1. 30/12/13
Catatan Akhir Tahun 2013 dan Tawaran Syariah untuk Jatim | Al-Khilafah.org
Catatan Akhir Tahun 2013 dan Tawaran Syariah untuk Jatim
Posted by Admin on 12/30/2013 11:58:00 AM in berita, Internasional | 0 komentar
Catatan Akhir Tahun 2013 dan Tawaran Syariah untuk Jatim
Oleh Hanif Kristianto (Penulis dan Aktifis HTI di Surab aya)
Penghujung tahun 2013 merupakan momen tepat untuk refleksi diri. Selama setahun waktu berjalan, tentu ada beberapa
catatan untuk perbaikan tahun berikutnya. Seperti ungkapan tak ada gading yang tak retak. Refleksi merupakan cara terbaik
agar tidak jatuh kedua kali ke lub ang yang sama. Banyak peristiwa yang patut dijadikan refleksi, namun tidak semuanya.
Ada hal-hal pokok yang perlu direfleksikan yang terkait pengurusan rakyat.
Jawa Timur merupakan salah satu barometer pembangunan Indonesia. Pemerintahan Jatim merupakan pelaksana tugas
dari pemerintah pusat. Di samping mempunyai kebijakan otonom untuk mengatur urusan daerah. Peristiwa penting di
Jatim senantiasa menjadi dinamika perubahan di Indonesia. Beberapa peristiwa, semisal sengketa Pilgub 2013 dan
korupsi kakap, menjadi isu nasional. Tak ayal lagi, hitam-putih Jatim termasuk hitam-putih wajah Indonesia.
Beberapa catatan berikut akan merefleksikan peristiwa ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.
Fakta yang dijadikan contoh berasal dari Jawa Timur. Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun Jawa Timur lebih baik.
Serta ada perubahan yang tidak sekadar pemanis bibir.
Ekonomi
Ekonomi bagi sebuah daerah begitu penting. Tumbuh kembang ekonomi ditentukan oleh ketersediaan sandang, pangan,
dan papan yang cukup bagi rakyat. Jika semakin sedikit rakyat yang dapat mengakses kebutuhan hidupnya. Maka
kemiskinan, ketidaktersediaan sandang, pangan, dan papan, menjadi masalah akut. Ekonomi yang ada saat ini menganut
pasar bebas (kapitalis-liberal). Jatim sebagai daerah industri besar dan kecil pun, telah bersiap diri. Mulai membangun
infrastruktur yang memadai. Bahkan Surabaya menjadi pertemuan tahunan negara yang tergabung dalam APEC (AsiaPacific Economic Coorporation), Minggu 7 April 2013. Meskipun agenda tersebut membahas peranan usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM). Ada hal yang harus d iwaspadai bahwa Indonesia telah membuka lebar-lebar perdagangan bebas.
Hal ini dilakukan untuk menarik investor. Di sisi lain, Jawa Timur dihadapkan pada Asean Free Trade Agreament (AFTA).
Tampaknya, pemerintah menyembunyikan niat sesungguhnya untuk meliberalisasi pasar. Bukankah ini bunuh diri ekonomi
bagi daerah sendiri? Janganlah rakyat dikibuli dengan janji manisnya. Yang harus disadari, ekonomi pasar bebas akan
bertumpu pada pemilik modal (kapitalis). Sehingg yang akan menguasai pasar akan berputar di kalangan kapitalis. Lantas
dimana letak keberpihkan kepada rakyat dan UMKM?
Seiring kesiapan pemerintah memasuki pasar bebas ada hal yang bertolak belakang. Hal itu ditandai dengan kemiskinan
yang tidak kunjung usai. Sebagaimana dilaporkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur.
Secara statistik, upaya penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur memang menunjukkan keberhasilan sejak 2009.
Angka kemiskinan di tahun 2011 sebesar 14,23 persen dan turun 1,15 persen poin pada tahun 2012 atau menjadi 13,08
persen dan sampai dengan Maret tahun 2013 mencapai 12,55 persen.
Namun, menurut Dahlan, masih menyisakan sejumlah catatan. Derajat penurunan kemiskinan dari tahun 2009 sampai
2012 mencapai 3,6 persen lebih rendah dari periode pemerintahan sebelumnya. Pada 2005-2006, angka kemiskinan
mencapai 21,09 persen diturunkan menjadi 16,68 persen atau turun 4,41 persen. Tingkat kemiskinan juga jauh lebih besar
terjadi di pedesaan daripada perkotaan Jawa Timur. Pada Maret 2012, dengan tingkat kemiskinan Jatim sebesar 13,40%,
kemiskinan penduduk perkotaan berada di angka 9,06%, sementara kemiskinan di pedesaan dialami oleh 17,35%
www.al-khilafah.org/2013/12/catatan-akhir-tahun-2013-dan-tawaran.html
1/6

2. 30/12/13
Catatan Akhir Tahun 2013 dan Tawaran Syariah untuk Jatim | Al-Khilafah.org
penduduknya. Hal ini salah satu pertanda masih begitu senjangnya pembangunan antara desa dengan kota
(http://www.tempo.co/read/news/2013/10/01/078518247/Kinerja-Gubernur-Soekarwo-Dikritik-FITRA).
Wilayah perkembangan ekonomi di Jatim masih berkisar di kawasan industri. Misalnya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo,
Mojokerto, dan Pasuruan. Pemerataan ekonomi belum dirasakan oleh rakyat Jatim. Khususnya di daerah perbatasan dan
pedalaman.
Ketidak layakan hidup dan terpenuhi kebutuhan ditandai dengan aksi buruh. Beberapa kali aksi buruh mendatangi rumah
dinas Gubernur Jatim, Soekarwo. Bahkan aksi mogok masal dikoordinir oleh kelompok buruh dan pekerja. Buruh menuntut
untuk menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) menjadi layak, yaitu di atas 2 juta. Hal ini dikarenakan upah yang ada tidak
mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akibat kenaikan harga BBM pada tahun 2013.
Oleh karena itu, selama ekonomi yang dianut berbasis pasar bebas (Kapitalis-Liberal). Maka akibat yang didapat berupa
tsunami ekonomi. Cepat atau lambat. Jika tidak segera diantisipasi dengan perubahan padigmatik dan sistemik. Kekayaan
ekonomi hanya di tangan beberapa orang kapital (pengusaha dan penguasa). Sementara, rakyat gigit jari dan hanya
berteriak meminta belas kasihan.
Politik
Jika pilgub dan pilbup diartikan sebagai pesta rakyat. Maka itu salah besar. Hanya kalangan elit politik dan pemilik modal
yang berpesta. Sementara rakyat dijadikan mainan dan tumbal dari politik yang tak berbudi. Kasus ketidakpuasan
pendukung cabup dan cagup pun mulai masuk ranah hukum. Kecurangan, money politik, dan kampanye terselumbung
menjadi bumbu pilkada langsung ini. Belum lagi, persoalan pilgub dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pilgub pada Kamis 29 Agustus 2013 sempat terjadi keputusan-keputusan janggal. Sebelum pilgub, pasangan Berkah
(Kofifah-Herman) dicoret oleh KPU Jawa Timur. Karena kurangnya dukungan dari partai politik. Pasangan Berkah pun
melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan memperkerakan di pengadilan. Keputusannya, pasangan
Berkah kembali dapat mengikuti kontestan pilgub dan mendapat nomor urut 4. Pasca-pilgub pun pasangan Berkah
kembali melaporkan ketidakjujuran pilgub ke MK. Ditengarai jika pasangan Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf)
menggunakan dana APBD. Dana APBD digunakan sebagai ajang kampanye terselubung. Di sisi lain juga terjadi
kejanggalan dalam proses pilgub. Ketika di MK. Terjadi kejanggalan yang dirasakan tubuh Berkah. Otto Hasibuan—
pengacara kubu Berkah—kecewa dengan putusan MK yang menolak permohonan gugatannya.Terlepas dari curiga atau
tidak curiga. Saya meminta jauh sebelum perkara diputuskan agar ditunda dulu supaya ada fairnes. Umpamanya KPK ikut
terjun dalam perkara-perkara yang lain demi penegakan hukum (www.merdeka.com,7/10/2013). Pascakeputusan MK,
Kofifah menumpahkan kekecewaanya dengan berujar keadilan sulit tegak di negeri ini jika tanpa uang.
Semua itu menunjukan bahwa sistem demokrasi bukanlah untuk rakyat. Demokrasi dijadikan alat oleh segelintir orang
untuk melegalkan menduduki jabatan penguasa. Mereka lupa jika jabatan adalah amanah. Mereka hanya berfikir sempit
untuk menjadikannya jawara penguasa dan penggeruk kekayaan. Biaya politik yang tinggi dalam demokrasi, menjadikan
politisi bersikap pragmatis. Korupsi dijadikan jalan pintas mengembalikan modal. Bukan sekali saja kasus korupsi terjadi.
Bahkan di Jawa Timur, terdapat koruptor kelas kakap. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh tokoh dalam diskusi
bersama KPK.
“Pak Samad kenapa itu Jawa Timur tidak disentuh (kasusnya) diangkat, sudah di tingkat bromocorah itu, perampokan,” ujar
Samad menirukan ucapan Hasyim Muzadi saat acara Refleksi Akhir Tahun Pekan Politik Kebangsaan, di kantor
International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Matraman, Jakarta, Kamis (12/12/2013). “Saya katakan di Jawa Timur
itu perampoknya paling hebat, luar biasa berpengalaman. Karena itu dia sudah mengantisipasi jejak-jejaknya agar tidak
diusut KPK. Yang lain itu perampok baru gampang dideteksi, kalau yang ini beda,”ujarnya (Tribun Jakarta 12/12/2013).
www.al-khilafah.org/2013/12/catatan-akhir-tahun-2013-dan-tawaran.html
2/6

3. 30/12/13
Catatan Akhir Tahun 2013 dan Tawaran Syariah untuk Jatim | Al-Khilafah.org
Kasus korupsi di Jawa Timur masih tinggi. Bahkan cenderung mengalami peningkatan di tingkat penyelidikan. Di tahun
2013 ini, ada 127 kasus yang diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, sedangkan tahun lalu, 2012, hanya 83 kasus.
Sementara untuk kerugian negara yang berhasil diselamatkan total kasus yang ditangani di seluruh Jawa Timur, kata
Rohmadi, justru sebaliknya, mengalami penurunan. Di tahun 2012 lalu, uang negara yang berhasil diselamatkan adalah
Rp 19.349.856.927, sedangkan di tahun 2013 ini, hanya Rp 4.894.918.536 yang berhasil diselamatkan. Khusus kasus yang
ditangani Kejati Jawa Timur sendiri, tahun 2012 lalu, uang negara yang diselamatkan adalah Rp 17.971.666.007, sedang di
tahun 2013 ini, hanya Rp 1.350.000.000 (www.m.merdeka.com).
Jika yang disampaikan Hasyim Muzadi dan Abraham Samad benar adanya. Maka Jawa Timur dipimpin orang-orang yang
tidak amanah. Orang yang mengkhianati rakyatnya. Orang yang hanya bermanis muka. Lupa jika pertanggung jawaban di
hadapan Allah jauh lebih berat dibandingkan ditangkap KPK. Lantas, kepada siapa lagi umat ini berlindung dan percaya
kepada pemimpinnya?
Hukum
Penegakan hukum bagi sautu daerah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Penguasa tidak boleh memandang remeh urusan ini.
Di sisi lain penegakan hukum masih penuh cacat. Terkadang tumpul ke atas (penguasa). Tajam ke bawah (rakyat).
Penegakan hukum di Jawa Timur seperti menegakan benang basah. Beberapa kasus yang patut mendapatkan hukuman.
Angka kriminalitas di Jawa Timur sepanjang 2013 menurun 17 % dibandingkan tahun lalu. Meski menurun, Kapolda Jatim
tetap memberikan atensi khusus atas kasus kejahatan konvensional."Kami atensi kejahatan konvensional. Saya atensi
terhadap kejahatan 3 C (curas, curat, dan curanmor)," kata Irjen Pol Unggung Cahyono dalam anev kamtibmas akhir tahun
2013 di Mapolda Jatim, Jumat (27/12/2013). Data curat selama 2013 sebanyak 4.108, baru diselesaikan 1.956 kasus.
Untuk curas sebanyak 979 kasus dan diselesaikan 443 kasus. Sedangkan kasus curanmor mencapai 3.620 kasus
diselesaikan 784 kasus. (http://news.detik.com/surabaya/read/).
Sepanjang 2013, Polda Jatim berhasil mengungkap kasus dan menetapkan tersangka sebanyak 5.299 kasus, kasus yang
terungkap sebanyak 2.370 dan tersangka 2.929. Menurut catatan Polda usia tersangka angka terbanyak sejak 25 sampai
64 tahun, yaitu 1.965 tersangka. Terbanyak kedua didominasi oleh umur 20-24 tahun, sebanyak 569 tersangka, umur 15
sampai 19 tahun menduduki angka ketiga dengan temuan tersangka sebanyak 255. Umur 65 ke atas sebanyak 137 dan
umur 14 kebawah sebanyak 3 tersangka (http://www.tempo.co/read/news/2013/12/27/). Keberhasilan itu ternoda, dengan
pembebasan terhadap bandar narkoba di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, I Made Djumante Yoga. saat
mengajukan banding, Majelis Hakim PT Jawa Timur justru membebaskan Yoga pada 17 Desember lalu dengan alasan
barang bukti 97 gram yang disita petugas BNNP Jawa Timur saat menangkap Yoga bulan Mei lalu, merupakan barang bukti
milik Siswo Prawiro. (http://berita.plasa.msn.com/nasional/merdeka/bnn-heran-bandar-narkoba-diputus-bebas-di-jatim)
Hukum yang ada saat ini belum memberikan efek jerah. Buktinya, peningkatan angka kriminalitas makin tinggi. Di sisi lain,
kasus lama semisal luapan Lumpur Lapindo sampai saat ini masih menimbulkan sengketa. Kasus prostitusi, pelecehan
seksual, video mesum pelajar, premanisme, dan kriminalitas lainnya masih menjadi momok. Lantas, kepada hukum apa
yang efektif untuk menghentikan mata rantai kriminalitas?
Pendidikan-Kesehatan
Di aspek pendidikan, Jawa Timur harus berupaya keras agar angka melek huruf bisa mencapai target yang ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Mengingat
capaian angka melek huruf Jawa Timur pada 2012 sebesar 89 persen atau terpaut 6,40 persen dari target Pendidikan
Untuk Semua 2014. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas juga mengalami kenaikan relatif lambat.
www.al-khilafah.org/2013/12/catatan-akhir-tahun-2013-dan-tawaran.html
3/6

4. 30/12/13
Catatan Akhir Tahun 2013 dan Tawaran Syariah untuk Jatim | Al-Khilafah.org
Sebab selama 2009-2012 hanya meningkat 0,28 poin atau 0,07 poin per tahunnya. Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur
belum mampu menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Rencana program akselerasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun
2009-2014 dinilai akan sulit terwujud karena melemahkanya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM pada 2013
(www.tempo.co, 1/10/2013).
Ukuran pendidikan suatu daerah bukan ditentukan dengan jumlah sekolah standar nasional maupun internasional.
Selayaknya diukur dari banyaknya orang yang dapat mengakses pendidikan. Tidak seperti saat ini, pendidikan
dikapitalisasi dan dileberilasi. Akibatnya rakyat yang miskin tidak dapat mengakses pendidikan. Di sisi lain, pemerintah
hanya mengukur pendidikan dengan jumlah kelulusan UNAS. Maka selayaknya kebijakan pemerintah diubah untuk
memenuhi kebuthan asasi rakyat. Pemerintah menggratiskan sekolah di setiap level dan membangun prasarana dan
sarana yang memadai. Sehingga sekolah ‘gratis’ tidak sekadar pemanis di bibir. Penganggaran yang cukup dan kontrol
sistem pendidikan dilakukan dengan proporsional. Sistem pendidikan juga seharusnya menghasilkan generasi emas.
Generasi yang tampil dalam memberikan solusi. Jika ada generasi muda yang menjadi mucikari anak-anak, tersangkut
narkoba, tawuran, dan lainnya. Berarti ini menunjukan kesalahan pada sistem pendidikan.
Sedangkan di aspek kesehatan, pencapaian kinerja peningkatan angka harapan hidup Jawa Timur sampai pada usia
70,09 tahun pada 2012 ternyata masih lebih rendah dibanding rata-rata nasional 2011 yang sebesar 70,74 tahun. Hal ini
menguatkan isu strategis dalam pelayanan kesehatan diantaranya citra buruk kualitas pelayanan kesehatan melalui
jaminan kesehatan masyarakat atau daerah dan kecilnya alokasi anggaran kesehatan (www.tempo.co, 1/10/2013).
Masih banyak rakyat yang tidak dapat mengakses kesehatan secara gratis. Sering terjadi penolakan pasien di suatu rumah
sakit karena alasan biaya. Jika hal ini terjadi, pemerintah memang tidak bersungguh-sungguh dalam mengurusi
kesehatan. Jikalau ada biaya kesehatan gratis, itu pun hanya pada bagian tertentu. Bahkan Januari 2014 akan diberlakukan
asuransi nasioanal terkait jaminan kesehatan. Kebijakan ini digulirkan oleh Kementrian Kesehatan. Jika diamati secara
seksama. Pemerintah ingin mengalihkan tanggung jawabnya berupa pelayanan kesehatan, kepada rakyat banyak. Apakah
untuk ini penguasa dipilih jika membebani rakyat? Inilah cara berpikir kapitalis berbasis keuntungan. Bukan pelayanan.
Sosial-kemasyarakatan
Konflik horisontal di tengah masyarakat masih begitu nampak. Konflik antar-sektarian masih menyelimuti. Masih teringat
kasus Sunni-Syiah di Sampang tahun 2012. Kerusuhan pun terjadi pada September 2013. Kerusuhan itu dipicu aksi
massa yang menyerbu Ponpes Darus Solihin di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan membawa pentungan dan
senjata tajam. Sepuluh unit sepeda motor dan beberapa bangunan di kompleks pesantren itu rusak karena dibakar dan
dilempari batu.polisi sudah memeriksa lima saksi terkait terbunuhnya Eko Mardiyanto. Petugas di lapangan juga sudah
memeriksa lima saksi perusakan Pesantren Darus Sholihin ( www.tempo.co, 12/09/2013). Konflik ini seperti api dalam
sekam. Hanya dipicu perbedaan pendapat mendasar. Mereka saling melempar dan memvonis sesat yang tidak disertai
bukti. Penguasa lupa jika mereka harus menjaga aqidah umat. Penguasa lebih bertindak segera setelah konflik muncul.
Belum nampak tindakan pencegahan sebelumnya agar tidak terjadi konflik.
Tidak hanya itu, bentrok yang diduga FPI dengan warga terjadi pada Senin 12 Agustus 2013 dini hari. Suasana lebaran itu
ternodai oleh bentrokan berdarah. Sebanyak 42 orang Front Pembela Islam (FPI) diamankan Polres Lamongan setelah
bentrok dengan warga Gowah, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran (Tribun Jakarta, 13/08/2013). Aksi bentrok massa,
menurut Umar Dami, dipicu oleh pembakaran rumah warga di Desa Blimbing, bernama Mukhlis, yang diduga dilakukan
oleh seseorang yang diduga anggota FPI. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa rumah yang dibakar tersebut juga
milik anggota FPI di Kecamatan Paciran. Ketua Dewan Syuro DPD FPI Jawa Timur Muhammad Mahdi bin Idrus Alhabsyi
menduga bentrok itu terjadi akibat konflik dua perguruan silat. FPI Lamongan sudah dibekukan sejak tiga tahun lalu
(www.tempo.co, 12/08/2013).
www.al-khilafah.org/2013/12/catatan-akhir-tahun-2013-dan-tawaran.html
4/6

5. 30/12/13
Catatan Akhir Tahun 2013 dan Tawaran Syariah untuk Jatim | Al-Khilafah.org
Konflik yang terjadi di akar rumput terjadi akibat ikatan di anatara masyarakat sudah rapuh. Ikatan aqidah (iman) diabaikan,
diganti dengan ikatan individual dan kepentingan kelompok. Belum lagi, konflik diciptakan untuk membungkam suatu
kelompok atau untuk memunculkan ide-ide kebabasan bertindak dalam segala hal. Tak jarang juga bermuatan ekonomipolitik. Agar konflik ini tidak berulang, pemerintah seharusnya mengoreksi ulang kebijakannya. Apakah sistem, aturan
hidup, dan ikatan yang diterapkan di masyarakat sudah tepat? Ataukah justru menjadikan konflik yang tidak berkesudahan?
Persoalan lainnya karena tekanan dan biaya hidup tinggi. Jumlah orang gila semakin bertambah. Adi Wirachjanto, Direktur
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya mengatakan, tiap tahun setidaknya terdapat 10 ribu warga Jawa Timur
mengalami gangguan jiwa. Hampir 10% dipasung keluarganya. Bahkan jika dibandingkan tahun 2009 lalu, saat ini terjadi
peningkatan hingga 100 persen. Tahun 2009 silam hanya 15 ribu, saat ini sudah mencapai 30 ribu (suarasurabaya.net,
4/10/2013). dr Erika Sp.KJ Humas Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) Surabaya mengatakan
kunjungan di poli RSUD dr Soetomo saja tiap bulan ada 900 kunjungan. "Ini belum di poli-poli jiwa lain seperti RSAL, RS
Bhayangkara, RSJ Menur dan RS Soewandhi. Saya kira totalnya lebih dari seribu orang tiap bulan yang memiliki gangguan
jiwa dan memeriksakan diri," ujar Erika saat dihubungi suarasurabaya.net, Kamis (10/10/2013).Di sisi lain, sikap
individualisme membuat orang tidak merasa peduli dengan saudara lainnya. Akhirnya yang terjadi pembiaran di tengah
masyarakat. Kerusakan yang terjadi saat ini karena sedikit orang yang peduli. Ikatan yang ada di tengah masyarakat
individualis ini berupa ikatan kepentingan. Hal ini menunjukan jika hidup saat ini penuh dengan persaingan. Hal yang
menyedihkan, pemerintah tidak hadir untuk menolong rakyatnya. Penyedian sarana, prasarana, dan lapangan pekerjaan
juga sedikit tersedia.
Istilah radikalisme dan terorisme masih menjadi momok bagi masyrakat. Hal ini dapat dilihat dari upaya pihak keamanan
untuk sosialisasi itu. Tujuan awal untuk membentuk radikalisme dan terorisme menurut versi mereka. Padahal dampak
yang ditimbulkan adalah islamophobia. Upaya deradikalisasi masih menjadi proyek BNPT di Jawa Timur. Penangkapan
terduga teroris terjadi di Jawa Timur. Minggu 15/12/2013 di wilayah Lamongan tim Densus 88 menangkap Rade Iwan
Kurniawan alias Iwan. Nama Iwan kembali muncul untuk diburu setelah Hasan, warga Bekasi yang tinggal di Tenggulun
Solokuro ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu, terkait pembelian senjata untuk teman Hasan alias Martin (Tribun
Jakarta, 16/12/2013). BNPT dalam pemberantasan terorisme menggandeng ormas Islam dan elemen umat untuk upaya
deradikalisasi. Upaya deradikalisasi perlu diwaspadai. Karena upaya ini akan menjauhkan umat Islam dari Islam secara
tidak sadar. Makna jihad yang agung tereduksi hanya dengan makna sungguh-sungguh. Begitu pula kesadaran umat Islam
untuk kembali kepada syariah dihalangi.
Bencana alam juga tidak luput dari tiap tahunnya. Baik musim kemarau maupun musim penghujan. Sering terlihat
ketidakhadiran penguasa dalam tanggap bencana. Seharusnya bencana alam tahunan ini bisa diantisipasi. Bukan ketika
terjadi bencana alam, pemerintah baru bersungguh-sungguh. Sering juga bantuan dan proses evakuasi terlambat datang.
Lagi-lagi yang dirugikan adalah rakyat. Di Jawa Timur total kejadian bencana alam 12 bencana banjir, 8 bencana angin
puting beliung, 3 bencana tanah longsor (info Bencana BNPB Maret 2013). 1 bencana tanah Longsor, 1 kecelakaan
industri, 3 bencana tanah longsor (info Bencana BNPB September 2013). Bencana biasanya naik ketika akhir tahun seperti
saat ini. Beberapa daerah yang berdekatan dengan aliran sungai, misalnya Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Trenggalek
terkena dampak banjir. Akibatnya ekonomi rakyat terhambat. Pascabanjir pun penyakit berdatangan. Kasus yang mengiris
hati adalah seringnya dana bantuan sosial untuk bencana dikorupsi.
Mengambil Ibrah
Pertama, kerusakan yang terjadi sudah berdampak sistemik. Hal ini dikarenakan aturan yang diterapkan tidak bersumber
dari Allah Swt. Beberapa kasus di atas dan angkanya senantiasa naik. Selayaknya menyadarkan semuanya untuk
meninggalkan sistem yang rusak tadi. Sistem buatan manusia penuh tipu daya, menguntungkan sekelompok orang, dan
berubah-ubah. Ini diakibatkan penerapan sistem dan ideologi kufur, terutama kapitalisme-sekular. Sudah selayaknya
kembali pada aturan yang diridhoi Allah Swt. Sebagaimana firman Allah
www.al-khilafah.org/2013/12/catatan-akhir-tahun-2013-dan-tawaran.html
5/6

6. 30/12/13
Catatan Akhir Tahun 2013 dan Tawaran Syariah untuk Jatim | Al-Khilafah.org
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan
perbuatannya”.(al A’raf (7):96)
Kedua, manusia yang mempunyai akal seharusnya berfikir mendalam. Hukum yang ada saat ini sudah tidak lagi membuat
jera dan mengurangi angka kriminalitas. Sudah banyak orang tertangkap polisi dan masuk penjara. Berapa banyak
pengedar, pencuri, dan koruptor tertangkap? Berapa banyak orang mati karena pesta miras? Berapa banyak orang yang
jadi korban kebiadan manusia? Berapa banyak orang yang tidak memperoleh keadilan? Manusia pun tidak jera dengan
hukum manusia. Maka hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Inilah relevansinya dengan Firman
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi
orang-orang yang yakin ?“ (al Maidah (5): 50)
Ketiga, bila ingin berlepas dari berbagai persoalan yang tengan membelit. Maka selayaknya memilih sistem yang baik dan
pemimpin yang amanah. Sistem yang baik hanya berasal dari Dzat Yang Mahabaik, itulah syariah Islam. Pemimpin yang
amanah adalah yang mau tunduk pada sistem yang baik itu. Jika pemimpin itu seorang muslim, maka tawaran mengambil
Syariah adalah konsekunsi logis. Tawaran ini tidak hanya untuk pemimpin Jawa Timur, tetapi juga untuk setiap pemimpin
muslim.
Keempat, semua komponen masyarakat, baik secara individu atau berkelompok mempunyai tanggung jawab yang sama.
Mereka harus bekerja sama dan saling mendukung perjuangan dalam satu titik yaitu penerapan Syariah Islam dalam
bingkai kehidupan. Serta membuang jauh-jauh kapitalisme-sekular dan hukum manusia lainnya. Tidak ada jalan lagi agar
tidak terperosok ke lubang yang sama, kecuali kembali kepada syariah dalam bingkai Khilafah. Insya Allah akan
memberikan kebaikan bagi manusia dan seluruh alam. Saatnya membebaskan diri dari penjajahan ekonomi kapitalisme.
Membebaskan diri dari hukum manusia yang tidak memberikan ketrentaman jiwa. Sehingga terwujudlah kehidupan yang
aman, tentrem, kertoraharjo.Wallahua’lam b isshawwab . [www.al-khilafah.org]
www.al-khilafah.org/2013/12/catatan-akhir-tahun-2013-dan-tawaran.html
6/6