Dokumen tersebut membahas tentang potensi maritim dunia Islam, yang meliputi wilayah yang luas dari Samudera Atlantik hingga Pasifik dan memiliki posisi strategis di selat-selat penting seperti Selat Gibraltar, Terusan Suez, Selat Malaka, dan lainnya. Dokumen juga menjelaskan bahwa laut merupakan milik umum yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat seperti melakukan transportasi dan berburu sumber

1. POLITIK KEMARITIMAN
OLEH
MUHAMMAD ISMAIL YUSANTO

2. Potensi Maritim Dunia Islam
Kawasan Dunia Islam:
Meluas ke Indochina dan Asia Tenggara.

3. Potensi Maritim Dunia Islam
• Dunia Islam terbentang sangat luas dari tepi Samudera Atlantik hingga tepi Samudera
Pasifik. Di dalamnya ada padang pasir, pegunungan bersalju, tetapi juga hutan tropis
dan pulau-pulau yang berserak laksana zamrud katulistiwa, dan semuanya berada di
jalur strategis perdagangan dunia.
• Dunia Islam mengendalikan Selat Gibraltar di Mediterania Barat, Terusan Suez di Mediterania
Timur, Selat Balb al-Mandab yang memiliki teluk-teluk kecil di Laut Merah, Selat Dardanelles
dan Bosphorus yang menghubungkan jalur laut Hitam ke Mediterania, serta Selat Hormus di
Teluk Persia. Selat Malaka merupakan lokasi strategis di Timur Jauh. Dengan menempati posisi
yang strategis ini, kebutuhan masyarakat internasional akan wilayah Dunia Islam pastilah tinggi
mengingat mereka harus melewati jalur laut strategis tersebut. Di samping itu, mereka akan
sulit menaklukkan negeri-negeri Islam, karena pintu-pintu strategis laut dikuasai oleh Dunia
Islam.

4. Potensi Maritim Dunia Islam
• Studi mendalam atas konstelasi geostrategis dunia menunjukkan beberapa tempat
dunia bisa dipilih sebagai pusat pengaruh vital untuk muncul sebagai superpower
global. Kendali atas pusat-pusat pengaruh vital itu sungguh penting dalam
permainan besar peradaban. Luar biasanya, semua tempat ini berada pada wilayah
dunia Islam, yakni Kawasan Mediterania, Timur Tengah, dan Teluk Persia, Afrika
Asia Selatan dan Tenggara yang dihubungkan oleh selat Malaka, lalu Area Kaspia -
Caspian dan kawasan Laut Hitam

5. Potensi Maritim Dunia Islam
(Titik-titik vital rute pelayaran
strategis ada di Dunia Islam)

6. Potensi Maritim Dunia Islam
• Dua negeri kepulauan dengan pulau terbanyak di dunia adalah Indonesia dan Filipina.
• Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yang ditaburi oleh tidak kurang
dari 13.466 pulau pada luasan laut 5,8 juta km2 termasuk zona ekonomi eksklusif
Indonesia (ZEEI) dan dikelilingi oleh 95.181 km garis pantai, Indonesia diberkahi
dengan kekayaan laut yang sangat besar.
• Potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat besar. Diperkirakan mencapai 1 triliun
dolar AS atau sekitar Rp12.000 triliun per tahun. Kesempatan kerja yang dapat
dibangkitkan sekitar 40 juta orang.
• Filipina sebelum dikuasai bangsa Barat adalah juga sebuah kesultanan Islam.
• Karena itu, politik (pengaturan) kemaritiman di Dunia Islam sangat penting

7. Politik Kemaritiman
• Kepemilikan Laut
• Pemanfaatan Laut
• Kedaulatan Laut
• Contoh Kasus Tol Laut

8. (Dr. Abdurrahman Qaayi’, Ahkamul Bahr fi Al Fiqh Al Islami)
Fiqh Islam tentang Laut

9. Kepemilikan Laut
• ‫البحر‬:‫الماء‬‫الكثير‬،ً‫ملحا‬‫كان‬‫أو‬ً‫عذبا‬،‫وهو‬‫خالف‬ً‫البر‬،‫ما‬‫وإن‬‫ي‬‫سم‬‫البحر‬ً‫بحرا‬‫لسعته‬
‫وانبساطه‬،‫وقد‬‫غلب‬‫استعماله‬‫في‬‫الماء‬‫الملح‬‫ى‬‫حت‬ً‫قل‬‫في‬‫العذب‬
• Laut adalah air yang banyak, baik airnya asin maupun tawar. Laut kebalikan
dari daratan (al barr). Dinamakan laut karena keluasannya dan
kelapangannya. Umumnya digunakan untuk air asin, hingga istilah laut jarang
digunakan untuk air tawar (al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, 8/14).
• Laut adalah milik umum (milkiyyah ‘aammah), bukan milik individu atau
milik negara.
• Termasuk kategori milik umum yang kedua, yaitu benda-benda yang tabiat
pembentukannya menghalangi individu untuk memilikinya (seperti laut,
sungai, danau, jalan umum dan lainnya) (Abdul Qadim Zalluum, Al Amwal fi
Daulah Al Khilafah, hlm. 77).

10. Kepemilikan Laut
Menurut Syeikh Abdul Qadim Zallum, ada 3 (tiga) macam milik umum :
• (1) Benda-benda yang menjadi hajat hidup orang banyak sehari-hari, seperti air, padang rumput,
energi.
• (2) Benda-benda yang tabiat pembentukannya menghalangi individu untuk memilikinya, seperti laut,
jalan, jembatan, sungai, danau, jalan dan lainnya
• (3) Tambang-tambang yang jumlah kandungannya sangat banyak
(Abdul Qadim Zalluum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 72-73).
Dalil syar’i bahwa laut adalah milik umum, ada dua:
Dalil pertama, hadits Rasulullah SAW :
•َ‫ون‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ْ‫ال‬َُ‫ء‬‫ا‬‫ك‬‫ر‬ُ‫ش‬‫ى‬ِ‫ف‬َ‫ث‬‫ال‬‫ث‬‫ى‬ِ‫ف‬َِ‫ل‬‫ك‬ْ‫ال‬َِ‫اء‬‫م‬ْ‫ال‬‫و‬َِ‫ار‬َّ‫ن‬‫ال‬‫و‬
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga benda; padang rumput, air, dan api (bhn bakar).” (HR Abu Dawud no 3479)
Hadits di atas menunjukkan ada tiga benda yang menjadi milik bersama. Jika digabung dengan hadits yang membolehkan
pemilikan air secara individu di Thaif dan Khaibar, akan didapat ‘illat (alasan hukum) milik bersama, yaitu menjadi hajat
hidup orang banyak (min maraafiqil jamaa’ah) seperti laut, sungai, jalan dan lainnya

11. Kepemilikan Laut
• Dalil Kedua, hadits Rasulullah SAW :
•‫ى‬ً‫ن‬ِ‫م‬ُُ‫خ‬‫َا‬‫ن‬ُ‫م‬ُ‫َن‬‫م‬َُ‫ق‬َ‫ب‬ َ‫س‬
• “Mina adalah tempat berdiam bagi siapa saja yang lebih dulu sampai padanya.” (HR
Ibnu Majah no 3007; Abu Dawud no 20121)
• Hadits ini menunjukkan bahwa Mina adalah milik umum, seperti halnya jalan umum,
karena dilihat dari fakta bentuk bendanya tidak memungkinkan dimiliki oleh perorangan.
• Maka, setiap benda yang dilihat dari fakta bentuk bendanya tidak memungkinkan dimiliki
oleh perorangan adalah milik umum, seperti laut (al bihaar), sungai (al anhaar), danau (al
buhairaat), teluk (al khuljaan), selat (al madhaa`iq), terusan umum (al qanawaat al
‘aammah) seperti Terusan Suez, masjid, dan lapangan umum.
(Abdul Qadim Zalluum, Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 77.)

12. Pemanfaatan Laut
Cara pemanfaatan (kaifiyatul intifaa’) benda-benda milik umum, ada dua cara :
• Pertama, untuk benda-benda milik umum yang mudah dimanfaatkan secara
langsung dan tak memerlukan biaya besar, seperti jalan umum, sungai, danau,
laut dan lainnya, individu rakyat boleh memanfaatkan sendiri secara langsung,
selama tidak menimbulkan bahaya (dharar) bagi individu lainnya.
• Kedua, untuk benda-benda milik umum yang tidak mudah dimanfaatkan secara
langsung dan memerlukan biaya yang sangat besar, seperti tambang minyak, gas,
emas, tembaga, dan sebagainya, maka negaralah yang wajib mengelola sebagai
wakil dari rakyat dimana pendapatan dari pengelolaan milik umum tersebut
masuk ke Baitul Mal (Kas Negara) untuk kesejahteraan rakyat.

13. Pemanfaatan Laut
• Khalifah atau kepala negaralah yang mempunyai kewenangan untuk
mendistribusikan pendapatan dari benda milik umum itu kepada rakyat
sesuai ijtihadnya dalam koridor hukum syariah Islam (Abdul Qadim Zalluum,
Al Amwal fi Daulah Al Khilafah, hlm. 81-82.)
• Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa individu rakyat dibolehkan secara
langsung untuk memanfaatkan laut, sepanjang tidak menimbulkan mudharat
bagi individu lainnya.

14. Bentuk Pemanfaatan Laut
(1) Melintasi Laut Dengan Kapal Mengangkut Orang dan Barang
•ُ‫ن‬ِ‫إ‬‫ي‬ِ‫ف‬ُِ‫ق‬‫ل‬َ‫خ‬ُِ‫ت‬‫َا‬‫و‬َ‫م‬‫الس‬ُِ‫ض‬‫ر‬َ‫َاأل‬‫و‬ُِ‫الف‬ِ‫ت‬‫َاخ‬‫و‬ُِ‫ل‬‫ي‬‫الل‬ُِ‫َار‬‫ه‬‫َالن‬‫و‬ُُ‫ف‬‫َال‬‫و‬ُِ‫ك‬‫ل‬‫ي‬ِ‫ت‬‫ال‬‫ي‬ِ‫ر‬‫ج‬َ‫ت‬‫ي‬ِ‫ف‬ُِ‫ر‬‫ح‬َ‫ب‬‫ال‬‫َا‬‫م‬ِ‫ب‬َُ‫ف‬‫َن‬‫ي‬ُُ‫ع‬َُ‫اس‬‫الن‬
‫َا‬‫م‬َ‫و‬َُ‫ل‬َ‫ز‬‫ن‬َ‫أ‬ُُ‫اّلل‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫ء‬‫َا‬‫م‬‫الس‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُ‫َاء‬‫م‬‫َا‬‫ي‬‫ح‬َ‫أ‬َ‫ف‬ُِ‫ه‬ِ‫ب‬َُ‫ض‬‫ر‬َ‫األ‬َُ‫د‬‫َع‬‫ب‬ُِ‫ت‬‫َو‬‫م‬‫َا‬‫ه‬ُ‫َث‬‫ب‬َ‫و‬‫َا‬‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ُ‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫ل‬ُ‫ك‬ُ‫ة‬‫َاب‬‫د‬‫ي‬ِ‫ر‬‫ص‬َ‫ت‬َ‫و‬ُِ‫ف‬ُِ‫َاح‬‫ي‬ِ‫الر‬
ُِ‫ب‬‫َا‬‫ح‬‫َالس‬‫و‬ُِ‫ر‬‫خ‬ َ‫س‬ُ‫م‬‫ال‬َُ‫ن‬‫َي‬‫ب‬ُِ‫ء‬‫َا‬‫م‬‫الس‬ُِ‫ض‬‫ر‬َ‫َاأل‬‫و‬ُ‫َات‬‫ي‬‫آل‬ُ‫م‬‫و‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ُِ‫ق‬‫َع‬‫ي‬َُ‫ون‬ُ‫ل‬
•“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan
siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan
apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan
bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh
(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”
(QS Al Baqarah [2] : 164)

15. Bentuk Pemanfaatan Laut
(2) Berburu Binatang Laut
•ُ‫ل‬ِ‫ح‬
ُ
‫أ‬ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ُُ‫د‬‫َي‬‫ص‬ُِ‫ر‬‫ح‬َ‫ب‬‫ال‬ُُ‫ه‬ُ‫م‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫َط‬‫و‬ًُ‫َاعا‬‫ت‬َ‫م‬ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ُِ‫ة‬َ‫ر‬‫ا‬‫ي‬‫لس‬ِ‫ل‬َ‫و‬َُ‫م‬ِ‫ر‬ُ‫ح‬َ‫و‬َُ‫ع‬ُ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬َ‫ل‬ُُ‫د‬‫َي‬‫ص‬ُِ‫ر‬َ‫ب‬‫ال‬‫َا‬‫م‬ُ‫م‬ُ‫ت‬‫م‬ُ‫د‬ًُ‫ما‬ُ‫ر‬ُ‫ح‬
“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan
yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu
(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram...” (QS Al Maaidah [5] : 96).
(3) Mencari Ikan dan Perhiasan Laut (Mutiara dan lainnya)
•َُ‫و‬ُ‫ه‬َ‫و‬‫ي‬ِ‫ذ‬‫ال‬َُ‫ر‬‫خ‬ َ‫س‬َُ‫ر‬‫ح‬َ‫ب‬‫ال‬ُِ‫ل‬‫وا‬ُ‫ل‬ُ‫ك‬‫َأ‬‫ت‬ُُ‫ه‬‫ن‬ِ‫م‬ًُ‫ما‬‫ح‬َ‫ل‬ًُ‫ا‬‫ي‬ِ‫ر‬َ‫ط‬‫وا‬ُ‫ج‬ِ‫ر‬‫َخ‬‫ت‬‫س‬َ‫ت‬َ‫و‬ُِ‫م‬ُُ‫ه‬‫ن‬ًُ‫ة‬َ‫ي‬‫ل‬ِ‫ح‬‫َا‬‫ه‬َ‫ن‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ب‬‫ل‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ر‬َ‫ت‬َ‫و‬َُ‫ك‬‫ل‬ُ‫ف‬‫ال‬َُ‫ر‬ِ‫خ‬‫َا‬‫و‬َ‫م‬ُِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬‫وا‬ُ‫َغ‬‫ت‬‫َب‬‫ت‬ِ‫ل‬َ‫و‬
ُ‫ن‬ِ‫م‬ُِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ض‬َ‫ف‬ُ‫م‬ُ‫ك‬‫ل‬َ‫ع‬َ‫َل‬‫و‬َُ‫ون‬ُ‫ر‬ُ‫ك‬‫ش‬َ‫ت‬
“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan
daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang
kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan)
dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” (QS Al Nahl [16] :14).

16. Bentuk Pemanfaatan Laut
(4) Olah Raga Laut (ar Riyaadhiyyat al Bahriyyah)
Misalnya: renang (swimming), menyelam (diving), berlayar, berselancar, memancing dan sebagainya
Hukum olah raga laut adalah boleh (jaiz) dengan syarat-syarat berikut:
• (1) Tidak melalaikan kewajiban syar’i lain, seperti shalat, menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah,
dan lainnya.
• (2) Mempunyai tujuan yang sesuai syariah, seperti latihan jihad, kesehatan badan, dan lainnya
• (3) Wajib menutup aurat (misalnya saat renang atau menyelam)
• (4) Tidak ada dugaan kuat akan menimbulkan bahaya
• (5) Tidak menjadi sarana (wasilah) kepada yang haram, misalnya judi.
(Dr. Abdurrahman Qaayi’, Ahkamul Bahr fi Al Fiqh Al Islami, hlm. 508-517).

17. Bentuk Pemanfaatan Laut
Bentuk-bentuk Bahaya (Dharar) di Laut yang Wajib Dicegah oleh Negara:
• (1) Kecelakaan laut, misal tabrakan antar dua kapal (tashaadum as safiinatain).
• (2) Pencemaran Laut (at talwiits al bahri), misalnya tumpahan minyak, percobaan kimia/nuklir di
laut, dan sebagainya
• (3) Perompakan atau pembajakan laut (al qarshanah al bahriyyah
• (4) Penggunaan bahan peledak/racun untuk mencari ikan,
• (5) Penggunaan alat penangkap ikan yang eksploitatif/masif (seperti jaring trawl) dan sebagainya
Semua bentuk-bentuk bahaya (dharar) di atas dan yang semisalnya wajib dihilangkan oleh penguasa,
sesuai hadits Nabi SAW :
•‫ال‬‫ضرر‬‫وال‬‫ضرار‬
"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain.“ (HR Ibnu
Majah & Ahmad)

18. Kedaulatan Laut
• Kedaulatan Islam (as siyaadah al Islaamiyyah) atas laut atau
Kedaulatan Laut (as siyaadah al bahriyyah) adalah penguasaan
(saytharah) atas laut berdasarkan hukum syariah Islam.
• Memang laut adalah milik umum, tapi yang dimaksud adalah dalam
konteks umat Islam dan/atau bagi warga Khilafah Islam.
• Jadi milik umum itu bukan berarti milik internasional sehingga kapal
negara manapun bebas melintasinya.

19. Kedaulatan Laut
• Kedaulatan Islam (as siyaadah al Islaamiyyah) atas laut wajib
ditegakkan berdasarkan dalil:
• Pertama, adanya larangan untuk membiarkan wilayah umat baik darat
atau laut untuk dikuasai oleh kaum kafir.
•ً‫ن‬َ‫ل‬َ‫و‬ًَ‫ل‬َ‫ع‬‫ج‬َ‫ي‬ً‫ه‬ َ‫اّلل‬ًَ‫ين‬ِ‫ر‬ِ‫ف‬‫ا‬َ‫ك‬‫ل‬ِ‫ل‬‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ًَ‫ين‬ِ‫ن‬ِ‫م‬‫ؤ‬‫ه‬‫م‬‫ال‬ً‫يال‬ِ‫ب‬ َ‫س‬
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk
menguasai orang-orang yang beriman.” (An Nisaa` [4] : 141).
• Kedua, kaidah fiqih :
•‫ما‬‫ال‬‫يتم‬‫الواجب‬‫إال‬‫به‬‫فهو‬‫واجب‬
"Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu
wajib pula hukumnya.”

20. Kedaulatan Laut
• Upaya umat Islam untuk membebaskan diri dari cengkeraman
penjajahan adalah wajib.
• Jika kewajiban ini tak mungkin berlangsung sempurna kecuali dengan
menegakkan kedaulatan laut, maka menegakkan kedaulatan laut
hukumnya menjadi wajib pula.
• Contoh: Terusan Suez, adalah milik umum, maksudnya adalah milik
umat Islam dan/atau Negara Islam (Khilafah)
• Haram hukumnya penguasa muslim membiarkan kapal-kapal milik
negara kafir harbi (daulah muharibah) seperti kapal AS, Inggris,
Perancis, Israel, dan sebagainya untuk melintasi terusan Suez karena
hal itu akan makin memperkuat penjajahan atas Dunia Islam.

21. Kedaulatan Laut
• Yang boleh melintasi laut milik umat Islam hanyalah kapal-kapal
milik Daulah Mu’ahadah, yaitu negara yang sudah mengadakan
perjanjian dengan umat Islam dan/atau Negara Khilafah.
• Misalnya perjanjian perdagangan, perjanjian ekonomi, dan
sebagainya.
(Radd ‘Ala Kitab Ad Da’wah Al Islamiyyah, hlm. 153-156)

22. Contoh Kasus: Tol Laut
• Bagaimana Tol Laut (Jokowi) dipandang dengan perspektif Islam?
• Apa untung ruginya?
• Apa bahayanya?
• Apa yang harus dilakukan?

23. Tol Laut = Pendulum Nusantara

24. • Pendulum Nusantara
Digagas Pelindo II. Intinya sebagai sarana transportasi laut
Diperlukan kapal pendulum berukuran besar (750 – 1000 twenty foot equivalents
units (TEUs) bahkan 3000 – 4000 TEUs) yang bisa memuat ribuan bahkan puluhan
ribu container.
Diperlukan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai. Infrastrukstur mencakup
standar operasional kepelabuhan terkait hal-hal teknis seperti kedalaman (sekitar 12 m)
dan panjang dermaga agar kapal-kapal besar dapat bersandar, kecepatan jumlah crane
untuk aktifitas bongkar muat dan rasio kebutuhan Quay Yard guna menampung
kontainer dari kegiatan bongkar muat kapal pendulum yang besar.
Diperlukan suprastruktur yang mendukung, yakni standar manajemen kepelabuhan
dari 6 pelabuhan yang ditetapkan dalam Pendulum Nusantara yang harus memiliki
kesamaan sistem pelayanan, misalnya dalam hal kecepatan bongkar muat

25. Pendulum
Nusantara
Rancangan Pelindo II

26. Kapal Pendulum akan bergerak dari Barat ke Timur dan sebaliknya, seperti pendulum.
Direncanakan ada 6 pelabuhan besar yang akan disinggahi kapal pendulum ini, yakni Belawan,
Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong. Sekarang ini hanya Pelabuhan Tanjung Priok yang
memiliki kedalaman 12 meter. Belawan (Medan) hanya memiliki kedalaman 9,5 meter-10 meter,
sementara pelabuhan lain baru sekitar 7 meter sampai 8 meter.
Berbeda dengan sistem logistik maritim yang diterapkan sebelumnya, konsep Pendulum
Nusantara ini dianggap lebih menguntungkan. Biaya logistik bias ditekan cukup besar karena
pasti menggunakan kapal dengan kapasitas besar sehingga biaya per satuan barang atau per
kontainer akan jadi lebih murah. Biaya logistik barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Sorong,
Papua diperkirakan bisa dikurangi hingga 500%
Selain itu, diharapkan juga dapat mendorong pemerataan ekonomi Indonesia, khususnya di
Kawasan Indonesia Timur. Inilah yang mendorong pemerintah bersegera merealisasikan konsep
ini, disamping adanya keinginan untuk menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia

27. Tapi untuk mewujudkan Pendulum Nusantara ini pemerintah membutuhkan dana yang sangat
besar guna membangun infrastruktur yang diperlukan.
Kebutuhan dana investasi yang sangat besar inilah yang mendorong Presiden Jokowi
mempromosikan poros maritim Indonesia ke dunia internasional. Tujuannya menjaring
investor asing untuk menanamkan modalnya di mega proyek pelabuhan-pelabuhan di hampir
seluruh kawasan Indonesia.
Jalur kapal besar ini akan diteruskan dengan jalur kapal kecil. Jadi, selain pelabuhan utama juga
harus dilakukan pengembangan kapasitas pelabuhan-pelabuhan kecil yang akan menjadi
sasaran distribusi barang dari pelabuhan utama yang dilintasi kapal besar sebagai moda utama
Pendulum Nusantara. Distribusi barang ke pelabuhan kecil akan menggunakan kapal kecil.

28. Pendulum Nusantara: Sebuah Ancaman
Pendulum Nusantara berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Mengingat posisi strategis
Indonesia dalam percaturan politik ekonomi dunia, membuat kajian terhadap Pendulum
Nusantara tidak bisa dilihat hanya dari aspek ekonomi saja.
Meskipun belum ada kejelasan tentang keterkaitan Pendulum Nusantara dengan ALKI, namun
beberapa pihak sudah mengarahkan pada pengintegrasian program ini dengan ALKI.
Dr. Victor Nikijuluw (IPB) mengatakan bahwa gagasan Tol Laut harus terintegrasi dengan ALKI
agar efektif dan efisien. Dengan demikian Pendulum Nusantara berpotensi untuk menjadi ALKI
Barat-Timur Indonesia. Dan jika ALKI Barat-Timur ini dibuka, maka kedaulatan dan keamanan
Indonesia jelas bakal terancam. Sebab ALKI Barat – Timur inilah yang selama ini diinginkan
oleh negara-negara Barat.

29. ALKI
(Alur Laut Kepulauan
Indonesia)
PP Nomer 37/2002

30. Keinginan negara-negara Barat untuk membuka ALKI Barat-Timur ini sudah sejak lama
terpendam. Mereka terus menagih janji Indonesia untuk membuka ALKI ini.
Terjadinya Insiden Bawean 3 Juli 2003 lalu disinyalir merupakan sebuah bentuk tekanan
AS kepada Indonesia untuk membuka ALKI Barat-Timur. Dalam insiden itu, baik Panglima
TNI, Jenderal Endriartono Sutarto maupun Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Chappy
Hakim, mengingatkan bahwa AS, Inggris, dan Australia belum meratifikasi ALKI.
“Indonesia menyediakan tiga alur laut kepulauan bagi kapal-kapal atau armada asing yang
melewati perairan Indonesia. Tapi belum diterima oleh semua negara termasuk AS dengan
berbagai alasan, termasuk tuntutan tersedianya alur arah Barat-Timur Indonesia,”
ungkapnya.

31. Tiga jalur ALKI Utara-Selatan yang diajukan Indonesia telah disetujui oleh IMO (Internastional
Maritime Organisation) pada tahun 1998. Namun, tiga jalur ini dianggap belum tuntas. IMO
hanya menyetujui tiga jalur itu sebagai ALKI parsial (sebagian) dan masih perlu ditambah lagi
dengan ALKI Barat – Timur.
Indonesia memiliki opsi untuk melakukan negosiasi terhadap keputusan IMO agar ALKI 1998
dianggap full, bukan parsial/sebagian, atau menentukan ALKI Timur-Barat. Sebab
ditetapkannya tiga jalur ALKI dengan segala aturannya sudah cukup berpotensi besar
mengancam kedaulatan dan keamanan Indonesia. Apalagi jika ditambah dengan ALKI Barat –
Timur. Itulah sebabnya hingga kini Indonesia belum mau menentukan ALKI Barat – Timur
dengan pertimbangan kedaulatan dan keamanan negara.

32. Tuntutan dibukanya ALKI Barat-Timur ini jelas mengancam kedaulatan Indonesia. Sebab
dengan penetapan ALKI, seluruh kapal dan pesawat yang akan melintasi kepulauan Indonesia
dan akan menggunakan hak-haknya dalam pelayaran alur laut kepulauan, hanya diperkenankan
melewati jalur yang sudah ditentukan. Mereka tidak diperbolehkan melalui semua jalur
pelayaran yang ada di Indonesia.
Sedangkan bila tidak ditentukan alur laut kepulauan maka semua kapal atau pesawat yang akan
melintasi Indonesia bisa menggunakan semua jalur pelayaran yang sudah umum digunakan
(routes normally used for international navigation). Hal ini jelas akan merugikan dan
mengancam keamanan nasional. Dan ancaman akan lebih besar lagi jika yang melintas adalah
pesawat tempur, kapal induk, kapal perang atau kapal selam meskipun dengan “normal mode”.
Jika dengan ALKI yang sudah dimiliki Indonesia saat ini saja menimbulkan ancaman
kedaulatan, maka pengintegrasian Pendulum Nusantara dengan ALKI akan semakin
mengancam kedaulatan Indonesia. Jadi bisa dibayangkan, kelak Indonesia tidak lagi memiliki
kedaulatan di wilayah perairannya sendiri, bahkan akan terancam di negeri sendiri.

33. Pendulum Nusantara: Desain Asing
Program Pendulum Nusantara yang dianggap menguntungkan namun membutuhkan modal besar
dan mengandung ancaman di dalamnya ini, ternyata tak lepas dari desain asing.
Hal ini dibuktikan dengan ditekennya nota kesepahaman antara PT. Pelindo II dengan Bank
Dunia. Nota kesepahaman itu memberikan kesempatan pada Bank Dunia untuk mengkaji potensi
implementasi Pendulum Nusantara agar dapat terintegrasi sempurna dengan usaha pemerintah
dalam memperbaiki sistem logistik di Indonesia.
Terdapat dua hal utama yang menjadi pokok studi yang direncanakan akan dilakukan Bank Dunia.
Pertama, studi untuk menentukan pelabuhan potensial yang perlu dikembangkan untuk
mendukung implementasi Pendulum Nusantara dan implementasi Sistem Logistik Nasional.
Kedua, studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi upaya penurunan biaya logistik di Indonesia.
Jadi, studi yang dilakukan Bank Dunia adalah menginventarisasi seluruh infrastruktur, baik dari
sisi soft infrastructure maupun hard infrastructure, yang dimiliki pelabuhan, shipping line, bea
cukai, jasa angkutan darat, serta sektor logistik lainnya. Dan untuk merealisasikan program yang
dianggap menguntungkan ini, Dirut PT. Pelindo II, RJ. Lino telah berusaha meyakinkan banyak
pihak bahwa konsep Pendulum Nusantara ini akan beres dalam waktu 5 tahun jika Pelindo I, II,
III, dan IV diberi komitmen investasi USD 5 miliar-6 miliar.

34. Jadi jelas bahwa Bank Dunia lah pihak yang melakukan desain terhadap konsep Pendulum Nusantara
ini. Dengan desain seperti itu, ke depan masing-masing pelabuhan harus mengalokasikan dan
menyusun anggaran dana yang tidak sedikit agar bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Artinya
kebutuhan terhadap investor asing akan meningkat di kemudian hari untuk mengembangkan pelabuhan
hampir di semua wilayah Indonesia.
Di sisi lain, upaya untuk mengubah paradigma pembangunan ekonomi dari darat ke laut juga turut
andil dalam mendesain kebijakan pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa perubahan konsentrasi
pembangunan dari darat ke laut bukanlah murni milik Jokowi. Konsep ini telah diperkenalkan di dunia
internasional pada tahun 2012 dalam KTT Rio+20 di Brazil. Konsep ini dikenal dengan sebutan
Ekonomi Biru sebagaimana disampaikan penggagasnya, seorang ekonom Belgia, Gunter Pauli dalam
bukunya “The Blue Economy, 10 years 100 innovations 100 million jobs”.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan periode lalu, Syarif C. Sutardjo, istilah blue economy
merupakan sebuah paradigma (konsep) baru yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan
ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumber daya serta
lingkungan pesisir dan lautan.
Jadi pada poin inilah konsep Pendulum Nusantara yang didesain Bank Dunia berdasar konsep Blue
Economy hasil KTT Rio+20 bertemu. Yakni upaya untuk mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia
melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan. Maka terlihatlah dengan jelas bahwa poros maritim
yang diusung Presiden Jokowi sebenarnya adalah desain asing.

35. Pendulum Nusantara: Melanggengkan Neoimperialisme
Kesamaan Tol Laut dengan Pendulum Nusantara ini akhirnya membuat kesamaan langkah antara
pemerintahan Jokowi dengan Pelindo II dalam upayanya menjaring investor asing. Dari sisi
pemerintah, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% dalam 2 tahun ke depan Jokowi telah
berencana untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Agenda Tol Laut adalah jawaban pertama.
Salah satu cara yang ditempuh agar minat investasi meningkat adalah dengan membuat regulasi baru
terkait skema kerjasama. Upaya pemerintah untuk menjaring investor asing baik dengan memperbarui
skema kerjasama ataupun dengan merubah regulasi, merupakan kesalahan yang sangat mendasar.
Sebab upaya ini tidak akan mengantarkan pada kesejahteraan. Sebaliknya justru akan menjerumuskan
Indonesia pada kemiskinan. Abdurrahman Al Maliki mengungkapkan bahwa utang luar negeri untuk
pendanaan proyek-proyek adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam,
disamping ia merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.

36. Modus pemberian hutang dilakukan dengan cara mengirim para ahli terlebih dahulu untuk
mengetahui potensi keuangan suatu negara, yakni untuk meneliti rahasia ekonomi suatu negara.
Kemudian menentukan proyek-proyek yang akan dibiayai dengan dana hutang-hutang itu.
Selanjutnya mereka merancang metode yang akan menghasilkan kekacauan dan kemiskinan
dengan memaksakan proyek-proyek tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Inilah yang akan
direalisasikan jika tidak bisa mengangkat pegawai yang berasal dari mereka sebagai pengawas
pengeluarannya. Dengan demikian hutang-hutang itu takkan menghasilkan apa-apa kecuali
bertambahnya kemiskinan pada negara yang berhutang.
Apa yang digambarkan oleh Abdurrahman Al Maliki ini telah nampak dengan jelas dalam kasus
Pendulum Nusantara ini. Dimulai dengan disewanya Bank Dunia oleh PT. Pelindo II untuk
mengkaji potensi implementasi program ini, hingga akhirnya berujung pada diperpanjangnya
kontrak dengan HPH.

37. Perpanjangan kontrak antara Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal
Petikemas Koja oleh RJ Lino, Dirut PT. Pelindo II, kepada investor asing Hutchison Port Holding
(HPH) hingga 2039 disinyalir dilakukan sebagai salah satu persyaratan pencairan pinjaman yg
dilakukan oleh PT. Pelindo II sebesar 1 miliar USD setara Rp 11 triliun dari sindikasi perbankan
nasional dan asing. Menurut Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II Kirnoto, bank-bank
tersebut baru mau mencairkan pinjaman yang dimohon Dirut Pelindo II asalkan BUMN ini
memperpanjang kontrak dengan HPH yang kini mengelola JICT dan TPK Koja mengingat sumber
pendapatan terbesar US dollar Pelindo II adalah dari terminal petikemas JICT dan TPK Koja.
Dengan demikian Poros Maritim dengan konsep Pendulum Nusantara sebagaimana dipaparkan
diatas akan semakin membuat Indonesia kehilangan kedaulatannya, kehabisan sumber daya alam
dan lenyaplah pertahanan dan keamanan bagi warganya. Maka sungguh naïf jika masih ada yang
membela rezim neolib yang telah menghasilkan neoimperialisme ini.

38. Sejarah Kemaritiman Dunia Islam

39. Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
• Adalah Umar bin Khattab yang pertama kali membangun armada angkatan laut Muslim
untuk menghadapi Romawi. Romawi memiliki jajahan-jajahan di seberang lautan seperti
Afrika Utara dan Timur Tengah. Mencapai negeri-negeri itu lewat darat sangat tidak
efisien. Karena itu, untuk mematahkan Romawi, kaum Muslim harus membangun
angkatan laut. Thariq bin Ziyad menaklukkan Spanyol dengan armada laut, walaupun dia
lalu membakar semua kapalnya agar pasukannya berketetapan hati terus berjihad.
• Suatu angkatan laut terbangun dari beberapa bagian. Ada pelaut yang mengoperasikan
kapal. Ada marinir yang akan diturunkan dari kapal untuk masuk ke daratan dan
bertempur menaklukkan sebuah wilayah. Ada navigator yang memberi orientasi di mana
posisi kapal berada dan ke mana mereka harus menuju. Ada petugas isyarat yang
melakukan komunikasi ke segala pihak yang dianggap perlu baik di laut maupun di
darat. Ada teknisi mekanik yang menjaga agar kapal tetap berfungsi. Ada bagian logistik
yang menjamin bahwa kapal tetap memiliki kemampuan dayung atau layar yang
cukup. Kalau sekarang berarti pasokan bahan bakar, makanan dan air tawar. Dan ada
bagian administrasi yang menjaga agar seluruh perbekalan di laut tertata dan digunakan
optimal. Seluruh hal di atas telah dan tetap dipelajari di semua akademi angkatan laut dari
zaman Romawi hingga kini.

40. Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
• Ketika angkatan laut Muslim pertama dibangun, modal pertamanya jelas keimanan. Mereka
termotivasi oleh berbagai seruan Alquran ataupun hadits Rasulullah, bahwa kaum Muslim adalah umat
yang terbaik dan bahwa sebaik-baik pasukan adalah yang masuk Konstantinopel atau Roma. Motivasi
mabda’i ini yang menjaga semangat mereka mempelajari dan mengembangkan berbagai teknologi yang
dibutuhkan. Maka sebagian kaum Muslim pergi ke Mesir untuk belajar astronomi. Mereka mengkaji
kitab Almagest karangan Ptolomeus agar dapat mengetahui posisi lintang bujur suatu tempat hanya
dengan membaca jam dan mengukur sudut tinggi matahari, bulan atau bintang. Ada juga yang pergi ke
Cina untuk belajar membuat kompas. Sebagian lagi mempelajari buku-buku Euclides sang geografer
Yunani untuk dapat menggambar peta. Jadilah mereka orang-orang yang dapat menentukan posisi
dan arah di lautan.
• Kemudian pembuatan kapal menjadi industri besar di negeri-negeri Islam, baik dalam konstruksi kapal
dagang maupun kapal perang. Selain galangan kapal utama, terdapat galangan-galangan pribadi di
pinggir sungai-sungai besar dan di sepanjang pantai di daerah Teluk dan Laut Merah. Tipe kapal yang
ada mulai dari perahu cadik yang kecil hingga kapal dagang besar dengan kapasitas lebih dari 1.000 ton
dan kapal perang yang mampu menampung 1.500 orang. Menulis pada abad-4 H (abad 10M), al-
Muqaddasi mendaftar nama beberapa lusin kapal, ditambah dengan jenis-jenis yang digunakan pada
abad sesudahnya. Dan sumber-sumber Cina menunjukkan bahwa kapal yang dipakai Cheng-Ho,
seorang laksamana Muslim abad 15 sudah jauh lebih besar daripada yang dipakai Columbus
menemukan benua Amerika.

41. Perbandingan kapal Cheng-Ho – laksamana Muslim di
China, dengan kapal Colombus
Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
Begitu banyaknya kapal perang yang
dibangun kaum Muslim di Laut Tengah,
sehingga kata Arab untuk galangan
kapal, dar al-sina’a, menjadi kosa kata
bahasa Eropa, arsenal.

42. Sejarah Kemaritiman Dunia Islam
Peta rute ekspedisi geografi Ibnu Battutah dalam mengumpulkan informasi dunia

43. Penutup
• Laut memiliki fungsi yang sangat strategis secara geografis, politis, ekonomis maupun militer
• Dalam kacamata Islam, negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan terhadap
semua urusan rakyat. Oleh karena itu, Negara dalam pandangan Islam tidak boleh membuat
kebijakan yang justru kontra produktif terhadap terlaksananya semua urusan rakyat. Termasuk
diantaranya membuat kesepakatan dengan dunia internasional dalam pengelolaan laut,
membuat nota kesepahaman atau berhutang yang ujung-ujungnya memberikan proyek-proyek
strategis ke tangan swasta, bahkan asing. Sehingga ini akan menjerumuskan negara pada
ketidakmampuannya dalam melakukan pengaturan pada rakyat. Apalagi cara-cara demikian
telah jelas keharamannya.
• Dengan demikian kelak ketika Khilafah tegak, kedaulatan negara menjadi aspek yang
diprioritaskan dalam membuat setiap kebijakan politik dan ekonomi, termasuk yang terkait
laut. Dan cara pandang seperti inilah yang seharusnya wajib dimiliki oleh setiap negarawan
muslim, siapapun dia.
• Wallahu a’lam wa bi ash-shawab.

44. TERIMA KASIH
WASSALAM