIAN MAKSUD&TUJUANNYA DGN CARA MENDIRIKAN BDN
USAHA DAN/ATAU IKUT SERTA DLM SUATU BDN USAHA.
4.YAY.TDK BOLEH MEMBAGIKAN KEKAYAAN KPD
PEMBINA,PENGURUS & PENGAWAS KECUALI UNTUK PENGURUS YG
BUKAN PENDIRI DAN TDK TERAFILIASI DGN PENDIRI,PEMBINA &
PENGAWAS MELAKSANAKAN KEPENGURUSAN SECARA LANGSUNG
DAN PENUH(BUKAN PART TIME=PASAL 5).
5.TDK TERAFILIASI:HUBUNGAN KELUARGA KRN PERKAWINAN
ATAU KETURUNAN SAMPAI DERAJAT KE TIGA BAIK HORISONTAL
MAUPUN VERTIKAL(PENJELASAN PSL I ANGKA 2 AYAT 2 HURUF a
DAN b UU 28/2004).
6.SANKSI PELANGGARAN PASAL 5 :PIDANA PENJARA PLG LAMA
5(LIMA) TAHUN DITAMBAH KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN
UANG,BARANG DAN KEKAYAAN YG DIALIHKAN TSB(PSL 70).
12. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.ORGAN YAYASAN:
A.PEMBINA(PEMEGANG KEK.YG TDK DISERAHKAN KPD PENGURUS&
PENGAWAS);
B.PENGURUS(MELAKSANAKAN KEPENGURUSAN YAY.);
C.PENGAWAS:MENGAWASI&MEMBERI NASEHAT KPD PENGURUS.
8.PENGURUS TDK BERWENANG(PSL 37):
-MENGIKAT YAY.SBG PENJAMIN UTANG;
-MENGALIHKAN KEKAYAAN KECUALI DGN PERSETUJUAN PEMBINA;
-MEMBEBANI KEKAYAAN YAY.UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN.
9.PENGURUS YG KRN KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA MENYEBABKAN
KEPAILITAN YAY.DAN KEKAYAAN YAY.TDK CUKUP UNTUK MENUTUP
KERUGIAN,MEWAJIBKAN SETIAP ANGGOTA PENGURUS BERTANGGUNGJAWAB
SECARA RANGGUNG RENTENG(PSL 39).
10.PENGURUS YG KRN SALAHNYA MENYEBABKAN KERUGIAN
YAY.,MASYARAKAT,ATAU NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN,MAKA DLM 5 THN SEJAK PUTUSAN TSB,TDK DPT DIANGKAT SBG
PENGURUS YAY.
13. •
•
•
•
•
•
•
•
11.KETENTUAN PD ASAL TSB SECARA MUTATIS
MUTANDIS BERLAKU JG BAGI PEGAWAS(PSL 47).
12.YAY.DPT BUBARKAN KARENA :
A.JANGKA WAKTU BERDIRINYA BERAKHIR;
B.TUJUAN YAY.TELAH TERCAPAI ATAU TDK
TERCAPAI;
C.PUTUSAN PENGADILAN DGN ALASAN:
-MELANGGAR TIBUM DAN KESUSILAAN;
-TDK MAMPU MEMBAYAR UTANG SETELAH
DINAYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN;
-HARTA KEKAYAAN TDK CUKUP UNTUK MEMBAYAR
UTANG SETELAH PERNYATAAN PAILIT DICABUT.
14. 13.APABILA YAY. BUBAR,PEMBINA HARUS
MENUNJUK LIKUIDATOR ATAU KURATOR DLM
KEPAILITAN;
• 14.LIKUIDATOR ATAU KURATOR PLG LAMBAT 5 HARI
SEJAK PENUNJUKAN,WAJIB MENGUMUMKAN
PEMBUBARAN DAN PROSES LIKIDASI DLM SURAT
KABAR;
• 15.LIKUIDATOR ATAU KURATOR PLG LAMBAT 30
HARI SEJAK LIKIDASI BERAKHIR,WAJIB
MENGUMUMAN HASIL LIKUIDASI DLM SURAT KABAR;
• 16.KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI DISERAHKAN
KPD YAY.LAIN YG MEMPUNYAI MAKSUD &TUJUAN YG
SAMA ATAU DISERAHKAN KPD NEGARA.
•
15. •
•
•
•
17.YAY.OLEH ORANG ASING DAN YAY.ASING:
ORANG ASING ATAU ORANG ASING BERSAMA
ORANG INDONESIA DPT MENDIRIKAN YAY.TTP
KEKAYAAN YG DIPISAHKAN MINMAL RP.100
JUTA;
18.YAY.ASING YG AKAN MELAKUKAN KEGIATAN
DI INDONESIA HARUS MEMPUNYAI KEGIATAN DI
BIDANG SOSIAL,KEAGAMAAN DAN
KEMANUSIAAN SERTA HARUS BERMITRA DGN
YAY.YG DIDIRIKAN ORANG INDONESIA;
KEGIATANNYA TDK TERMASUK PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SERTA HARUS AMAN DARI
ASPEK POLITIS,YURIDIS,TEKNIS DAN SEKURITI;
