menerangkan secara garis besar mengenai pajak penghasilan pasal 22, 23, dan 4 ayat 2

1. PPH PASAL 22
PPH PASAL 23
PPH PASAL 4 AYAT 2

2. KELOMPOK 3
1 . R a h a y u S . N
( 1 7 0 2 0 0 7 1 2 )
2 . E r i n a P . M
( 1 7 0 2 0 0 7 1 3 )
3 . F a r h a n A . S
( 1 7 0 2 0 0 7 1 4 )
4 . G i r i J a t i A . P
( 1 7 0 2 0 0 7 1 5 )
5 . I r e n O .
( 1 7 0 2 0 0 7 1 6 )
6 . K h u s n u l A .
( 1 7 0 2 0 0 7 1 7 )Add a Footer 2

3. 3
PPH
PASAL
22

4. 4
Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang
dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan
berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.
PENGERTIAN :
Bendahara
Pemerintah
Pusat/Daerah
PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG
Badan Badan
Tertentu
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR
ATAU KEGIATAN USAHA
LAINNYA
WAJIB PAJAK BADAN YANG
MELAKUKAN PENJUALAN
BARANG YANG TERGOLONG
SANGAT MEWAH

5. Add a Footer 5
a) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
b) non-API = 7,5% x nilai impor;
c) yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
TARIF PPH PASAL 22 :
ATAS
IMPOR:
Pembelian barang yang
dilakukan oleh DJPB,
Bendahara Pemerintah,
BUMN/BUMD :
1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
PENJUALAN
HASIL
PRODUKSI:
a) Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
b) Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
c) Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
d) Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

6. Add a Footer 6
0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)
TARIF PPH PASAL 22 :
Atas Pembelian
Bahan-bahan Untuk
Keperluan Industri /
Ekspor dari Pedagang
Pengumpul:
ATAS
PENJUALAN :
a) Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
b) Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
c) Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp
10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
d) Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya
lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
e) Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa
sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan
sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan
dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22.

7. Add a Footer 7
PENGECUALIAN :
Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22:
1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus
dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
a. yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga
barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot
Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang
dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana
mestinya;
b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969
tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir
dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun
1973;
c. berupa kiriman hadiah;
d. untuk tujuan keilmuan.
3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja
negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan
jumlah yang dipecah-pecah).
4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM,
benda-benda pos, dan telepon.

8. CONTOH

9. Add a Footer 9
Nilai CIF = $1.000 x Rp. 10.000 = ................Rp. 10.000.000
Bea Masuk = 30% xRp. 10.000.000=……….Rp. 3.000.000+
Nilai CIF..........................................................Rp. 13.000.000
PPh 22 = 2.5% x Rp. 13.000.000........................Rp. 325.000
PPN =10% x Rp. 13.000.000..............................Rp. 1.300.000
PPnBM = 40% x Rp. 13.000.000........................Rp. 5.200.000
Kalau importir tidak punya API
PPh 22 = 7,5% x Rp. 13.000.000 ........................Rp. 975.000
Pt. ABC Importir Pemegang API
Mengimpor Peralatan Termasuk
Barang Mewah Kelompok 40%
Dengan Nilai CIF US$ 1.000.
Ia Harus Bayar Bea Masuk 30%.
Kurs US$ 1 = Rp. 10.000,00
SOAL 1: JAWABAN:

10. Add a Footer 10
Pada Tanggal 1 Januari 2016, PT ABC
Mengimpor Barang Dari Jerman Dengan Harga
Faktur US$100.000. Barang Yang Diimpor
Adalah Jenis Barang Yang Tidak Termasuk
Dalam Barang-barang Tertentu Yang
Ditentukan Dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 16/Pmk.010/2016. Biaya
Asuransi Yang Dibayar Di Luar Negeri Sebesar
5% Dari Harga Faktur Dan Biaya Angkut
Sebesar 10% Dari Harga Faktur.
Bea Masuk Dan Bea Masuk Tambahan
Masing-masing Sebesar 20% Dan 10%. Kurs
Yang Ditetapkan Menteri Keuangan Pada Saat
Itu Sebesar US$1= Rp10.000. Hitunglah Pph
Pasal 22 Yang Dipungut Oleh Ditjen Bea Cukai
Jika PT ABC Memili API (Angka Pengenal
Impor) Dan Jika Tidak Memiliki API?
SOAL 2: JAWABAN:
No Diketahui Perhitungan Nilai (US$)
a. Harga faktur (cost) US$100.000
b Biaya asuransi (insurance) (5% x US$100.000) US$5.000
c Biaya angkut (freight) (10% x US$100.000) US$10.000
CIF (a+b+c) US$115.000
d. CIF (dalam rupiah) (US$115.000 x Rp10.000) Rp1.150.000.000
e. Bea masuk (20% x Rp1.150.000.000) Rp230.000.000
f Bea masuk tambahan (10% x Rp1.150.000.000) Rp115.000.000
Nilai Impor (d+e+f) Rp1.495.000.000
Jadi, PPh Pasal 22 Yang Dipungut Oleh DJBC, Jika PT ABC
Memiliki API (2,5% X Nilai Impor):
2,5% X Rp1.495.000.000 = Rp37.375.000
PPh Pasal 22 Yang Dipungut Oleh DJBC Jika PT ABC Tidak
Memiliki API (7,5% X Nilai Impor):
7,5% X Rp1.495.000.000 = Rp112.125.000

11. 1
1
PPH
PASAL
23

12. 12
Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal
dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan
penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
PENGERTIAN :
Pemotong
PPh Pasal 23
a) Badan Pemerintah
b) Subjek Pajak badan dalam negeri
c) Penyelenggaraan kegiatan
d) Bentuk usaha tetap (BUT)
e) Perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya
f) Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri tertentu, yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Pajak
Penerimaan
Penghasilan
Yang Dipotong
PPh 23
a) WP dalam negeri
b) BUT

13. Add a Footer 13
15% dari jumlah bruto atas :
 Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribad dikenakan final,
bunga, dan royalti
 Hadiah dan pengharhaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 23 :
A.
2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehuungan dengan
penggunaan harta kecuali sewa tanah dan / atau bangunan
B.
2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi dan jasa konsultan
C.
2) 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu :
• Jasa penilai;
• Jasa Aktuaris;
• Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
• Jasa Perancang;
• Jasa pengeboran dibidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;dsb
D.

14. Add a Footer 14
Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23E.
Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan
untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada
Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :
• Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP
• Pembayaran atas pengadaan/pembelin barang atau material
• Pembayaran kepada pihak kedua selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga
• Pembayaran penggantian biaya (reimbursement)
Jumlah Bruto tidak berlaku :
• Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering;
• Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang
bersifat final.
TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 23 :

15. Add a Footer 15
PENGECUALIAN :
Berikut ini adalah daftar pengecualian terhadap pemungutan PPh Pasal 22:
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak
opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP
dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
a) Dividen berasal dari cadangan laba yang dithan;
b) Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima /diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan
kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayar/terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai sebagai penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan.

16. CONTOH

17. Add a Footer 17
Atas pembayaran yang dilakukan PT Maju Terus kepada
PT Sumber Tenaga dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Maju
Terus sebesar :
2% Rp 20.000.000,- = Rp 400.00,-
PT Sumber Tenaga Merupakan
Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja.
PT Sumber Tenaga Mendapat Kontrak
dari PT Maju Terus Untuk Menyediakan
Tenaga Kerja Pemasaran Sebanyak 20
Orang Dengan Mendapat Imbalan Jasa
Sebesar Rp 20.000.000,00 Tenaga Kerja
Tersebut Selanjutnya Menjadi Pegawai PT
MajuTerus.
SOAL 1 : JAWABAN:

18. Add a Footer 18
1. Rincian tagihan PT Aman Jaya kepada PT Dwi Makmur :
Pembayaran gaji 20 orang satpam .................. Rp 20.000.000,-
Imbalan Jasa .....................................................Rp 2.000.000,-
2. Atas pembayaran yang dilakukan PT Dwi Makmur kepada PT Aman
jaya dipotong PPh Pasal 23 oleh PT Dwi Makmur sebesar :
2% x Rp 2.000.000,- = Rp 40.000,-
3. Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas
maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah
sebesar……………………………………………… Rp 22.000.000,-
sehingga,
PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Dwi Makmur atas
pembayaran kepada PT Aman Jaya adalah sebesar
2% x Rp 22.000.000,- = Rp 440.000,-
PT Aman Jaya Merupakan Perusahaan
Penyedia Tenaga Kerja Untuk Keamanan
(Satpam). PT Aman Jaya Mendapat
Kontrak Penyediaan Tenaga Kerja Satpam
Sebanyak 20 Orang Dari PT Dwi
Makmur. Tenaga Kerja Satpam Tersebut
Tetap Merupakan Pegawai PT Aman Jaya.
Dalam Kontrak Disepakati Bahwa
Pembayaran Atas Penyerahan Jasa Oleh
PT Aman Jaya Terdiri Dari Gaji Untuk 20
Orang Satpam Per Bulan Sebesar Rp
20.000.000,00 Dan Imbalan Atas Jasa
Penyediaan Satpam Per Bulan Sebesar
Rp 2.000.000,-
SOAL 2: JAWABAN:

19. 1
9
Add a Footer
PPH
PASAL 4
AYAT 2

20. Add a Footer
PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak
penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan
tertentu yang bersifat final dan tidak dapat
dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang
PENGERTIAN :
20
Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan
pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak
dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan,
kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan
pertimbangan lainnya

21. Add a Footer 21
OBJEK :
Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 ) dikenakan pada jenis tertentu dari
penghasilan / pendapatan, dan berupa:
• Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
• Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari
tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
• Hadiah berupa lotere / undian;
• Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi
penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
• Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real
estate, dan sewa atas tanah dan / atau bangunan; dan
• Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
Ketika PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara perusahaan dan seorang individu, dimana
perusahaan bertindak sebagai penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan pajak
ini saja.
Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua perusahaan, maka pembayar harus
mengumpulkan dan menyelesaikan pajak, bukan penerima penghasilan.

22. Add a Footer 22
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah
1% yang dipotong dari total omzet penjualan (peredaran bruto) per bulan dan dibayarkan
pada tanggal 10 setiap bulannya.
TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2/PPh final terbaru untuk objek pajak
UKM/wiraswasta/bisnis online, jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan lain-lain :
Objek penghasilan yang dipotong pajak UKM adalah usaha dengan total peredaran bruto (omzet)
Rp 4,8 miliar dalam setahun. Bila dalam omzet tersebut terdapat transaksi yang dikenakan pajak
final, maka transaksi tersebut tidak dimasukkan dalam omzet penghasilan yang dipotong pajak UKM.

23. TARIF PPH PASAL 4 AYAT 2 / PPH FINAL TERBARU
NO OBJEK PPH PASAL 4 AYAT 2
TARIF
(%)
PERATURAN YANG BERLAKU
1. Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro**** 20
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Thn 2000 jo KMK
51/KOM.04/2001
2.
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi ^
10 Pasal 4 (2) a & Pasal 17 (7) jo PP No.15 Thn 2009
3.
Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan)
^^^
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn 2009
3a.
Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri &
BUT
15 idem
3b.
Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non
BUT seusai P3B
20 idem
3c.
Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri
non BUT seusai BUT*
15 idem
3d.
Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri
non BUT seusai P3B*
20 idem
3e.
Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri
dan BUT**
15 idem
Add a Footer 23

24. YOUR TITLE GOES HERENO OBJEK PPH PASAL 4 AYAT 2
TARIF
(%)
PERATURAN YANG BERLAKU
3g.
Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau
diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 -
2010.
0 idem
3h.
Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau
diperoleh WP
5 idem
3i.
Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau
diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014, dst.
15 idem
4.
Deviden yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam
negeri
10 Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh
5. Hadiah undian 25 Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No. 132 thn 2000
6.
Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang
diperdagangkan di bursa***
2,5 Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 17 thn 2009
7a. Transaksi penjualan saham pendiri 0,5
PP No. 14 Thn 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997
jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997
7b. Transaksi penjualan bukan saham pendiri 0,1 idem
Add a Footer 24

25. YOUR TITLE GOES HERENO OBJEK PPH PASAL 4 AYAT 2
TARIF
(%)
PERATURAN YANG BERLAKU
8. Jasa konstruksi
Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP
No. 40 thn 2009
8a. Pelaksana JK sertifikasi kecil 2 idem
8b. Pelaksana JK tanpa sertifikasi 4 idem
8c. Pelaksana Jk sertifikasi sedang dan besar 3 idem
8d.
Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi
usaha
4 idem
8e.
Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa
bersertifikasi usaha
6 idem
9. Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10
Peraturan Pemerintah No. 29 Thn 1996 jo PP
No.05 thn 2002
10a
WaP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan (termasuk usaha real estate)^*
5 Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP no. 71 thn 2008
10b
Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana
oleh WP yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan
1 idem
11
Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan 0,1 PP No. 4 tahun 1995 25

26. Dasar Penghasilan
yang Dipotong Tarif
PPh Pasal 4 Ayat 2
• * Dari selisih lebih harga jual atau nilai
nominal di atas harga perolehan
obligasi atau tidak termasuk harga
berjalan.
• ** Dari selisih lebih harga jual atau
nilai nominal di atas harga perolehan
obligasi.
• *** Dari margin awal.
• **** Kecuali yang diterima bank, dana
pensiun, tabungan kepemilikan rumah
RSS, tabungan atau deposito di bawah
Rp 7.000.000,-
• ^ Kecuali bunga di bawah Rp 240.000,-
tidak dikenakan pajak.
• Kecuali pengalihan oleh wajib pajak
orang pribadi yang berpenghasilan di bawah
PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari
Rp 60.000.000,-, penjualan, tukar-menukar,
pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain
kepada pemerintah, untuk pelaksanaan
pembangunan dan kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus.
• ^^ Dengan syarat perusahaan pasangannya
tidak terdaftar di bursa efek, dalam hal
transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal tersebut dilakukan
melalui bursa efek, maka pengenaan pajak
penghasilannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang
pajak penghasilan atas penghasilan dari
transaksi penjualan saham di bursa efek.
• ^^^ Kecuali bunga dan/atau diskonto
yang diterima oleh dana pensiun dan
bank, baik bank dalam negeri atau
perwakilan bank luar negeri di dalam
negeri yang pajak penghasilannya tidak
final.

27. CONTOH

28. Add a Footer 28
a. Pelaksanaan Kontruksi oleh PT JAYA KARYA dibayarr pada
tanggal 22 Juli 2016
Rp. 1.500.000.000 x 3% = Rp. 45.000.000
b. Perencanaan Kontruksi oleh Tuan Tian Zaky dibayar pada tanggal
24 Juli 2016
Rp. 50.000.000 x 4% = Rp. 2.000.000
Inspektorat Provinsi Jatim akan melakukan
pembangunan Gedung kantor Inspektorat
Provinsi. Adapun yang menjadi pemenang
tender adalah PT Jaya Karya sebagai
pelaksana kosntruksi menegah dan Tuan Zaky
seorang PKP sebagai perencana kontruksi
bersertifikasi.
Nilai proyek sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(tidak termasuk PPN) Pembayaran dilakukan
dengan progress. Pada tanggal 22 Juli 2016
dilakukan pembayaran kontruksi pada PT Jaya
Karya sebesar Rp. 1.500.000.000,- Sedangkan
pembayaran atas kontrak perencanaan
kontrukis pada Tuan Zaky dilakukan tanggal
24 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang
harus dilakukan ?
SOAL 1 : JAWABAN:

29. Add a Footer 29
PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh Bank Moneytalk
Indonesia pada Juni 2017 adalah 20% x Rp3.375.000 =
Rp675.000.
Pajak tabungan per tahun = Rp675.000 x 12 bulan =
Rp8.100.000.
Andhika Menyimpan Uang Di Bank AAA Dalam
Bentuk Deposito Sebesar Rp7.000.000 Dengan
Tingkat Bunga 12% Per Tahun. Atas Deposito
Tersebut, Andhika Merima Bunga Setiap Bulan
Sebesar Rp70.000. Berapa Besaran Pajak Yang
Harus Dibayarkan Atas Bunga Deposito Aditya?
SOAL 2 : JAWABAN:
Alice Key Memiliki Tabungan Di Bank Moneytalk
Indonesia Dengan Saldo Rata-rata Bulan Juni 2017
Adalah Rp450.000.000. Bunga Yang Diberikan Oleh
Bank Moneytalk Indonesia Adalah 9% Per Tahun.
Bunga Yang Diterima Alice Key Pada Bulan Juni
2017 Adalah Rp3.375.000. Bagaimana Kewajiban
Pemotongan Atau Pemungutan PPh Terkait
Transaksi Tersebut?
Atas bunga Rp70.000 tidak dipotong PPh Pasal 4 (2) karena
nilai deposito kurang dari Rp7.500.000.

30. THANK YOU
Add a Footer 30