Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
Ähnlich wie PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf (20)
Mehr von HackEuy
Mehr von HackEuy (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (20)
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
- 1. PENATAAN RUANG DALAM FRAME UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Oleh: Zulfikar Mardiyadi Support By: & Papua Spatial Planning Disampaikan pada “Training Online GIS untuk Penataan Ruang – Seri 1 Senin, 8 Agustus 2022
- 2. OUTLINE Penataan Ruang 01 Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang 02 Terobosan Kebijakan terkait Penetapan Rencana Tata Ruang 03
- 3. Mengapa Perlu Dilakukan Penataan Ruang? Ruang Terbatas Ukuran ruang yang tersedia di muka bumi tidak pernah bertambah Aktivitas Manusia Tidak Terbatas Ruang menampung semua aktivitas manusia, dari bekerja, tempat tinggal, rekreasi hingga peristirahatan terakhir (Tempat Pemakaman Umum) Populasi Manusia Terus Meningkat Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan Ruang Bukan Hanya Untuk Manusia Hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang Mengatur Aktivitas di Sekitar Daerah Rawan Bencana Dengan RTR, manusia dapat mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar daerah rawan bencana UU CK dan PP No. 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang. Tujuan Penataan Ruang • Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. • Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia. • Mewujudkan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 3
- 4. Asas UU CK No. 11/2020 Penyelenggaraan Penataan Ruang Sebagai Amanah UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dengan tujuan antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha Pasal 2: UU CK diselenggarakan berdasarkan asas: 1) Pemerataan hak; 2) Kepastian hukum; 3) Kemudahan berusaha; 4) Kebersamaan, dan 5) Kemandirian. Pasal 6: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan Berusaha meliputi: a. Penerapan perijinan berbasis risiko; b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. Penyederhanaan persyaratan investasi. Pasal 13: Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi: 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2) Persetujuan Lingkungan; dan 3) Persetujuan Bangunan Gedung. Pemerintah Daerah yang belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan: Pemerintah Daerah yang sudah menyusun dan menyediakan RDTR maka KKPR diberikan melalui konfirmasi Pasal 14: KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR, dengan ketentuan: Pasal 15: 4
- 5. SEBELUM UU CK & PP No. 21 TAHUN 2021 Produk Rencana Tata Ruang (RTR) hanya dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah dalam bentuk fisik (hard copy), sehingga tata ruang terkesan ‘menghambat’ investasi. SESUDAH UU CK & PP No. 21 TAHUN 2021 Masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi RTR harus datang langsung ke kantor pemerintah dan menempuh proses administrasi yang lama dan rumit. Proses penerbitan izin berusaha menjadi rumit dan tidak transparan. Banyaknya kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang. Produk RTR telah dipublikasi oleh Pemerintah melalui berbagai platform. Masyarakat dan pihak terkait dapat memanfaatkan informasi RTR secara online. Platform produk RTR juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih cepat dan transparan. Perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas RTR 5
- 6. Menteri ATR telah Menetapkan 5 Peraturan Menteri (Permen) dan Sedang Dalam Proses Penetapan 1 Rancangan Permen Sebagai Turunan UU No. 11/2020 dan PP No. 21/2021 Permen ATR/KBPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota Sudah Ditetapkan Permen ATR/KBPN No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Permen ATR/KBPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan & Revisi RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota, dan RDTR, serta Tata Cara Penerbiitan Persetujuan Substansi Permen ATR/KBPN No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, PK, & Revisi RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR KPN Permen ATR/KBPN No. Tahun 2021 tentang Pendidikan & Pelatihan Bidang Penataan Ruang & Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang Sudah Ditetapkan Sudah Ditetapkan Sudah Ditetapkan Sudah Ditetapkan Sudah Ditetapkan 1 2 3 4 5 6 6
- 7. Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang
- 8. Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang Penyederhanaan Produk RTR UU CK dan PP No. 21 Tahun 2021 memandatkan penyederhanaan (streamlining) hierarki penataan ruang. PP No. 21/2021: Pasal 5 ayat (2) dan (3) Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS) ❑ Penghapusan RTR KS Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. ❑ Substansi KS tersebut akan diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasal 15 PP No. 21/2021: (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi Pasal 18 PP No. 21/2021: (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten Pasal 21 PP No. 21/2021: (1) Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota 8
- 9. Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri. PP No. 21/2021: Pasal 5 dan Pasal 7 ‘ONE SPATIAL PLANNING POLICY’ SATU PRODUK RENCANA TATA RUANG PP No. 21 Tahun 2021 telah mengatur pengintegrasian muatan teknis ruang laut menjadi satu produk rencana tata ruang. Ruang Udara Ruang Darat Ruang Dalam Bumi Ruang Laut UU CK: Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (5), (6), (7) UU No. 26/2007; Pasal 17 UU CK: Pasal 17 ayat (5) UU No. 26/2007; Pasal 17 UU CK: Pasal 6 ayat (2), (3), (4) UU No. 26/2007; Pasal 18 UU CK: Pasal 7A UU No. 27/2007; Pasal 19 (ayat 4) UU CK: Pasal 43 ayat (2), (5), (6), (7) UU No. 32/2014; Pasal 36 (poin 1) UU CK: Pasal 15 ayat (2) UU No. 41/1999; Pasal 15 ayat (3) UU CK. “Dokumen tata ruang darat, laut, dan udara terpisah-pisah yang menimbulkan gap dan tumpang tindih pemanfaatan ruang.” 9
- 10. RZ KSNT yang berupa PPKT Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang Integrasi RTR Wilayah Darat dan Laut/Perairan di Masa Transisi PP No. 21/2021: Pasal 245 – 246 ayat (4), (5), (6) RTRW Provinsi 1:250.000 RTRWN 1:1.000.000 RTRL RZWP3K RZ KSN Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah Peraturan Presiden Ditetapkan melalui satu… Diintegrasikan Maks. 2 tahun sejak PP berlaku Diintegrasikan Maks. 18 bulan sejak PP berlaku Diintegrasikan Maks. 2 tahun sejak PP berlaku RTR KSN 1:25.000 – 1:50.000 Ditetapkan melalui satu… Ditetapkan melalui satu… dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara. 10
- 11. Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang Penggunaan Peta Dasar Lainnya Dengan Rekomendasi BIG PP No. 21/2021: Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (8), Pasal 19 ayat (8), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57 ayat (3) Peta Dasar Lainnya yang telah mendapat Rekomendasi dari BIG Dalam rangka percepatan penyusunan RDTR, daerah yang belum memiliki Peta Rupabumi Indonesia dapat menggunakan Peta Dasar Lainnya sesuai ketentuan tingkat ketelitian RTR yang disertai oleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). • Dengan berlakunya PP No. 21/2021, PP No. 8/2013 tentang Ketelitan Peta Rencana Tata Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • Contoh peta dasar lainnya: peta dasar pertanahan (yang sesuai dengan ketelitian RTR dan mendapat rekomendasi dari BIG Peta Rupabumi Indonesia 11
- 12. Terobosan Kebijakan terkait Penetapan Rencana Tata Ruang
- 13. Ketentuan PK dan Revisi RTR yang Menjadi Kewenangan Daerah 13 Dari Pemerintah Daerah kepada Menteri ATR Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dari Menteri ATR kepada Pemerintah Daerah Rekomendasi PK Rekomendasi berupa: a. RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuai masa berlakunya; atau b. RTR yang ada perlu direvisi Rekomendasi PK dan Revisi RTR Akibat Ketidaksesuaian Menko Perekonomian menetapkan rekomendasi sesuai ketentuan peraturan per-UU-an, dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara: a. RTR dengan batas daerah; b. RTR dengan kawasan hutan; dan/atau c. RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Revisi RTR Sesuai prosedur penyusunan dan penetapan RTR Permohonan dilengkapi dengan kajian paling sedikit meliputi: a. Peluang kemajuan iklim investasi dan kemudahan berusaha; dan b. Dinamika internal wilayah PP No. 21/2021: Pasal 92-96 dan Peraturan Menteri ATR/KBPN No.11 Tahun 2021: Pasal 31-36 PK RTR dilakukan 1x dalam setiap periode 5 tahunan. PK RTR dapat dilakukan lebih dari 1x dalam periode 5 tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam skala besar b. perubahan batas teritorial negara c. perubahan Batas Daerah, atau d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. PK Perkada kabupaten/kota tentang RDTR akibat adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria a. penetapan kebijakan nasional; b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya Revisi RTR dilakukan dengan menghormati hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan per-UU-an. Dalam hal revisi RTR mengubah fungsi ruang, perubahan fungsi ruang tidak serta merta mengakibatkan perubahan pemilikan dan penguasaan tanah. 1a Maks. 1 bulan 1b 2 3 Catatan: Dari Menko Perekonomian kepada Menteri ATR
- 14. Proses Bisnis Penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 14 Terobosan Penetapan RTRW dalam PP No. 21/2021 Pasal 60 – 84: Jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW. Saat Ranperda RTRW diajukan untuk ditetapkan, validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis harus sudah tersedia. Khusus untuk RTRW Prov., materi teknis muatan perairan pesisir yang diintegrasikan harus sudah mendapat persetujuan teknis dari Menteri KKP. Khusus untuk RTRW Kab/Kota, evaluasi Ranperda RTRW sebelum penetapan dilakukan oleh Gubernur. PP No. 21/2021: Pasal 60-84 Di dalamnya memuat: a. Pengaturan wilayah perairan pesisir (khusus untuk RTRW Provinsi) b. BA pembahasan dari Pemprov (khusus untuk RTRW Kabupaten/ Kota) *Mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, batas daerah, garis pantai, dan kawasan hutan. Penyusunan RTRW Dari Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada DPRD Prov/Kab/Kota. Pengajuan Ranperda RTRW Pembahasan Ranperda RTRW di DPRD Penyampaian Ranperda RTRW (Loket) Mendagri (khusus untuk RTRWP)/Gubernur (khusus untuk RTRWK) Evaluasi Ranperda RTRW Gubernur/Bupati/ Wali Kota dan DPRD Prov. Persetujuan Bersama MenteriATR Penerbitan Persetujuan Substansi (Persub) Pembahasan Lintas Sektor (Linsek)* Penetapan Perda RTRW Maks.10 hari kerja *Catatan: Jika tidak diterbitkan hingga batas waktu, maka dokumen yang diajukan oleh Pemda dianggap telah disetujui. Maks. 20 hari kerja Maks. 10 hari kerja Maks. 2 bulan c. Validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari MenteriLHK* d. Rekomendasi peta dasar dari BIG* Pemprov/Pemkab/Pemkot dan Perangkat Daerah terkait Gubernur/Bupati/Walikota DPRD Prov/Kab/Kota, dan perangkat daerah terkait Dari Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Menteri ATR ATR, Pemprov/Pemkab/ Pemkot, DPRD, dan K/L/D terkait Gubernur/Bupati/ Wali Kota
- 15. Jangka Waktu Penetapan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota 15 PP No. 21/2021: Pasal 68, Pasal 75, Pasal 82 Penetapan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD dilaksanakan paling lama 2 bulan sejak mendapat Persub. Jika Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota belum ditetapkan, maka penetapan dilakukan oleh Gubernur/ Bupati/Wali kota paling lama 3 bulan sejak mendapat Persub. Jika Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota belum ditetapkan, maka Menteri menetapkan Peraturan Menteri paling lama 4 bulan sejak mendapatkan Persub yang wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan penetapan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk pengundangan Perda dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 15 hari sejak Peraturan Menteri ditetapkan Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota Persetujuan Substansi Terbit 2 bulan RTRW ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota 1 bulan RTRW ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD 1 bulan RTRW ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang ditindaklanjuti dengan penetapan Perda RTRW oleh Gubernur/Bupati/Walikota
- 16. Ketentuan Percepatan Penetapan RTRW 16 Ketentuan Penetapan RTRW dalam hal Pemerintah Daerah Belum Menetapkan Perda/ Perkada Hingga Jangka Waktu yang Telah Ditetapkan di PP No. 21/2021 Peraturan Menteri Permen menetapkan Ranperda/ Ranperkada sesuai dengan Persub. Catatan: Permentetap berlaku sampai dengan Perda/ Perkada diundangkan oleh Pemerintah daerah, untuk menghindari kekosongan hukum. 15 hari Ditindaklanjuti dengan Perda/ Perkada Perda/Perkada menetapkan muatan Permen yang berlaku. Catatan: Tidak boleh ada perbedaan antara muatan Perda/Perkad muatan Permen. Jika dalam jangka waktu 15 hari setelah Permen diterbitkan Perda/Perkada belum diundangkan, maka Bupati dan Sekretaris Daerah diberikan Sanksi Administrasi. PP No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 37 ayat (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. teguran tertulis; b. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan; c. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan; d. penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah; e. Pengambilalihan kewenangan perizinan; f. penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil; g. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan; h. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau i. pemberhentian. Surat Edaran Tindak Lanjut Kementerian ATR/BPN akan menerbitkan Surat Edaran untuk Percepatan Penetapan RTRW. Penerbitan Permen ATR untuk penetapan RTRW dilakukan apabila dalam jangka waktu 2 bulan sejak SE diterbitkan RTRW belum ditetapkan melalui Perda.
- 17. Amanat Muatan Strategis dalam Evaluasi Rencana Tata Ruang 17 1 KEBIJAKAN STRATEGIS NASIONAL Informasi mengenai kesesuaian kebijakan yang bersifat strategis nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (RTRWN, RPJMN, dan Proyek Strategis Nasional). informasi ini dilengkapi dengan jenis, penetapan lokasi, besaran/luasan kebijakan tersebut. 2 RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) Informasi mengenai luasan keseluruhan RTH, informasi ini dilengkapi dengan besaran/luasan RTH dan penetapan lokasi RTH tersebut. PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN Informasi SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan luasan kawasan hutan dan lokasi sebarannya, serta rencana alih fungsi kawasan hutan. 3 LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) Informasi luasan dan sebaran rencana sawah beririgasi teknis dan non teknis dan luas Sawah beririgasi teknis 4 MITIGASI BENCANA Informasi data daerah rawan bencana, tipologi bencana, analisis mitigasi bencana antara lain yang meliputi: 1. Pemetaan kawasan lindung dan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana tinggi 2. Peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tinggi 5 6 BATAS DAERAH Pengintegrasian batas daerah menggunakan batas daerah yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri GARIS PANTAI Pengintegrasian garis pantai menggunakan unsur garis pantai yang termuat dalam peta rupa bumi Indonesia termutakhir dan telah ditetapkan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Indonesia PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2017 & PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2021 7
- 18. Ketentuan Muatan RTR yang Diintegrasikan pada Pembahasan Lintas Sektor 18 Pasal 63 PP No. 21/2021: Pembahasan lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, Batas Daerah, garis pantai, dan Kawasan Hutan. Batas Daerah Garis Pantai Kawasan Hutan PP No. 21/2021 Pasal 64, 78, dan 87 Pengintegrasian menggunakan batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.* *Berdasarkan PP No. 43/2021, penetapan seluruh Batas Daerah dilakukan dalam waktu paling lama 5 bulan (+1 bulan) setelah PP No. 43/2021 terbit. PP No. 21/2021 Pasal 65, 79, 88 Pengintegrasian menggunakan batas garis pantai dalam Peta RBI termutakhir dan telah ditetapkan oleh BIG. Apabila terdapat perbedaan dengan kebutuhan RTR dan/atau kepentingan HAT, maka Persetujuan Substansi oleh Menteri mencantumkan: • Garis pantai dalam Peta RBI, dan • Garis pantai sesuai kebutuhan yang digambarkan dengan symbol atau warna khusus Penyelesaian ketidaksesuaian antara garis pantai dan HAT/HPL berdasarkan PP No.43/2021 • Dalam hal terjadi dinamika perubahan garis pantai yang menyebabkan ketidaksesuaian titik dasar dan garis pangkal di PPKT dengan garis pantai peta RBI, titik dasar dan garis pangkal di PPKT tetap diakui dan berlaku, dan Pemerintah wajib memulihkan kondisi fisik lahan menjadi daratan di PPKT. • HAT dan/atau HPL yang ada di laut akibat dinamika perubahan garis pantai, sebelum ditetapkannya unsur garis pantai dalam Peta RBI pertama, HAT dan/atau HPL tetap diakui. PP No. 21/2021 Pasal 66, 80, 89 Pengintegrasian menggunakan: • Delineasi kawasan hutan termutakhir yang ditetapkan oleh Menteri LHK, atau • Delineasi kawasan hutan yang disepakati paling lama 10 hari sejak dimulainya pembahasan lintas sektor Penyelesaian ketidaksesuaian antara Kawasan Hutan dengan RTRWP/RTRWK berdasarkan PP No.43/2021: • dalam hal Kawasan Hutan ditetapkan lebih awal, dilakukan revisi RTRWP dan/atau RTRWK dengan mengacu pada Kawasan Hutan yang ditetapkan terakhir; • dalam hal RTRWP dan/atau RTRWK ditetapkan lebih awal, dilakukan tata batas dan pengukuhan Kawasan Hutan dengan memperhatikan RTRWP dan/atau RTRWK.
- 19. Evaluasi Dalam Rangka Proses Persetujuan Substansi 19 1. Mengakomodir kebijakan strategis nasional (PP No.13/2017 tentang RTRWN, Perpres No.109 Tahun 2020 tentang PSN) 2. Mengakomodir kawasan hutan (SK Menteri Kehutanan yang berlaku) Menyediakan LP2B (Kepmen ATR/BPN No. 686/2019 tentang Lahan Baku Sawah) Menyediakan RTH publik minimal 20% dari luas Kawasan perkotaan (UU No.26/2007) 5. Mitigasi bencana 6. Menggunakan Garis Pantai Termutakhir 7. Mengacu pada Batas Daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri EVALUASI 7 MUATAN STRATEGIS 1 2 3 4 1. RTRW Provinsi 2. RTR KSN 3. RTR Pulau/Kepulauan 4. RTRWN KONSISTENSI VERTIKAL 1. Raperda dan peta sesuai dengan 2. Permen ATR/KBPN Nomor 11/2021 tentang 3. Tentang Tata cara penyusunan, peninjauan kembali, Revisi, dan penerbitan persetujuan substansi 4. Rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, 5. Dan rencana detail tata ruang 6. Raperda dan peta sesuai dengan standar basis data (Permen ATR/BPN Nomor 14/2021 tentang Standar Basis Data) KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR Konsistensi muatan antara batang tubuh raperda dengan peta KONSISTENSI HORIZONTAL
- 20. Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 20 Analisis dalam penyusunan RTRW Kabupaten harus terintegrasi dengan KLHS Perumusan konsepsi rencana harus terintegrasi dengan hasil rekomendasi KLHS Dalam tahapan selama 12 (dua belas) bulan ini sudah termasuk pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RTRW Kabupaten Peraturan Menteri ATR/KBPN No.11 Tahun 2021: Lampiran II Halaman 90
- 21. Dokumen Kelengkapan Untuk Menuju Proses Persetujuan Substansi Revisi RTRW Kab/Kota 21 Peraturan Menteri ATR/KBPN No.11 Tahun 2021: Lampiran VI Halaman 328-329 NO DOKUMEN KELENGKAPAN 1 Berita acara kesepakatan substansi antara bupati/wali kota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota 2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy) 3. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota beserta lampiran (dalam format softcopy dan hardcopy) 4. Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy) a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. 5. Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur 6. Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati/wali kota 7. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) 8. Berita Acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) 9. Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan 10. Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan 11. Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota 12. Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 13. Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (untuk revisi RTRW)
- 23. 20