SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
TATA CARA
PEMBUATAN
SURAT KEPUTUSAN
@ Kelas Kehidoepan
Surat Keputusan
# surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat
oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga
pemerintahan berkaitan dengan kebijakan
organisasi atau lembaga tersebut yang mengikat
secara hukum bagi subjek-subjek hukum terkait
yang bersifat individual dan konkret atau berisi
penetapan administratif #
Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menyatakan :
“ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan
Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya
mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,
harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang- Undang ini. ”
Karena bersipat mengatur maka tata cara
penyusunannya harus dibuat dengan benar dan
bertanggungjawab, agar fungsi Surat Keputusan
dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dengan demikian bilamana SK bertentangan
dengan aturan perundangan yang berlaku maka
demi hukum SK tidak sah dan batal
Dalam penyusunan Surat Keputusan harus
dipahami bagian pokok dan fungsinya.
Adapun bagian pokok Surat Keputusan (SK)
adalah :
1. Kepala Surat
2. Pertimbangan Keputusan (Konsideran)
3. Isi Surat Keputusan (Desideratum)
4. Bagian Surat Keputusan (Diktum)
5. Penutup
Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan
berbagai informasi tentang :
1. Nama dan alamat Instansi
2. Judul Surat Keputusan
3. Nomor dan tanggal Surat Keputusan
4. Yang mengeluarkan Surat Keputusan
Bagian ini harus di isi dengan jelas karena berkaitan
dengan pembuat Surat Keputusan
1 Kepala Surat
2 Konsideran
Konsideran adalah bagian surat keputusan yang
berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan
surat keputusan.
Konsideran biasanya ditandai dengan kalimat-
kalimat :
• Menimbang;
• Mengingat;
• Membaca;
• Mendengar;
• Memperhatikan;
3 Desideratum
Desideratum adalah isi surat keputusan yaitu
bagian yang berisi tujuan (untuk apa) surat
keputusan itu dibuat. Setiap surat keputusan
pasti mengandung tujuan.
Desideratum biasanya ditandai dengan kalimat-
kalimat :
• Memutuskan;
• Menetapkan;
4 Diktum
Diktum adalah bagian Surat Keputusan yang berisi
butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti
sebuah Surat Keputusan. Apa saja yang akan
ditetapkan oleh pengambil keputusan, semuanya
dihimpun dalam diktum.
Diktum biasanya ditandai dengan kalimat :
PERTAMA dan seterusnya
DIKTUM KESATU dan seterusnya
Pasal 1 dan seterusnya
Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dan apabila ternyata kemudian hari terdapat
perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau
kembali.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan,
maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Contoh Uraian salah satu Diktum
Terima Kasih

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Berita acara pemeriksaan barang
Berita acara pemeriksaan barangBerita acara pemeriksaan barang
Berita acara pemeriksaan barangSuparman Man
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD Dadang Solihin
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraSiti Sahati
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programImam Suyanto
 
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANLAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANSudirman Sultan
 
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaKumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaMarino Alsangkily
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu NegaraTata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negaraactnow2profit
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuanganpamuaralabuh
 

Was ist angesagt? (20)

BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdf
 
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDIMutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
Mutasi asn ke pusat 2019 ACHMAD AVANDI
 
Berita acara pemeriksaan barang
Berita acara pemeriksaan barangBerita acara pemeriksaan barang
Berita acara pemeriksaan barang
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Surat pengantar
Surat pengantarSurat pengantar
Surat pengantar
 
1. smart asn
1. smart asn1. smart asn
1. smart asn
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4
 
Contoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjabContoh pengisian anjab
Contoh pengisian anjab
 
Kode kode surat
Kode kode suratKode kode surat
Kode kode surat
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil Negara
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
 
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORANLAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
LAPORAN KEJADIAN, BERITA ACARA DAN ADMINISTRASI PELAPORAN
 
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan KerjaKumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
 
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu NegaraTata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
Tata Cara Pengaturan Kunjungan Tamu Negara
 
Skp bagian keuangan
Skp bagian keuanganSkp bagian keuangan
Skp bagian keuangan
 

Andere mochten auch

Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desasuharman musa
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHYudhi Aldriand
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Pemdes Wlahar Wetan
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKJirman Huri
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 

Andere mochten auch (11)

CONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RTCONTOH SK KETUA RT
CONTOH SK KETUA RT
 
Sk pengurus
Sk pengurusSk pengurus
Sk pengurus
 
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan DesaTata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa
 
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAHPermenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
Perdes sotk jadi
Perdes sotk jadiPerdes sotk jadi
Perdes sotk jadi
 
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
Sk nomor 2 tahun 2016 (bendaharawan desa)
 
SK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTKSK PERANGKAT HASIL SOTK
SK PERANGKAT HASIL SOTK
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
CONTOH SK
CONTOH SKCONTOH SK
CONTOH SK
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 

Ähnlich wie Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan

3 chapter 8,9,10-20140521
3 chapter 8,9,10-201405213 chapter 8,9,10-20140521
3 chapter 8,9,10-20140521Heryanto Galut
 
Bentuk undang-undang.pptx
Bentuk undang-undang.pptxBentuk undang-undang.pptx
Bentuk undang-undang.pptxtarmujiahmad
 
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUNKONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUNsherlcoklekipiouw
 
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_finalAdministrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_finallsm pendidikan noorwangsanegara
 
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehKesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehLeo Dri
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiNandya Guvita
 
Pedoman16 surat-menyurat
Pedoman16 surat-menyuratPedoman16 surat-menyurat
Pedoman16 surat-menyuratalalrahmat
 
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - MedanUrus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - MedanDarlan Samosir
 
PERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxPERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxBeatDragon
 

Ähnlich wie Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan (12)

3 chapter 8,9,10-20140521
3 chapter 8,9,10-201405213 chapter 8,9,10-20140521
3 chapter 8,9,10-20140521
 
Bentuk undang-undang.pptx
Bentuk undang-undang.pptxBentuk undang-undang.pptx
Bentuk undang-undang.pptx
 
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUNKONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
KONSEP HUKUM KEPUTUSAN TUN DAN KOPETENSI PTUN
 
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_finalAdministrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
Administrasi kesekretariatan n0 04_tap-pendiri_po_xii_2011_final
 
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. acehKesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
Kesekretariatan dan kersipan pelatihan jr cab. aceh
 
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
Pedoman16 surat-menyurat
Pedoman16 surat-menyuratPedoman16 surat-menyurat
Pedoman16 surat-menyurat
 
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - MedanUrus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
Urus pembuatan/ Perubahan akta PT, Urus Pendirian PT - Medan
 
PERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxPERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptx
 
Etika fvia
Etika fviaEtika fvia
Etika fvia
 
Etika fvia
Etika fviaEtika fvia
Etika fvia
 

Kürzlich hochgeladen

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 

Kürzlich hochgeladen (20)

bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 

Tata CAra Pembuatan Surat Keputusan

  • 2. Surat Keputusan # surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum terkait yang bersifat individual dan konkret atau berisi penetapan administratif #
  • 3. Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan menyatakan : “ Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini. ”
  • 4. Karena bersipat mengatur maka tata cara penyusunannya harus dibuat dengan benar dan bertanggungjawab, agar fungsi Surat Keputusan dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian bilamana SK bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku maka demi hukum SK tidak sah dan batal
  • 5. Dalam penyusunan Surat Keputusan harus dipahami bagian pokok dan fungsinya. Adapun bagian pokok Surat Keputusan (SK) adalah : 1. Kepala Surat 2. Pertimbangan Keputusan (Konsideran) 3. Isi Surat Keputusan (Desideratum) 4. Bagian Surat Keputusan (Diktum) 5. Penutup
  • 6. Bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan berbagai informasi tentang : 1. Nama dan alamat Instansi 2. Judul Surat Keputusan 3. Nomor dan tanggal Surat Keputusan 4. Yang mengeluarkan Surat Keputusan Bagian ini harus di isi dengan jelas karena berkaitan dengan pembuat Surat Keputusan 1 Kepala Surat
  • 7. 2 Konsideran Konsideran adalah bagian surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan pembuatan surat keputusan. Konsideran biasanya ditandai dengan kalimat- kalimat : • Menimbang; • Mengingat; • Membaca; • Mendengar; • Memperhatikan;
  • 8. 3 Desideratum Desideratum adalah isi surat keputusan yaitu bagian yang berisi tujuan (untuk apa) surat keputusan itu dibuat. Setiap surat keputusan pasti mengandung tujuan. Desideratum biasanya ditandai dengan kalimat- kalimat : • Memutuskan; • Menetapkan;
  • 9. 4 Diktum Diktum adalah bagian Surat Keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti sebuah Surat Keputusan. Apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan, semuanya dihimpun dalam diktum. Diktum biasanya ditandai dengan kalimat : PERTAMA dan seterusnya DIKTUM KESATU dan seterusnya Pasal 1 dan seterusnya
  • 10. Keputusan in mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Contoh Uraian salah satu Diktum