1. PEMBAHASAN KERANGKA PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
(KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

2. MATERI PEMBAHASAN
MATERI PEMBAHASAN RAPAT:
 LATAR BELAKANG
 POKOK DISKUSI
 PERBANDINGAN KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN PERMEN 3/2012
 TUJUAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
 JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN
 TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
 KERANGKA RANCANGAN LAMPIRAN PANDUAN UMUM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
 DISKUSI DAN TANYA JAWAB
2

3. LATAR BELAKANG
3
Latar Belakang
Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden
No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 maka Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005
beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata
cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur
ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
Peraturan Presiden ini diundangkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengadakan rapat pembahasan ini untuk memperoleh masukan
terhadap rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

4. POKOK DISKUSI
Dalam rapat pembahasan ini, pokok diskusi yang akan dibahas meliputi:
• Pembahasan mengenai Rancangan Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Tanggapan dan masukan dari para peserta rapat.
4

5. KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
5
Permen 3/2012
• Ketentuan umum;
• Tujuan panduan umum;
• Jenis infrastruktur;
• Tahapan proyek kerjasama;
• PJPK;
• Konsultasi publik;
• Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;
• Prastudi kelayakan;
• Dukungan Pemerintah;
• Jaminan Pemerintah;
• Proyek Prakarsa Badan Usaha;
• Perjanjian Kerjasama;
• Proyek Kerjasama;
Perbandingan Ketentuan
Rancangan Permen
• Ketentuan Umum;
• Tujuan panduan umum KPBU;
• Jenis Infrastruktur
• PJPK;
• Proyek multi-infrastruktur;
• Hybrid financing;
• Ruang lingkup KPBU;
• Konsultasi Publik;
• Penjajakan minta pasar (Market Sounding);
• Penganggaran KPBU;
• Sumber pendanaan KPBU;
• Kategori proyek KPBU;
• Studi pendahuluan;
• Prastudi kelayakan;
• Daftar Rencana Proyek Infrastuktur (DRPI);
• Konsultan Penyiapan;
• Dukungan Pemerintah;
• Jaminan Pemerintah;
• Konsultan Penyiapan/Badan Usaha Penyiapan
• Studi Kelayakan;
• Perolehan pembiayaan (financial close)
• Proyek Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project)
• Simpul KPBU
• Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability
Payment);

6. KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
6
Tujuan Rancangan Peraturan Menteri
Panduan Umum ini bertujuan untuk:
1. Memberikan pedoman bagi menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku kepentingan untuk
melaksanakan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Memberikan pedoman bagi Menteri dalam penyusunan panduan pelaksanaan KPBU secara spesifik terkait
secara sektor yang berada dalam kewenanganya.

7. JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN
INFRASTRUKTUR KETERANGAN
infrastruktur transportasi Termasuk:
pelayanan jasa kebandarudaraan;
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
sarana dan prasarana perkeretaapian;
angkutan massal perkotaan dan prasarana lalu lintas;
terminal penumpang dan barang; dan/atau
sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
infrastruktur jalan Termasuk:
Jalan tol dan jembatan tol
infrastruktur sumber daya air dan
irigasi
Termasuk:
saluran pembawa air baku;
jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya, antara lain
waduk, bendungan, bending, saluran pembuangan air, dan sanitasi.
infrastruktur air minum Termasuk:
bangunan pengambilan air baku;
jaringan transmisi;
jaringan distribusi; dan/atau
instalasi pengolahan air minum.
infrastruktur sistem pengelolaan
air limbah terpusat
Termasuk:
Unit pelayanan;
Unit pengumpulan;
Unit pengolahan; dan/atau
Unit pembuangan akhir.
7
Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan

8. JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN
INFRASTRUKTUR KETERANGAN
infrastruktur sistem
pengelolaan air limbah
setempat
Termasuk:
Unit pengolahan setempat;
Unit pengangkutan;
Unit pengolahan lumpur tinja; dan/atau
Unit pembuangan akhir.
infrastruktur sistem
pengelolaan persampahan
Termasuk:
pengangkutan;
pengolahan; dan/atau
pemrosesan akhir sampah
infrastruktur telekomunikasi
dan informatika
Termasuk:
jaringan telekomunikasi;
infrastruktur e-government; dan/atau
infrastruktur pasif, seperti menara bersama dan ducting (pipa saluran media transmisi kabel).
infrastruktur energi dan
sumber daya mineral
Yakni:
infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk:
pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi;
transmisi tenaga listrik;
distribusi tenaga listrik; dan/atau
instalasi tenaga listrik
infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan, termasuk:
instalasi pengolahan;
penyimpanan;
pengangkutan;
transmisi; dan/atau
distribusi.
infrastruktur konservasi energi 8

9. JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN
INFRASTRUKTUR KETERANGAN
infrastruktur fasilitas
perkotaan
Termasuk:
Penerangan jalan umum
saluran utilitas (tunnel);
pasar umum.
infrastruktur ekonomi kawasan Termasuk:
kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan/atau
kawasan industri.
infrastruktur pariwisata Termasuk:
pusat informasi pariwisata (tourism information center/TIC);
terminal pariwisata (marina); dan/atau
kawasan pariwisata dengan luas minimal 100 (seratus) hektar.
infrastruktur fasilitas
pendidikan
Termasuk:
Sarana pembelajaran, termasuk sekolah sampai dengan tingkat pendidikan tinggi;
Laboratorium;
Pusat pelatihan;
Pusat penelitian/pusat kajian;
Inkubator bisnis;
Galeri pembelajaran; dan/atau
Fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
infrastruktur fasilitas sarana
olahraga, kesenian dan budaya
Termasuk:
Gedung/stadion olahraga;
Gedung kesenian dan budaya.
9

10. JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN
INFRASTRUKTUR KETERANGAN
infrastruktur sosial kawasan Termasuk:
kawasan siap bangun; dan
lingkungan siap bangun.
infrastruktur kesehatan Termasuk:
rumah sakit antara lain bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;
pusat kesehatan masyarakat, antara lain bangunan puskesmas, prasarana puskemas dan peralatan
medis; dan/atau
laboratorium kesehatan, antara lain bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium
kesehatan dan peralatan laboratorium.
infrastruktur lembaga
pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan
infrastruktur perumahan rakyat Termasuk:
perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau
rumah susun sederhana sewa.
10

11. TAHAPAN KEGIATAN KPBU
11
PERENCANAAN
Identifikasi + Penyusunan Usulan
Rencana KPBU
(Termasuk untuk gabungan 2 atau
lebih PJPK)
Keputusan
lanjut/tidak
Penetapan
Dasar Usulan
KPBU
Penganggaran
Dana KPBU
Studi
Pendahuluan
Konsultasi
Publik
Daftar Rencana
KPBU
RKP/RKPD
Renja
Pusat/Renja
Daerah
PENYIAPAN
Penyiapan Kajian
KPBU LARAP
Pengajuan
Penetapan
Lokasi
Pengajuan
Dukungan
Pemerintah
Pengajuan
Jaminan
Pemerintah
OBC
FBC
TRANSAKSI
Pengadaan
KPBU
Penandatanganan
Perjanjian KPBU
Financial
Close
Monitoring
Perjanjian
Kegiatan Lain
Laporan
Berkala KPBU
Dukungan
Pemerintah
Jaminan
Pemerintah
SOLICITED
BU
PreFS
(OBC+FBC)
dan Usulan
Kompensasi
BU
Persetujuan
PJPK atas
PreFS dan
Persetujuan
Kompensasi
Feasibility Study
Persetujuan
PJPK dan
Penetapan
Kompensasi
Nota Kesepahaman
untuk gabungan 2
atau lebih PJPK
Manajemen
Pelaksanaaan
Perjanjian
Kerjasama
Diatur dengan
Peraturan
Kepala LKPP
Penganggaran
Tahap
Transaksi
Penganggaran
Tahap
Penyiapan
Penganggaran
Tahap
Perencanaan
UNSOLICITED

12. KERANGKA RANCANGAN LAMPIRAN PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
12
BAB KETENTUAN
I Pendahuluan, yang terdiri dari:
Latar belakang;
Maksud dan tujuan;
Ruang lingkup lampiran;
Pengertian umum;
Peraturan perundang-undangan terkait.
II Tahap Perencanaan KPBU, yang terdiri dari:
Ketentuan umum,
Penganggaran dana KPBU,
Identifikasi dan penetapan KPBU,
Proyek multi-infrastruktur,
Hybrid financing
Pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU,
Daftar rencana proyek KPBU,
Pengkatogerian proyek KPBU,
Kegiatan pendukung selama tahap perencanaan KPBU
Dokumen-dokumen pada tahap perencanaan: kerangka acuan pangadaan konsultan dan dokumen studi pendahuluan
III Tahap Penyiapan KPBU, yang terdiri dari:
Ketentuan umum;
Penyiapan Kajian Prastudi Kelayakan (OBC & FBC)
Konsultasi Publik
Kegiatan pendukung selama tahap penyiapan
Dokumen-dokumen pada tahap penyiapan: dokumen prastudi kelayakan (OBC&FBC)
IV Tahap Transaksi KPBU, yang terdiri dari:
Ketentuan umum
Penjajakan minat pasar (market sounding)
Penetapan lokasi proyek KPBU
Pengadaan Badan usaha pelaksana proyek KPBU
Penandatanganan perjanjian KPBU
Perolehan pembiayaan (financial close)
Kegiatan-kegiatan lain selama tahap transaksi
Dokumen-dokumen pada tahap transaksi: dok. Perjanjian KPBU, dok Pelelangan umum, dok persetujuan prinsip dukungan
kelayakan, dok perjanjian penjaminan, dan dok perjanjian regres.
V Proyek atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project), yang terdiri dari: ketentuan umum, tahapan proses
persetujuan usulan, pelaksanaan pelelangan, dokumen-dokumen yang diperlukan

13. TERIMAKASIH
13