Tiga masalah utama dalam pembangunan wilayah di Indonesia adalah (1) ketimpangan ekonomi antar wilayah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan yang berbeda, (2) kualitas SDM yang rendah karena pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, dan (3) berkurangnya kualitas lingkungan akibat deforestasi dan kerusakan ekosistem.

1. 1
ISU DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH (PERKOTAAN
DAN PERDESAAN) DI INDONESIA
Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berribu-ribu pulau, antara pulau satu
dengan pulau yang lain memiliki keunggulan berbeda, hal tersebut menyebabkan
adanya disparitas (ketimpangan) spasial antar wilayah yang dapat memacu perbedaan
kesejahteraan antar wilayah. Konsep kawasan andalan merupakan salah satu kebijakan
yang diambil oleh pemerintah untuk mempersempit kesenjangan regional yang
dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Kebijakan konsep
kawasan andalan akan diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah beserta masyarakat
daerahnya sehingga, otonomi daerah akan memegang peranan yang sangat penting.
Otonomi daerah seperti yang terjadi sekarang ini, sebenarnya memberikan
keuntungan bagi setiap daerah untuk mengembangkan kemampuan daerahnya, baik
kemampuan dalam sektor industri, pariwisata, ekonomi maupun pendidikan.
Pelaksanaan otonomi daerah akan menyebabkan setiap daerah dituntut untuk
mengembangkan dan meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki. Otonomi daerah
memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan
terhadap wilayahnya, sehingga akan tercipta penataan ruang yang sesuai dengan
kemampuan wilayah tersebut.
Penataan ruang merupakan salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan ruang pada
suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan aspek
kelingkungan yang terdapat dalam wilayah tersebut. Penataan ruang adalah upaya aktif
manusia untuk mengubah pola dan struktur pemanfaatan ruang dari satu keseimbangan
menuju kepada keseimbangan baru yang ‘lebih baik’ (Ernan Rustiadi, 2009). Proses
perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik menunjukkan bahwa penataan ruang
merupakan bagian dari proses pembangunan, khususnya yang menyangkut aspek-aspek
spasial dari proses pembangunan wilayah. Namun, hingga saat ini kondisi yang tercipta
dari adanya pembangunan wilayah (baik perdesaan atau perkotaan) masih belum sesuai
dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin
meningkatnya permasalahan banjir dan longsor; meningkatnya kemacetan lalu lintas;
semakin berkembangnya permukiman kumuh; serta belum terpecahkannya masalah
ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah.

2. 2
Beberapa isu yang berkaitan dengan pengembangan wilayah (perdesaaan dan
perkotaan) dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu isu ekonomi, isu Sumber Daya
Manusia (SDM), isu lingkungan, isu transportasi dan isu penataan ruang.
A. Isu Ekonomi
Pembangunan wilayah yang masih belum seimbang menyebabkan
pembangunan ekonomi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut pun belum
seimbang. Penyediaan kebutuhan dasar seperti: sandang, pangan dan papan belum
merata di seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data sensus penduduk tahun
2010, jumlah penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 (BPS, 2010) sedangkan
angka dependency ratio penduduk Indonesia tahun 2015 adalah 48,6 (BPS, 2015).
Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sebagian besar belum dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga penduduk tersebut masih
bergantung pada penduduk lainnya. Ketergantungan penduduk inilah yang
mendorong tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi, selain ketergantungan
pada penduduk lain, tingkat pengangguran penduduk juga disebabkan masih
sedikitnya lapangan pekerjaan yang ditawarkan.
Di Indonesia terjadi ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan
kerja, dimana tentunya lapangan pekerjaan yang ada jauh lebih sedikit dibandingkan
para pencari kerjanya. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang
berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja
terutama bagi lulusan sekolah dasar. Sekarang ini pun lulusan sarjana banyak yang
menjadi pengangguran, hal tersebut disebabkan karena lulusan perguruan tinggi
semakin tahun jumlahnya semakin banyak namun tidak diimbangi dengan lapangan
kerja yang memadai. Belum optimalnya sektor industri di Indonesia menyebabkan
lapangan kerja yang ada masih belum dapat mengurangi jumlah pengangguran.
Indonesia masih mengandalkan perekonomiannya pada sektor pertanian,
sedangkan sektor industri masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Padahal
sektor industri ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga mampu berperan
dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Pada umumnya pembangunan
perkotaan di Eropa dan Amerika akan terdorong setelah adanya kegiatan
industrialisasi namun, hal tersebut tidak berlaku di Indonesia. Pembangunan
perkotaan di Indonesia bukan disebabkan oleh adanya industrialisasi, melainkan

3. 3
karena kurang menguntungkannya kondisi di daerah perdesaan (Achmad Nurmandi,
2014). Kondisi ini mempengaruhi faktor-faktor dasar kota di Indonesia, antara lain
dalam struktur basis perekonomiannya, dimana terjadi dualisme perekonomian kota,
yakni ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Kondisi ini memperbesar sektor
informal di kota, yang pada gilirannya berpengaruh pada struktur fisik kota.
Struktur fisik kota maupun desa akan dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan
ekonomi wilayah. Dinamika pertumbuhan ekonomi wilayah berkaitan dengan pola
produksi, konsumsi dan pola distribusi pendapatan (Sakti Adji S, 2011). Peningkatan
produksi akan meningkatkan pendapatan per kapita yang merupakan indikator
keberhasilan pembangunan. Tingkat konsumsi penduduk yang semakin rasional juga
akan berdampak pada peningkatan pembangunan, dimana peningkatan pembangunan
ini akan memperkokoh struktur perekonomian. Distribusi pendapatan antar wilayah
yang semakin jelas akan menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antar wilayah
dapat dikurangi serendah mungkin, sedangkan berkurangnya kesenjangan antar
wilayah mampu mendorong terciptanya stabilitas ekonomi, sosial dan politik.
B. Isu Sumber Daya Manusia (SDM)
Kualitas SDM merupakan komponen penting dalam sebuah pembangunan.
Hanya dari SDM yang berkualitas tinggilah proses pembangunan dapat berjalan
lebih cepat, efektif dan efisien. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan
kualitas dari SDM yang memadai hanya akan menjadi beban dalam proses
pembangunan. Kualitas penduduk merupakan keadaaan penduduk baik perseorangan
ataupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Untuk menjadi
SDM yang tangguh maka penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai
sehingga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar tidak diimbangi dengan kualitas dari
penduduknya, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat
pendidikan yang rendah. Hal tersebut dikarenakan perekonomian penduduk
Indonesia yang masih rendah sehingga penduduk enggan untuk melanjutkan ke
tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Penduduk cenderung berpikir untuk mencari
pekerjaan sedini mungkin, sehingga banyak anak-anak yang seharusnya bersekolah
justru harus mencari nafkah demi menghidupi keluarganya. Sebagian besar
penduduk Indonesia hanya memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (98,42%),

4. 4
sedangkan penduduk yang memiliki tingkat pendidikan setara Sekolah Menengah
Atas hanya sebesar 63,84% (BPS, 2013). Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat
bahwa penduduk Indonesia masih memiliki kualitas yang rendah jika dibandingkan
dengan penduduk negara lain.
Adanya isu akan dibukanya program MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dapat
memperparah kondisi perekonomian di Indonesia. Kualitas SDM Indonesia yang
sebagian besar masih rendah tidak dapat dibandingkan dengan tenaga kerja dari
negara lain. Dikhawatirkan dengan dibukanya program MEA justru semakin banyak
PHK yang terjadi di Indonesia. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses
pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga
kerja yang memadai. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga
kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM.
Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap
mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku
pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu
juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing
dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM
melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan. Selain masih
rendahnya kualitas SDM di Indonesia, faktor SDM lain yang berpengaruh terhadap
pembangunan wilayah adalah ketimpangan distribusi penduduk dan kesehatan
penduduk.
Ketimpangan distribusi penduduk ditunjukkan dengan terkonsentrasinya
penduduk di Pulau Jawa dan Bali, khususnya Jawa Barat (18,25%), Jawa Timur
(15,31%) dan Jawa Tengah (13,29%) sedangkan di luar pulau Jawa prosentase
penduduk yang ada tidak mencapai 6% (BPS, 2014). Banyaknya penduduk yang
terkonsentrasi di Pulau Jawa menyebabkan banyak daerah di Pulau Jawa yang
memiliki daerah-daerah kumuh (slum area). Pembangunan infrastruktur pendukung
wilayah akan sulit dilakukan jika daerah tersebut memiliki banyak slum area.
Biasanya slum area berada di wilayah yang tidak seharusnya menjadi lokasi tempat
tinggal (pinggir sungai, pinggir rel kereta api dll), sehingga untuk melakukan
pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah tersebut tentunya akan mengalami
hambatan. Adanya ketimpangan penduduk juga berakibat pada pembangunan di

5. 5
daerah luar Pulau Jawa-Bali berjalan dengan lambat bahkan tertinggal. Pemerintah
cenderung memfokuskan pembangunan hanya di Pulau Jawa-Bali saja, sehingga
sampai sekarang pun kecenderungan masyarakat untuk bertempat tinggal di Pulau
Jawa-Bali sangat besar.
Selain pendidikan dan ketimpangan distribusi penduduk, kesehatan penduduk
merupakan faktor penting yang perlu untuk ditingkatkan, sebab jika penduduk
mengalami sakit terus menerus akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas.
Artinya, semakin banyak penduduk yang sakit, maka akan semakin rendah kualitas
penduduk berdasarkan tingkat kesehatan. Kondisi kesehatan dan gizi penduduk
Indonesia masih memprihatinkan, khususnya kesehatan dan gizi dari anak-anak.
Selain cakupan yang masih rendah, program yang diselenggarakan masih
terfragmentasi sehingga belum menyentuh kebutuhan tumbuh kembang anak secara
holistik. Rendahnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan program kesehatan dan
gizi mengakibatkan kondisi penduduk Indonesia masih memprihatinkan yang
ditunjukkan dengan rendahnya derajat kesehatan dan gizi.
Masalah SDM ini menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini
kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya
keberhasilan pembangunan selama ini hanya berasal dari pemanfaatan Sumber Daya
Alam (SDA) dan arus modal asing (pinjaman dan investasi). Dengan demikian bukan
berasal dari kemampuan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi
nasional yang berkepanjangan hingga saat ini merupakan bukti kegagalan
pembangunan akibat rendahnya SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi.
C. Isu Lingkungan
Isu lingkungan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain (Lutfi Muta’ali, 2013):
1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dipicu oleh inkonsistensi
pemanfaatan ruang. Semakin banyaknya konversi lahan dari kawasan lindung
menjadi kawasan budidaya. Hal tersebut akan berakibat pada cakupan areal hijau
yang semakin berkurang drastis, selain itu berkurangnya areal pertanian
khususnya sawah akan memberikan tekanan dan ancaman bagi ketahanan pangan.
2. Penurunan luas hutan tropis (deforestasi) akibat pembalakan liar, meluasnya
perambahan dan konversi hutan alam untuk pengembangan kepentingan budidaya
seperti perkebunan atau pertambangan. Semakin berkurangnya luasan hutan akan

6. 6
menyebabkan meningkatnya run-off yang besar sehingga mengganggu siklus
hidrologi, memperluas kelangkaan air bersih pada jangka panjang, serta
meningkatnya resiko pendangkalan dan banjir pada kawasan/wilayah yang lebih
rendah (contoh: Jakarta). Adanya konversi hutan untuk kawasan budidaya yang
dilakukan dengan cara pembakaran hutan juga akan berakibat pada polusi udara,
seperti yang terjadi saat ini di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang telah terjadi
polusi udara (asap) selama beberapa bulan.
3. Penurunan luas dan fungsi kawasan resapan air akibat mislokasi pemanfaatan
ruang untuk kepentingan permukiman, budidaya, pertanian dan pariwisata telah
mempercepat kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Data Kementerian PU
diakhir tahun 2000 menunjukkan dari keseluruhan 89 Satuan Wilayah Sungai
(SWS) yang ada di Indonesia, pada tahun 1984 terdapat 22 SWS yang berada
dalam kondisi kritis. Tahun 1992 semakin meluas hingga menjadi 39 SWS dan
pada tahun 1998 terdapat 59 SWS yang berada dalam kondisi kritis. Seluruh SWS
kritis tersebut selain mendatangkan bencana banjir juga menyebabkan kekeringan
parah pada musim kemarau. Dari sisi ketahanan pangan, ketika kecenderungan
negatif dalam pengelolaan SWS maka produktivitas sentra-sentra pangan juga
akan terancam.
4. Degradasi kualitas lingkungan pada kawasan pesisir yang ditandai semakin rusak
dan menurunnya luas hutan mangrove. Akibatnya, peningkatan abrasi pantai,
pencemaran dari sungai ke laut dan zona aqquaculture pun akan terancam, banjir,
intrusi air laut serta land subsidence akibat penghisapan air tanah secara
berlebihan. Disisi lain intensitas pembangunan khususnya pembangunan
permukiman di kawasan pesisir yang semakin meningkat akan mempercepat
proses degradasi lingkungan pesisir.
5. Ancaman dampak global warning semakin memperparah kondisi resiko
kerusakan lingkungan khususnya pada sebagian besar pesisir di Indonesia.
Kenaikan permukaan air laut telah menyebabkan banjir dan tenggelamnya
beberapa wilayah pesisir termasuk hilangnya beberapa pulau kecil di Indonesia.
6. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan akibat migrasi desa-kota yang
berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan
permukiman secara signifikan. Terjadi peningkatan level urbanisasi yang

7. 7
meningkat drastis, bahkan sejak tahun 2010 jumlah dan komposisi penduduk
urban telah melampaui wilayah perdesaan. Isu lainnya dari urbanisasi adalah
menyangkut perkembangan kota-kota yang tidak terarah, cenderung membentuk
konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Konurbasi adalah sebuah
wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota, yang dikarenakan pertumbuhan
populasi dan pengembangan, telah secara fisik menjadi satu wilayah yang terus
berkembang. Konurbasi yang terjadi pada kota-kota menimbulkan berbagai
permasalahan yang kompleks, seperti kemiskinan, penyediaan permukiman,
pelayanan sarana prasarana kota yang terbatas, kemacetan lalu lintas dan
pencemaran lingkungan. Isu turunan diperkotaan lainnya adalah hilangnya ruang
publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk artikulasi sosial dan kesehatan.
7. Model perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk pola linear (ribbon
development) yang berakibat pada pengembangan struktur kota dan sistem
perkotaan yang terpusat pada pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan. Saat
ini sangat terpusat di Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan
kecil terutama di luar Jawa berjalan lambat dan tertinggal. Konsentrasi
perkembangan kawasan perkotaan telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah
pulau yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan sarana prasarana.
Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya
kesenjangan pembangunan antar wilayah yang menimbulkan urbanisasi tidak
terkendali. Kecenderungan perkembangan seperti itu berdampak negatif terhadap
perkembangan kota-kota besar dan metropolitan itu sendiri maupun kota-kota di
wilayah lainnya.
8. Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah, antara Indonesia bagian
barat dengan Indonesia bagian timur, antara kawasan perdesaan dan perkotaan dan
kawasan di wilayah perbatasan, terpencil, terluar dan tertinggal.
9. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan
konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan konflik peruntukkan
ruang.
D. Isu Transportasi
Terjadi hubungan yang erat antara pembangunan nasional dan pembangunan
wilayah (daerah). Pembangunan nasional akan mendorong pembangunan daerah

8. 8
(regional), sedangkan pembangunan daerah akan memperkuat pembangunan
nasional. Untuk menjembatani pembangunan nasional dan daerah dibutuhkan
transportasi yang berkapasitas efektif dan efisien. Transportasi ini akan membantu
dalam melakukan distribusi barang ataupun jasa yang dapat mendorong
meningkatnya pengembangan wilayah. Fasilitas transportasi terdiri dari prasarana
transportasi dan sarana transportasi. Mengingat pembangunan transportasi di
Indonesia yang sangat luas dan sangat panjang serta sangat besar, maka dalam
pembangunan transportasi baik sarana maupun prasarananya akan dibagi
tanggungjawab dan kewenangan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan
berdasarkan pada klasifikasi jalannya.
Infrastruktur transportasi dalam kenyataannya mengalami beberapa hambatan
seperti kemacetan lalu lintas dan kerusakan prasarana jalan. Semakin parahnya
kemacetan lalu lintas dan banyaknya prasarana jalan yang rusak merupakan salah
satu faktor yang akan menghambat pengembangan wilayah. Transportasi merupakan
leading sector bagi pembangunan sarana prasarana infrastruktur lainnya. Ketika
transportasi yang ada dalam kondisi baik maka pembangunan wilayah yang akan
dilakukanpun semakin mudah. Pendistribusian barang ataupun jasa akan lebih
optimal ketika sarana prasarana transportasi yang ada mendukung begitu pula
sebaliknya, pendistribusian barang atau jasa akan terhambat ketika sarana prasarana
transportasi yang ada tidak mendukung. Sarana prasarana transportasi merupakan
derived demand.
Derived demand merupakan kondisi dimana permintaan diturunkan atau
berasal dari sektor lain (Sakti Adji, 2011). Permintaan jasa transportasi merupakan
permintaan yang diturunkan, apabila dikaitkan dengan fungsi transportasi sebagai
unsur penunjang (supporting facility) terdapat kesesuaian yang searah. Transportasi
sebagai unsur penunjang berfungsi menunjang pengembangan dan peningkatan
berbagai kegiatan pada sektor-sektor lain. Pembangunan wilayah (perkotaan dan
perdesaan) membutuhkan tersedianya fasilitas transportasi yang berkapasitas dan
tersebar ke seluruh daerah. Sebaliknya, tersedianya trasnportasi dibutuhkan untuk
menunjang keberhasilan pembangunan wilayah (perkotaan dan perdesaan).
Pembangunan wilayah (perkotaan dan perdesaan) telah ditingkatkan untuk mencapai

9. 9
kemajuan, maka dalam penyediaan fasilitas transportasi harus dilakukan berbagai
upaya untuk mewujudkan kemajuan dalam pembangunan transportasi.
E. Isu Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya efektif menjadi
acuan dalam pemanfaatan ruang, sehingga terjadi inkonsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) serta lemahnya pengendalian
dan penegakkan hukum terhadap pemanfaatan ruang. Isu yang terkait dengan
penataan ruang dalam konteks pembangunan wilayah adalah belum adanya
sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu
pada RTR sehingga masih ditemukannya konflik antar sektor dan antar wilayah.
Selain itu, masih adanya penyimpangan penggunaan lahan terhadap RTRW yang
dicerminkan dari ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW di banyak
daerah di Indonesia.
Masyarakat Indonesia yang heterogen menjadikan corak kehidupan masyarakat
Indonesia berbeda satu sama lain di setiap daerah. Itulah mengapa kebijakan
terkadang tidak dapat berjalan secara optimal di suatu daerah. Perbedaan budaya
dalam masyarakat juga menjadi alasan kurang berjalannya usaha optimalisasi hukum
dan supremasi hukum nasional. Maka usaha penegakan hukum secara nasional, perlu
dilakukan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Tentunya tidak hanya
penertiban pelaku hukum di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah.
Dengan adanya sistem yang mengatur kedudukan lembaga negara dalam kedudukan
yang sama, maka setiap lembaga dapat saling mengawasi. Hal ini untuk menjamin
adanya penegakan hukum dan optimalisasi kerja di setiap lembaga.

10. Referensi
 Achmad Nurmandi. (2014). Manajemen Perkotaan: Teori Organisasi, Perencanaan,
Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas. Yogyakarta:
JKSG
 Ernan R, dkk. (2009). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia
 Lutfi Muta’ali. (2013). Penataan Ruang Wilayah dan Kota (Tinjauan Normatif-
Teknis). Yogyakarta: BPFG UGM
 Sakti Adji A. (2011). Transportasi dan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Graha
Ilmu
 http://www.bps.go.id/index.php