Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Automatic Adjustment (AA) Tahap I dan II pada Kementerian/Lembaga untuk tahun 2022 dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kebijakan AA Tahap I mewajibkan pencadangan anggaran sebesar 5% sedangkan AA Tahap II menambah pencadangan anggaran tersebut."

1. POKOK-POKOK KEBIJAKAN AUTOMATIC ADJUSMENT
KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2022
I
n
t
e
g
r
i
t
a
s P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
i
s
m
e S
i
n
e
r
g
i P
e
l
a
y
a
n
a
n K
e
s
e
m
p
u
r
n
a
a
n
Dalam rangka Webinar Strategi pengelolaan Anggaran
dalam rangka merespon kebijakan Automatic Adjustment pada
Kementerian Perhubungan TA 2022
19 Juni 2022

2. FUNGSI APBN
❑ fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian
❑ fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
❑ fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi
alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian

3. KEMENTERIAN KEUANGAN
KLASIFIKASI BELANJA NEGARA
3
Pelayanan
Umum
Ekonomi
Ketertiban
dan
Keamanan
Pertahanan
Lingkunga
n Hidup
Perumahan
dan Fasilitas
Umum
Kesehatan
Agama
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
Pendidikan
Menurut Fungsi
Perlindungan
Sosial
Belanja
Pegawai
Subsidi
Bunga
Utang
Belanja
Modal
Belanja
Barang
dan Jasa
Bantuan
Sosial
Belanja Lain-
Lain
Menurut Jenis
Disesuaikan dengan susunan Kementerian
Negara/ Lembaga di Pemerintah Pusat
Menurut
Organisasi
Belanja
Hibah
Transfer
ke
Daerah
dan Dana
Desa

4. KEMENTERIAN KEUANGAN
SUMBER DANA DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN/RKAKL
4
SUMBER DANA
Rupiah
Murni
)
Pinjaman
Luar Neger
Rupiah
Murni Pen-
damping
PNBP
Pinjaman
Dalam
Negeri
BLU
Hibah
Dalam
Negeri
)
Hibah Luar
Neger
Hibah
Valas
Langsung
Hibah Luar
Langsung
SBSN
BLU

5. KEMENTERIAN KEUANGAN
FISCAL RULE DALAM PENYUSUNAN
APBN
5
APBN
Anggaran
Pendidikan
20% APBN ➔
UUD 1945
pasal 31 (4)
Dana
Alokasi
Umum
minimal 26%
Pendapatan
Dalam
Negeri Netto
→ UU 33
Tahun 2004
Anggaran
Kesehatan
5% → UU 36
Tahun 2
Dana Desa
10% dari
transfer ke
daerah
(secara
bertahap) →
UU Desa
Defisit
Maksimal 3%
(Konsolidasi
APBN dan
APBD) → UU
17 Tahun
2003
Outstanding
Utang
60% PDB →
UU 17 Tahun
2003

6. KEMENTERIAN KEUANGAN 6
TANTANGAN APBN KE DEPAN
Ruang Fiskal
Terbatas
• Masih ada
potensi
perpajakan
• Harga minyak
rendah dan
Lifting minyak
stagnan
Mandatory
Spending dan
belanja wajib relatif
besar
• Mandatory
spending
(Pendidikan,
Kesehatan,
Transfer ke Daerah
& Dana Desa)
• Belanja wajib
(pegawai dan
operasional,
bunga utang,
subsidi)
Kualitas Belanja
yang lebih baik
• Efisiensi
belanja
operasional
(rapat,
perjalanan
dinas,
gedung)
• Efektivitas
perencanaan
belanja
produktif
Penyerapan
anggaran belum
optimal
• Belanja K/L masih
berkisar 90%-95%
• Belanja masih
menumpuk pada
triwulan III dan IV.

7. 7
Pelaksanaan APBN Tahun 2022
Menghadapi kondisi luar biasa akibat meningkatnya risiko global
Lonjakan dan tekanan inflasi
tinggi
Kebijakan moneter dan
likuiditas makin ketat
• Harga komoditas energi & pangan terus naik a.l. akibat perang di Ukraina yang masih
berlangsung & sanksi pada Rusia yang makin intensif
• Disrupsi supply berkepanjangan a.l diperparah Zero Covid-19 policy Tiongkok
• Tekanan inflasi Indonesia meningkat (jika di pass trhough ke administered price)
• Kenaikan suku bunga, termasuk di AS, semakin cepat dan tajam
• Volatilitas dan tekanan di pasar keuangan global meningkat
• Biaya utang meningkat (baik karena nilai tukar maupun suku bunga)
• Momentum pemulihan global melemah
• Tekanan inflasi global meningkat
• Efek rambatan (spillover) ke perekonomian domestik (melemahnya
momentum pemulihan dan naiknya tekanan inflasi domestic)
Potensi Stagflasi dan
meningkatnya ketidakpastian

8. I
n
t
e
g
r
i
t
a
s P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
i
s
m
e S
i
n
e
r
g
i P
e
l
a
y
a
n
a
n K
e
s
e
m
p
u
r
n
a
a
n
KEBIJAKAN AUTOMATIC ADJUSTMENT TA 2022
(PENCADANGAN ANGGARAN)
AA Tahap I : Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021,
Presiden memberikan arahan untuk dilakukan suatu langkah strategis pada
tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya
kondisi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran
(automatic adjustment) sebesar 5% pada tiap Kementerian/Lembaga.
AA Tahap II : Arahan Presiden RI dalam Rapat Internal tanggal 16 Mei 2022
dengan agenda Belanja Subsidi dalam APBN tahun 2022 dan Implementasi
Kebijakan APBN Tahun 2022 dan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPR RI
dengan Pemerintah dalam Rangka Kebijakan Antisipatif APBN untuk
Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan
Kesehatan APBN tanggal 19 Mei 2022.
AA Tahap I : Total semua KL Rp39.699,8 T
AA Tahap II : Total semua KL Rp24.528,4 T

9. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
AUTOMATIC ADJUSMENT
Kebijakan AA Tahap I Kebijakan AA Tahap II
Dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya
dan memburuknya kondisi pandemi Covid-
19, yaitu dengan melakukan pencadangan
anggaran (Automatic Adjusment) sebesar 5%
pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L).
Dalam rangka kebijakan antisipatif APBN
untuk menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi, daya beli masyarakat, dan
kesehatan APBN, antara lain dengan
melakukan penambahan automatic
adjustment (pencadangan anggaran) pada
semua K/L.
Alokasi berasal dari Tunjangan Kinerja
(Tunkin) yang melekat pada Gaji ke-13 dan
THR, 10 akun Belanja Barang (perjadin,
paket meeting), Belanja Barang Operasional
lainnya dan Belanja Barang Non Operasional
lainnya, bersumber dari Rupiah Murni (RM).
Penambahan alokasi berasal dari Belanja
Barang dan Belanja Modal yang belum
direalisasikan/dikontrakkan, bersumber dari
Rupiah Murni (RM).
Diluar Belanja Pegawai, Belanja Barang
Operasional dan diluar dari Belanja
Anggaran Pendidikan.
I
n
t
e
g
r
i
t
a
s P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
i
s
m
e S
i
n
e
r
g
i P
e
l
a
y
a
n
a
n K
e
s
e
m
p
u
r
n
a
a
n

10. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
AUTOMATIC ADJUSMENT
I
n
t
e
g
r
i
t
a
s P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
i
s
m
e S
i
n
e
r
g
i P
e
l
a
y
a
n
a
n K
e
s
e
m
p
u
r
n
a
a
n
Alokasi yang diperkenankan untuk dilakukan
Automatic Adjusment (pencadangan anggaran)
pada Tahap I dan Tahap II, hanya bersumber dari
Rupiah Murni (RM).

11. KRITERIA KEGIATAN YANG DILAKUKAN
AUTOMATIC ADJUSMENT
Implementasi Kebijakan Automatic Adjusmenttangga
Kebijakan AA Tahap I Kebijakan AA Tahap II
Kriteria Kegiatan :
1. Tunjangan Kinerja (Tunkin) yang melekat
pada Gaji ke-13 dan THR.
2. 10 akun Belanja Barang (BB), yaitu honor
(521115 dan 521213), perjalanan dinas
(524111, 524113, 524211 dan 524219),
paket meeting (524114 dan 524119),
belanja barang operasional lainnya
(521119) dan belanja barang non
operasional lainnya (521219).
3. Kegiatan yang sudah tercantum dalam
catatan halaman IV DIPA yang
diperkirakan tidak dapat dipenuhi
dokumen pendukungnya sampai dengan
akhir semester I TA 2022.
Kriteria Kegiatan :
1. Sumber Dana Rupiah Murni (RM).
2. Di luar Belanja Pegawai dan Belanja Barang
Operasional;
3. Di luat Belanja Anggaran Pendidikan;
4. Di luar Belanja Perlinsos PBI, Bansos PKH,
Bansos Kartu Sembako (Program untuk
melindungi masyarakat miskin);
5. Dapat mencakup Belanja Barang Non Ops
yang belum dilakukan penandatanganan
kontrak per tanggal 25 Mei 2022;
6. Dapat mencakup Belanja Modal yang
belum dilakukan penandatanganan
kontrak per tanggal 25 Mei 2022.
I
n
t
e
g
r
i
t
a
s P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
i
s
m
e S
i
n
e
r
g
i P
e
l
a
y
a
n
a
n K
e
s
e
m
p
u
r
n
a
a
n

12. I
n
t
e
g
r
i
t
a
s P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
i
s
m
e S
i
n
e
r
g
i P
e
l
a
y
a
n
a
n K
e
s
e
m
p
u
r
n
a
a
n
1. Menindaklanjuti hasil sidang kabinet/arahan Presiden dilakukan Automatic Adjustment
(pencadangan anggaran/blokir otomatis) pada setiap K/L.
2. Lingkup Kemenhub AA Tahap I sebesar Rp979.845.413.000,- dan Tahap II sebesar
Rp1.174.486.913.000,-.

13. KEMENTERIAN KEUANGAN
Automatic Adjustment ke-2 Kemenhub TA 2022
No Unit
Sumber Penghematan
Jumlah (Rp) Dampak Automatic Adjustment ke-2
Sisa Kontrak/Sisa
Kegiatan
Efisiensi Belanja Non
Operasional
Kegiatan belum
Lelang dan belum
Kontrak
SYC Menjadi
MYC/Perpanjangan
MYC
1 Setjen 0 27.133.987.000 0 0 27.133.987.000
Beberapa kegiatan ditunda dan atau berkurang
volumenya
2 Itjen 0 0 7.493.721.000 0 7.493.721.000
Beberapa kegiatan ditunda dan atau berkurang
volumenya
3 Ditjen Perhubungan Darat 63.501.848.000 22.238.595.000 228.337.435.000 0 314.077.878.000
Beberapa kegiatan prioritas tidak jadi
dilaksanakan/ditunda/pengurangan volume antara lain:
Pekerjaan buy the service untuk 5 kota lanjutan/baru,
Pembangunan area traffic control System (ATCS), Pekan
Keselamatan, Zona Aman Sekolah (Zoss), Perlengkapan
Jalan, Pembangunan pelabuhan SDP yang seluruh
kegiatannya tersebar di 32 satker pusat dan daerah
4 Ditjen Perkeretaapian 59.220.270.000 113.798.027.000 127.948.764.000 0 300.967.061.000
Beberapa kegiatan ditunda dan atau berkurang
volumenya misalnya: Perawatan dan Pengoperasian LRT
Sumsel, Subsidi Keperintisan, kegiatan studi dan
pemeliharaan yang ditunda
5 Ditjen Perhubungan Laut 12.598.782.000 90.986.237.000 107.648.301.000 46.511.000.000 257.744.320.000
Beberapa kegiatan prioritas diubah pelaksanaannya dari
tahun tunggal menjadi tahun jamak, perpanjangan
jangka waktu tahun jamak, beberapa kegiatan tidak
jadi/ditunda pelaksanaannya.
6 Ditjen Perhubungan Udara 0 157.233.092.000 0 0 157.233.092.000
Beberapa kegiatan ditunda dan atau berkurang
volumenya
7 Balitbang 0 5.552.142.000 0 0 5.552.142.000
Beberapa kegiatan ditunda dan atau berkurang
volumenya
8 BPSDM 0 59.354.835.000 0 0 59.354.835.000
Beberapa kegiatan ditunda dan atau berkurang
volumenya
9 BPTJ 0 44.929.877.000 0 0 44.929.877.000
Beberapa kegiatan ditunda dan atau berkurang
volumenya
Jumlah 1.174.486.913.000

14. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
14
1. Setelah memperhitungkan kebijakan AA Tahap I dan II TA 2022, Rata rata penyerapan anggaran Kemenhub TA 2022 per tanggal 20
Juni 2022 sebesar 32,49%
2. Realisasi penyerapan anggaran tertinggi pada unit Itjen sebesar 41,88%, diikuti Setjen sebesar 41,31% dan Ditjen Perhubungan Laut
sebesar 37,29%, sedangkan yang terendah pada unit Balitbang/Badan Kebijakan Transportasi sebesar 22,43%.

15. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
15
PERBANDINGAN PAGU ALOKASI TA 2022 DAN USUL
PERGESERAN PAGU INDIKATIF KEMENHUB TA 2023
1. Pagu anggaran dalam SBPI Kemenhub TA 2023 disusun per Program, Sumber Dana, dan Rincian Pagu (Operasional
dan Non Operasional) sebesar Rp33.021.955.285.000,- (tidak tercantum pembagian per unit eselon 1)
2. Pembagian per unit eselon 1 dalam Table merupakan usul Kemenhub dalam Trilateral Meetiing (TM) untuk
rekomposisi/realokasi khususnya sumber SBSN dari perkeretaapian ke unit teknis lain.

16. I
n
t
e
g
r
i
t
a
s P
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
i
s
m
e S
i
n
e
r
g
i P
e
l
a
y
a
n
a
n K
e
s
e
m
p
u
r
n
a
a
n
TERIMA KASIH