Perencanaan BUM Desa

1. BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)
BERBASIS PERENCANAAN
DESA PARTISIPATIF
Gunung W.Membangun Negara dari Desa

2. 1
DEFINISI BUMDesa
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa
UU NO.6 TAHUN 2014

3. 2
MAKSUD & TUJUAN PENDIRIAN BUM Desa
a. meningkatkan perekonomian
Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar
bermanfaat untuk
kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha
masyarakat dalam
pengelolaan potensi ekonomi
Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama
usaha antar desa dan/atau dengan
pihak ketiga;menciptakan peluang dan
jaringan pasar yang mendukung
kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui perbaikan pelayanan
umum, pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi Desa; dan

4. PRINSIP DAN CIRI KHAS BUM Desa

5. 4
PELEMBAGAAN BUM Desa
Pelembagaan BUM Desa adalah suatu proses atau cara melekatkan unsur-unsur BUM Desa dalam
pemahaman dan aktifitas warga masyarakat, sehingga unit-unit usaha yang diselenggarakan BUM
Desa dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat desa.
Tujuan: agar BUM Desa dan unit-unit usahanya mendapat pengakuan dari masyarakat, menjadi
bagian dari rasa memiliki, dan menjadi sebuah gerakan ekonomi.
Rasa memiliki menjadi kunci keberhasilan pelembagaan BUM Desa. Agar tumbuh rasa memiliki,
seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan BUM Desa.
BUM Desa sebagai usaha yang
dibentuk secara kolektif oleh
pemerintahan desa dan masyarakat,
maka partisipasi masyarakat dan
pemerintahan desa menjadi syarat
mutlak keberhasilan.
Partisipasi dibangun dengan
pelibatan dan pelembagaan BUM
Desa sejak tahap awal.

6. 3
KEWENANGAN DESA DENGAN BUMDesa
 Kewenangan berdasar Hak asal-usul (rekognisi)
• Kewenangan Lokal Berskala Desa (Subsidiaritas)
 Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah Pusat
• Kewenangan Penugasan Dari Pemprov & Pemkab/Kota
BUM DESA
Keuangan Desa
(RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa)
Pemindahantanganan asset
DesaPenyertaan Modal
Penyertaan Modal Dana Desa Penggunaan dan Pemanfaatan

7. Pasal 3 Permendesa 4/20155
INISIATIF PENDIRIAN BUMDesa
Penyertaan modal dari
Pemerintah Desa dalam
bentuk pembiayaan dan
kekayaan Desa yang
diserahkan untuk dikelola
sebagai bagian dari usaha
BUM Desa

8. UU no 25 Th.2004 tentang SPPN7
Perencanaan Desa
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

9. 3
DEFINISI KEPEMILIKAN BUMDesa

10. Konsolidasi Kolaborasi
KOLABORASI NEGOSIASI
Alur Pergerakan BUM DESA
 Review Usaha BUM Desa (Data
Desa)
 Perencanaan Usaha (Data Desa)
 Lap Keuangan (neraca, Laba/rugi,
arus kas, dll)
 Perdes Tentang Pendirian BUM
Desa
 Keputusan Kades Tentang AD/ART
 Keputusan Kades tentangSusunan
Kepengurusan
 Perdes tentang penyertaan modal
kepada BUM Desa (Kewenangan)
 Keputusan Kades tentang Status
pemanfaatan/ penggunaan aset
Desa untuk
Dikelola Oleh BUM Desa
Negosiasi
 Kerjasama dengan mitra
 Penyajian Laporan Posisi
Keuangan (Neraca,Laba/Rugi,Arus
Kas, Catatan Atas Laporan
Keuangan)
 Laporan Kinerja (Manfaat/Benefit
Bagi Warga Desa)
 Penyertaan Modal (Laba ditahan)
Untuk Membentuk Unit Usaha
Berbadan Hukum Privat (PT)
Sebagai Salah Satu Bentuk
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
 Melaksanakan Kewenangan
Penugasan Dari Pemerintah
 Perjanjian dengan pihak ke tiga
(akta notaris)
 Manajemen, Pemasaran, SOP
 Pemanfaatan hasil usaha dari
badan hukum privat
 Penyerapan tenaga kerja

11. 7
Hubungan Antar kelembagaan dan Unit Usaha
Musyawarah Desa
Kepala Desa
BUM Desa
Pelaksana oprasional
Dir/Ketua
Sekretaris Bendahara
Divisi usaha/Unit Divisi usaha/Unit
Masyarakat Desa
PengawasPenasehat
Ex-Officio Kades

12. Pokja, Tim, Panitia penyusun6
PROSES PENDIRIAN dan REVIEW BUM Desa(I)
Pra- Musdes
Memastikan
Pembentukan BUM
Desa ada dalam
RPJMDesa & RKPDesa
Memastikan
pengalokasian
Pembentukan BUM
Desa (APB Desa)
Apabila Pembentukan BUM
Desa ada dalam RPJMDesa :
1. Revisi RPJMDesa
dan/atau
2. Dimasukan ke RKPDesa
(dasar kebijakan)
Musdes I
Sosialisasi dilakukan
oleh Pemdes
Pembentukan
POKJA BUM Desa/SK
Kades
Alokasi anggaran
POKJA
Musdes II
Hasil analisa
Pokja/Tim
1. Pemilihan ,penetapan Jumlah Pengurus
(SK Kades)
2. Menyepakati Jenis Usaha
3. Menyepakati Modal Usaha
4. Menyepakati Draff AD/ART
5. Menyepakati dan Penetapan Perdes
BUMDesa
Hasil kesepakatan Musyawarah Desa
menjadi pedoman bagi Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa untuk menetapkan Peraturan
Desa tentang Pendirian BUM Desa.

13. 7
TUGAS POKJA/Tim BUM Desa
Analisa kelayakan usaha
1. Update Data desa
2. Aspek Jenis Usaha (min 5 Usaha)
3. Aspek manajemen SDM (Jumlah Pengelola)
4. Aspek Keu dan Sumber2 modal BUM Desa
5. Aspek pembukuan disesuaikan dengan SDm
6. Aspek Sosial Budaya
7. Aspek Yuridis (Badan Hukum )
Memberi penguatan kapasitas Pengurus BUM Desa
Menyusun Draff Perdes BUMDesa
Menyusun Draff AD/ART
Struktur Pokja /Tim Penyusun:
1. Penanggung jawab Kades
2. Koordinator Sekdes
3. Anggota (unsur BPD)
4. Anggota (unsur masy)
5. Anggota (unsur Pemuda)
6. Anggota (unsur Perempuan
7. Anggota (unsur kel ekonomi)
( pokja/Tim Jumlahnya Ganjil dan
disesuaikan kebutuhan minimal 5 max 9)
Keputusan
Kades

14. PP no 43 Th 2014 tentang pelaksanaan UU Desa9
Draff AD/ART
Anggaran dasar (AD) memuat paling sedikit
1. nama,
2. tempat kedudukan,
3. maksud dan tujuan,
4. modal,
5. kegiatan usaha,
6. jangka waktu berdirinya BUM Desa,
7. organisasi pengelola,
8. serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
Anggaran rumah tangga (ART) memuat paling sedikit:
1. hak dan kewajiban,
2. masa bakti,
3. tata cara pengangkatan dan
4. pemberhentian personel organisasi pengelola,
5. penetapan jenis usaha, dan
6. sumber modal.
Pokja hanya menguatkan penyusunan draff AD/ART kepada pelaksana oprasional
untuk penetapan dengan pertimbangan Kepala Desa sebagai Penasehat
Masa bakti pengurus
sebaiknya sampai usia
produktif (kewenangan
desa)-(kewenangan
Desa)

15. Permendagri no 111 Th.2014 PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA8
Draf Perdes BUMDesa
Peraturan BUM Desa di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan
umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi.
(1) Rancangan peraturan Desa BUM Desa diprakarsai oleh Pemerintah
Desa.
(2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan
peraturan Desa BUM Desakepada pemerintah desa.
(3) Rancangan peraturan Desa BUM Desa wajib dikonsultasikan kepada
masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
(4) Rancangan peraturan Desa BUM Desaditetapkan oleh kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(1) Rancangan peraturan Desa BUM Desa yang telah disepakati bersama
disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada
kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7
(tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2) Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa
dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas)
Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari
pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
(3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan
berita Desa oleh sekretaris Desa.
(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada
bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan
pengawasanpaling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah
Desa.
Pasal 3
Pasal
6,7
Pasal
10,11,12,13

16. 7
USAHA BUMDesa
BUM Desa menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari memenuhi
kebutuhan konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi atau menggunakan suatu
produk jika mereka memperoleh nilai dari suatu produk
• Apa masalah konsumen/masyarakat yang akan diatasi oleh
bisnis BUM Desa?-(Naluri)
• Apa pekerjaan konsumen/masyarakat yang kita bantu
menyelesaikan?
• Apakah kebutuhan konsumen/masyarakat yang akan kita
penuhi?
• Produk dan jasa apa yang memberi nilai bagi segmen
konsumen/masyarakat tertentu?

17. 7
Lanjutan.....
Usaha BUM Desa mengacu dari penggalian gagasan dari
Perencanaan Desa yang kemudian menjadi
Matriks program kegiatan RPJMDesa selama 6 Tahun
1. Penyusunan Perdes BUM Desa dan AD/ART
2. Rencana pendirian
3. Rencana Jenis usaha
4. Rencana Jumlah Pengurus dan unit usaha
5. Rencana Oprasional (Honor, kantor BUMDesa, modal
usaha)
6. Rencana Modal BUMDesa
7. Rencana Pembagian Laba Usaha
8. Dll.

18. 1. USAHA JASA, ANTARA LAIN:
A. JASA KEUANGAN MIKRO
B. JASA TRANSPORTASI
C. JASA KOMUNIKASI
D. JASA KONSTRUKSI
E. JASA ENERGI
F. JASA AIR MINUM
2. PENYALURAN SEMBAKO, ANTARA LAIN:
A. BERAS
B. GULA
C. GARAM
D. MINYAK GORENG
E. KACANG KEDELAI
F. BHN PANGAN LAINNYA YG DIKELOLA WARUNG DESA ATAU
LUMBUNG DESA
3. PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN, ANTARA LAIN
A. JAGUNG
B. BUAH BUAHAN
C. SAYURAN
4. INDUSTRI KECIL DAN RUMAH TANGGA, ANTARA LAIN
A. MAKANAN
B. MINUMAN
C. KERAJINAN RAKYAT
D. BHN BAKAR ALTERNATIF
E. BHN BANGUNAN
NB: USAHA2 TSB DIATAS DPT DIKEMBANGKAN SESUAI DGN KEBUTUHAN
DAN POTENSI DESA

19. ALOKASI USAHA BUMDesa
(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi
dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta
penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3) Alokasi pembagian hasil usaha dapat dikelola melalui sistem akuntansi
sederhana.
Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan
pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan
ketentuan:
a. Pemupukan modal usaha : 20 %
b. Pendapatan asli desa : 20 %
c. Pendidikan dan pelatihan pengurus : 5 %
d. Komisaris : 7 %
e. Pengawas : 3 %
f. Honor Pengelola : 35 %
g. Biaya Rapat : 7 %
h. Dana Sosial : 3 %
Contoh

20. 7
MODAL USAHA BUMDesa
(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari
APB Desa.
(2) Modal BUM Desa terdiri atas:
a. penyertaan modal Desa; dan
b. penyertaan modal masyarakat Desa.
1. Kebutuhan Rencana Pendirian BUM Desa(Perencanaan dan Oprasional BUM Desa dalam satu tahun anggaran )
2. Sesuai Kemampuan keuangan Desa
3. Apabila kebutuhan modal BUM Desa terlalu besar penyertaan modal desa dapat dilaksanakan beberapa tahun
yang disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (Multi yes)
mempertimbangkan
(1) Penyertaan modal Desa terdiri atas:
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui
mekanisme APB Desa;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui
mekanisme APB Desa;
c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang
dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
(2) Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

21. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban
pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-
officio dijabat oleh Kepala Desa.
2. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah
Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
3. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas
pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang
disampaikan melalui Musyawarah Desa.
1. Pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan oprasional kepada
Penasehat setiap bulan sekali
2. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan oprasional kepada
masyarakat minimal satu tahun sekali
3. Laporan Keuangan setiap bulan di pasang di papan pengumuman

22. KEPAILITAN BUM Desa
(1) Kerugian yang dialami BUM
Desa menjadi beban BUM
Desa.
(2) Dalam hal BUM Desa tidak
dapat menutupi kerugian
dengan aset dan kekayaan
yang dimilikinya, dinyatakan
rugi melalui Musyawarah
Desa.
(3) Unit usaha milik BUM Desa
yang tidak dapat menutupi
kerugian dengan aset dan
kekayaan yang dimilikinya,
dinyatakan pailit sesuai
dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-
undangan mengenai
kepailitan.
1. Hasil musyawarah desa di laporkan
kepada Bupati melalui camat.
2. Camat akan membentuk Tim untuk audit
a. Upaya penyelamatan BUM Desa
b. Hasil Audit di laporkan ke Bupati

23. TERIMA KASIH
“Visi tanpa misi sama dengan Mimpi”