Webinar ini membahas penggunaan drone di bidang kehutanan. Pembicara memaparkan beberapa pemanfaatan teknologi drone modern untuk pemetaan dengan resolusi tinggi dan penggunaan drone dalam program perhutanan sosial untuk menyediakan data lokasi permohonan yang terupdate. Drone dijelaskan dapat membantu verifikasi lapangan dan perencanaan skema perhutanan sosial hingga tingkat tapak.

1. Disampaikan pada
“Webinar Penggunaan Drone Di Bidang Kehutanan”
Oleh BP2SDM LHK, Rabu, 15 Juli 2020
Oleh:
Zulfikar Mardiyadi

2.  Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua (2005 – Sekarang)
 Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG)
 Universitas Papua Periode 2018 -2019
 Founder: Papua Mapping Center (PMC)
Indonesia Mapping Community (IMC)
 Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua (2005 – Sekarang)
 Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG)
 Universitas Papua Periode 2018 -2019
 Founder: Papua Mapping Center (PMC)
Indonesia Mapping Community (IMC)
Pendidikan Sarjana
 Universitas Papua (UNIPA)
Pendidikan Pasca Sarjana
 Institut Pertanian Bogor (IPB)
Zulfikar Mardiyadi
TTL : Manokwari, 20 Maret 1982

3. PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
DRONE KEKINIAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
DRONE KEKINIAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
DRONE KEKINIAN
PEMETAAN
MENGGUNAKAN
DRONE
PEMETAAN
MENGGUNAKAN
DRONE
PEMETAAN
MENGGUNAKAN
DRONE
PENGGUNAAN DRONE
DI BIDANG
KEHUTANAN
PENGGUNAAN DRONE
DI BIDANG
KEHUTANAN
PENGGUNAAN DRONE
DI BIDANG
KEHUTANAN
PENUTUP
PENUTUP
PENUTUP

4. Webinar
Penggunaan Drone Di Bidang Kehutanan
1. PENDAHULUAN

5. BIDANG KEHUTANAN
BIDANG KEHUTANAN
BIDANG PERTANIAN
BIDANG PERTANIAN
BIDANG
GEOSPASIAL
BIDANG
GEOSPASIAL
BIDANG
PERTAMBANGAN
BIDANG
PERTAMBANGAN
BIDANG SOSIAL
BIDANG SOSIAL
BIDANG
EKONOMI
BIDANG
EKONOMI
BIDANG LAINNYA
BIDANG LAINNYA

6. PEMETAAN
MENGGUNAKAN
DRONE...???
Kenapa
dibutuhkan...???
Bagaimana
melakukannya..?

7. Resolusi spasial FU < 10 cm
Perbandingan resolusi spasial antar Citra Satelit
Perbandingan resolusi spasial antar Citra Satelit

8. PERBANDINGAN
50 Cm/pixel 4,6 Cm/pixel
CITRA DRONE

9. Webinar
Penggunaan Drone Di Bidang Kehutanan
2. PEMANFAATAN TEKNOLOGI DRONE
KEKINIAN

10. BIDANG PERKEBUNAN

11. BIDANG
PERTAMBANGAN

12. PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN

13. BIDANG KEHUTANAN
BIDANG KEHUTANAN

14. BIDANG GEOSPASIAL

15. BIDANG PERPAJAKAN
BIDANG PERPAJAKAN

16. PEMETAAN POTENSI DAN PERMASALAH DI TINGKAT DESA
PEMETAAN POTENSI DAN PERMASALAH DI TINGKAT DESA

17. PEMETAAN POTENSI DAN PERMASALAH DI TINGKAT DESA/KAMPUNG

18. PEMETAAN POTENSI DAN PERMASALAH DI TINGKAT DESA/KAMPUNG

19. PEMETAAN POTENSI DAN PERMASALAH DI TINGKAT DESA/KAMPUNG

20. PEMETAAN POTENSI DAN PERMASALAH DI TINGKAT DESA/KAMPUNG

21. PEMETAAN DAMPAK BENCANA

22. PEMETAAN DAMPAK BENCANA

23. PEMETAAN DEMPLOT PERTANIAN SKALA DETAIL

24. Webinar
Penggunaan Drone Di Bidang Kehutanan
3. PEMETAAN MENGGUNAKAN DRONE

25. PEMETAAN

26. WAHANA
WAHANA

27. WAHANA
WAHANA
PROFESIONAL
Rp. >30 JUTA
SEMI
PROFESIONAL
Rp. 15 – 30 JUTA
BEGINNER
Rp. 5 – 15 JUTA

28. HADWARE
SOFTWARE

29. HARDWARE
BEGINER
SEMI
PROFESIONAL
PROFESIONAL
HARDWARE
KOMPUTER / LABTOP PROCESOR
CORE I3 – CORE I5 ATAU
SETINGKAT, RAM 4 GB – 8 GB
KOMPUTER / LABTOP PROCESOR
CORE I5 – CORE I7 ATAU
SETINGKAT, RAM 8 GB – 16 GB
KOMPUTER / LABTOP PROCESOR
CORE I5 – CORE I7 ATAU
SETINGKAT, RAM ≥ 32 GB

30. Aplikasi pada Komputer: Agisoft
photo scan, APS Menci, DroneDeploy,
Pix4D mapper, ArcGIS, Qgis, Global
Mapper, PCI Geomatica dll
Aplikasi pada Komputer: Agisoft
photo scan, APS Menci, DroneDeploy,
Pix4D mapper, ArcGIS, Qgis, Global
Mapper, PCI Geomatica dll
Aplikasi pada Komputer: Agisoft
photo scan, APS Menci, DroneDeploy,
Pix4D mapper, ArcGIS, Qgis, Global
Mapper, PCI Geomatica dll
Aplikasi pada Handphone : DJI go
dan DJI go 4, Pix4D capture,
DroneDeploy, PrecisionFlight
Aplikasi pada Handphone : DJI go
dan DJI go 4, Pix4D capture,
DroneDeploy, PrecisionFlight
Aplikasi pada Handphone : DJI go
dan DJI go 4, Pix4D capture,
DroneDeploy, PrecisionFlight
SOFTWARE

31. PILOT TERLATIH
PILOT TERLATIH

32. PILOT
TERLATIH
Memahami SOP
Menerbangkan Drone
Memahami Aturan –
Aturan Penerbangan
Yang Tersedia
Memahami Standar
Perpetaan Dan Output
Peta Yang Diinginkan
PILOT TERLATIH
PILOT TERLATIH

33. Webinar
Penggunaan Drone Di Bidang Kehutanan
4. PENGGUNAAN DRONE DI BIDANG
KEHUTANAN

34. Tata hutan dan
Penyusunan Pencana
pengelolaan Hutan;
Pemanfaatan
Hutan Penggunaan
Kawasan Hutan
Rehabilitasi Hutan
Dan Reklamasi
Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam
Data Spasial Dengan
Resolusi Sangat
Tinggi dan Terupdate
Penggunaan
Drone
Penggunaan
Drone
Penggunaan
Drone

35. PERMASALAHAN
DATA TIDAK TERSEDIA
DATA TIDAK TERUPDATE
DATA TIDAK TERDISTRIBUSI
SUMBER DAYA MANUSIA

36. TANTANGAN PENYEDIAAN DATA SPASIAL SAAT INI DI BIDANG KEHUTANAN
TANTANGAN PENYEDIAAN DATA SPASIAL SAAT INI DI BIDANG KEHUTANAN
RHL
RHL
PERAMBAHAN
HUTAN
PERAMBAHAN
HUTAN
POTENSI
DESA
POTENSI
DESA
CONTOH
CONTOH
Belum adanya data Peta Realisasi Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Belum adanya data terupdate tentang peta
perambahan hutan
Belum adanya data terupdate tentang peta potensi
hutan desa
Belum adanya data terupdate tentang peta potensi
hutan desa

37. PENGGUNAAN DRONE DI
BIDANG PERHUTANAN
SOSIAL
PENGGUNAAN DRONE DI
BIDANG PERHUTANAN
SOSIAL
Skema Hutan Desa (HD),
Hutan negara yang hak pengelolaannya
diberikan kepada lembaga desa bagi
kesejahteraan desa
Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm),
Hutan negara yang hak pemanfaatan
utamanya diberikan untuk pemberdayaan
masyarakat setempat.
Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHS),
Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibuat
oleh sekelompok masyarakat untuk meningkatkan
potensi dan kualitas hutan produksi melalui sistem
silvikulur demi menjamin kelestarian hutan.
Skema Hutan Adat (HA),
Yakni hutan yang berada di wilyah
masyarakat hutan adat
Skema Kemitraan Kehutanan
adanya kerjasama antara masyarakat sekitar
hutan dengan pengelola hutan, sperti
pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan,
jasa hutam izin pinjam pakai kawasan hutan
atau pemegang izin usaha industri primer
hasil hutan

38. Permohonan/ Pengajuan
Skema Perhutanan sosial
Hutan Desa
Hutan
Kemasyarakatan Hutan Tanaman
Rakyat
Hutan Adat
Kemitraan
Gambaran umum,
social, ekonomi,
Potensi Kawasan,
Peta skala 1 : 50.000
Syarat

39. Gambaran umum,
social, ekonomi,
Potensi Kawasan,
Peta skala 1 : 50.000
Syarat
Apakah Perencanaan pengelolaan
Perhutanan Sosial Dianggap sama
pada kedetailan peta perecanaan
setingkat dengan Skala peta
perencanaan Tingkat Kabupaten, ?
Penggunaan
Drone
Penggunaan
Drone
Penggunaan
Drone
Resolusi ( ≤ 10 cm / pixel )
Skala Peta Yang dihasilkan
≤ 1 : 1.000

40. KEUNGGULAN PENGGUNAAN DRONE DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
KEUNGGULAN PENGGUNAAN DRONE DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
DAPAT MENYEDIAKAN DATA
LOKASI PERMOHONAN TERUPDATE
SKALA BESAR
DAPAT MENYEDIAKAN DATA
LOKASI PERMOHONAN TERUPDATE
SKALA BESAR
DAPAT MENYEDIAKAN DATA
LOKASI PERMOHONAN TERUPDATE
SKALA BESAR
DAPAT MEMBANTU PEKERJAAN TIM
VERIFIKASI TEKNIS SAAT
PENINJAUAN LOKASI PERMOHONAN
DAPAT MEMBANTU PEKERJAAN TIM
VERIFIKASI TEKNIS SAAT
PENINJAUAN LOKASI PERMOHONAN
DAPAT MEMBANTU PEKERJAAN TIM
VERIFIKASI TEKNIS SAAT
PENINJAUAN LOKASI PERMOHONAN
DAPAT MENYEDIAKAN DATA
PERENCANAAN SKEMA PERHUTANAN
SOSIAL TINGKAT TAPAK
DAPAT MENYEDIAKAN DATA
PERENCANAAN SKEMA PERHUTANAN
SOSIAL TINGKAT TAPAK
DAPAT MENYEDIAKAN DATA
PERENCANAAN SKEMA PERHUTANAN
SOSIAL TINGKAT TAPAK

41. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 37 TAHUN 2020
TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG
DILAYANI INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 37 TAHUN 2020
TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG
DILAYANI INDONESIA
c) Uncontrolled Airspace adalah jenis ruang udara yang
diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa
pelayanan informasi penerbangan (flight information service),
pelayanan kesiagaan (alerting service) dan pelayanan saran
lalu lintas penerbangan (air traffic advisory service)
Pasal 1 Lampiran
2.1.1.2 Uncontrolled Airspace, dengan ketentuan:
a) Pengoperasian pada ketinggian mulai
dari permukaan tanah sampai dengan
ketinggian 400 feet (120 m) tanpa
persetujuan Direktur Jendral.
b) Pengoperasian pada ketinggian di atas
400 feet (120 m) harus memiliki
persetujuan Direktur Jendral.

42. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/KKL.1/2018 TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
TANPA AWAK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.16/MENLHK/SETJEN/KKL.1/2018 TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
TANPA AWAK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Penggunaan Drone dalam Bidang Kehutanan Mengacu Kepada
Penggunaan Drone dalam Bidang Kehutanan Mengacu Kepada
(4) Pengguna PUTA harus memiliki kemampuan dalam membuat rencana penerbangan, melakukan pemeriksaan
pra penerbangan, menerbangkan, pemeriksaan pasca penerbangan, membuat evaluasi dan pelaporan
penerbangan serta memahami prosedur penerbangan dalam keadaan darurat (emergency).
(4) Pengguna PUTA harus memiliki kemampuan dalam membuat rencana penerbangan, melakukan pemeriksaan
pra penerbangan, menerbangkan, pemeriksaan pasca penerbangan, membuat evaluasi dan pelaporan
penerbangan serta memahami prosedur penerbangan dalam keadaan darurat (emergency).
(5) Pengoperasian PUTA dilakukan dengan ketentuan:
a. tidak melebihi ketinggian lebih dari 500 (lima ratus) feet atau 150 (seratus lima puluh) meter di atas
permukaan darat dengan kecepatan maksimum 100 (seratus) mph atau 87 (delapan puluh tujuh) knots;
b. diterbangkan pada siang hari dan terlihat oleh Pilot dan/atau Pengamat Visual;
c. tidak beroperasi di atas kendaraan atau pesawat terbang yang bergerak kecuali dari perahu di atas air;
dan
d. telah memiliki jadwal yang tetap.
(5) Pengoperasian PUTA dilakukan dengan ketentuan:
a. tidak melebihi ketinggian lebih dari 500 (lima ratus) feet atau 150 (seratus lima puluh) meter di atas
permukaan darat dengan kecepatan maksimum 100 (seratus) mph atau 87 (delapan puluh tujuh) knots;
b. diterbangkan pada siang hari dan terlihat oleh Pilot dan/atau Pengamat Visual;
c. tidak beroperasi di atas kendaraan atau pesawat terbang yang bergerak kecuali dari perahu di atas air;
dan
d. telah memiliki jadwal yang tetap.
Pasal 3
Pasal 3

43. PELAKSANAAN PEMOTRETAN UDARA DIGITAL DENGAN PESAWAT NIRAWAK (DRONE)
NO. 02/JUKNIS-300/2017
PEMBUATAN PETA
KERJA DENGAN
MENGGUNAKAN
PESAWAT
NIRAWAK/ DRONE
PERSIAPAN
PENGOLAHAN DATA
PENGUKURAN TITIK KONTROL, TITIK CEK,
TANDA BATAS DAN PREMARK
AKUISISI DATA (PEMOTRETAN UDARA
NIRAWAK)

44. Standar Hasil Keluaran
Spesifikasi Peralatan

45. PEMETAAN TAMAN WISATA ALAM GUNUNG MEJA
PEMETAAN TAMAN WISATA ALAM GUNUNG MEJA

46. Webinar
Penggunaan Drone Di Bidang Kehutanan
5. PENUTUP

47. >500 Orang ASN/
Pegawai Kemen-LHK