Acara diskusi yang diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia mengenai kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dihadiri oleh 500 peserta. Diskusi menyimpulkan bahwa sistem asuransi kesehatan yang dijalankan bertentangan dengan prinsip Islam dan negara harus bertanggung jawab menjamin kesehatan rakyatnya. Peserta sepakat bahwa pandangan Islam perlu diterapkan dalam kebijakan publik.

1. 4/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pro Kontra Kebijakan JKN Oleh BPJS
Pro Kontra Kebijakan JKN Oleh BPJS
February 4th, 2014 by kafi
HTI Press. DPD II HTI Kota Banjar kembali mengadakan HIP ( Halqah Islam dan Peradaban ) yang
bertema Pro Kontra Kebijakan JKN oleh BPJS yang diadakan di Gedung Dakwah Kota Banjar.
Acara dimulai pada pukul 08.00 wib dengan diawali terlebih dahulu penayangan dari infokom
sebagai tayangan penyambut bagi para peserta dan undangan. Kegiatan HIP ini dihadiri oleh
peserta sejumlah 500 orang peserta yang terdiri dari unsur pelajar, mahasiswa, guru, dosen,
praktisi kesehatan ( dokter dan perawat ), tokoh masyarakat dll.
Acara secara resmi dibuka pada pukul 08.30 wib yang ditandai dengan dibukanya oleh MC Ust.
Yamin, dan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang dibacakan oleh Ust. Dadan Ramdani
dengan mengambil ayat Al-Qur-an surat Ali Imran ayat 118 dan Asy – Syu’ara ayat 80 – 86 . setelah
itu acara dilanjutkan dengan sambutan dari DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Kota Banjar oleh Ust.
Zaenal Arifin, S.Sos. Dalam penyampaiannya Ust. Zaenal menyampaikan bahwa “HTI sudah sejak
lama melakukan penolakan atas rencana kebijakan ini sejak bergulirnya UU SJSN pada tahun
2004, oleh karena itu melalui kegiatan HIP ( Halqah Islam dan Peradaban ) ini sebagai salah
satu wasilah atau cara bahwa HTI secara konsisten untuk terus menolak kebijakan JKN oleh
BPJS”.
dr. Agus menyampaikan, bahwa “ adalah bentuk perlindunan kesehatan bagi stiap wrga negara.
Bertahap dari 2014-2019 semua warga negara terjamin kesehatan, dengan bentuk kegotong
royongan bahasa kerennya asuransi, yaitu dengan iuran tiap bulan. Pemerintah mendorong
kemandirian masyarakat . Karena bersifat gotonng royong maka harus membayar, yang
dibayar : pelayanan primer, pelayanan tingkat lanjut Peserta akan diwajibkan bayar, jika terputus
maka harus membayar utang sebelumnya”.
Ust. Tasudin menyampaikan, bahwa “Dalam Islam segala sesuatu ditimbang dari sudut pandang
Islam, seorang pemimpin adalah penjaga yang bertanggung jawab dalam menjaga rakyatnya.
Karena SJSN ini bersifat asuransi/bisnis maka yang dijamin adalah mereka yang menjadi
anggota. Dan tidak semua dijamin oleh BPJS kesehatan diantaranya : wabah dan bencana
alam. Frasa Miskin mestinya dikembalikan lagi pada paradigma awal yaitu bahasa arab, miskin
itu pengertiannya seperti apa. Bagi warga neara yang ngotot tetap tidak ikut JKN maka akan
diberikan sanksi : sanksi teguran, denda hingga pidana. Yang memberikan sangsi adalah BPJS.
BPJS kedudukannya bahkan bisa lebih tinggi dari negara, pemerintah diwaibkan membayarkan
jaminan masyarakatnya, bahkan BPJS bisa meminta diberikan sanksi kepada masyarakat yang
menolak membayar BPJS”.
Acara dilanjutkan dengan bagian tanya jawab dan diskusi :
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/04/pro-kontra-kebijakan-jkn-oleh-bpjs/
1/3

2. 4/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pro Kontra Kebijakan JKN Oleh BPJS
Bapak Carwan menyampaikan, “siapa yang akan mengklasifikasi miskin dan tidak miskin di
masyarakat ?”
dr. Agus memberikan penjelasan bahwa, “untuk penetapan miskin dan tidak miskin, dinkes tidak
melakukan klasifikasi miskin dan tidak miskin yang mendatanya adalah BPS. Sebagai dokter,
saya juga didzolimi, karena gajih pns juga dipotong, meskipun saya dokter saya juga dibebani
tanggung jawab yang sama harus membayar setiap bulan”.
Sambil tersisak menangis Ust. Yoyo dari tokoh Persis ini menyampaikan bahwa, “sikap kita selaku
kaum muslimin itu harus tetap berpegang kepada Allah, dan inilah tugas kita semua untuk
menyampaikannya”.
Ust. Tasudin : “sikap kita adalah melakukan perubahan dan masih punya waktu asal dengan
syarat kita semua tidak boleh diam, dengan cara menjelaskan kepada masyarakat yang lain
bagaimana tanggung jawab negara atau pemimpin terhadap rakyatnya dari berbagai macam
bidang dalam sudut pandang Islam. Agar informasi bahwa hanya sistem Islam-lah satu –
satunya yang baik dan mampu dalam mengurusi urusan kehidupan masyarakat dan sistem
yang lain adalah buruk”.
Samija dari kalangan pemerintahan menyampaikan, “selaku masyarakat biasa bagi kita adalah
seperti buah simalakama, lalu bagaimana pandangan islam tentang asuransi ?”
Ust. Tasudin menjelaskan bahwa, Undang – Undang adalah tata aturan yang dilegislasi oleh
pemerintah sehingga akan menjadi sebuah kebijakan negara yang akan diterapkan kepada seluruh
masyarakat, namun yang menjadi masalah adalah setiap kebijakan yang digulirkan adalah hasil
dari keputusan tanpa didasarkan terhadap pandangan islam karena pada dasarnya semua hanya
atas dasar kepentingan. Selanjutnya juga beliau menjelaskan bahwa, “sebagai kaum muslim
semestinya setiap perbuatan haruslah terikat dengan hukum syara’ bukan dengan hukum lain
yang jelas – jelas bathil dan dilarang oleh Allah SWT meskipun dengan resiko yang harus kita
hadapi, karena bagi kaum muslim ketaatan kepada Allah adalah hal yang sangat dan paling
utama”.
Para pemateri di akhir acara memberikan closing statement, dr. Agus menyampaikan, “mudahudahan ke depan masyarakt bisa lebih sejahtera, untuk membeli motor baru”
Ust. Tasudin menyampaikan bahwa, “mari kita lihat semua perkara dengan sudut pandang Islam.
Apapun yang terjadi harus dilihat dari sudut pandang Islam. Yang menjadi prinsip bagi kita
adalah halal dan haram. Kita harus berupaya mengubah lingkungan kita kareana membiarkan
kemungkaran adalah maksiat. SJSN adalah kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam,
maka mari membekali diri untuk mengubah kemungkaran”.
Acara ditutup dan diakhiri dengan pembacaan do’a yang dibacakan oleh Ust. Heri Abu Rizky,
seluruh peserta sangat khidmat dan khusuk mengaminkan lantunan do’a yang disampaikan oleh
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/04/pro-kontra-kebijakan-jkn-oleh-bpjs/
2/3

3. 4/2/2014
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Pro Kontra Kebijakan JKN Oleh BPJS
beliau dengan lantunan yang sangat menyentuh hati dengan iringan air mata.
Di akhir acara DPD II HTI Kota Banjar membekali para peserta seluruhnya dengan tulisan artikel
terkait kebijakan JKN oleh BJS dan pandangan menurut Islam. []
Baca juga :
1.
2.
3.
4.
5.
Diskusi Publik BPJS Kendari, Peserta Penuh Sesak
Siti Fadilah: Tolak RUU BPJS
[HIP-17 HTI Jawa Timur]: Telaah kritis UU SJSN dan RUU BPJS
Program BPJS Mulai Berlaku,Tipu-tipu Baru ala Rezim Sekuler!
SJSN dan BPJS: Memalak Rakyat Atas Nama Jaminan Sosial
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2014/02/04/pro-kontra-kebijakan-jkn-oleh-bpjs/
3/3