1. PENERAPAN PHK KESALAHAN BERAT
DR.can. Willy Farianto,S.H.,M.Hum.
Farianto & Darmanto
Law firm
LINA Building, 2nd Floor, suite 205A
H.R. Rasuna Said, kav B-7
Jakarta 12910
Web. www.fardalaw.com
Mobile. 0811157937
1
2. Implementasi Kesalahan Berat di Perusahaan
UU No.13 th 2003
Pasal 158
SE Menakertran
Alasan Mendesak
Putusan
MK
KUHPerdata
Pasal 1603 huruf o
Alasan Mendesak
Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama
Kesalahan / Pelanggaran Berat
Pelanggaran Tahap IV
Pelanggaran Lainya
Pelanggaran yang dapat di PHK
Pelanggaran Pertama dan Terakhir
Sanksi
PHK Sepihak
Laporan Polisi
PHK Sesuai UU No.2 th 2004
SP III dan Pemotongan/ Penundaan Kenaikan Upah
Kompensasi
Tanpa Pesangon/ PMK
1 x pasal 156 (2) (3) & (4)
Uang Pisah
3. Implemetasi Kesalahan Berat oleh Mediator dan Pengadilan Hubungan Industrial
MEDIATOR
1. Menolak melakukan mediasi tanpa
memberikan anjuran apabila belum ada
putusan pidana.
2. Melakukan mediasi dan
menerbitkan anjuran, apabila dalam
proses mediasi pengusaha menyatakan
bersedia memberikan kompensasi
sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat
(2), (3) & (4) UU Ketenagakerjaan.
3. Melakukan mediasi dan
menerbitkan anjuran untuk
mempekerjakan pekerja pada posisi
semula atau melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan memberikan
kompensasi pesangon sebesar 2 x
ketentuan pasal 156 ayat
(2), penghargaan masa kerja sesuai
pasal 156 ayat (3) & (4) UU
Ketenagakerjaan.
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan
pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat belum memiliki
putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
2. Mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja karena
kesalahan berat apabila kesalahan berat diatur dalam perjanjian kerja
atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan
pengusaha dapat membuktikanya dalam persidangan. Dalam hal ini
pengadilan akan memberikan hukuman kepada pengusaha untuk
membayarkan kompensasi sebesar 1 x ketentuan pasal 156 ayat
(2), (3) & (4) UU Ketenagakerjaan. Namun sebagian pengadilan ada
yang memutuskan tanpa memberikan hak pesangon dan penghargaan
masa kerja.
3. Mengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja karena
kesalahan berat meskipun dianggap tidak terbukti. Pada beberapa
kasus hakim justru mendasarkan alasan pemutusan hubungan kerja
karena efisiensi sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat 3 UU
Ketenagakerjaan, dan apabila pengusaha dinilai telah kehilangan
kepercayaan dan hubungan kerja menjadi disharmonis maka
pengusaha akan dihukum untuk membayarkan pesangon sebesar 2 x
ketentuan pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
4. Kesimpulan Implementasi Pengusaha, Mediator dan PHI
1. Putusan MK tidak efektif pada tataran implementasi
2. Putusan MK masih memunculkan banyak tafsir
3. Alasan PHK karena “kesalahan Berat” bagi pengusaha dan pekerja
masih sangat diperlukan pengaturanya.
4. Kesalahan berat dalam PKB dan PP masih dapat diterapkan
5. Kesalahan berat disamakan sebagai pelanggaran PKB (dari segi
kompensasi)
6. Kesalahan Berat bergeser dari “wajib” menjadi “hak” bagi pengusaha
untuk melakukan proses secara pidana.
7. Kesalahan berat tetap dapat di PHK apabila mengikuti proses hukum
acara PHI, tanpa memerlukan proses pidana terlebih dahulu.
5. Rekomendasi Fardalaw secara umum untuk kasus kesalahan Berat
Implementasi di Perusahaan
1. Tuangkan aturan mengenai
“kesalahan berat” dalam PKB
atau PP, dengan menggunakan
istilah yang berbeda dan
klausula pasal khas hubungan
kerja.
2. Upayakan penyelesaian
secara bipartite, apabila ada
rencana proses pidana.
Dapatkan terlebih dahulu aset-
aset hasil kejahatan milik
pekerja
3. Proses PHK sesuai UU PHI
4. Cadangkan Kompensasi 1x
pasal 156 ayat 2, 3 & 4.
( Dalam PKB atau PP boleh
saja di nyatakan tidak berhak
pesangon dan penghargaan
masa kerja)
Implementasi di Mediasi
Fleksibel mengikuti sudut
pandang mediator dengan
fokus pada target untuk
memperoleh anjuran dari hasil
mediasi
Implementasi di PHI
Tampil sebagai Penggugat
dengan konstruksi gugatan
“kesalahan berat” versi
PKB atau PP.
6. Uraian lengkap mengenai penerapan PHK karena kesalahan berat
dapat dibaca di hukumonline melalui link dibawah ini
Penerapan PHK Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan MK Oleh:
Willy Farianto *)
