Program dan Kegiatan 2017

1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NABIRE
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN
2018
Oleh : Fredo Tiwery S.IP
Staf Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Nabire
2017

2. DASAR HUKUM
• UU 21 TAHUN 2001 / 35 TAHUN 2008 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI
PAPUA
• UU 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
• UU 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
• UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
• UU 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
• PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 / 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
• PERMENPAR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPRASIONAL PENGELOLAAN DAK
FISIK BIDANG PARIWISATA
• PERDA KAB. NABIRE 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN
• PERDA KAB. NABIRE 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
• PERDA KAB NABIRE ..... TAHUN 2016 TENTANG RPJMD KAB NABIRE TAHUN 2016-2021
• PERBUP KAB. NABIRE 47 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
• RENSTRA DINAS KEBUDAYAAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2016-2020
• RKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2018

3. PROGRAM
DEFINISI
Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
KEGIATAN
bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/jasa
Sasaran
(target)
Hasil yang diharapkan dari
suatu
program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan
Keluaran
(output)
Barang atau jasa yang
dihasilkan
oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk
mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan
Hasil
(outcome)
Segala sesuatu yang
mencerminkan
berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu
program

4. KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
Pertambangan,
Perdagangan, dll.
Kes, Pendidik,
PU, dll.
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
PEMBAGIAN U RU SAN PEMERIN TAHAN DAERAH
URUSAN
PEM. UMUM
Dibagi berdasarkan
prinsip
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
P O L I T I K D E S E N T R A L I S A S I D A N O T O N O M I D A E R A H
4

5. WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN KO N KUREN
PILIHAN
1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU & tt ruang;
4. Perumahan & kwsn
permukiman
5. Tramtibum &
linmas
6. sosial
Tenaga Kerja, Pemberdayaan
Perempuan & Pelindungan
Anak, Pangan, Pertanahan,
LH, Adminduk & Capil, PMD,
pengendalian pddk &KB,
perhubungan, Kominfo,
Koperasi, Usaha Kecil &
Menengah, Penanaman
Modal, Kepemudaan &
Olahraga, Statistik,
Persandian, Kebudayaan,
Perpustakaan dan Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2.Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas
dan Efisiensi dan
Kepentingan Strategis
Nasional
Urusan yang mempunyai
dampak ekologis yang serius
hanya diotonomikan sampai
ke daerah provinsi
(KEHUTANAN, kelautan dan
pertambangan) sehingga
relatif mudah dikendalikan.
NSPK
Dalam penyelenggaraan urusan konkuren, Presiden melalui para
menteri yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan tertentu
mengkoordinasikan dan mensinergikan secara teknis hubungan
Pemerintah Pusat dan daerah, dengan membuat norma, standar,
prosedur, dan kriteria (NSPK) termasuk Standar Pelayanan Minimal
(SPM) sebagai pedoman bagi daerah dalam menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan secara
simultan bagi kementerian/lembaga menjadi pedoman dalam

6. 6
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
UU 23 TAHUN 2014

7. 7
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

8. 8
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

9. 9
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

10. 10

11. TARGET RPJMD
2016 -2021
• INDIKATOR KINERJA (BAB IX)
Penetapan indikator kinerja daerah : bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek
kesejahteraan, layanan, dan daya saing.
Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian
indikator outcome program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat
mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

12. TARGET RPJMD
2016 -2021
• INDIKATOR KINERJA (BAB IX)
2016 2017 2018 2019 2020
PARIWISATA
1) Kunjungan wisata 23.764 26.140 31.368 40.778 55.051 79.824 123.727
2) Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB
0,48 0,52 0,58 0,64 0,05 0,05555556 0,097222222
KEBUDAYAAN
1) Penyelenggaraan festival seni
dan budaya
1 festival 1 festival 2 festival 2festival 2festival 4festival 5 festival
2) Sarana penyelenggaraan seni
dan budaya
1 gedung 1 gedung 1 gedung 2 gedung 2 gedung 4 gedung 5 gedung
3) Benda, situs dan kawasan
cagar budaya yang dilestarikan
kawasan budaya di Distrik
Teluk Umar, Distrik Yaur,
Distrik Teluk Kimi, Distrik
Kepulauan Moora, Distrik
Siriwo, dan Distrik Uwapa
kawasan
budaya di
Distrik
Teluk
Umar,
Distrik
Yaur,
Distrik
Teluk Kimi,
Distrik
Kepulauan
Moora,
Distrik
Siriwo, dan
Distrik
Uwapa
kawasan
budaya di
Distrik
Teluk
Umar,
Distrik
Yaur,
Distrik
Teluk Kimi,
Distrik
Kepulauan
Moora,
Distrik
Siriwo, dan
Distrik
Uwapa
kawasan
budaya di
Distrik
Teluk
Umar,
Distrik
Yaur,
Distrik
Teluk Kimi,
Distrik
Kepulauan
Moora,
Distrik
Siriwo, dan
Distrik
Uwapa
kawasan
budaya di
Distrik
Teluk
Umar,
Distrik
Yaur,
Distrik
Teluk Kimi,
Distrik
Kepulauan
Moora,
Distrik
Siriwo, dan
Distrik
Uwapa
kawasan
budaya di
Distrik Teluk
Umar,
Distrik Yaur,
Distrik Teluk
Kimi, Distrik
Kepulauan
Moora,
Distrik
Siriwo, dan
Distrik
Uwapa
kawasan budaya di
Distrik Teluk Umar,
Distrik Yaur, Distrik
Teluk Kimi, Distrik
Kepulauan Moora, Distrik
Siriwo, dan Distrik
Uwapa
KONDISI AWAL (2016)BIDANG URUSAN/ INDIKATOR
TARGET CA[PAIAN TIAP TAHUN
KONDISI AKHIR (2021)

13. Arah
Pembangunan
Daerah
I
(5)
II
(10
)
III
(15
)
IV 20)
Arah
Kebijakan dan
program
Pemb Daerah
I II II
I
IV V
Prioritas &
Sasaran Pemb.
Daerah
1 2 3 . . 1
2
Program dan
kegiatan
SKPD
I II II
I
I
V
V
Program
dan keg
Pemb
Daerah
1 2 3 . . 12
Konsistensi dan Sinkronisasi Antar
Dokumen PerencanaanRPJPD
RPJMD
RKPD
Renstra
SKPD
Renja SKPD
Alur penyusunan program dan Kegiatan

14. INTEGRASI DOK. PERENCANAAN & DOKUMEN
PENGANGGARAN
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KUA
PPAS
Ranc.
APBD
RKA-SKPD
APBD
DPA-SKPD
RPJPD
20 tahun 5 tahun
1 tahun
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Tahap Penganggaran
Daerah

15. sesuai
Musrenbang
RKPD
Ranc.
Akhir
RKPD
Rancangan
RKPD
PENYUSUNAN
RANCANGAN
AWAL RKPD
SE KDH ttg
Penyusunan
Rancangan
Renja-SKPD
VERIFI-
KASI
sesuai
Penyesuaian
Rancangan
Renja -SKPD
Rancangan
Akhir RENJA
SKPD
Penyempurnaan
Rancangan Akhir
Renja-SKPD
Penetapan
RENJA SKPD
RENJA
SKPD
VERIFI-
KASI
Tdk sesuai
KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN
RKPD & RENJA SKPD
Pergub
RKPD
Tidak
sesuai
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
sesuai
Program
prioritas,
outcome, &
pagu
Program &
Kegiatan
prioritas,
indikator, &
pagu
Permasalah
an layanan
dan isu
layanan
SKPD
TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD
DaerahSKPD
Draft Ranwal RKPD
Permasa
lahan &
Isu
layanan
SKPD
Program
&
Kegiatan
prioritas
Capaian
Indikato
r SKPD
5 tahun
terakhir
VERIFI-
KASI
sesuai
Penyusunan Draft
Rancangan Awal RKPD
Isu
Strategi
s Derah
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Progra
m
Priotita
s
Tidak
sesuai
List of
problem
Rancangan Renja SKPD
Penyusunan Draft
Rancangan RENJA SKPD