Pelajaran Sejarah

1. Perekonomian Indonesia
Pada Masa Orde Baru
Kelompok :
Nadya Savila
Fantasia Imanda
Ahmad Dita
Fajar Nur

2. Bagaimana Kehidupan Ekonomi Pada Masa Orde
Baru?
Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya
mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan
kreasi unit-unit ekonomi swasta.
Program pemerintah berorientasi pada “Usaha penyelamatan ekonomi
nasional terutama untuk mengendalikan inflasi, penyelamatan uang
negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat”.
Adanya kenaikan harga awal tahun 1966 dan tingkat inflasi kurang lebih
650 % setahun. Pernyataan tersebut mengakibatkan kurang lancarnya
pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

3. Oleh karena keadaan ekonomi yang kacau pada
Demokrasi Terpimpin, pemerintah menempuh cara :
Mengeluarkan ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang
pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan & pembangunan. MPRS
mengeluarkan program pembangunan (stabilitas & rehabilitasi, upaya
penyelamatan ekonomi).
Program tersebut diarahkan untuk menyelamatkan ekonomi nasional
terutama stabilisasi.
Apa maksud stabilisasi dan rehabilitasi yang direncanakan oleh MPRS?
Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar barang-barang kebutuhan
pokok tidak terus melonjak, sedangkan rehabilitasi upaya perbaikan
secara fisik sarana dan prasarana ekonomi.
Hakikatnya, kebijakan ini berlaku pada sistem ekonomi berencana agar
berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan pancasila.

4. Program stabilisasi yang dilakukan dengan dua
cara :
1. Membendung laju inflasi pada program stabilisasi
Hasilnya bertolak belakang dengan perbaikan inflasi,
sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak namun
inflasi berhasil dibendung (pada tahun akhir 1967- awal
1968)
2. Program Rehabilitasi dilakukan dengan berusaha
memulihkan kemampuan
berproduksi.
Selama 10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan
pada prasarana ekonomi dan sosial. Lembaga perkreditan
desa, gerakan koperasi, perbankan disalahgunakan dan
dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan
kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga tidak
dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan

5. Kerjasama Luar Negeri
Keadaan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama sangat
parah, hutangnya mencapai 2,3-2,7 miliar sehingga
pemerintah Indonesia meminta negara-negara kreditor
untuk dapat menunda pembayaran kembali utang
Indonesia.
Perundingan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24
Februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan
kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta
kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak
yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter
Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan itu
pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan
luar negeri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan
keringanan syarat-syarat pembayaran utangnya.

6. Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional dilakukan pada masa orde baru yang
bertujuan untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur
berdasarkan pancasila & UUD „45. Pedoman
pembangunannya adalah TRILOGI PEMBANGUNAN. Isi
trilogi pembangunan sebagai berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju
kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

7. Dampak negatif dari kebijakan politik pemerintah Orba:
1. Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter,
dominatif, dan sentralistis.
2. Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk
kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.
3. Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis,
dan cenderung KKN.
4. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran
berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat
Indonesia.

8. Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :
1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap
program pembangunan pemerintah terencana dengan
baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.
2. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi
pendidikan dasar yang semakin meningkat.
3. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor
beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi
kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

9. Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde
Baru :
 Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup
dan sumber daya alam
 Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan
pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat
terasa semakin tajam.
 Terciptalah kelompok yang terpinggirkan
(Marginalisasi sosial)
 Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat
dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)
 Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya
dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan
masyarakat, pembangunan cenderung terpusat

10. Sekian & Terima Kasih 