1. BIRO PERENCANAAN DAN KLN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1

2. KOORDINASI PENGELOLAAN DAK
KEMEN KEMEN KEMEN
NO PROSES BAPPENAS
TEKNIS DAGRI KEU
1 Perencanaan V
2 Penyedia Data Fiskal V
3 Penyedia Data Teknis V
4 Koordinasi Petunjuk Teknis V
5 Penyusunan Petunjuk Teknis V
7 Penetapan Alokasi V
8 Penyaluran Dana V
9 Monev V V V V
10 Audit
2

3. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005, peran Kementerian
PU mencakup:
 Mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK Bidang
Infrastruktur. Kegiatan Khusus bidang infrastruktur adalah prasarana
Jalan, prasarana Irigasi, dan prasarana dan sarana Air Minum dan
Sanitasi.
 Menyusun dan menyampaikan kriteria teknis untuk pengalokasian dan
penggunaan dana DAK Bidang Infrastruktur.
 Menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
sebagai pedoman bagi Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan.
 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan
teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.
 Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK.
3

4. HARAPAN TERHADAP PERAN BAPPEDA
■ KONFIRMASI KESESUAIAN ANTARA
BAPPEDA RKA DENGAN PETUNJUK TEKNIS
KAB/KOTA MASING-MASING BIDANG
■ KONFIRMASI KETERSEDIAAN DANA
PENDAMPING 10% BERUPA FISIK
■ KONFIRMASI KESESUAIAN ANTARA RKA
DENGAN PETUNJUK TEKNIS BIDANG JALAN
DAN IRIGASI PROV
BAPPEDA
PROVINSI ■ KONFIRMASI KETERSEDIAAN DANA
PENDAMPING 10% BERUPA FISIK
■ MENCERMATI PENGANGGARAN KEGIATAN
DAK PADA SAAT EVALUASI RAPBN
KAB/KOTA

5. 5

6. JUMLAH PENERIMA DAN ALOKASI DAK
(dalam Rp. milyar)
2010 2011 2012
No Uraian
Jml Alokasi Jml Alokasi Jml Alokasi
1 Jalan Provinsi 31 421 32 585 32 602
2 Jalan Kab/Kota 458 2.388 428 3.315 448 3.410
3 Irigasi Provinsi 31 290 30 393 29 404
4 Irigasi Kab/Kota 387 677 378 918 389 944
5 Air Minum Kab/Kota 452 357 433 419 445 502
6 Sanitasi Kab/Kota 449 357 428 419 449 463
TOTAL 4.493 6.051 6.327
6

7. RUJUKAN DAK INFRASTRUKTUR
PERMEN PU No.
15/PRT/M/2010, tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK Bidang Infrastruktur
7

8.  Merupakan pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan, pelaksanaan,
pemantauan, dan pembinaan dari segi teknis terhadap kegiatan
yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur;
 Ruang lingkupnya meliputi perencanaan dan pemrograman,
koordinasi penyelenggaraan, pelaksanaan, tugas dan tanggung
jawab pelaksanaan kegiatan, pemantauan, monitoring dan
evaluasi, pengendalian, pelaporan kegiatan fisik dan keuangan,
serta penilaian kinerja.
8

9.  Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang
Infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten atau Pemerintah Kota;
 Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota
dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang
dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur,
serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur
dengan kegiatan prioritas nasional;
 Meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja
jalan provinsi/kabupaten/kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi (termasuk
jaringan reklamasi rawa) yang merupakan kewenangan provinsi/kabupaten/kota,
meningkatkan cakupan pelayanan air minum, dan cakupan pelayanan sanitasi
untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di kabupaten/kota.
9

10.  Kementerian melalui Unit Kerja Eselon-1 terkait untuk masing-
masing subbidang membantu proses perencanaan kegiatan yang
dibiayai DAK Bidang Infrastruktur dalam hal:
 Merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;
 Pembinaan teknis dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan
(RK) dalam bentuk pendampingan dan konsultasi;
 Melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK dan
perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional.
10

11.  Berdasarkan penetapan alokasi DAK dari Menteri
Keuangan, Gubernur/Bupati/Walikota penerima DAK Bidang
Infrastruktur membuat Rencana Kegiatan (RK) secara partisipatif
berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan-kegiatan tersebut diharuskan memenuhi kriteria prioritas
nasional.
 Penyusunan RK harus memperhatikan tahapan penyusunan
program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan
ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang
berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
 Rencana Kegiatan (RK) dan usulan perubahannya terlebih dahulu
dikonsultasikan ke Unit Kerja Eselon-1 dan/atau Dinas Provinsi terkait
tentang kesesuaian dengan prioritas nasional.
11

12.  Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program-program Bidang
Infrastruktur, pemerintah daerah harus menyusun Rencana dan Program
Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Infrastruktur.
 RPIJM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam
periode tiga hingga lima tahun, baik yang dilaksanakan Pemerintah, pemerintah
daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang harus mengacu pada rencana
tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara
berkualitas dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan
dilaksanakan secara terpadu
 Pemerintah provinsi harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur khususnya
untuk Subbidang Jalan dan Subbidang Irigasi.
 Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun RPIJM Bidang Infrastruktur
khususnya untuk Subbidang Jalan, Subbidang Irigasi, Subbidang Air Minum, dan
Subbidang Sanitasi.
 Rencana Kegiatan dan Usulan Perubahannya harus mengacu pada RPIJM yang
telah disepakati.
12

13. Arahan Penyusunan
Rencana Jangka Menengah Bidang PU
• SPW = Strategi
Pengembangan Wilayah;
• RIS = Rencana Induk
Strategis
RPJMN / RTRW
RENSTRA PU PROV.KAB/KOTA
SPW – P/K
RIS-PU RPJMD
RPIJM-PU
11

14.  Subbidang Jalan meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan
akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolasi dan terpencil,
mendukung pengembangan kawasan perbatasan, dan pariwisata;
 Subbidang Irigasi, mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi
(termasuk jaringan reklamasi rawa) di provinsi dan kabupaten/kota guna
mendukung program ketahanan pangan;
 Subbidang Air Minum memberikan akses pelayanan sistem penyediaan air
minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh
perkotaan dan di perdesaan termasuk daerah pesisir dan permukiman
nelayan;
 Subbidang Sanitasi memberikan akses pelayanan sanitasi (air limbah,
persampahan, dan drainase) yang layak skala kawasan kepada masyarakat
berpenghasilan rendah di perkotaan yang diselenggarakan melalui proses
pemberdayaan masyarakat.

15. Arah Kebijakan
dan Ruang Lingkup
DAK Infrastruktur TA-2012
15

16. Arah Kebijakan
Mempertahankan dan meningkatkan kualitas tingkat layanan irigasi pada
daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah
provinsi/kab/kota sehingga dapat sejalan dan mendukung upaya
Pemerintah dalam rangka pemenuhan target “Surplus Beras Minimal 10
juta ton dalam jangka waktu 5-10 tahun”.
Ruang Lingkup
a. REHABILITASI jaringan irigasi pada daerah irigasi yang rusak agar kualitas
layanan irigasi dapat segera kembali seperti sedia kala.
b. PENINGKATAN jaringan irigasi sebagai perwujudan kontribusi daerah terhadap
pemenuhan target nasional „surplus 10 juta ton‟.
c. Sementara untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi, dialokasikan melalui APBD sesuai dengan pembagian wewenang dan
tanggung jawabnya.

17. Arah Kebijakan
Membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi
kewenangan daerah namun merupakan program prioritas nasional yang
terintegrasi di bidang jalan.
Ruang Lingkup
a. Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota
b. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota
c. Pembangunan jalan dan jembatan provinsi/kabupaten/kota, hanya
untuk daerah pemekaran.

18. Arah Kebijakan
Meningkatkan cakupan pelayanan air minum untuk meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)
penyediaan air minum.
Ruang Lingkup
a. Peningkatan sambungan rumah untuk masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) di perkotaan.
b. Peningkatan pelayanan air minum di kawasan nelayan.

19. Arah Kebijakan
Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi
(air limbah, persampahan dan drainase) untuk meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi.
Ruang Lingkup
a. Sub-bidang air limbah: pengembangan prasarana dan sarana air
limbah komunal dan Sambungan Rumah (SR);
b. Sub-bidang persampahan: pengembangan fasilitasi pengurangan
sampah dengan pola 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan alat
transportasi secara selektif;
c. Sub-bidang drainase: pengembangan prasarana dan sarana drainase
mandiri yang berwawasan lingkungan, ecodrainage, drainase skala
kawasan.

20. Koordinasi
dan
Pelaporan

21. Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan
MENTERI PU
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Kementerian PU
GUBERNUR Tim Teknis Sub Tim Teknis Sub Tim Teknis Sub Tim Teknis Sub
Bidang Irigasi Bidang Jalan Bidang Air Minum Bidang Sanitasi
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Provinsi
Balai/Satker Satker Satker
PSDA P2JJ PKPAM dan PPLP
BUPATI / WK
Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur
Kabupaten/Kota
SKPD DAK
Kabupaten/Kota
21

22.  Dibentuk oleh Menteri
 Terdiri dari unsur Sekjen, Itjen, dan Eselon-1 terkait.
 Tugas dan tanggung jawab meliputi:
• Menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Infrastruktur;
• Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi, serta pembinaan
pelaksanaan;
• Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi DAK Infrastruktur;
• Memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri PU;
• Menyiapkan laporan tahunan Kementerian kepada Menteri Keuangan.
22

23.  Dibentuk oleh Direktur Jenderal terkait.
 Tugas dan tanggung jawab meliputi:
◦ Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan
pelaksanaan kepada daerah-daerah;
◦ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK;
◦ Menyiapkan laporan tahunan subbidangnya, untuk disampaikan kepada
Tim Koordinasi Kementerian.
23

24.  Dibentuk oleh Gubernur
 Terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Dinas teknis terkait, dan Balai/Satuan Kerja
Pusat yang ada di daerah terkait.
 Tugas dan tanggung jawab meliputi:
◦ Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis,
◦ Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan,
◦ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi,
◦ Memberikan saran dan masukan atas RK yang disusun Pemerintah
Kabupaten/Kota,
◦ Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan.
 Operasional Tim dibantu oleh Satker Pusat terkait:
◦ Subbidang Jalan oleh SNVT P2JJ,
◦ Subbidang Irigasi oleh Balai Wilayah Sungai atau Satker PSDA.
◦ Subbidang Air Minum dan Sanitasi oleh Satker Pengembangan PAM, dan
Satker PPPLP. 24

25.  Dibentuk oleh Bupati/Walikota
 Terdiri dari unsur Bappeda kabupaten/kota dan dinas teknis terkait.
 Tugas dan tanggung jawab meliputi:
◦ Memberi masukan penyusunan petunjuk teknis;
◦ Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan
pelaksanaan;
◦ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
◦ Menyiapkan laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan.
 Pelaksanaan kegiatan operasional Tim Koordinasi didukung oleh SKPD
DAK di kabupaten/kota yang bersangkutan.
25

26. Mekanisme Koordinasi
a. SKPD DAK tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota Tim
Koordinasi Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan
instansi terkait dalam menyusun laporan DAK Daerah
Kabupaten/Kota;
b. Satuan Kerja/Balai kementerian sebagai anggota Tim
Koordinasi Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dalam menyusun laporan DAK Provinsi;
c. Tim Teknis Sub Bidang sebagai anggota Tim Koordinasi Pusat
melakukan koordinasi dalam menyusun laporan Pemanfaatan
DAK Bidang Infrastruktur ;
26

27. SEB Kepala Bappenas, Menkeu dan Mendagri No.
0239/M.PPN/11/2008
tanggal 21 November 2008
perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan
Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan
DAK.
27

28. Pelaporan
a. Laporan disampaikan secara berkala triwulanan:
 Triwulan I pada minggu ke dua bulan April
 Triwulan ke II pada minggu ke dua bulan Juli
 Triwulan ke III pada minggu ke dua bulan Oktober
 Triwulan ke IV pada minggu ke dua bulan Januari tahun
berikutnya
b. Substansi Laporan:
 Data Umum (1 Kali kecuali berubah)
 Data Dasar (1 Kali kecuali berubah)
 Data Kesesuaian Program (1 Kali setahun)
 Data Pelaksanaan Pekerjaan (Triwulanan)
 Data Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Triwulanan)
 Masalah dan Upaya Pemecahan (Triwulanan)
c. Penyampaian Laporan Triwulanan:
 SKPD kepada Bupati/Walikota tembusan Tim Koordinasi
Provinsi
 Bupati/Walikota kepada Gubernur
 Tim Koordinasi Provinsi kepada Tim Teknis Eselon I terkait
 Gubernur kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal 28

29. a. Persiapan
 Usulan sampai dengan Rencana Kegiatan (RK)
 Kesesuaian RK dengan Program Prioritas Nasional
b. Pelaksanaan
 Kesesuaian Pekerjaan dengan RK
 Kesesuaian hasil dengan NSPM
 Pencapaian Sasaran
c. Pelaporan
 Tingkat Kepatuhan
 Substansi Laporan sesuai Format dalam Juknis
d. Evaluasi
 Evaluasi Dampak dan Manfaat
 Evaluasi Kinerja
29

30.  Sesuai Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 45 Tahun 2008 tentang APBN TA 2008
DAK disampaikan dalam bentuk belanja transfer
 Pencairan anggaran DAK dapat dilakukan secara langsung oleh Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) karena telah disampaikan ke Kas Daerah dalam bentuk
belanja transfer
 Tidak ada keharusan mempunyai acuan berupa Rencana Kegiatan (RK) dalam
pemanfaatannya
 Pemantauan agak sulit dilakukan mengingat tidak terdapat acuan dalam
pemanfaatannya
 Kurangnya kerjasama Daerah dalam penyusunan rencana pemanfaatannya
mengingat tidak ada keharusan mempunyai RD/RK
 SKPD lebih fokus untuk melaporkan laporan penyerapan keuangan DAK ke Kemen
Keuangan saja dibandingkan laporan triwulanan ke Kementerian Teknis.
 Implementasi PP 55/2005 pasal 63 (3) tidak berjalan sebagaimana yang
diamanatkan, berakibat tidak seluruh Daerah penerima DAK melaporkan laporan
triwulan secara disiplin;
30

31. Gambaran Kondisi
PENYELENGGARAAN DAK
SAAT INI
31

32. Kondisi Penyelenggaraan DAK
Perencanaan
■ Sebagian daerah belum siap dengan sistem data base untuk proses
perencanaan yang optimal,
■ Sebagian kegiatan masih belum mengikuti kaidah-kaidah perencanaan
yang baik dan benar,
■ Keterbatasan SDM, terutama untuk daerah-daerah pemekaran,
■ Adanya perbedaan prioritas antara para pemangku kepentingan,
■ Penentuan program (paket, lokasi, dan besaran biaya), belum melalui
justifikasi teknis dan ekonomis yang semestinya,
■ Sangat bervariasinya kondisi dan kebutuhan daerah,
■ Masih ada kegiatan yang kurang efektif (tidak segera fungsional).
32

33. Kondisi Penyelenggaraan DAK
Pelaksanaan
■ Masih terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis,
■ Penggunaan DAK dirasakan masih belum optimal,
■ Masih ada daerah yang kesulitan menyediakan dana pendamping,
■ Jenis pekerjaan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan,
■ Masih terdapat kegiatan yang tidak selesai pada waktunya,
■ Kualitas pekerjaan masih substandar,
■ Kualitas dan substansi pelaporan kurang memadai,
■ Waktu pelaporan terlambat terlalu jauh dari yang semestinya,
sehingga sulit dievaluasi,
■ Monev masih sulit dilakukan (kemampuan pusat terbatas sedang
jumlah daerah terlalu banyak),
■ Peran provinsi dalam koordinasi dan monev kurang optimal.
33

34. Usulan Perbaikan
■ Perlu dilakukan mapping dan update database yang lebih baik mengenai kebutuhan
daerah sehingga kegiatan yang didanai dari DAK sesuai dg kondisi dan kebutuhan,
■ Menyempurnakan petunjuk teknis yang lebih lengkap, sederhana, dan mudah
diimplementasikan,
■ Mengintensifkan sosialisasi dan desiminasi Petunjuk Teknis dan proses perencanaan,
■ Mengintensifkan pembinaan teknis terhadap SDM-SDM di daerah untuk meningkatkan
kapasitasnya,
■ Diatur lebih lanjut mengenai :
 Mekanisme penentuan program/kegiatan, agar penggunaan DAK lebih optimal,
 Mekanisme pemantauan, monitoring, dan evaluasi,
 Peningkatan peran Pemerintah Provinsi,
 Mekanisme Audit yang lebih optimal,
 Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi daerah;
■ Mengoptimalkan institusi fungsional pengawas/pemeriksa dalam pelaksanaan DAK,
■ Penyederhanaan format pelaporan, dan Memanfaatkan teknologi informasi seperti
e-monitoring, sehingga pelaporan lebih mudah, cepat, dan murah.
34

35. • Konsisten pada tujuan : mendorong percepatan pembangunan
daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional;
• Tingkatkan efektifitas, efisiensi, & akuntabilitas penggunaan DAK;
• Tetapkan IKU bersama sesuai dengan tujuan tersebut, terutama
dalam kinerja outcomes,
• Bappenas agar berperan lebih besar, sebagai penjuru
penyelenggaraan DAK;
• Perbesar peran, wewenang, dan tanggung jawab K/L dan
Pemerintah Provinsi dalam koordinasi, pembinaan, dan
pengendalian penyelenggaraan DAK;
• Sesuaikan peraturan perundangan untuk mencapainya, atau perlu
ada format baru penyelenggaraan DAK.
35

36. 36