2. 2005
• Awal BOS
• UU Guru dan
Dosen
2006
Sertifikasi Guru
2007
Tunjangan
Profesi Guru
2008
WAJAR DIKDAS
9 Tahun tercapai
2009
20% APBN untuk
pendidikan
2010
Reformasi Birokrasi
PP 66/2010
Beasiswa Bidik Misi
DPPN
(Dana Perimbangan
Pendidikan Nasional)
2011
• Pendidikan Karakter
• Integrasi Kebudayaan
• Rehab SD-SMP
• Sarjana Mengajar di 3T
• Tari Saman diakui
UNESCO
2012
Perbaikan Penyaluran BOS
Rintisan PMU
UU-Dikti
BOP-PTN
Subak diakui
UNESCO
2013
• Inisiasi PMU
• Integrasi UN
• Inisiasi Kurikulum 2013
• Akademi Komunitas
• World Cultural Forum
2004
2014
94,1 % APM SD/MI 95,5 95,7 95,8 96,0
112,5 % APK SD/MI 117,6 118,2 118,6 119,1
58,0 % APM SMP/MTs 77,7 78,8 79,4 80,0
81,2 % APK SMP/MTs 99,7 103,9 107,3 110,0
49,0 % APK SMA/SMK/MA 76,4 78,7 82,0 85,0
14,3 % APK PT 27,1 27,9 28,7 30,0
Target RPJMN/
Kontrak KinerjaCapaianbaseline
•
•
•
•
••
•
•
•
2013*
2014
• PMU
• Implementasi
Kurikulum 2013
secara Nasional
• Persiapan FBF
3.
4. Berdasarkan hasil EVALUASI RANCANGAN PERDA SUMATERA UTARA tentang
Anggaran Pendapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 oleh Kementerian
Dalam Negeri, menyatakan bahwa :
Pengadaan berupa barang yang dihibahkan ke kabupaten/kota bukan
merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana
yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintan Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Untuk itu, penyediaan anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk mendanai
program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memenuhi pencapaian
alokasi anggaran untuk urusan pendidikan dan belanja modal yang
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
5.
6. 1. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal
In Formal (PAUDNI) di Kabupaten/Kota (T1)
2. Terjaminnya Kepastian Layanan Pendidikan Dasar Berkesetaraan yang
Bermutu di Kabupaten/Kota (T2)
3. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah Berkesetaraan
yang Bermutu di Kabupaten/Kota (T3)
4. Tersedianya Dukungan Layanan Pendidikan Tinggi di Kabupaten/Kota (T4)
5. Tersedia dan Terjangkaunya Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang
Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten/Kota (T5)
6. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan di
Kabupaten/Kota (T6)
7. Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya
Layanan Prima di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (T7)
7. 1. Memberikan Layanan Pendidikan Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun
2. Memberikan Bantuan Biaya Pendidikan, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan untuk semua Jenis dan jenjang Pendidikan di Kabupaten/Kota
3. Memprogramkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Non Formal In Formal
di Kabupaten/Kota
4. Pengoptimalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi Satuan
Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk semua Jenis dan
Jenjang Pendidikan di Kabupaten/Kota
5. Memprogramkan Gebyar Pendidikan di Tingkat Provinsi dan Nasional
6. Pengoptimalan Validasi Data secara Berkelanjutan
7. Pengoptimalan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk semua Jenis dan
Jenjang Pendidikan di Kabupaten/Kota
8. Publikasi Program dan Kegiatan Pendidikan Sumatera Utara secara Berkala
di Media Cetak dan Media Elektronik
8. 1. Implementasi PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) melalui BKP 2015
2. PEMBANGUNAN dan REHABILITASI Ruang Kelas di satuan pendidikan melalui
BKP 2015
3. Pemenuhan Sarana Pembelajaran jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan
Menengah, Pendidikan Non Formal melalui BKP 2015
4. Implementasi “ One School One Cyber “ melalui BKP 2015
5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Binaan Provinsi Sumatera Utara dan Sekolah Autis melalui APBD
Provinsi Sumatera Utara
6. PENINGKATAN Mutu dan KESEJAHTERAAN Pendidik dan Tenaga Kependidikan
untuk semua Jenjang Pendidikan dan PAUDNI melalui APBD Provinsi Sumatera
Utara
7. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Implementasi
Kurikulum 2013) melalui APBD Provinsi Sumatera Utara
8. PUBLIKASI Program dan Kegiatan Pendidikan (cth. Dialog Pendidikan dan Cerdas
Cermat di Media Elektronik seperti TV dan Radio)
9.
10. Alokasi anggaran Tahun 2014, antara lain :
No. P R O G R A M dan K E G I A T A N
Program Kegiatan untuk Perluasan Peningkatan SD pada Tahun 2014 terjadi peningkatan
dibandingkan dengan kegiatan pada TA. 2013 berupa :
1. Bantuan Sosial KURIKULUM 2013 yang terdiri dari :
a. Pengadaan Buku untuk Pegangan Guru
b. Pengadaan Buku untuk Pegangan untuk Peserta Didik
c. Bantuan Sosial untuk Sekolah Inti/Binaan Gurus diperuntukan untuk Pendampingan KURIKULUM
2013 kepada SD Inti dan SD Sasaran
2. Bimbingan Teknis (Bintek) Ekstrakurikuler yang terdiri dari :
a. Bintek Ekstrakurikuler untuk Kepramukaan
b. Bintek Ekstrakurikuler untuk Olahraga
c. Bintek Ekstrakurikuler untuk Sekolah Dasar Bersih dan Sehat atau UKS
3. Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi
11. Program Kegiatan untuk Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP pada
Tahun 2014 dengan kegiatan berupa :
No. P R O G R A M dan K E G I A T A N
1. Pendampingan Sekolah yang melaksanakan KURIKULUM 2013
2. Bantuan Buku KURIKULUM 2013
3. Bantuan Sosial Pendampingan KURIKULUM 2013
4. Bantuan Operasional SMP TERBUKA
5. Workshop Pemberian Bantuan Operasional SMP TERBUKA
6. Bantuan Paket B
12. No. P R O G R A M dan K E G I A T A N
1. JENJANG SD
Program Kegiatan untuk Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
Berkompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar pada Tahun 2014 terdapat penambahan
kegiatan dibandingkan dengan kegiatan TA. 2013, dalam bentuk :
a. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah SLB
b. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah SD
c. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah SMP
d. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Pendidikan Dasar
2. JENJANG SMA
Program Kegiatan untuk Perluasan Peningkatan SMA pada Tahun 2014 terdapat
Penambahan Kegiatan dibandingkan dengan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2013
berupa :
Workshop Pendampingan Pelaksanaan KURIKULUM 2013 di Kabupaten/Kota
13.
14. Berdasarkan hasil EVALUASI RANCANGAN PERDA SUMATERA
UTARA tentang Anggaran Pendapan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 oleh Kementerian Dalam Negeri, menyatakan
bahwa :
Pengadaan berupa barang yang dihibahkan ke kabupaten/kota
bukan merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintan
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Untuk itu, program dan kegiatan tahun 2013 yang
tertunda tidak dapat dilakukan pada Tahun 2014
15.
16. Berdasarkan kewenangannya, bahwa Seleksi Bersama Masuk perguruan Tinggi
Negeri (SBMPTN) merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dapa Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti)
17.
18. Berdasarkan hasil EVALUASI RANCANGAN PERDA SUMATERA UTARA
tentang Anggaran Pendapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 oleh
Kementerian Dalam Negeri, maka PERMASALAHAN yang dihadapi oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
1. Tidak dapat melakukan pengadaan barang yang akan diberikan ke
kabupaten/kota
2. Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kenyataannya, banyak tidak tepat
sasaran dan tidak mendukung Program Terobosan, Skala Prioritas, Visi
dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki kemampuan untuk
memperbaiki indikator pembangunan pendidikan, diantaranya APK
(Angka Partisikasi Kasar), APM (Angka Partisipasi Murni), Jumlah Guru
dengan Kualifikasi S1 dan sebagainya
23. No. JENIS SEKOLAH
KEPALA SEKOLAH dan GURU PEGAWAI
KEPALA SEKOLAH GURU TETAP GURU TIDAK TETAP TETAP TIDAK TETAP
1. TK 1.938 3.191 3.795 357 451
2. RA/BA 1.435 2.925 2.427 221 13
3. SD 16.741 69.534 38.891 5.006 2.888
4. MI 1.227 3.457 1.753 365 220
5. SMP 4.474 28.765 15.891 3.211 3.109
6. SMPT 23 221 164 20 36
7. MTs 3.379 8.456 6.186 1.474 807
8. SMA 1.977 16.602 10.103 2.132 1.948
9. MA 1.553 3.583 2.967 506 564
10. SMK 953 9.786 11.181 1.636 1.783
Jumlah 33.700 146.520 93.358 14.928 12.019
Sumber diolah dari Dinas Pendidikan ProviInsi Sumatera Utara Tahun 2012
24. No. JENIS PROGRAM LEMBAGA WARGA BELAJAR TUTOR
STATUS GEDUNG
MILIK SENDIRI HIBAH SEWA
1. PROGRAM PAUD 5.624 235.328 20.976 775 10.737 954
a. Kelompok Bermain 3.495 96.218 8.343 636 104 874
b. Tempat Penitipan Anak 116 2.762 280 36 4 11
c. Pos PAUD 786 55.283 10.293 6 10.423 6
d. Satuan PAUD sejenis lainnya 1.227 81.065 2.060 97 206 63
2. KEAKSARAAN FUNGSIONAL 815 8.940 1.403 63 25 80
a. Tingkat Dasar 477 5.680 767 23 5 60
b. Tingkat Lanjut 46 510 53 15 9 6
c. Tingkat Mandiri 292 2.750 583 25 11 14
3. KESETARAAN 680 20.615 3.789 88 0 99
a. Paket A setara SD 123 1.993 258 18 0 12
b. Paket B setara SMP 323 8.111 2.049 47 0 48
c. Paket C setara SMA 234 10.511 1.482 23 0 39
4. KURSUS 1.683 26.599 3.372 474 3 319
5. KELOMPOK BELAJAR USAHA 138 1.232 124 9 0 1
6. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT 466 1.962 410 143 0 53
7. TAMAN BACAAN MASYARAKAT 156 235 73 36 1 22
Sumber diolah dari Dinas Pendidikan ProviInsi Sumatera Utara Tahun 2012
25. No. JENIS SEKOLAH
JUMLAH
SEKOLAH
RUANG
PERPUSTAKAAN
KONDISI RUANG KELAS
BAIK RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
1. SLB 1 1 5 0 0
2. TKLB 3 0 14 2 0
3. SDLB 33 12 225 57 20
4. SMPLB 14 7 45 0 3
5. SMLB 5 2 10 0 0
JUMLAH 56 22 299 59 23
Sumber diolah dari Dinas Pendidikan ProviInsi Sumatera Utara Tahun 2012
26. 26
Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2011/2012
APK SD (115,43%) APK SMP (99,47%) APK SM (76,40%)
-150 -100 -50 0 50 100 150
Kalimantan Barat
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Selatan
Lampung
Sulawesi Tengah
Papua
Jawa Barat
Jawa Tengah
Gorontalo
Banten
Kalimantan Tengah
Jambi
KepulauanRiau
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur
Kalimantan Timur
KepulauanBangkaBelitung
Sumatera Utara
SulawesiBarat
Riau
Bengkulu
SulawesiUtara
Sulawesi Tenggara
Maluku
Aceh
Maluku Utara
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Bali
-150 -100 -50 0 50 100 150
Kalimantan Barat
Papua Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Selatan
Lampung
Sulawesi Tengah
Papua
Jawa Barat
Jawa Tengah
Gorontalo
Banten
Kalimantan Tengah
Jambi
KepulauanRiau
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Sulawesi Selatan
Nusa Tenggara Barat
Jawa Timur
Kalimantan Timur
KepulauanBangkaBelitung
Sumatera Utara
SulawesiBarat
Riau
Bengkulu
SulawesiUtara
Sulawesi Tenggara
Maluku
Aceh
Maluku Utara
DKI Jakarta
DI Yogyakarta
Bali
Rata-Rata
Nas APK SM
76,44%
Rata-Rata
Nas APK SMP
99,47%
Rata-Rata
Nas APK SD
115,43%
76,44%76,44%v76,44%v
27. 57,60
58,54
61,70
62,98
65,73
67,77
68,06
69,61
71,98
72,01
73,71
74,74
74,90
75,03
75,30
76,67
77,81
78,08
82,56
82,81
82,99
83,27
84,20
88,32
88,80
91,22
92,78
93,39
94,73
98,87
100,46
103,54
105,94
0 50 100
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Nusa Tenggara…
Lampung
Sulawesi Tengah
Jawa Barat
Papua
Jawa Tengah
Gorontalo
Banten
Kalimantan Tengah
J a m b i
Nusa Tenggara…
Kepulauan Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Jawa Timur
Sulawesi Selatan
Kalimantan Timur
Bangka Belitung
Papua Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Barat
R i a u
Bengkulu
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Maluku
Aceh
DKI Jakarta
Maluku Utara
DI Yogyakarta
B a l i
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
Rata-Rata
Nas APK SM
76,44 %
Tahun 2011/2012Perkembangan APK Dikmen
2005/2006-2011/2012 (Persen)
Distribusi APK Dikmen
Kabupaten/Kota 2011/2012
(235 Kab/Kota)
(262Kab/Kota)
27
52,20
56,22
60,51
64,28
69,6 70,53
76,44
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
48.49%51.51%
Kab/Kota dgn APK < Rata2 Nasional
Kab/Kota dgn APK >= Rata2 Nasional
(256 Kab/Kota) (241 Kab/Kota)
