Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Klik for details https://www.masterfair.xyz/ "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
JOKO RAHUTOMO

2. • Kelebihan pembayaran pajak adalah hak bagi WP.
• Hak ini timbul apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dilaporkan dalam SPT atau apabila terdapat kekeliruan
pemungutan atau pemotongan yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak.
• Hak ini dapat ditunaikan setelah terlebih dahulu diajukan
permohonan.
• Sejatinya sebuah permohonan maka ia dapat dikabulkan seluruhnya
atau sebagian atau dapat juga ditolak.
• Setiap permohonan lazimnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
Tetapi dalam kasus tertentu seperti permohonan restitusi oleh WP
dengan kriteria tertentu atau oleh WP yang memenuhi persyaratan
tertentu, permohonan ini ditindaklanjuti dengan penelitian

3. Sebab Terjadinya Kelebihan
Pembayaran Pajak
A. Kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang (terlihat dalam SPT WP)
B. Terdapat pembayaran pajak yg seharusnya
tidak terutang, karena terjadi kesalahan
pemotongan atau pemungutan

4. Kriteria WP yang mengajukan restitusi
• Selain WP dengan kriteria tertentu dan WP yg
memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17B);
• WP dengan kriteria tertentu (Pasal 17C); dan
• WP yang memenuhi persyaratan tertentu
(Pasal 17D)
• WP subyek Pajak Luar Negeri (Pasal 17E)

5. WP dg kriteria sesuai Pasal 17B
1) Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas
permohonan restitusi kelebihan pajak harus
menerbitkan SKP paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak surat permohonan diterima secara lengkap,
kecuali terhadap WP yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan;
2) Apabila setelah melampaui jangka waktu tersebut
Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan,
permohonan restitusi kelebihan pajak diang gap
dikabulkan dan SKP LB harus diterbitkan paling lama 1
(satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir

6. 3) Terhadap WP yg sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan tindak pidana perpajakan, apabila
pemeriksaan bukti permulaan tidak dilanjut kan dengan
penyidikan; dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak
dilanjutkan dengan penuntutan; atau dilanjutkan dengan
penyidikan dan penuntutan, tetapi diputus bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
dan dalam hal kepada WP diterbitkan SKP LB, kepada WP
diberikan imbalan bunga sebesar 2 % per bulan untuk
paling lama 24 bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan SKP LB, dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

7. Contoh :
• PT DEF adalah WP Badan selain WP dengan kriteria/memenuhi syarat
tertentu. PT DEF menyampaikan SPT Tahunan 2008 pada tanggal 30 April
2009 yangmenyatakan lebih bayar dengan rincian sebagai berikut :
– Penghasilan Kena Pajak Rp.1.000.000.000,00
– PPh terutang Rp. 282.500.000,00
– Kredit Pajak (Rp. 482.500.000,00)
– Pajak yang lebih dibayar (Rp. 200.000.000,00)
• Atas kelebihan tersebut WP mengajukan permohonan restitusi melalui
SPT yang disampaikan tersebut. Terhadap SPT Tahunan PPh atas nama PT
DEF ini, DJP harus melakukan pemeriksaan dan paling lambat tanggal 29
April 2010 (12 bulan sejak SPT diterima secara lengkap) harus sudah
menerbitkan SKP.
• Apabila sampai dengan tanggal 29 April 2010 DJP belum menerbitkan SKP
maka permohonan restitusi dianggap dikabulkan dan paling lambat
tanggal 30 Mei 2010 harus diterbitkan SKP LB.

8. WP dengan Kriteria Tertentu
(Pasal 17C)
1. Yg dimaksud WP dengan kriteria tertentu adalah WP yang :
a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak;
c. laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. WP dengan kriteria tertentu ditetapkan dengan Keputusan Dirjen
Pajak.

9. 3. Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian
atas permohonan restitusi kelebihan pajak
dari WP dengan kriteria tertentu,
menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)
paling lama 3 bulan sejak permohonan
diterima secara lengkap untuk PPh, dan
paling lama 1 bulan sejak permohonan
diterima secara lengkap untuk PPN.

10. 4. WP dengan kriteria tertentu tidak dapat
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak apabila :
a. terhadap WP tersebut dilakukan tindakan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;
b. terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu
jenis pajak tertentu 2(dua) Masa Pajak berturut-
turut;
c. terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu
jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1
(satu) tahun kalender; atau
d. terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

11. 5. Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan
terhadap WP dengan kriteria tertentu, dan
menerbitkan SKP, setelah melakukan
pengembalian pendahu luan kelebihan pajak.
6. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut,
Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB, jumlah
kekurangan pajak ditambah dgn sanksi
administrasi beru pa kenaikan sebesar 100 %
dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

12. WP yang memenuhi Persyaratan
Tertentu (Pasal 17D) jo PMK198/PMK.03/2013
1. Yang dimaksud dengan WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu
adalah :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c. Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih
bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah
lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. 2. Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana
dimaksud di atas, pengembalian pendahuluan
kelebihan pembayaran pajak harus didasarkan pada
analisis risiko yang pedomannya ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Pajak.
3. Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan
Wajib Pajak yang dapat berupa:
a. kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan;
b. kepatuhan dalam melunasi utang pajak; dan
c. kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-
sebelumnya.

14. 4. Dirjen Pajak setelah melakukan penelitian atas
permohonan restitusi kelebihan pajak dari WP yg
memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan SKP PKP
paling lama 3 bulan sejak permohonan lengkap diterima
untuk PPh, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan
lengkap diterima untuk PPN.
5. Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP
yg memenuhi persyaratan tertentu dan menerbitkan SKP
setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak.
6. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Dirjen Pajak
menerbitkan SKP KB, jumlah pajak yang kurang dibayar
ditambah dengan sanksi administrasi berupakenaikan
sebesar 100% (seratus persen).

15. Kelebihan Pajak akibat pembayaran
pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
• Dalam hal terdapat pembayaran pajak yang tidak
seharusnya terutang yaitu terjadi kesalahan
pemotongan atau pemungutan yang dapat berupa;
– terlalu besar dipotong/dipungut,
– seharusnya tidak dipotong/tidak dipungut, dan pajak yang
salah dipotong/dipungut tsb telah disetorkan dan
dilaporkan, maka pajak yang salah dipotong atau dipungut
tsb dapat diminta kembali oleh WP yang
dipotong/dipungut.
• Dirjen Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran
pajak, menerbitkan SKPLB apabila terdapat
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

16. WP subyek Pajak Luar Negeri
(Pasal 17E)
• Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam
negeri yang melakukan pembelian Barang
Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak
dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang
telah dibayar, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan NOMOR 76/PMK.03/2010 jo
NOMOR 100/PMK.03/2013