dokumen regulatory impact asessment

1. 1 | P a g e
KAKPenyusunan danPenerapan SNIWajib ProdukIndustriMaterialDasarLogam
Kajian Dampak Kebijakan Pemberlakuan SNI Wajib
Produk Peralatan Masak (Cookware) dari Logam - SNI 8752:2019
dan
Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak (Flatware) dari Baja
Tahan Karat - SNI 8753:2019

2. 2 | P a g e
KAKPenyusunan danPenerapan SNIWajib ProdukIndustriMaterialDasarLogam
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN ....................................................................................................................................................................2
1.1. Latar belakang. .......................................................................................................................................................2
1.2. Tujuan. .......................................................................................................................................................................3
1.3. Dasar hukum............................................................................................................................................................3
II. TINJAUAN PUSTAKA. .........................................................................................................................................................4
2.1 Jenis Produk Peralatan Masak. .............................................................................................................................4
2.2 Ruang Lingkup Produk Dalam Standar...............................................................................................................5
2.3 Standar Nasioanal Indonesia (SNI) Dalam Penerapannya .............................................................................6
2.4 Metodologi................................................................................................................................................................9
III. HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN.................................................................................................12
3.1 Kondisi Yang Ada Pada Saat Ini..........................................................................................................................12
3.2 Kondisi Yang Diharapkan Untuk Kedepan.......................................................................................................19
3.3 Analisis Dukungan Infrastruktur ........................................................................................................................21
3.4 Analisis Berdasarkan Regulatory Impact Analysis (RIA) ................................................................................26
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. ...........................................................................................................................31
1.1 Kesimpulan...............................................................................................................................................................31
1.2 Rekomendasi...........................................................................................................................................................32

3. 3
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang.
Industri Peralatanmasak(Cookware) dan peralatanmakan (Flatware)telah
tumbuh dan berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di
Indonesia dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Pada saat ini Industri Peralatan masak (Cookware) dan peralatan makan
(Flatware) mampu menghasilkan berbagai jenis dan spesifikasi sesuai dengan
tuntutan kebutuhan masyarakat dalam negeri, dan bahkan sebagian produsen
telah mampu mengekspor hasil produksinya. Sebagian besar dari produsen
tersebut telah bergabung ke dalam ASPRADAM (Asosiasi Produsen Alat Dapur
dan Makan), yaitu sebanyak 16 perusahaan. Kapasitas terpasang dari perusahaan
yang menjadi anggota ASPRADAM adalah sekitar 83.000 ton per tahun dengan
realisasi produksi pada tahun 2018 hanya sekitar 38.000 ton, yang berarti tingkat
utilisasi hanya sebesar 46%. Karena tingkat utilisasi hanya 46%, berakibat tenaga
kerja yang terserap tidak maksimal, hanya sebanyak 9.900 orang pekerja.
Perekonomian Nasional tidak telepas dari perkembangan ekonomi global
yang menuntut semakin terbukanya sistem perdagangan internasional. Dampak
dari perekonomian global adalah Indonesia harus bersedia membuka pasar
domestik. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingkat perekonomian
masyarakat yang semakin baik menyebabkan Indonesia menjadi tujuan pasar dari
produk-produk luar negeri. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik pada tahun
2018, tercatat jumlah impor produk peralatan masak (cookware) dan peralatan
makan (flatware) sebesar 50.394 ton, yang sebagian besar memiliki kualitas yang
rendah dan harga yang murah. Terlihat bahwa adanya peluang untuk
meningkatkanproduksicookware dan flatware sesuai dengankapasitas terpasang
sebanyak 45.000 ton, dan peluang untuk meningkatkan kapaitas terpasang
sebanyak 5.394 ton.
Dengan banyaknya peredaran produk peralatan masak dan peralatan
makan dari logam yang berasal dari impor dengan kualitas rendah dan berharga
murah menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut,
berdampak buruk terhadap perkembangan industri nasional, yaitu terjadinya

4. 4
penurunan produksi, yang berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Bila kondisi
ini berkelanjutan, maka akan berdampak terhadap penutupan perusahaan.
Karena produk peralatan masak dan peralatan makan dari logam dalam
pemakaiannya berhubungan secara fisik dengan aktivitas manusia (bersentuhan
langsung), maka faktor Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan
hidup (K3L) menjadi hal yang utama. Bila hal ini diabaikan, akan menimbulkan
gangguan keamanan dan kesehatan terhadap tubuh manusia bila menggunakan
peralatan tersebut. Ironisnya peralatan masak dan peralatan makan dari logam
impor umumnya memiliki kualitas rendah sehingga mengabaikan faktor K3L.
Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk memberikan
perlindungan kepada industri agar dapat tumbuh dan berkembang, serta
perlindungan kepada masyarakat konsumen terhadap Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L), dengan cara membuat standar SNI yang
diwajibkan untuk menjaga kualitas produk peralatan masak dan peralatan makan
dari logam yang beredar di pasar dalam negeri.
1.2. Tujuan.
Kebijakan Pemberlakuan SNI Wajib produk Industri Cookware dan Flatware
bertujuan sebagai berikut :
 Meningkatkan kemampuan daya saing industri dalam negeri.
 Mengendalikan Impor produk Cookware dan Flatware yang tidak memenuhi
standar.
 Menciptakan iklim usaha yang sehat.
 Memberikan jaminan kualitas produk kepada konsumen atas K3L.
1.3. Dasar hukum.
Sebagai dasar hukum Kebijakan pemberlakuan SNI Wajib produk Industri
Cookware dan Flatware adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

5. 5
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentangStandardisasiNasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
c. PeraturanPemerintah Nomor2 Tahun 2017 tentangPembangunanSaranadan
Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang
Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 308);
f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
g. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
h. PeraturanKepala Badan StandardisasiNasional Nomor 3 Tahun2012 tentang
Pedoman StandardisasiNasional Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka
Pelaksanaan Agreementon TechnicalBarrierto Trade - World Trade
Organization (TBT - WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2012
Nomor 409);

6. 6
II. TINJAUAN PUSTAKA.
2.1 Standar peralatan masak (Cookware) dari logam dan peralatan makan dan
perlengkapan masak (Flatware) dari baja tahan karat
Standar produk peralatan masak (Cookware) dari logam dan peralatan
makan telah dirumuskan dan ditetapkan SNI nya dengan tujuan agar dapat
menjadi acuan untuk penetapan regulasi teknis pemerintah dan agar dapat
menjadi persyaratan mutu produk serta teknologi proses oleh produsen. Standar
Nasional Indonesia untuk Peralatan masak (Cookware) dari logam telah
ditetapkan menjadi SNI 8752 : 2019 dan berlaku secara sukarela. Sedangkan
standar Nasional Indonesia untuk Peralatan makan dan perlengkapan masak
(Flatware) dari baja tahan karat telah ditetapkan menjadi SNI 8753 : 2019 dan
berlaku secara sukarela.
Ruanglingkupprodukdalam standaruntukperalatanmasak (Cookware) dari
logam adalah peralatan yang digunakan untuk memasak, menyajikan dan
menyimpan masakan ataupun makanan dengan bahan baku logam baik tanpa
atau dengan lapisan yang umum digunakan untuk memasak dan bersinggungan
langsungdenganmakanan.Sedangkan ruanglingkupprodukdalam standaruntuk
Peralatan makan dan perlengkapan masak (Flatware) dari baja tahan karat adalah
alat bantu yang digunakan untuk keperluan makan dan minum, terbuat dari baja
tahan karat (BjTK).
Berdasarkan SNI 8752 : 2019, peralatan masak dari logam (Cookware) dapat
dikelompokan menurut jenis bahan bakunya sebagai berikut.
a. Jenis : Bj D
Adalah Jenis Peralatan masak dibuat dari bahan baku Baja Lembaran Canai
dingin (cold rolled steel sheet) yang tidak dilapis atau dilapis dengan material
anti lengket (non stick coating) atau lapisan tanpa anti lengket (enamel).
b. Jenis : Bj PL
Adalah Jenis Peralatan masak dibuat dari bahan baku Baja Lembaran Canai
panas lunak (hot rolled steel sheet) yang tidak dilapis atau dilapis dengan
material anti lengket (non stick coating) atau lapisan tanpa anti lengket.
c. Jenis : Ss

7. 7
Adalah Jenis Peralatan masak dibuat dari bahan baku Baja Lembaran tahan
karat (cold rolled stainless steel sheet) yang tidak dilapis atau dilapis dengan
material anti lengket (non stick coating) atau lapisan tanpa anti lengket.
d. Jenis : Al
Adalah Jenis Peralatan masak dibuat dari bahan baku lembaran(sheet)
aluminium paduan (alloy) baik yang dilapis dengan material anti lengket, hard
anodize maupun yang tidak dilapis dengan material anti lengket.
e. Jenis : Cl
AdalahJenis Peralatanmasak dibuat dari bahan bakuclad baja tahankaratdua
lapis (two ply) ataulebih denganinti aluminium atautembaga.
Berdasarkan SNI 8753 : 2019, peralatan makan dan perlengkapan masak dari
baja tahan karat (Flatware) dikelompokan seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.
Tabel 2.1. Kelompok produk
Kelompok
Penggunaan
Simbol
Penamaan
Keterangan
Peralatan Makan K1 Sendok, garpu ,pisau
Perlengkapan masak
K2 Penjepit, sutil,
Centong/irus
2.2 Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Cookware dan Flatware
Standar produk Cookware dan Flatware telah ditetapkan yaitu Nomor SNI
8752:2019 dan 8753:2019, di mana pada saat ini kedua SNI tersebut belum berlaku
Secara Wajib, tetapi masih berlaku secara Sukarela.
Permasalahan yang terjadi akibat masih berlakunya SNI secara Sukarela
adalah sebagai berikut:
1) Belum adanya Larangan Peredaran produk berkualitas rendah atau non
standar/SNIbaik yang berasaldari produklokalatau yang berasal dari impor di
wilayah NKRI.
2) Perlindungan konsumen atas K3L sulit dilaksanakan.
3) Pengendalian importasi produk berkualitas rendah dengan harga murah.

8. 8
4) Pembinaan industri untuk meningkatkan kemampuan daya saing industri
melalui skema SNI belum merupakan keharusan
5) Pengawasan dan pengendalian berdasarkan ketentuan SNI sulit
dilaksanakan.
Dengan menerapkan SNI wajib untuk produk Cookware dan Flatware akan
memberikan manfaat terhadap pengembangan industri dalam negeri sebagai
berikut.
a. Meningkatkan kemampuan utilisasi dan kapasitas terpasang industri dalam
negeri
b. Meningkatkan kemampuan daya saing, yang terbagi dalam 3 bidang,
 Harga penjualan
 Biaya produksi (efesiensi produksi), dan
 Kualitas produk hal penting dalam perdagangan global
c. Menghentikan kegiatan industri yang tidak memiliki legalitas.
d. Memberikan kepastian berusaha.
e. Importasi hanya dapat dilakukan untuk produk berkualitas sesuai SNI
f. Importir bertanggung jawab terhadap peredaran produk bertanda SNI
berasal dari impor
g. Importir bekerja setelah memiliki legalitas dan memenuhi ketentuan SNI
Wajib.
h. Meningkatkan kepercayaan konsumen
i. Meningkatkan perlindungan konsumen.
Dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi dan peran yang sangat penting
dan diperlukan dalam hal pemberlakuan SNI Wajib, yaitu sebagai berikut.
1. Melaksanakan sosialisasi pemberlakuan SNI wajib kepada para Pelaku usaha
terkait dan masyarakat konsumen.
2. Menyiapkan infrastruktur yang diperlukan antara lain penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian (LPK) dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI)
3. Melaksanakan Pembinaan kepada produsen melalui konsultasi dan/ atau
Bimbingan teknis
4. Melaksanakan pengendalian terhadap produk impor
5. Melaksanakan pengawasan barang beredar.

9. 9
2.3 Metodologi.
2.3.1. Pengumpulan Data.
Data yang digunakan dalam kajian ini adalah :
a. Data primer
Data primer diperoleh dari hasil pertemuan/rapat, diskusi group atau
permintaan data tertulis dari Asosiasi. Data tersebut meliputi Jumlah perusahaan,
kapasitas produksi, utilisasi dan tenaga kerja industri Cookware dan Flatware.
b. Data sekunder.
Data sekunder dari BPS, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi
Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Perdagangan
2.3.2. Analisa Manfaat dan Resiko.
Regulasi teknis seharusnya tidak berdampak negatif pada :
a. Perkembangan iklim usaha
b. Persaingan yang sehat dan kondusif
c. Menghambat perkembangan dunia usaha
d. Perjanjian regional maupun internasional yang telah diratifikasi Pemerintah.
Agar Regulasi teknis/pemberlakuan SNI Wajib bisa berjalan dengan baik maka
Analisis Manfaat dan Resiko perlu dilakukan. Berdasarkan hasil analisis tersebut
jika manfaat menunjukan nilai yang lebih besar dari resiko maka usulan/rancangan
regulasi dapat tetap untuk dilanjutkan. Poin-poin yang menjadi hal penting dalam
Analisis Manfaat dan Resiko adalah sebagai berikut:
a. Tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang ingin diatasi.
b. Sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan
c. Ketidak cukupan Peraturan perundangan yang mendukung
d. Potensi hambatan perdagangan internasional
e. Tenggang waktu pemberlakuan
f. Reaksi pasar.
2.3.3. Regulatory Impact Analysis (RIA).

10. 10
Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan suatu alat/pendekatan yang
secara fundamental untuk membantu pemerintah dalam rangka menilai dampak
dan sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan. Selain itu juga digunakan untuk
menguji dan mengukur manfaat dan biaya serta dampak (Cost and Benefit) yang
ditimbulkan dari suatu kebijakan yang akan ditetapkan. Dengan demikian tujuan
utama RIA adalah bahwa kebijakan/peraturan yang akan diberlakukan sudah
dapat dipastikan akan mensejahterakan masyarakat berdasarkan Cost and Benefit
Analysis (CBA) yaitu manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang terjadi.

11. 11
III. HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN.
3.1. Kondisi yang ada pada saat ini.
Gambaran kondisi pada saat ini untuk industri Cookware dan Flatware dapat
diperlihatkan dari Profil Industri, iklim usaha, dan kinerjanya.
3.1.1. Profil produk peralatan masak (Cookware) dari logam
Pengelompokan untuk produk Cookware ke dalam Nomor HS dapat dilihat
seperti Tabel.3.2. di bawah ini.
Tabel. 3.2. Nomor HS untuk Peralatan masak (Cookware) dari logam
No Jenis Produk Nomor SNI HS Code
1. Peralatanmasak
(Cookware) dari Baja
8752:2019 7321.19.10
7321.19.90
7321.11.00
7321.12.00
7323.93.10
7323.93.90
7323.94.00
7323.99.10
7323.99.90
2. Peralatanmasak
(Cookware) dari Aluminium
8752:2019 7615.10.90
7616.91.00
Keberadaan Merek yang digunakan pada peredaran produk Cookware
adalah terdiri dari berbagai macam nama dan jenis merek. Namun demikian,
ternyata masih banyak ditemukan produk yang beredar tanpa menggunakan
merek. Kondisi yang demikian akan menjadi sulit khususnya untuk menelusuri
produk, dari mana asal usul produk, dari mana diperoleh, dan keberadaannya di
pasar.

12. 12
3.1.2. Profil produk Flatware
Pengelompokanproduk Flatware berdasarkanNomor HS dapat dilihat seperti
pada Tabel.3.4. di bawah ini.
Tabel. 3.4. Nomor HS untuk produk Flatware.
No Jenis Produk Nomor SNI HS Code
1. ProdukFlatware 8753:2019 8215.99.00
8211.10.00
8211.91.00
8215.20.00
Seperti halnya pada produk cookware tesebut di atas, keberadaan Merek yang
digunakan terhadap peredaran produk Flatware terdiri dari berbagai macam nama
dan jenis merek. Aturan tentang pelabelan produk yang beredar belum sepenuhnya
dilaksanakan oleh sebagian pelaku usaha, dengan demikian saat ini masih banyak
ditemukan produk yang beredar tanpa menggunakan merek. Kondisi demikian
menyebabkan akan sangat sulit menelusur/mengontrol dari mana asal-usul produk
tersebut diperoleh dan beredar dipasar.
3.1.3. Pasar Cookware dan Flatware.
Pelaku usaha Cookware dan Flatware terdiri dari industri dan importir.
Sebagian besar industri yang ada dan tergabung di dalam Asosiasi Produsen Alat
Dapur dan Makan (ASPRADAM) adalah sebanyak 16 perusahaan. Di luar ASPRADAM
ada beberapa industri yang lain serta industri kecil menengah (IKM).
Umumnya impor dilakukan dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi
(komponen). Komponen--komponen yang diimpor tersebut kemudian dirakit oleh
perusahaan yang tidak memiliki fasilitas pembentukan (forming). Barang jadi diimpor
dalam bentuk set yang terdiri dari bermacam-macam jenis barang dengan jenis HS
yang berbeda klasifikasinya.
Perkembangan produksi anggota ASPRADAM, impor, ekspor, dan kebutuhan
untuk 3 tahun dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

13. 13
Tabel 3.3. Data Produksi ASPRADAM, Impor, Ekspor, dan Kebutuhan (Ton)
Tahun Produksi Impor Ekspor Kebutuhan
2016 43.000 58.098 11.944 89.154
2017 43.941 39.791 9.845 73.887
2018 38.210 50.394 8.213 80.391
Catatan: Kebutuhan = (Produksi – Ekspor) + Impor
Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa produksi cookware dan
flatware dalam negeri sangat jauh jumlahnya dibandingkan dari impor. Juga terlhat
bahwa jumlah produksi cookware dan flatware dalam negeri stagnan.
Menurut data, kemampuan suplai (kapasitas terpasang) industri dalam negeri
(anggotaASPRADAM) pada tahun2018 adalah sebesar 83.000 ton per tahun dengan
utilisasi hanya sebesar 38.000 ton per tahun (46%). Hal tersebut memperlihatkan
adanya idle kapasitas sebesar 54%.
3.1.4. Peraturan perundangan yang berlaku untuk SNI.
Sampai saat ini peredaran produk Cookware dan produk Flatware terkait
SNI belum diatur. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk tersebut baru
ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan sifatnya masih berlaku secara
sukarela, sehingga untuk itu belum ada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang
dapat melakukan Sertifikasi SNI. Untuk menentukan kualitas mutu produk, beberapa
produsen telah melaksanakan pengujian dengan parameter tertentu di pabrik,
sehingga kesesuaian spesifikasi produk yang diperoleh konsumen adalah kesesuaian
spesifikasi produk dari produsen sehingga tidak seragam.
3.1.5. Daya Saing Industri.
Tingkat daya saing industri dapat dilihat dari kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki keunggulan di pasar dan diterima
oleh konsumen. Tingkat daya saing sedikitnya ada 3 (tiga) jenis yaitu daya saing
harga, daya saing biaya produksi atau penurunan biaya produksi, dan daya saing
kualitas.

14. 14
Kondisi yang terjadi pada saat ini, sebagian besar konsumen masih
mengutamakan harga yang murah dibandingkan kualitas. Peluang tersebut
dimanfaatkan oleh para importir dengan mengimpor produk berkualitas rendah
dengan harga yang murah.
Saat ini industri dalam negeri yang tergabung dalam ASPRADAM sudah
memiliki peralatan yang memadai sehingga dapat menghasilkan produk Cookware
dan Flatware yang berkualitas. Sehingga dapat dihasilkan produk yang aman
digunakan oleh konsumen
3.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN UNTUK KE DEPAN.
3.2.1. Penerapan SNI secara Wajib
Persyaratan mutu yang ditetapkan dalam SNI 8752: 2019 (Peralatan masak
dari logam) dan SNI 8753 : 2019 (Peralatan makan dan perlengkapan masak dari Baja
tahan karat) masih bersifat sukarela. Dengan hanya diberlakukannya SNI secara
sukarela, maka untuk menelusuri keberadaan produk yang tidak memenuhi standar
akan menjadi sulit. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya payung hukum
berupa penerapan SNI tersebut secara wajib, sehingga pemerintah tidak bisa
melakukan pengawasan dan pengendalian. Kondisi yang diharapkan adalah
pemberlakuan SNI Secara wajib untuk produk Peralatan masak (Cookware) dari
logam SNI 8752 : 2019 dan Peralatan makan dan perlengkapan masak dari Baja
tahan karat (Flatware) SNI 8753 : 2019.
Dengan pemberlakuan SNI secara wajib untuk produk Cookware SNI 8752 :
2019 dan Flatware SNI 8753 : 2019, maka akan menjamin :
1. perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan konsumen ;
2. meningkatkan daya saing dan menjamin mutu industri logam hilir nasional ;
serta
3. menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

15. 15
3.3. ANALISIS DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
3.3.1. Analisis Regulasi.
Pelaksanaan SNI Wajib Cookware SNI 8752 : 2019 dan Flatware SNI 8753 : 2019 dapat
dilaksanakan setelah adanya Peraturan Menteri Perindustrian yang mewajibkan SNI
8752 : 2019 dan SNI 8753 : 2019. Kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian yang
mewajibkan SNI 8752 : 2019 dan SNI 8753 : 2019 sejalan dengan peraturan
perundangan diatasnya atau peraturan lainnya sebagai berikut :
a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Dalam UU tersebut mengatur kewenangan Menteri Perindustrian terkait
dengan SNI termasuk di dalamnya Pemberlakuan SNI Wajib (Produk impor dan
produk dalam negeri).
b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian
Kesesuaian.
Kewenangan Kepala BSN/KAN terkait dengan dukungan penyediaan
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) .
c) PeraturanMenteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar
Nasional Indonesia Bidang Industri.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kewenangan Unit, Mekanisme dan
Prosedur serta syarat-syarat tentang Pemberlakuan SNI secara wajib.
3.3.2.Analisis kesiapan Industri.
a) Fasilitas produksi
Sebagian besar industri sudah memiliki fasilitas produksi dengan teknologi
proses yang dapatmenghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan mutu
SNI 8752 : 2019 dan SNI 8753 : 2019. Untuk industri yang belum memiliki fasilitas
produksiyang sesuai, saat ini sedang dalamproses penyesuaian sehinggadapat
memproduksi produk produk yang sesuai dengan persyaratan mutu saat SNI
8752 : 2019 dan SNI 8753 : 2019 mulai diwajibkan.
b) Fasilitas pengujian sesuai persyaratan SNI

16. 16
Sebagian besar industri sudah memiliki alat uji yang sesuai dengan persyaratan
mutu SNI 8752:2019 dan 8753:2019. Untuk industri yang belum memiliki alat uji
tersebut akan segera melengkapi dengan mengacu kepada peralatan uji yang
dimiliki oleh industry yang sudah memiliki.
c) Penerapan Sistim Manajemen Mutu/ ISO 9001-2015
Beberapa industri sudah menerapkan Sistim Manajemen Mutu/ ISO 9001-2015.
Untuk yang belum menerapkan akan membuat Pernyataan Diri sesuai
pedoman BSN, dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dapat
menerapkan Sistim Manajemen Mutu/ ISO 9001-2015. Direktorat Logam, Ditjen
Ilmate akan mendukung dengan kegiatannya untuk mempercepat industri
dalam penerapan Sistim Manajemen Mutu/ ISO 9001-2015.
3.3.3. Analisis kesiapan Sarana Pendukung.
a) Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Uji
Penentuan LS Pro dan Lab Uji yang memenuhi persyaratan akan
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian berdasarkan hasil evaluasi oleh Pusat
Standarisasi Industri, Kementerian Perindustrian. LS Pro yang sudah
terakreditasi KAN untuk mensertifikasi produk cookware dan flatware adalah
IAPMO Indonesia. Sedangkan LS Pro yang sudah bersedia untuk mendukung
kegiatan sertifikasi produk cookware dan flatware adalah Balai Sertifikasi
Industri (BSI), Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM), dan Balai Besar Barang
dan Bahan Teknik (B4T).
Laboratorium uji yang sudah memiliki peralatan uji untuk
mendukung sertifikasi produk ini adalah Balai Besar Barang dan Bahan Teknik
(B4T) dan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM).
b) Lembaga Sertifikasi Manajemen Mutu (LSMM)
Jumlah LSMM yang terakreditasi KAN sudah cukup banyak, sehingga proses
sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 terhadap industri produsen
cookware dan flatware tidak memiliki masalah. Pada umumnya industri
cookware dan flatware sudah mengimplementasikan Sistem Manajemen
Mutu, sehingga sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 di industri
cookware dan flatware akan lebih mudah.

17. 17
3.4. REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)
3.4.1. Sembilan Analisa RIA
Berikut ini adalah 9 Analisa Regulatory Impact Analaysis (RIA) dengan
pembahasannya yang akan dijadikan sebagai data dukung untuk menganalisis
rencana pemberlakuan SNI 8752 : 2019 dan SNI 8753 : 2019 sebagai SNI Wajib.
Tabel.3.5 Analisa dan Pembahasan RIA
No Analisa Pembahasan
1
Definisi Masalah Industri Cookware dan Flatware memiliki masalah yang
sangat serius karena mengganggu kelangsungan
produksi industri dalam negeri sekaligus mergikan hak
konsumen. Masalah tersebut adalah banyak masuknya
impor produk sejenis yang diproduksi oleh industri
dalam negeri, dengan kualitas rendah dan harga yang
sangat murah.
Industri dalam negeri tidak dapat bersaing
dengan harga produk impor yamg sangat murah.
Sedangkan masyarakat sebagai pengguna sangat
dirugikan saaat menggunakan produk yang berkualitas
rendah, karena dalam penggunaanya sangat
membahayakan terhadap keselamatan dan kesehatan
manusia.
2
Keterlibatan
Pemerintah
Dengan rendahnya utilisasi industri dalam negeri
hanya sebesar 46% memperlihatkan bahwa industry
dalam negeri tidak berkembang bahkan cenderung
akan berhenti diakibatkan tidak dapat bersaing
dengan produk impor yang berkualitas rendah dengan
harga yang murah. Keterlibatan pemerintah untuk
membendung produk impor tersebut salah satunya
adalah dengan menetapkan pemberlakuan regulasi
SNI wajib terhadap SNI 8752 : 2019 dan SNI 8753 :
2019 maka akan menjamin mutu produk Cookware dan
Flatware, melindungi masyarakat pengguna atas

18. 18
keselamatan dan kesehatan dan menciptakan
persaingan usaha yang sehat dan adil.
3
Dasar hukum regulasi
yang akan dikeluarkan
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
tentang Standarisasi Nasional.
d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/
PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia
Bidang Industri
4
Pemangku
kepentingan dalam
penyusunan
Rancangan Regulasi
Sesuai dengan tupoksinya maka yang yang terlibat
dalam penyusunan Rancangan Regulasi adalah
Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, Badan Sertifikasi Nasional , Komisi
Akreditasi Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Lembaga Sertifikasi Profesi, Balai Uji dan Asosiasi
Produsen
5
Manfaat dibandingkan
biaya yang dikeluarkan
Kebijakan Pemberlakuan SNI Wajib terhadap SNI 8752
: 2019 dan SNI 8753 : 2019 akan dapat menghidupkan
kembali industry dalam negeri sekaligus melindungi
konsumen, sehingga manfaat yang akan diperoleh
sangat besar dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan untuk membuat regualsi pemenberlakuan
SNI wajib terhadap SNI 8752 : 2019 dan SNI 8753 :
2019
6
Transparansi dari
distribusi dampak
Distribusi dampak sangat transparan, karena
rancangan regulasi yang akan dibuat berdasarkan
kepada konsensus seluruh stake holder terkait seperti
pemerintah sebagai pembina industri, serta seluruh
industri yang memproduksi Cookware dan Flatware,
serta konsumen yang diwakili oleh Badan Sertifikasi
Nasional dan Komisi Akreditasi Nasional
7 Regulasi yang jelas, Regulasi yang akan mewajibkan SNI 8752 : 2019 dan

19. 19
konsisten,
komprehensif dan
mudah diakses
SNI 8753 : 2019 adalalh regulasi yang jelas dan
konsisten karena termaktub di dalam Peraturan
Menteri Perindustrian. Selain itu regulasi ini adalah
komprehensif karena mengatur pembagian tugas
seluruh stakeholder sesuai dengan tupoksinya, dan
nantinya akan dimasukkan kedalam we site
Kementerian perindustrian, Badan Sertifikasi Nasional
dan Komisi Akreditasi Nasional sehingga mudah
diakses
8
Kesempatan semua
pihak terkait untuk
mengemukakan
pandangannya
Seluruh stake holder memiliki kesempatan yang sama
dalam menyampaikan pendapatnya karena proses
pembuatan rancangan regulasi selalu mengundang
seluruh stake holder tersebut dengan prinsip seluruh
pendapat yang ada memiliki posisi yang sederajat
9
Dapat terlaksananya
implementasi regulasi
yang akan ditetapkan
Pelaksanaan Regulasi ini akan dapat terimplementasi
dengan baik karena seluru stake holder dilibatkan
dalam penyusunannya sehingga saat pelaksanaan
regulasi seluruh stake holder akan ikut mengawasi
sehingga implementasi regulasi ini dapat berlangsung
dengan baik
3.4.2. Analisis RIA Untuk Membuat Kebijakan pemberlakuan SNI Wajib
Tabel 3.5 dipakai untuk menganalisis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib produk
Cookware dan Flatware. Hasil Analisa yang diperoleh adalah sebagai berikut.
1) Identifikasi dan Analisis Masalah
Berikut ini adalah identifikasi masalah dari produk Cookware dan Flatware.
 Dipasar domestik banyak beredar produk-produk Cookware dan
Flatware impor dengan mutu rendah dengan harga murah.
 Rendahnya mutu produk-produk Cookware dan Flatware impor
tersebut akan membahayakan kesehatan dan keselamatan
masyarakat sebagai penggunanya

20. 20
 Murahnya harga produk-produk Cookware dan Flatware impor akan
menurunkan daya saing industri dalam negeri, sehingga produk lokal
dengan mutu yang bagus tidak laku dipasaran
Hasil dari analisis masalah-masalah tersebut diperoleh kesimpulan
bahwa akar penyebab masalahtersebut adalah“belumadanya standar produk
yang mengikat terhadap produk Cookware dan Flatware yang beredar di dalam
negeri sehingga produk dengan kualitas rendah dan berharga murah dapat
beredar dipasaran”
.
2) Identifikasi Tujuan Kebijakan
Tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut.
 Memberikan perlindungan kepada konsumen atas kesehatan dan
keselamatan dalam penggunaannya
 Meningkatkan efisiensi kerja dan kemampuan daya saing industri
nasional
3) Pilihan / Opsi Terbaik
Dari identifikasi masalah, tujuan, serta analisis manfaat dan biaya
maka pilihan / opsi terbaik adalah “Pemberlakuan secara wajib SNI 8752:2019
produk Cookware dan SNI 8753:2019 produk Flatware”. Hal tersebut
disebabkan karena pembelakuan regulasi ini akan dapat meningkatkan
kualitas produk yang beredar yang pada akhirnya dapat menjamin kesehatan
dan keselamatan konsumen serta meningkatkan daya saing industri dalam
negeri.
4) Strategi Implementasi
Strategi implementasi perlu dilakukan agar opsi terbaik yaitu
pemberlakuan SNI wajib bisa berjalan secara baik.
Penerapan SNI Wajib dikatakan efektif dan efesien jika dipenuhi hal-hal
sebagai berikut.
a. Diterapkan secara konsisten oleh industri atau pelaku usaha ditunjukan
dengan penerapan sistim manajemen mutu dan kepemilikan SPPT-SNI

21. 21
b. Diterima oleh pasar ditunjukkan dengan peredaran produk yang telah
memenuhi ketentuan SNI
c. Didukung oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian mutu produk yang memadai.
Untuk mencapai implentasi dari regulasi dengan baik maka dilakukan
langkah-langkah strategi sebagai berikut.
a. Melaksanakan sosialisasi Rencana Pemberlakuan SNI wajib oleh
Kementerian Perindustian
b. Melaksanakan Bimbingan teknis kepada para pelaku industri agar mampu
menerapkan SMM ISO 9001 : 2015 dan mendapatkan SPPT-SNI
c. Melaksanakan pengawasan penerapan SNI di pabrik oleh PPSI dan PPNS
Kementerian Perindustrian
d. Melaksanakan pengawasan penerapan SNI di pasar oleh PPSP dan PPNS
kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian
e. Melakukan pengendalian produk impor berkoordinasi antara Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Ditjen Bea dan Cukai
f. Melakukan penunjukkan LS Pro dan Balai Uji oleh Kementerian
Perindustrian
g. Melaksanakan Akreditasi Balai Uji dan LS Pro oleh KAN

22. 22
IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
1.1 Kesimpulan.
a. Kapasitas produksi Peralatan masak (Cookware) dari logam dan Peralatan
makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (Flatware) cukup
besar untuk memenuhi jumlah kebutuhan yang ada, namun demikian
industri didalam negeri masih bekerja dengan tingkat utilisasi yang
rendah.
b. Perkembangan jumlah kebutuhan Cookware dan Flatware dalam negeri
setiap tahunnya meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
c. Industri Cookware dan Flatware dalam negeri akan terus meningkatkan
kemampuannya di beberapa aspek seperti kemampuan
inovasi/pengembangan desain produk (R&D), pengembangan sumber
daya manusia, penguasaan metodologi pengujian dan proses/teknologi
produksi, serta penerapan manajemen mutu ISO 9001:2015 dalam
mendukung terciptanya efisiensi dan produktifitas serta daya saing industri
nasional.
d. Perlu pengendalian impor produk Cookware dan Flatware yang bertujuan
untuk melindungi produksi dalam negeri terlebih bahwa teridentifikasi
adanya tren peningkatan produk impor terutama produk dengan kualitas
rendah, dan jika hal ini terus berlanjut dikhawatirkan kedepan industri
dalam negeri akan menutup kegiatan produksinya.
e. Keberadaan regulasi yang berlaku saat ini belum cukup kuat dalam
menjamin produk Cookware dan Flatware yang beredar dapat memenuhi
persyaratan kualitas yang baik untuk melindungi konsumen atas
Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan serta Lingkungan Hidup (K3L).
f. Secara umum, lembaga penilaian kesesuaian di dalam negeri, baik itu
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Pengujian, sudah
memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mendukung penerapan SNI
Cookware dan Flatware secara wajib, meskipun masih perlu peningkatan
ruang lingkup produk melalui akreditasi.
g. Hal-hal yang perlu diatur pada regulasi SNI wajib Cookware dan Flatware
adalah sebagai berikut :
 Ruang lingkup pemberlakuan
 Tata cara sertifikasi
 Tata cara impor
 Pembinaan dan Pengawasan

23. 23
 Prosedur penegakan sanksi
1.2 Rekomendasi.
a. Dalam rangka peningkatan daya saing, Pemerintah perlu mendorong
industri/produsen Cookware dan Flatware dalam negeri untuk dapat
mengembangkan kemampuan inovasi (terkait produk maupun proses
produksi), mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan
menerapkan sistem manajemen mutu standar internasional.
b. Mempertimbangkan jenis produk dan proses produksinya maka sistem
sertifikasi SNI yang akan digunakan adalah memakai skema 5, yaitu
skema yang mencakup pengujian dan surveilan terhadap sistem mutu
yang terkait
c. Diperlukan adanya komitmen dari para Lembaga Penilai Kesesuaian,
khususnya Laboratorium Pengujian, dalam memenuhi kapasitas dan
kapabilitas fasilitas pengujiannya guna kepastian kelancaran proses
sertifikasi SNI
d. Dikarenakan masih terdapatnya keterbatasan kemampuan dan kapasitas
fasilitas pengujian unjuk kerja saat ini, khususnya untuk mendukung
kegiatan sertifikasi SNI, maka dalam masa tenggang waktu pemberlakuan
SNI Wajib para produsen harus sudah mampu memenuhi kewajibannya.
e. Mengingat pos tarif HS produk Cookware dan Flatware mencakup
keseluruhan jenis, baik yang akan diberlakukan SNI wajib atau tidak, maka
sebaiknya impornya dilakukan melalui mekanisme pertimbangan teknis
f. Rancangan peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan SNI
Wajib produk Cookware dan Flatware tetap dilanjutkan menjadi Peraturan
Menteri.
ooooooOOOoooooo