Dokumen tersebut membahas strategi penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB), mulai dari memahami peraturan perundangan ketenagakerjaan, melakukan perundingan, menyusun isi PKB, hingga menghadapi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Strategi yang dibahas antara lain mengambil nilai dan kebijakan yang ada, mengisi kevakuman peraturan, serta menyatukan serikat pekerja untuk kelompok

1. Strategi Penyusunan
Perjanjian Kerja Bersama
Dr.can.Willy Farianto,S.H.,M.Hum
FARIANTO & DARMANTO Law Firm
Gedung LINA 2nd Floor, suite 205A
Jl. HR.Rasuna Said Kav B-7
Jakarta-Indonesia
www.Fardalaw.com
1

2. Putusan Mahkamah Konstitusi 115/PUU-VII/
2
UU No. 13 tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan
Pasal 116 s/d 135
2009 tentang kedudukan Serikat Pekerja
dalam perundingan PKB
Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. PER.16/MEN/XI/2011
Tentang
Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Perjanjian Kerja Bersamaserta Pembuatan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 12 s/d 29

3. Peraturan Perusahaan :
a. Minimal 10 (sepuluh) orang pekerja
b. Dibuat oleh Pengusaha.
c. Memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha &
pekerja dan tata tertib perusahaan;
Perjanjian Kerja Bersama :
a. Minimal 10 (sepuluh) orang pekerja
b. Dibuat oleh serikat pekerja dengan Pengusaha;
c. Memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban pengusaha &
pekerja

4. Mengatur yang belum diatur
Mengatur lebih baik jika sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan
.

5. • Memahami peraturan perundangan bidang
ketenagakerjaan
• Memahami perkembangan dan penerapan Hukum
Ketenagakerjaan
• Memahami kultur hubungan kerja di perusahaan
• Memahami aspirasi serikat pekerja/ pekerja & kepentingan
pengusaha
• Memahami teknik negosiasi/perundingan.

6. Syarat-Syarat Kerja
Hak dan Kewajiban Pekerja
Hak dan Kewajiban Pengusaha

7. SERIKAT PEKERJA
Serikat Pekerja telah tercatat/ terdaftar di instansi yang berwenang
dan telah diberi tahukan kepada perusahaan.
Serikat Pekerja memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah
seluruh karyawan.
Serikat Pekerja yang keanggotaannya kurang dari 50% dari jumlah
seluruh karyawan dapat melakukan perundingan setelah
memperoleh dukungan dari karyawan sebesar 50%
Serikat Pekerja yang berunding maksimal 3 yang memiliki anggota
minimal 10% dari seluruh karyawan
PENGUSAHA
Memiliki karyawan lebih dari 10 orang

8. 1. Membentuk panitia untuk mempersiapkan perundingan
2. Membuat tata tertib perundingan yang disepakati oleh kedua pihak yang memuat:
-Tujuan pembuatan tata tertib
-Susunan tim perunding
-Lamanya masa perundingan
-Materi perundingan
-Tempat perundingan
-Tata cara perundingan
-Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan
-Sahnya perundingan
-Biaya perundingan
3. Merumuskan materi Perjanjian Kerja Bersama yang akan dirundingkan
4. Melakukan perudingan
5. Mendaftarkan PKB

9. 1. Pembukaan: (ketentuan umum/ istilah dan pengertian, ruang
lingkup, tujuan pembentukan,dll)
2. Batang Tubuh: (syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja)
3. Penutup: (ketentuan peralihan dan Penutup)
4. Tanda tangan Para Pihak
5. Lampiran: (SK Direksi, Format formulir standart perusahaan,
daftar tunjangan, contoh surat skorsing dll)
9

10. • Diterima oleh Pengusaha & Pekerja
• Diterima secara hukum (tidak bertentangan dengan perundang-undangan)
• Menjangkau kondisi atau perbuatan yang akan terjadi kemudian.
• Tidak menimbulkan banyak penafsiran
• Tuntas

11. Mengambil alih “nilai”-”nilai” yang tumbuh di dalam hubungan
kerja
Mengambil alih kebijakan-kebijakan yang berlaku di
perusahaan yang masih dijalankan.

12. Memberikan “apresiasi atau penghargaan” bagi pekerja yang berprestasi atau
loyal kepada perusahaan.
Materi Muatan pasal:
“Perusahaan memberikan saham bagi pekerja (ESOP), yang telah bekerja
secara terus menerus tanpa kesalahan (SP1, SP2 atau SP3) selama 7 tahun,
15 tahun dan 25 tahun”.

13. Kebijakan cuti diluar tanggungan bagi pekerja yang melakukan study di luar
negeri.
Materi Muatan pasal:
“ Pekerja yang memperoleh beasiswa pendidikan diluar negeri baik dari
perusahaan maupun dari pihak ketiga diberikan cuti diluar tanggungan
perusahaan untuk paling lama 2 tahun”.

14. Mengambil alih penerapan hukum yang berlaku umum.
Mengisi kevakuman aturan akibat putusan MK menyatakan
inkostitusional atau conditional contstitusional

15. Mengatur usia pensiun 55 tahun bagi pekerja
Materi muatan pasal:
“pekerja yang telah berusia 55 tahun hubungan kerjanya berakhir karena pensiun dengan memperoleh
hak sesuai ketentuan undang-undang ditambah uang kebijakan sebesar 3 bulan upah.”
Mengatur jangka waktu pembayaran upah skorsing bagi pekerja
Materi muatan pasal:
“pekerja yang sedang menjalani masa skorsing untuk proses pemutusan hubungan kerja hanya berhak
atas upah dan hak-hak lainya untuk paling lama setelah putusan PHI atau ditandatanganinya perjanjian
bersama.”
Mengatur uang pisah bagi pekerja yang mengundurkan diri dan mangkir
Materi muatan pasal:
“pekerja yang mengundurkan diri dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya dengan tetap
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berhak atas uang pisah sebesar 0.15 x masa kerja x upah.”
“pekerja yang mengundurkan diri tidak dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya dan meninggalkan
tugas tanggung jawabnya atau mangkir berhak atas uang pisah sebesar 0.25 x upah.”

16. • PUTUSAN MK NO. 12/PUU-I/2003, terkait ketentuan Pasal 158 UU No.13 tahun 2003 (kesalahan berat)
Strategi: - Ubah istilah Kesalahan Berat dengan Pelanggaran dengan sanksi PHK
- Ubah istilah pidana dalam Kesalahan berat menjadi istilah dalam hubungan kerja
Materi Muatan Pasal:
“ Pelanggaran dengan sanksi PHK yang dapat dilakukan tanpa melauli Surat Peringatan, adalah:
- Mengeluarkan barang milik perusahaan dari area perusahaan untuk dimiliki secara tidak sah.
- Menggunakan martabat palsu atau rangkaian kebohongan dengan tujuan supaya orang lain atau
perusahaan memberikan suatu barang atau uang untuk dimiliki secara tidak sah.
• PUTUSAN MK NO.19/PUU-IX/2011 terkait efesiensi, Pasal 164 ayat 3 UU No.13 tahun 2003 (tutup permanent)
Strategi : Buat ketentuan pemutusan hubungan kerja apabila terjadi penutupan cabang, divisi atau
departemen didalam perusahaan akibat reorganisasi perusahaan.
Materi muatan pasal:
“PHK dapat dilakukan dalam kondisi terjadi penutupan kantor cabang, penghapusan divisi atau departemen
akibat dari reorgaisasi yang terjadi di perusahaan.,dengan memberikan kompensasi sebesar 2 x pasal 156 ayat (2) (3)
& (4) UU No.13 tahun 2003” .

17. Model atau cara berunding secara “paket” ( satu materi tidak tercapai
kesepakatan, menggugurkan kesepakatan yang lain)
Sikap emosional/ pokoknya.
Materi PKB mengenai Hak atau manfaat bagi pekerja
Materi PKB mengenai tindakan disiplin dan sanksinya

18. Mematuhi dan melaksanakan Tata Tertib Perundingan
Menjaga sikap (tidak emosional/ tidak pokoknya)
Menghormati, menghargai, mendengar dan menerima pendapat perunding
lain
Mempersiapkan setidaknya 3 alternatif penawaran atau penyelesaian
untuk materi yang berpotensi deadlock dalam perundingan
Mencari pendapat atau petunjuk dari ahli untuk menyamakan persepsi.
Dll.

19. Syarat-syaratnya:
- Setiap entitas memiliki serikat pekerja yang dapat mewakili untuk
perundingan PKB
- Sektor atau bidang usaha kelompok usaha atau group company sama atau
sejenis.
Strategi Penyusunan:
1. Menyatukan serikat pekerja dari tiap entitas
2. Memberikan kebijakan atau perlakuan yang sama terhadap pekerja di seluruh
entitas dengan melakukan penyesuaian terhadap salah satu entitas yang lebih baik
hak-haknya