SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
PEMBERDAYAAN
dalam
PROGRAM PERTANAHAN
Oleh :
Guritno Soerjodibroto
guritno3@gmail.com
WA : 087782009727
2017
03/03/2017 1
Qua Definisi
• Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses
pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi,
kreatifitas dan kebebasan bertindak.
• Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu
pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power”
(kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.
• Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya
bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan
kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan
dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk
mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang-
orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui
kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih
diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan,
ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa
tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.
03/03/2017 2
dalam Konteks Pertanahan
Upaya mengatasi ketimpangan pemilikan,
penguasaan tanah ada (re) Distribusi Tanah
diberikan kepada PETANI (Keadilan dan Kemakmuran )
Tanah harus dapat menjadi asset ekonomi sekaligus
modal dasar bagi pengembangan (kehidupan) usaha
keluarga
Potensi
Produksi
Kapasitas SDM
& Manajeman
Kapasitas
Pendanaan
Potensi
Pemasaran
Kemamp tanah
Luas Tanah
Saprodi
Keahlian / Profesi
Kelembagaan
Organisasi petani
Opsi pembiayaan
Akses pendanaan
Geografis
Aksesibilitas
Networking
Eksternal
&Internal
Faktor-Faktor Utama
03/03/2017 3
TujuaN
Masyarakat mampu meneruskan program yang
ada secara konsisten , berkesinambungan,
secara mandiri.
• Syaratnya :
A. Internal
Tahu , paham persepsi, manfaat, resiko /
konsekwensi, tg jawab
Bisa , terlatih, rutin dilakukan,
Mau , menjadi bagian dari harapan (promising)
03/03/2017 4
B. Eksternal
Dukungan kebijakan Sektoral (yg terintegrasi)
- pengairan
- transportasi
- peralatan produksi
- dll (tergantung identifikasi )
03/03/2017 5
Metodologi Pemberdayaan
Bagaimana agar :
1. Syarat-Syarat TAHU, BISA dan MAU dapat
dipenuhi oleh setiap peserta
• : • Proses yang dilakukan secara berkesinambungan
• Proses yang dilakukan bersama kelompok target group
• Proses yang dilakukan memanfaatkan tenaga pendamping (fasilitator)
• Proses yang memberi ruang bagi target group merumuskan dan
menetapkan keputusan
2. Mendapat dukungan Eksternal
• Proses mempertemukan kebutuhan dukungan kelompok dengan
stakeholder :
 Swasta (area interest)
 Pemerintah (kebijakan, program)
03/03/2017 6
SASARAN
Membangun Kelompok
Terbentuk Kelompok yang mampu membuat dan
menjalankan keputusan yang telah dibuat SENDIRI untuk
berkembang dengan sumber daya sendiri melalui jaringan
yg terintegrasi
Terbentuk Kelompok yang
memahami peran & tg jawab
03/03/2017 7
(scenario) Langkah Kerja
Implikasi
Kebijakan RA
Peserta RA
mendapat
Tanah Usaha
Sustainable
PROSES PEMBERDAYAAN
Pemetaan
Sosial
Identifikasi
Kebutuhan
Rencana
Kelompok
Potensi Produksi
Aspek SDM/Manajemen
Aspek Pendanaan
Aspek Pemasaran
Pengembangan Produksi
Pembentukan organisasi
Peluang akses sumber ek
Jaringan Pasar
Pbentukan
Kelompok
Pengembangan Produksi
Pembentukan organisasi
Peluang akses sumber ek
Jaringan PasarSumberdy
kelompok
Sumberdy
Pihaklain
Identifikasi
Pot .Stake
Dukungan akses sumber ek
Integrasi program sektoral : Pengairan.
Perdagangan, Koperasi.Perbankan
Infrastruktur (Jalan, Irigasi, dll)
Instituioalisasi (kebijakan, regulasi
metodologi partisipatip
Implement
Rencana
Peta dukungan pihak lain :
Jangka Pendek – Forum Stakeholder (Swasta)
Jangka Panjang – Forum Stakeholder (Pemerintah)
03/03/2017 8
Pengenalan / Peta Sosial
Tujuan : Untuk mengenali kondisi sosial masyarakat dalam
rangka membangun pelibatan target group atau stakeho;der
untuk secara bersama mengidentifkasi tujuan dan kendala
Langkah 1 :
• Fasilitasi proses peyusunan Kelompok
• Susun organisasi struktur (siapa ketua dst)
• Tetapkan pembagian tg jawab dan peran
• Susun desain komunikasi kelompok
Langkah 2 :
• Identifikasi tokoh masyarakat yg potesial utk
berkolaborasi
• Identifikasi kelembagaan lokal, peran dan
fungsinya
• Penilaian kesiapan Kelompok utk Merencana
• Fasilitasi lewat diskusi
Alat 2 yg dipakai :
• Rencana Kerja Group
• Peran dan fungsi
Group
• Kartu Meta Plan
• Prosedur fasilitasi
penggunaan Meta Plan
Lembar 1 : modul pemberdayaan pertanahan
03/03/2017 9
1. Gunakan daftar nama peserta atau subyek
RA (penerima tanah)
2. Buat undangan bersama kepala desa
kepada Subyek RA dgn acara pengenalan
dan pemahaman program
3. Berikan pemahaman tujuan, manfaat
konsekwensi dan resiko sebagai peserta
4. Tawarkan perlunya pengorganisasi peserta
dalam bentuk pembentukan kelompok ;
jelaskan peran dan fungsi kelompok ,
berikan kesempatan peserta utuk
menunjuk ketua kelompok, dan staf
pendukungnya.
Lembar 1.1 : Fasilitasi Proses Penyusunan Kelompok
Bahan :
• Konsep RA (Redist)
• Ilustrasi tani sukses
• Model Kelompok Tani
Hasil :
• Daftar nama peserta
• Latar belakang keahlian
• Organisasi kelompok
• Tugas dan Tg Jawab
Pengurus Kelompok
03/03/2017 10
Persyaratan bagi BPN
Dedikasi dan Kompetensi
 Pelaksanaan proses pemberdayaan membutuhkan pendampingan
yang intens
 Pelaksanaan proses pemberdayaan membutuhkan skill yang berbeda
dengan basic skill sumber daya BPN yang ada
 Skill yang dituntut berupa keahlian menjadi fasilitator, komunikator
dalam berbagai proses peyelenggaraan forum atau diskusi antar
stakeholder ( in depth interview, focus group discusion, moderasi
forum )
 Memahami prinsip-prinsip pendekatan partisipatori dalam berbagai
kegiatan
Kerja Sama dengan
Pihak Ketiga
Diperlukan :
03/03/2017 11
Bila Hanya .......
Bergantung pada :
a. POKJA (Sektoral)
• Perlu dicari strategi agar BPN jadi Lead Group
• Harus dibangun mekanisme perencaaan terintegrasi atar Sektor (T-1 thn
perencanaan), dengan data dari BPN yg akurat ttg SOSEK, LOKASI, BIDANG
TANAH, PENGG TANAH dll
• Identifikasi kebutuhan dukungan tiap sektor di koordinir dan dianggarkan
b. POKMAS
• Perlu dipastikan anggaran BPN sampai pada fasilitasi dan pendampigan kelompok
masyarakat
• Diperlukan pembekalan teknis pendampingan dan menjadi fasilitator yg baik
• Atau tersedia anggaran untuk rekruit Lembaga Lokal sebagai Pendamping/
Fasilitator Masyarakat.
03/03/2017 12
Perlu dibangun Panduan
• Sebagai lanjutan dari slide nomor 10
03/03/2017 13

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Strategi Investasi untuk Optimalisasi PAD dalam rangka Peningkatan Kinerja Da...
Strategi Investasi untuk Optimalisasi PAD dalam rangka Peningkatan Kinerja Da...Strategi Investasi untuk Optimalisasi PAD dalam rangka Peningkatan Kinerja Da...
Strategi Investasi untuk Optimalisasi PAD dalam rangka Peningkatan Kinerja Da...Dadang Solihin
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Franky L. Tobing
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Rizki Darmawan
 
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidupmateri 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidupYuningsih Yuningsih
 
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docPerda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docYulius Swardana
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan SanitasiJoy Irman
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunPp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunUlfah Hanum
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruangushfia
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahAkram Naufal
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998  Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998  Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
 

Was ist angesagt? (20)

Strategi Investasi untuk Optimalisasi PAD dalam rangka Peningkatan Kinerja Da...
Strategi Investasi untuk Optimalisasi PAD dalam rangka Peningkatan Kinerja Da...Strategi Investasi untuk Optimalisasi PAD dalam rangka Peningkatan Kinerja Da...
Strategi Investasi untuk Optimalisasi PAD dalam rangka Peningkatan Kinerja Da...
 
Tata Guna Tanah PPT
Tata Guna Tanah PPTTata Guna Tanah PPT
Tata Guna Tanah PPT
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidupmateri 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
materi 5: partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
 
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.docPerda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
Perda RTRW Kabupaten Tanggamus.doc
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
 
Reforma Agraria
Reforma AgrariaReforma Agraria
Reforma Agraria
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracunPp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
Pp no 101_2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
 
Pendaftaran tanah
Pendaftaran tanahPendaftaran tanah
Pendaftaran tanah
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 
Materi pengadaan tanah
Materi pengadaan tanahMateri pengadaan tanah
Materi pengadaan tanah
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998  Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998  Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...
 

Ähnlich wie PEMBERDAYAAN DALAM PROGRAM PERTANAHAN

Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2Uwes Chaeruman
 
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2Uwes Chaeruman
 
Bimbingan dan konseling kelompok (pembelajaran)
Bimbingan dan konseling kelompok (pembelajaran)Bimbingan dan konseling kelompok (pembelajaran)
Bimbingan dan konseling kelompok (pembelajaran)Donny kurnianto
 
Dinamika kelompok prajabiii_2011[1]
Dinamika kelompok prajabiii_2011[1]Dinamika kelompok prajabiii_2011[1]
Dinamika kelompok prajabiii_2011[1]Hilmy Farisy
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan ManusiaPartisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan ManusiaMunawwarah Nasir
 
KONSEP LAYANAN DASAR BIMBINGAN KLASIKAL DAN BIMBINGAN KELOMPOK
KONSEP LAYANAN DASAR BIMBINGAN KLASIKAL DAN BIMBINGAN KELOMPOKKONSEP LAYANAN DASAR BIMBINGAN KLASIKAL DAN BIMBINGAN KELOMPOK
KONSEP LAYANAN DASAR BIMBINGAN KLASIKAL DAN BIMBINGAN KELOMPOKNur Arifaizal Basri
 
Buku 3 panduan-fasilitasi-rk
Buku 3 panduan-fasilitasi-rkBuku 3 panduan-fasilitasi-rk
Buku 3 panduan-fasilitasi-rkHamri Amri
 
komunikasi kelompok.pptx
komunikasi kelompok.pptxkomunikasi kelompok.pptx
komunikasi kelompok.pptxfitri499646
 
Makalah bkp dan kkp
Makalah bkp dan kkpMakalah bkp dan kkp
Makalah bkp dan kkpPENJAGA HATI
 
Peran Forum Desa dalam Pengembangan Swadaya Masyarakat
Peran Forum Desa dalam Pengembangan Swadaya Masyarakat Peran Forum Desa dalam Pengembangan Swadaya Masyarakat
Peran Forum Desa dalam Pengembangan Swadaya Masyarakat Chasiyanto Wirdjan
 
Kelembagaan petani 1
Kelembagaan petani 1Kelembagaan petani 1
Kelembagaan petani 1Bbpp Ketindan
 
Advokasi Kreatif dan Resource Mobilization
Advokasi Kreatif dan Resource MobilizationAdvokasi Kreatif dan Resource Mobilization
Advokasi Kreatif dan Resource MobilizationLembaga Kesehatan NU
 

Ähnlich wie PEMBERDAYAAN DALAM PROGRAM PERTANAHAN (20)

Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
 
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
Kb 2 komunikasi kebidanan modul 2
 
Bimbingan dan konseling kelompok (pembelajaran)
Bimbingan dan konseling kelompok (pembelajaran)Bimbingan dan konseling kelompok (pembelajaran)
Bimbingan dan konseling kelompok (pembelajaran)
 
Dinamika kelompok prajabiii_2011[1]
Dinamika kelompok prajabiii_2011[1]Dinamika kelompok prajabiii_2011[1]
Dinamika kelompok prajabiii_2011[1]
 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan ManusiaPartisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Manusia
 
M4 kb2
M4 kb2M4 kb2
M4 kb2
 
KONSEP LAYANAN DASAR BIMBINGAN KLASIKAL DAN BIMBINGAN KELOMPOK
KONSEP LAYANAN DASAR BIMBINGAN KLASIKAL DAN BIMBINGAN KELOMPOKKONSEP LAYANAN DASAR BIMBINGAN KLASIKAL DAN BIMBINGAN KELOMPOK
KONSEP LAYANAN DASAR BIMBINGAN KLASIKAL DAN BIMBINGAN KELOMPOK
 
Buku 3 panduan-fasilitasi-rk
Buku 3 panduan-fasilitasi-rkBuku 3 panduan-fasilitasi-rk
Buku 3 panduan-fasilitasi-rk
 
TOPIK 2.pptx
TOPIK 2.pptxTOPIK 2.pptx
TOPIK 2.pptx
 
komunikasi kelompok.pptx
komunikasi kelompok.pptxkomunikasi kelompok.pptx
komunikasi kelompok.pptx
 
Studi banding tentang pertanian
Studi banding tentang pertanianStudi banding tentang pertanian
Studi banding tentang pertanian
 
Makalah bkp dan kkp
Makalah bkp dan kkpMakalah bkp dan kkp
Makalah bkp dan kkp
 
Jadi kel afinitas
Jadi kel afinitasJadi kel afinitas
Jadi kel afinitas
 
MATERI 2 EM.ppt
MATERI 2 EM.pptMATERI 2 EM.ppt
MATERI 2 EM.ppt
 
Komunikasi kelompok
Komunikasi kelompokKomunikasi kelompok
Komunikasi kelompok
 
Bpp rasa lokal (yuti) copy
Bpp rasa lokal (yuti)   copyBpp rasa lokal (yuti)   copy
Bpp rasa lokal (yuti) copy
 
Peran Forum Desa dalam Pengembangan Swadaya Masyarakat
Peran Forum Desa dalam Pengembangan Swadaya Masyarakat Peran Forum Desa dalam Pengembangan Swadaya Masyarakat
Peran Forum Desa dalam Pengembangan Swadaya Masyarakat
 
Kelembagaan petani 1
Kelembagaan petani 1Kelembagaan petani 1
Kelembagaan petani 1
 
Advokasi Kreatif dan Resource Mobilization
Advokasi Kreatif dan Resource MobilizationAdvokasi Kreatif dan Resource Mobilization
Advokasi Kreatif dan Resource Mobilization
 
Peran fasilitator dalam peld
Peran fasilitator dalam peldPeran fasilitator dalam peld
Peran fasilitator dalam peld
 

Mehr von Guritno Soerjodibroto (8)

Topinimi
TopinimiTopinimi
Topinimi
 
Menyusun Visi Pembangunan
Menyusun Visi PembangunanMenyusun Visi Pembangunan
Menyusun Visi Pembangunan
 
LOKAKARYA PEMBANGUNAN
LOKAKARYA PEMBANGUNANLOKAKARYA PEMBANGUNAN
LOKAKARYA PEMBANGUNAN
 
Menyusun visi pembangunan
Menyusun visi pembangunanMenyusun visi pembangunan
Menyusun visi pembangunan
 
Model Participatory Menangani Isu Kota
Model Participatory Menangani Isu KotaModel Participatory Menangani Isu Kota
Model Participatory Menangani Isu Kota
 
Gunung kidul
Gunung kidulGunung kidul
Gunung kidul
 
Standard pelayanan minimum pdf
Standard pelayanan minimum pdfStandard pelayanan minimum pdf
Standard pelayanan minimum pdf
 
Indonesia to 2016
Indonesia to 2016Indonesia to 2016
Indonesia to 2016
 

Kürzlich hochgeladen

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Kürzlich hochgeladen (13)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

PEMBERDAYAAN DALAM PROGRAM PERTANAHAN

  • 1. PEMBERDAYAAN dalam PROGRAM PERTANAHAN Oleh : Guritno Soerjodibroto guritno3@gmail.com WA : 087782009727 2017 03/03/2017 1
  • 2. Qua Definisi • Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. • Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. • Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang- orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. 03/03/2017 2
  • 3. dalam Konteks Pertanahan Upaya mengatasi ketimpangan pemilikan, penguasaan tanah ada (re) Distribusi Tanah diberikan kepada PETANI (Keadilan dan Kemakmuran ) Tanah harus dapat menjadi asset ekonomi sekaligus modal dasar bagi pengembangan (kehidupan) usaha keluarga Potensi Produksi Kapasitas SDM & Manajeman Kapasitas Pendanaan Potensi Pemasaran Kemamp tanah Luas Tanah Saprodi Keahlian / Profesi Kelembagaan Organisasi petani Opsi pembiayaan Akses pendanaan Geografis Aksesibilitas Networking Eksternal &Internal Faktor-Faktor Utama 03/03/2017 3
  • 4. TujuaN Masyarakat mampu meneruskan program yang ada secara konsisten , berkesinambungan, secara mandiri. • Syaratnya : A. Internal Tahu , paham persepsi, manfaat, resiko / konsekwensi, tg jawab Bisa , terlatih, rutin dilakukan, Mau , menjadi bagian dari harapan (promising) 03/03/2017 4
  • 5. B. Eksternal Dukungan kebijakan Sektoral (yg terintegrasi) - pengairan - transportasi - peralatan produksi - dll (tergantung identifikasi ) 03/03/2017 5
  • 6. Metodologi Pemberdayaan Bagaimana agar : 1. Syarat-Syarat TAHU, BISA dan MAU dapat dipenuhi oleh setiap peserta • : • Proses yang dilakukan secara berkesinambungan • Proses yang dilakukan bersama kelompok target group • Proses yang dilakukan memanfaatkan tenaga pendamping (fasilitator) • Proses yang memberi ruang bagi target group merumuskan dan menetapkan keputusan 2. Mendapat dukungan Eksternal • Proses mempertemukan kebutuhan dukungan kelompok dengan stakeholder :  Swasta (area interest)  Pemerintah (kebijakan, program) 03/03/2017 6
  • 7. SASARAN Membangun Kelompok Terbentuk Kelompok yang mampu membuat dan menjalankan keputusan yang telah dibuat SENDIRI untuk berkembang dengan sumber daya sendiri melalui jaringan yg terintegrasi Terbentuk Kelompok yang memahami peran & tg jawab 03/03/2017 7
  • 8. (scenario) Langkah Kerja Implikasi Kebijakan RA Peserta RA mendapat Tanah Usaha Sustainable PROSES PEMBERDAYAAN Pemetaan Sosial Identifikasi Kebutuhan Rencana Kelompok Potensi Produksi Aspek SDM/Manajemen Aspek Pendanaan Aspek Pemasaran Pengembangan Produksi Pembentukan organisasi Peluang akses sumber ek Jaringan Pasar Pbentukan Kelompok Pengembangan Produksi Pembentukan organisasi Peluang akses sumber ek Jaringan PasarSumberdy kelompok Sumberdy Pihaklain Identifikasi Pot .Stake Dukungan akses sumber ek Integrasi program sektoral : Pengairan. Perdagangan, Koperasi.Perbankan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, dll) Instituioalisasi (kebijakan, regulasi metodologi partisipatip Implement Rencana Peta dukungan pihak lain : Jangka Pendek – Forum Stakeholder (Swasta) Jangka Panjang – Forum Stakeholder (Pemerintah) 03/03/2017 8
  • 9. Pengenalan / Peta Sosial Tujuan : Untuk mengenali kondisi sosial masyarakat dalam rangka membangun pelibatan target group atau stakeho;der untuk secara bersama mengidentifkasi tujuan dan kendala Langkah 1 : • Fasilitasi proses peyusunan Kelompok • Susun organisasi struktur (siapa ketua dst) • Tetapkan pembagian tg jawab dan peran • Susun desain komunikasi kelompok Langkah 2 : • Identifikasi tokoh masyarakat yg potesial utk berkolaborasi • Identifikasi kelembagaan lokal, peran dan fungsinya • Penilaian kesiapan Kelompok utk Merencana • Fasilitasi lewat diskusi Alat 2 yg dipakai : • Rencana Kerja Group • Peran dan fungsi Group • Kartu Meta Plan • Prosedur fasilitasi penggunaan Meta Plan Lembar 1 : modul pemberdayaan pertanahan 03/03/2017 9
  • 10. 1. Gunakan daftar nama peserta atau subyek RA (penerima tanah) 2. Buat undangan bersama kepala desa kepada Subyek RA dgn acara pengenalan dan pemahaman program 3. Berikan pemahaman tujuan, manfaat konsekwensi dan resiko sebagai peserta 4. Tawarkan perlunya pengorganisasi peserta dalam bentuk pembentukan kelompok ; jelaskan peran dan fungsi kelompok , berikan kesempatan peserta utuk menunjuk ketua kelompok, dan staf pendukungnya. Lembar 1.1 : Fasilitasi Proses Penyusunan Kelompok Bahan : • Konsep RA (Redist) • Ilustrasi tani sukses • Model Kelompok Tani Hasil : • Daftar nama peserta • Latar belakang keahlian • Organisasi kelompok • Tugas dan Tg Jawab Pengurus Kelompok 03/03/2017 10
  • 11. Persyaratan bagi BPN Dedikasi dan Kompetensi  Pelaksanaan proses pemberdayaan membutuhkan pendampingan yang intens  Pelaksanaan proses pemberdayaan membutuhkan skill yang berbeda dengan basic skill sumber daya BPN yang ada  Skill yang dituntut berupa keahlian menjadi fasilitator, komunikator dalam berbagai proses peyelenggaraan forum atau diskusi antar stakeholder ( in depth interview, focus group discusion, moderasi forum )  Memahami prinsip-prinsip pendekatan partisipatori dalam berbagai kegiatan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Diperlukan : 03/03/2017 11
  • 12. Bila Hanya ....... Bergantung pada : a. POKJA (Sektoral) • Perlu dicari strategi agar BPN jadi Lead Group • Harus dibangun mekanisme perencaaan terintegrasi atar Sektor (T-1 thn perencanaan), dengan data dari BPN yg akurat ttg SOSEK, LOKASI, BIDANG TANAH, PENGG TANAH dll • Identifikasi kebutuhan dukungan tiap sektor di koordinir dan dianggarkan b. POKMAS • Perlu dipastikan anggaran BPN sampai pada fasilitasi dan pendampigan kelompok masyarakat • Diperlukan pembekalan teknis pendampingan dan menjadi fasilitator yg baik • Atau tersedia anggaran untuk rekruit Lembaga Lokal sebagai Pendamping/ Fasilitator Masyarakat. 03/03/2017 12
  • 13. Perlu dibangun Panduan • Sebagai lanjutan dari slide nomor 10 03/03/2017 13