1. Silvy Shapintia 023001701084
Hilman Munajat 023001701122
Krisdio Prastio 023001701127
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Pada Perusahaan PT. Astra Otoparts TBK
Kelompok 3
023001701137
Fernanda D.G
Jihan Safira 023001701159
2. APA ITU GCG?
Good Corporate Governance (GCG) Atau Bahasa indonesianya
Tata Kelola Perusahaan definisi secara umum adalah rangkaian
proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang
memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan
suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga
mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan
yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan
3.
4. Mengenal PT. Astra Otoparts Tbk
Astra Internasional sangat menyadari adanya kebutuhan sekaligus tanta
ngan dalam merancang dan mengelola pedoman CG yang konsisten
dan dapat diaplikasikan lintas berbagai jenis usaha. Berdasarkan
catatan sejarah mengenai ekspansi yang dilakukan dengan hati-hati,
Astra telah menyelaraskan pendekatan individual dari anak-anak
perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara keseluruhan
, seraya tetap mendorong adanya kebijakan dan prosedur CG yang
sesuai dalam pengambilan keputusan di setiap lapangan usaha anak
perusahaan. Hal tersebut tampak jelas di bidang Lingkungan, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja, yang dijabarkansecara terpisah dalam Laporan
Keberlanjutan setiap tahun.
5. Structure PT. Astra tbk
Organ Pendukung
Organ Utama
Organ Utama
RUPS
Dewan Komisaris
Direksi
1. Komite Audit
2. Sekertaris Perusahaan
3. Audit Internal
4. Manajemen Resiko
6. ORGAN UTAMA
RUPS dibagi lagi menjadi 2, ada Dewan Komisaris dan Direksi.
Dewan Komisaris adalah salah satu organ tata kelola Perseroan yang berfungsi
dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara
menyeluruh atas kinerja operasional dan finansial yang dijalankan oleh Direksi.
Tugas Dewan Komisaris antara lain:
1. Mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi,
2. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan
Perseroan yang diajukan oleh Direksi,
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola
Perusahaan dalam kegiatan usaha Perseroan,
4. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai
resiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam pengendalian
internal.
7. ORGAN UTAMA
Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, meliputi seorang
Presiden Komisaris, seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan),
dan/atau seorang atau lebih Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris
Independen yang berjumlah sedikitnya 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan pada 21 April 2016, komposisi Dewan
Komisaris Perseroan per 31 Desember 2016 adalah:
8. ORGAN UTAMA
DIREKSI
Sebagai pelaksana dan pengelola kegiatan operasional dan finansial Perseroan
secara penuh, Direksi bekerja secara kolegial dalam mengambil keputusan dan
kebijakan. Masing-masing Direksi bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang dibebankan dalam kapasitas dan kapabilitasnya. Walau demikian,
tugas dan tanggung jawab Direksi tetap dilakukan dan dipenuhi bersama.
Komposisi Direksi Direksi terdiri dari setidaknya tiga anggota, meliputi:
1. Seorang Presiden Direktur,
2. Seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan), dan/atau
3. Seorang atau lebih Direktur.
9. ORGAN UTAMA
Tugas Direksi antara lain:
• Merumuskan visi, misi dan nilai-nilai Perseroan serta rencana strategis dalam bentuk rencana
korporasi dan rencana bisnis,
• Membangun struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan tugas-tugas rinci dari setiap visi dan
unit bisnis,
• Mengendalikan dan mengembangkan sumber daya Perseroan secara efektif dan efisien
Pedoman Direksi
Direksi sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan memiliki Pedoman yang dis
usun untuk memberikan panduan kepada Direksi dan anggotanya dalam manajemen dan/atau
operasional Perseroan yang berisikan hal-hal seperti tugas dan wewenang, aturan perilaku,
hubungan dengan pemegang saham dan pemegang saham lainnya, komposisi, pengangkatan dan
pengangkatan kembali, pengunduran diri, rangkap jabatan, rapat, jam kerja, akuntabilitas, penilaian
kerja dan remunerasi dan hal-hal yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris serta program
induksi untuk Direktur baru.
10. ORGAN PENDUKUNG
KOMITE AUDIT
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan beranggotakan tiga
orang, yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua dan dua orang pihak ekstern
al yang independen sebagai anggota.
Tugas dan Tanggung Jawab
Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bekerja bersama-sama dengan Direksi, Corporate
Internal Audit, Manajemen Risiko, Corporate Legal dan Auditor Eksternal Perseroan. Komite Audit
mematuhi dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
• Memberikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris setidaknya empat bulan sekali berisi deskr
ipsi aktivitas Komite Audit, memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut, dan menjelaskan tenta
ng hal-hal signifikan yang perlu untuk diketahui oleh Dewan Komisaris,
• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasar
kan pada independensi dan ruang lingkup penugasan. Komite Audit juga meninjau imbalan
yang diajukan oleh manajemen dan menginformasikan anomali yang terjadi kepada Dewan
Komisaris, dll
11. ORGAN PENDUKUNG
Kewenangan Komite Audit Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit
mempunyai wewenang sebagai berikut:
• Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset,
dan sumber daya Perseroan,
• Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk
membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
• Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
12. ORGAN PENDUKUNG
CORPORATE INTERNAL AUDIT
Corporate Internal Audit (CIA) merupakan bagian dari struktur pelaksana praktik
GCG yang berperan sebagai mitra manajemen dalam mencapai tujuan Perseroan
dengan melaksanakan fungsi audit dan fungsi konsultansi secara independen dan
objektif.
Struktur CIA
13. ORGAN PENDUKUNG
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab
Audit berbasis risiko dilaksanakan berdasarkan standar internasional dari Institute of Internal Audit
(IIA) dan The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Tujua
n utama dari pelaksanaan audit ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada m
anajemen bahwa kebijakan, SOP, prinsip akuntansi, pengendalian internal, manajemen risiko, dan t
ata kelola perusahaan dalam lingkup grup telah berjalan efektif.
Sepanjang 2016, CIA melakukan audit reguler di 13 divisi dan anak perusahaan, 18 kantor penjual
an, 5 depo, 20 gerai Shop&Drive serta audit 5 proyek audit TI meliputi application control, horizo
ntal review dan special project, tindak lanjut (follow-up) implementation status of recommendatio
n (ISR) project audit dari semua audit proyek selama tiga bulan setelah laporan audit diterbitkan.
Selain itu, CIA turut membangun internal control awareness melalui sharing perbaikan hasil audit s
erta sosialisasi mengenai kontrol internal dalam forum-forum internal (internal control, anti fraud
dan best practices), serta surveillance audit (continuous audit) dan sistem manajemen audit yang
berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit.
14. ORGAN PENDUKUNG
MANAJEMEN RESIKO
Dalam bidang usaha perdagangan dan manufaktur, Perseroan berpotensi menghadapi berbagai risiko baik op
erasional dan finansial. Potensi-potensi risiko tersebut harus diidentifikasi, dikategorikan, dan dimitigasi sejak d
ini agar tidak memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memberlaku
kan sistem manajemen risiko, yaitu sebuah proses pengelolaan risiko terintegrasi yang mencakup proses identi
fikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang berpotensi mempengaruhi aktivitas Perseroan, kelangsungan usah
a dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan Perseroan.
Profil Risiko
Untuk mendapatkan pemahaman dan pengendalian risiko secara memadai, Perseroan berusaha untuk melaku
kan penilaian risiko secara komprehensif. Profil risiko yang diidentifikasi meliputi risiko operasional dan strategi
s ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal perusahaan. Risiko-risiko tersebut secara umu
m meliputi aspek product, people, supply chain, disaster, sistem informasi, legal risk, kondisi pasar, dan risiko r
eputasi.
15. ORGAN PENDUKUNG
Sistem Manajemen Resiko
• Meminimalisir potensi risiko semaksimal mungkin,
• Mengasuransikan risiko,
• Menghindari risiko,
• Mengurangi efek buruk dari risiko,
• Menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu,
• Meningkatkan kompetensi individu-individu yang terlibat dalam sistem manajemen risiko, dan
• Meningkatkan pengawasan atas potensi risiko yang sudah ada dan yang dapat terjadi. Upaya Pengelolaan Ri
siko Kondisi lingkungan industri otomotif yang kerap berubah secara dinamis mempertegas pentingnya manaj
emen
16. ORGAN PENDUKUNG
Upaya Pengelolaan Risiko
Kondisi lingkungan industri otomotif yang kerap berubah secara dinamis mempertegas pentingnya
manajemen risiko yang andal. Perseroan senantiasa melakukan langkah-langkah sistematis dalam
mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi dan mengelola berbagai faktor risiko yang ada, terutama
risiko strategis dan risiko operasional. Perseroan melakukan empat langkah metodologi pengelolaa
n risiko yaitu:
1. Risk Assessment,
2. Business Continuity Plan,
3. Insurance Review, dan
4. Whistleblowing System.
17. SOFT STRUCTURE GCG PT. ASTRA OTOPARTS TBK
Budaya Perusahaan
Code Of Corporate Governance
Code Of Conduct
Board Manual, Charter, Kebijakan perusahaan
Pengendalian Gratifikasi
Whistleblowing system
Risk Assessment
Business Continuity Plan
Insurance Review
Sistem Manajemen : Manual, Prosedur, Work Instruction, Rekaman
18. Pedoman dan Kebijakan GCG
Dalam rangka memastikan bahwa praktik GCG dilakukan sesuai kaidah dan peraturan yang
benar, Perseroan mengacu kepada Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), peraturan Otoritas Ja
sa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan pedoman GCG yang berlaku di lingkung
an Grup Astra, yaitu Astra International Good Corporate Governance Code of Conduct.
Dengan tetap mempertahankan budaya dan tata nilai yang ditanamkan, Perseroan senantia
sa menyesuaikan pedoman dan kebijakan praktik GCG sesuai kondisi perusahaan, peraturan
yang berlaku serta perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Beberapa pedoman dan kebi
jakan tersebut adalah:
• Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
• Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris
• Piagam Komite Audit
• Piagam Audit Internal
• Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
19. Pengaruh Prinsip OECD terhadap
Corporate Governance Structure
Perubahan prinsip-prinsip GCG G20/OECD pada tahun 2015 dibagi menjadi 6 bab yang p
enambahannnya dimasukkan ke dalam tiap-tiap bab tersebut:
1. Dasar kerangka tata kelola yang efektif
CG Framework haruslah “mempromosikan” transparansi dan konsisten dengan hukum
positifserta dijabarkan dengan gamblang kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
2. Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci
kepemilikan
CG Framework melindungi dan memfasilitasi “ exercise ” atas hak -hak yang dimiliki o
leh stakeholder perusahaan.
3. Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya
CG Framework haruslah memastikan perlakuan yang setara kepada seluruh
pemegang saham,termasuk pemegang saham minoritas maupun pemegang saham
asing ( foreign shareholders )
20. Pengaruh Prinsip OECD terhadap
Corporate Governance Structure
4. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola
CG Framework haruslah mengenali hak-hak stakeholders yang berbasiskan hukum
atau diperoleh melalui mutual agreement serta meng-encourage active co-
operation diantara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam penciptaan
kekayaan, lapangan pekerjaan maupunterciptanya kelangsungan keuangan
perusahaan yang sehat
5. Transparansi dan Keterbukaan informasi
CG Framework haruslah memastikan pengungkapan secara akurat dan tepat waktu at
as seluruhinformasi material atas kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan maupun prak
tik tata kelola( corporate governance ) perusahaan
6. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
CG Framework wajib memastikan strategic guidance, monitoring kinerja manajemen s
erta penjelasan akan board accountability (BOD dan BOC) tersampaikan kepada
perusahaan dan pemegang saham.
21. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
(OECD PRINCIPLE) PADA PERUSAHAAN PT. ASTRA OTOPARTS TBK 2015
A. Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati.
Astra memiliki komitmen tinggi untuk menerapkan GCG di seluruh jajaran dan
lini usaha Perusahaan dengan integritas secara konsisten. Perusahaan meyakini
bahwa implementasi GCG yang konsisten dan berintegritas oleh manajemen dan
karyawan Astra akan menciptakan proses dan struktur yang baik dalam
mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja Perusahaan dan nilai
perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan hubungan
yang harmonis antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan.
22. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
(OECD PRINCIPLE) PADA PERUSAHAAN PT. ASTRA OTOPARTS TBK 2015
B. Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak pemangku kepentingan terse
but harus disertai dengan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan
jika hak-haknya tersebut dilanggar.
Dalam rangka membangun Astra sebagai Good Corporate Citizen, maka
disusun suatu pedoman perilaku untuk menjadi panduan bagi segenap insan Astra d
alam bersikap dan berperilaku secara pantas, yaitu Astra Good
Corporate Governance, yang mencakup antara lain Astra Code of Conduct
(“Astra Code of Conduct”). Astra Code of Conduct disusun berlandaskan pada filosofi
Perseroan, yaitu Catur Dharma, khususnya, nilai Catur Dharma yang
pertama dan utama, yakni Menjadi Milik Yang Bermanfaat Bagi Bangsa dan
Negara, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang
baik.
23. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
(OECD PRINCIPLE) PADA PERUSAHAAN PT. ASTRA OTOPARTS TBK 2015
C. Wujud penghormatan dan pengakuan peran karyawan sebagai salah satu
pemangku kepentingan perusahaan melalui pengembangan mekanisme
peningkatan kerja melalui partisipasi karyawan.
Divisi Humas telah mengembangkan suatu sistem komunikasi internal yang
solid, handal dan terintegrasi guna menjangkau 221.046 Insan Astra yang
tersebar luas di seluruh wilayah operasional di tanah air. Tuntutan ini sangat
penting untuk dapat mendukung kegiatan operasional Grup Astra yang
ekstensif secara baik tanpa terkendala hambatan komunikasi dan keterbatasan
sistem informasi.
24. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
(OECD PRINCIPLE) PADA PERUSAHAAN PT. ASTRA OTOPARTS TBK 2015
D. Pengakuan dan penghormatan hak pemangku kepentingan
untuk ikut serta dalam tata kelola perusahaan melalui jaminan akses infor
masi yang relevan, memadai, andal, tepat waktu, dan reguler.
Astra menyadari pentingnya menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh
pemangku kepentingan Perusahaan dalam rangka menjaga efektivitas bisnis dan
organisasi, serta melindungi kepentingan seluruh pihak internal dan eksternal yang
terhubung dengan Astra. Untuk memastikan distribusi informasi dan komunikasi yang
luas dan komprehensif, Astra memanfaatkan berbagai sarana media yang sesuai dengan
sasaran pemangku kepentingan yang dituju. Selain menyebarluaskan informasi penting
mengenai bisnis, produk dan perkembangan terkini Astra, seluruh jalur komunikasi juga
dilengkapi dengan sarana yang memadai bagi para pemangku kepentingan dalam
menjalin komunikasi dua arah, termasuk untuk memberikan pendapat, saran, keluhan
dan masukan lainnya yang berguna bagi perkembangan Astra yang berkelanjutan.
25. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
(OECD PRINCIPLE) PADA PERUSAHAAN PT. ASTRA OTOPARTS TBK 2015
E. Bentuk pengakuan dan penghormatan hak pemangku kepentingan juga
ditunjukkan oleh kebebasan pemangku kepentingan, khususnya orang
dalam perusahaan, untuk mengkomunikasikan dugaan tindakan
pelanggaran aturan/etika kepada pihak berwenang.
Sistem Pelaporan Pelanggaran Penyampaian dan Penanganan Laporan
Pelanggaran Perseroan memiliki unit-unit kerja yang aktif terlibat dalam
pengawasan, khususnya Grup Internal Audit, yang menjalankan mekanisme
kerja untuk menerima laporan pelanggaran kode etik Perseroan, termasuk
diantaranya yang berindikasi penyimpangan (fraud).
26. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
(OECD PRINCIPLE) PADA PERUSAHAAN PT. ASTRA OTOPARTS TBK 2015
F. Pengakuan dan penghormatan hak kreditur melalui keberadaan kerangka
penyelesaian kebangkrutan yang efektif dan efisien serta penegakan hukum
yang efektif atas hak-hak kreditur.
Grup Treasury melakukan koordinasi atas implementasi kebijakan pengelolaan
risiko keuangan secara keseluruhan di bawah arahan Direksi. Perseroan telah
merancang kebijakan Grup Treasury untuk mengelola dampak risiko keuangan.
Berbagai instrumen keuangan derivatif, terutama interest rate swap, kontrak
berjangka valuta asing dan/atau foreign currency option dapat digunakan
sebagai transaksi lindung nilai yang tepat dalam upaya pengelolaan aset dan
kewajiban Perseroan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko keuangan
yang berlaku. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui rangkaian kajian
rutin atas portofolio kredit, penerapan sistem penilaian kredit yang baik, dan
pemantauan terhadap berbagai indikator.
27. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
yang juga diadopsi oleh National Committee on Corporate
Governance (NCGG), terdapat 5 standar utama prinsip GCG, yaitu :
1. Tranparansi (Transparency),
2. Akuntabilitas (Accountability),
3. Tanggung jawab (Responsibility),
4. Kemandirian (Independency),
5. Kewajaran (Fairness)
28. KESIMPULAN
Bagi Astra, sasaran CG adalah memungkinkan semua pemangku kepentingan
memperoleh informasi yang relevan untuk membuat keputusan terkait Astra
dan bagaimana bisnis Astra memengaruhi mereka. Laporan berikut ini, beserta
Laporan Keberlanjutan, membantu memastikan bahwa informasi yang jelas
dan penting tersedia bagi semua pemangku kepentingan untuk melindungi
kepentingan wajar setiap pihak, hal mana juga memperlihatkan bahwa
peningkatan terhadap sistem akan terus dilakukan setelah mempertimbangkan
dengan hati-hati adanya informasi baru.