SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
OLEH
ABD. LATIEF HS, S.Sos
SUNGGUMINASA, FEBRUARI 2015
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam
penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah daerah
dalam hal ini merujuk pada otoritas administratif
disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara,
dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara
yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi.
Daerah tersebut dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan
daerah Kota. Setiap provinsi, daerah kabupaten dan
daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang
diatur dengan Undang-Undang.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan
Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi
seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun
1945
Dalam penerapan pelaksanaan tugasnya terdapat
konsep manajemen pemerintahan yang dapat
dikolaborasikan untuk memaksimalkan fungsinya
sebagai koordinator di 3 (tiga) bagian. Salahsatunya
adalah penerapan sistem perencanaan strategis.
Menurut Bryson Roering, perencanaan strategis
merupakan suatu sistem dimana
pimpinan/manajer/koordinator membuat,
mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan
penting lintas fungsi dan level dalam sebuah organisasi.
Sistem perencanaan strategis pada level organisasi
menyarankan bahwa pertimbangan manajemen
tradisional berhubunga denga maksud, tujuan dan
sasaran, kebijakan dalam perencanaan prgram,
alokasi sumberdaya dan evaluasi hasil.
Mekanisme perencanaan formal mengantarkan
suatu elemen dari rasionalitas komprehensif yang
melekat pada seorang pejabat pemerintah daerah.
Meskipun dalam kajian peneliti memandang bahwa
pendekatan perencanaan sesuai dengan sektor
publik dan memperhatikan metode perncanaan
formal sebagai kekuatan.
Pada Pemerintah Kabupaten Gowa, Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I membawahi
beberapa Bidang, yaitu :
1. Bag. Adm. Pemerintahan Umum;
2. Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat; dan
3. Bag. Adm. Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dengan tugas penyelenggaraan tugas pengkoordinasian
kebijakan adm.pemerintahan umum, adm. kesejahteraan
rakyat, adm.kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan
keprotokoleran serta memimpin, merencanakan,
mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, asisten
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan bid. Pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat;
2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ;
3. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam ruang
lingkup bidang tugasnya;
4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
5. Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan perannya, Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
tentunya perlu menjalin komunikasi dan
sering melakukan koordinasi yang baik
dengan para kepala bagian yang dibawahinya
terkait pelaksanaan program kerja dan
kegiatan masing masing bagian . Sebab tanpa
adanya koordinasi tersebut maka peran dan
tugas yang dilakukan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
tidak akan berjalan dengan maksimal.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desavae ri
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahSiti Sahati
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususPerencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususDadang Solihin
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan KelurahanArdi Susanto
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 

Was ist angesagt? (20)

TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah DaerahKonsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
Konsep Dasar Administrasi Pemerintah Daerah
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususPerencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi  Perkembangan Desa dan KelurahanEvaluasi  Perkembangan Desa dan Kelurahan
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 

Andere mochten auch

problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika  implementasi lelang jabatan asnproblematika  implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asnMAHMUN SYARIF
 
Soal uji kompetensi
Soal uji kompetensiSoal uji kompetensi
Soal uji kompetensiPatta Ula
 
Pertanyaan umum dalam wawancara
Pertanyaan umum dalam wawancaraPertanyaan umum dalam wawancara
Pertanyaan umum dalam wawancaraukimsukiman
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Indra Yu
 
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara UmumSistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara UmumMel Saja
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSAchuy Muslih
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganReddy Prayudie
 
dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015Arfi Maulana
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Syukriy Abdullah
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006WEST NUSA TENGGARA
 

Andere mochten auch (11)

problematika implementasi lelang jabatan asn
problematika  implementasi lelang jabatan asnproblematika  implementasi lelang jabatan asn
problematika implementasi lelang jabatan asn
 
Soal uji kompetensi
Soal uji kompetensiSoal uji kompetensi
Soal uji kompetensi
 
Pertanyaan umum dalam wawancara
Pertanyaan umum dalam wawancaraPertanyaan umum dalam wawancara
Pertanyaan umum dalam wawancara
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
 
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara UmumSistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
 
Juklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNSJuklak Kenaikan Golongan PNS
Juklak Kenaikan Golongan PNS
 
Formulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuanganFormulir anjab subbag keuangan
Formulir anjab subbag keuangan
 
dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015dokumen wajib Iso 9001:2015
dokumen wajib Iso 9001:2015
 
Presentasi makalah
Presentasi makalahPresentasi makalah
Presentasi makalah
 
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
Permendagri 21 2011 perubahan kedua permendagri 13-2006 (syukriy)
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
 

Ähnlich wie Presentasi asisten pemerintahan

1023-3450-1-SM.pdf
1023-3450-1-SM.pdf1023-3450-1-SM.pdf
1023-3450-1-SM.pdfNurItrayani
 
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianMuhammad Sharip
 
Tj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasionalTj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasionalDwi Utama
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahanWarnet Raha
 
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdfMAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdfAgusDermawan12
 
Tgas prof atmadja
Tgas prof atmadjaTgas prof atmadja
Tgas prof atmadjaputulina
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaHIA Class.
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GGyuwan ditra krahara
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanLim Othe
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasiNda Handara
 
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahPkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahScout Dan
 

Ähnlich wie Presentasi asisten pemerintahan (20)

1023-3450-1-SM.pdf
1023-3450-1-SM.pdf1023-3450-1-SM.pdf
1023-3450-1-SM.pdf
 
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
 
Otonomi Daerah.pdf
Otonomi Daerah.pdfOtonomi Daerah.pdf
Otonomi Daerah.pdf
 
Uu perda
Uu perdaUu perda
Uu perda
 
Otonomi Daerah.docx
Otonomi Daerah.docxOtonomi Daerah.docx
Otonomi Daerah.docx
 
Tj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasionalTj politik dan strategi nasional
Tj politik dan strategi nasional
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
 
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdfMAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
 
Makalah pemerintahan
Makalah pemerintahanMakalah pemerintahan
Makalah pemerintahan
 
Tgas prof atmadja
Tgas prof atmadjaTgas prof atmadja
Tgas prof atmadja
 
Jawaban
JawabanJawaban
Jawaban
 
Otonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di IndonesiaOtonomi Daerah di Indonesia
Otonomi Daerah di Indonesia
 
Materi 4 5-san (1)
Materi 4 5-san (1)Materi 4 5-san (1)
Materi 4 5-san (1)
 
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
55118120078 yuwan ditra krahara BE & GG
 
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIAHUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
04 materi buku informasi
04 materi buku informasi04 materi buku informasi
04 materi buku informasi
 
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerahPkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
Pkn bab 4 a b harmonisasi pemerintah usat dan daerah
 

Presentasi asisten pemerintahan

  • 1. OLEH ABD. LATIEF HS, S.Sos SUNGGUMINASA, FEBRUARI 2015
  • 2. Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah daerah dalam hal ini merujuk pada otoritas administratif disuatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah tersebut dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
  • 3. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945
  • 4. Dalam penerapan pelaksanaan tugasnya terdapat konsep manajemen pemerintahan yang dapat dikolaborasikan untuk memaksimalkan fungsinya sebagai koordinator di 3 (tiga) bagian. Salahsatunya adalah penerapan sistem perencanaan strategis. Menurut Bryson Roering, perencanaan strategis merupakan suatu sistem dimana pimpinan/manajer/koordinator membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting lintas fungsi dan level dalam sebuah organisasi.
  • 5. Sistem perencanaan strategis pada level organisasi menyarankan bahwa pertimbangan manajemen tradisional berhubunga denga maksud, tujuan dan sasaran, kebijakan dalam perencanaan prgram, alokasi sumberdaya dan evaluasi hasil. Mekanisme perencanaan formal mengantarkan suatu elemen dari rasionalitas komprehensif yang melekat pada seorang pejabat pemerintah daerah. Meskipun dalam kajian peneliti memandang bahwa pendekatan perencanaan sesuai dengan sektor publik dan memperhatikan metode perncanaan formal sebagai kekuatan.
  • 6. Pada Pemerintah Kabupaten Gowa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten I membawahi beberapa Bidang, yaitu : 1. Bag. Adm. Pemerintahan Umum; 2. Bag. Adm. Kesejahteraan Rakyat; dan 3. Bag. Adm. Hubungan Masyarakat dan Protokol Dengan tugas penyelenggaraan tugas pengkoordinasian kebijakan adm.pemerintahan umum, adm. kesejahteraan rakyat, adm.kemasyarakatan, hubungan masyarakat dan keprotokoleran serta memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
  • 7. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan bid. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 2. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ; 3. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam ruang lingkup bidang tugasnya; 4. Pembinaan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 5. Pengawasan dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; 6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • 8. Dalam melaksanakan perannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tentunya perlu menjalin komunikasi dan sering melakukan koordinasi yang baik dengan para kepala bagian yang dibawahinya terkait pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing masing bagian . Sebab tanpa adanya koordinasi tersebut maka peran dan tugas yang dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tidak akan berjalan dengan maksimal.