2. Apa itu Wawasan Nusantara?
Wawasan Nusantara adalah cara pandang
serta sikap bangsa indonesia mengenai diri
dan bentuk geografinya berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Dalam
pelaksanannya, wawasan nusantara
mengutamakan persatuan kesatuan wilayah
dan bhineka tunggal ika untuk mencapai
tujuan nasional.
3. Filosofis Pemikiran Pengembangan
Wawasan Nusantara di tinjau dari :
1. Filsafat Pancasila
Mengutamakan Kepentingan
masyarakat dari pada kepentingan
pribadi atau golongan. Seperti halnya
memberikan kesempatan menjalankan
ibadah menurut agama dan
kepercayaan sertaa rasa toleransi yang
tinggi.
4. Hal – hal yang menjadi masalah di Indonesia pada saat ini :
Adanya bentrok antar kelompok masyarakat/golongan hanya mementingkan
diri sendiri tanpa memikirkan orang lain kena dampaknya.
6. 2. Aspek Wilayah Nusantara
Geografi indonesia yang terdiri dari atas ribuan Sumber Daya Alam dan Suku
Bangsa.
Dengan demikian secara kontekstual kondisi geografi indonesia mengandung
keunggulan dan kelemahan pula.
Contoh kekayaan alam dan suku bangsa di indonesia :
7. 3. Aspek Sosial Budaya
Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing – masing memiliki adat
istiadat , bahasa, agama dan kepercayaan .
Oleh karena itu mengandung potensial konflik yang besar, terlebih lagi dengan
kesadaran masyarakat yang relatif rendah dan jumlah masyarakat yang
terdidik relatif terbatas.
Contoh macam – macam suku bangsa di indonesia :
8. Hal – hal yang menjadi masalah di Indonesia pada saat ini :
Adanya pengklaiman budaya oleh negara Malaysia karena kurang
respeknya pemerinta untuk mengamankan aset” budaya, seperti :
Reog Ponorogo - Jatim Tari Pendet - Bali Tari tor tor - Sumatera
9. Seharusnya kita......
Selalu cinta dengan budaya indonesia sehingga negara lain tidak mudah
merebut budaya dan adat istiadat yang kita miliki sebagai bangsa
indonesia.
Dan tidak kalah pentingnya cintailah produk – produk buatan indonesia.
Batik
10. 4. Aspek Historis
Semangat sebagai bangsa dan penerus bangsa yaitu mempertahankan dan
menjaga pesatuan NKRI
Keutuhan NKRI Merupakan harga mati bagi bangsa indonesia.
Keutuhan NKRI
tanggung jawab
bersama... !!! Itu
Tugas Kita..
11. Hal – hal yang menjadi masalah di Indonesia pada saat ini :
Adanya beberapa gejolak suatu daerah ingin memisahkan diri dari indonesia
dan Negara Malaysia selalu melanggar batas” NKRI.
Contohnya :
Gerakan Papua Barat Pelanggaran Batas
Negara oleh Malaysia
12. Seharusnya kita......
Selalu melihat sejarah terdahulu
sebagai pedoman dalam
meneruskan cita – cita bangsa..
Bagaimana susahnya merebut
kemerdekaan dan
mempersatukan NKRI dan
menumbuhkan sikap cinta
Tanah air.
Gajah Mada
14. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan
Wawasan Nusantara sebagai
Wawassan Nasional Bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang diyakini
kebenarannya oleh seluruh rakyat
agar tidak terjadi penyesatan dan
penyimpangan dalam upaya mencapai
dan mewujudkan cita – cita dan tujuan
nasional. Dengan demikian, Wawasan
Nusantara menjadi landasan Visional
dalam menyelenggarakan kehidupan
Nasional.
Kedudukan Wawasan Nusantara ??
Wawasan Nusantara dalam paradigma
nasional dapat dilihat dari stratifikasinya
sebagai berikut :
1. Pancasila sebagai falsafah, ideology
bangsa dan dasar negara berkedudukan
sebagai landasan idiil.
2. Undang – Undang Dasar 1945 sebagai
landasan konstitusi negara, berkedudukan
sebagai landasan konstitusional.
3. Wawasan Nusantara sebagai visi
nasional, berkedudukan sebagai landasan
Visional.
4. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi
nasional, berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.
5. GBHN sebgai politik dan strategi
nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar
15. Fungsi Wawasan Nusantara ??
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman,
motivasi, dorongan serta rambu – rambu dalam
menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,
tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara
negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi
seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
16. Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme
yang tinggi di segala bidang dari rakyat indonesia yang lebih
mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang-
perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah.
Tujuan Wawasan Nusantara ???
Team Volly Kelas B dengan semangat tinggi
memperoleh juara 2
Contoh :
17. Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara
Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan
perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku
bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara
kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau
status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945.[Urutan
sistem kehidupan nasional Indonesia adalah:
1.Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara.[
2.UUD 1945 sebagai konstitusi negara.[5]
3.Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.[5]
4.Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia.[5]
5.Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam
pembangunan nasional.[5]
18. Bentuk Wawasan Nusantara
• Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional
Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa
wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional,
pertahanan keamanan, dan kewilayahan.[5]
•Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan
Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya
selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup:[5]
1.Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.[5]
2.Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.[5]
3.Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan
ekonomi.[5]
4.Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.[5]
5.Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan
keamanan.[5]
19. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai
arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu
kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.[5]
Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan
Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan
negara tetangga.[5]
Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:[5]
1. Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik
Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional.[5] Dr. Soepomo
menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan
Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku -
Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa
kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[5]
2. Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut
dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau
countour pulau / darat.[5] Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara
kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar
wilayah yurisdiksi nasional
20. Deklarasi Juanda tahun 1957 menyatakan :
Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low
water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari
garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang
termasuk dalam wilayah RI.[5]
Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut.[5]
Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan
nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.[5] Dengan
adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak
terpecah lagi.[5]
21. Batas Ruang Lingkup
Wawasan nusantara mempunyai bentuk sebagai:[6]
Nusantara
Batas - batas negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau - pulau serta
gugusan pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air, baik yang
berupa laut, maupun selat.[6]
Manunggal - utuh menyeluruh, meliputi:[6]
Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil dan
dipisahkan serta dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang harus dijaga
serta diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi
dan kekayaannya.[6]
Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbicara dalam
berbagai macam bahasa daerah, dan agama.[6] Oleh karena itu, harus diusahakan
terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat.[6]
22. Tata susunan pokok
Sumber pokok wawasan nusantara adalah UUD 1945, yang menyangkut:[6]
Bentuk dan kedaulatan Bab I Pasal (1)
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.:/[6]
Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.[6]
Kekuasaan pemerintah negara, Bab III Pasal (4) dan (5), Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945.[6]
Sistem pemerintahan dalam UUD 1945:[6]
Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka.[6]
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan
absolutisme.[6]
23. Tata susunan pelengkap
Aparatur negara
Aparatur negara harus mampu
mendorong, mengerakkan, serta
mengarahkan usaha pembangunan ke
sasaran yang telah ditetapkan, untuk
kepentingan rakyat banyak.[6]
Kesadaran politik masyarakat dan
kesadaran bernegara
Dalam pemantapan stabilitas nasional
diperlukan kesadaran politik seluruh
masyarakat, setiap orang, organisasi, juga
seluruh komponen pemerintahan.[6]
Pers
Pers yang bebas bertanggung jawab, jujur,
dan efektif dengan tulisan - tulisan yang
memberikan penjelasan yang jujur,
dedikatif, dan bertanggung jawab
24. Implementasi dalam Kehidupan Politik
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu:[7]
Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang - undang, seperti UU
Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.[7] Pelaksanaan
undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan
bangsa.[7] Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala
daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak
menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.[7]
Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai
denga hukum yang berlaku.[7] Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar
hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia
terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan
kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaku secara nasional.[7]
Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk
mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga
menumbuhkan sikap toleransi.[7]
Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan
untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.[7]
Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps
diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau
terluar dan pulau kosong.[
25.
26. Implementasi dalam Kehidupan
Ekonomi
Wilayah nusantara mempunyai potensi
ekonomi yang tinggi, seperti posisi
khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan
tropis yang besar, hasil tambang dan
minyak yang besar, serta memeliki
penduduk dalam jumlah cukup besar.[7]
Oleh karena itu, implementasi dalam
kehidupan ekonomi harus berorientasi
pada sektor pemerintahan, pertanian, dan
perindustrian.[7]
Pembangunan ekonomi harus
memperhatikan keadilan dan
keseimbangan antardaerah.[7] Oleh sebab
itu, dengan adanya otonomi daerah dapat
menciptakan upaya dalam keadilan
ekonomi.[7]
Pembangunan ekonomi harus melibatkan
partisipasi rakyat, seperti dengan
memberikan fasilitas kredit mikro dalam
pengembangan usaha kecil.[7]
27. Implementasi dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan
keamanan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan,
yaitu :[7]
1.Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan
kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan
kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal,
meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan
kepada aparat dan belajar kemiliteran.[7]
2.Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga
menjadi ancaman bagi daerah lain.[7] Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan
membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah
dengan kekuatan keamanan.[7]
3.Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah
terluar Indonesia.[7]
28.
29. lmplementasi dalam Kehidupan Sosial
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :[7]
1.Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda,
dari segi budaya, status sosial, maupun daerah.[7] Contohnya dengan pemerataan
pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah
tertinggal.[7]
2.Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta
dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional
maupun daerah.[7] Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum,
dan cagar budaya.[