Pedoman Administrasi FOPPSI A5

PEDOMAN ADMINISTRASI FOPPSI TAHU 2016-2019 Page 1
PERATURAN PENGURUS PUSAT
FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA
NOMOR : 002/A1-KEP/PP-FOPPSI/I/2016
Tentang
PEDOMAN ADMINISTRASI ORGANISASI
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Pengurus Pusat
Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI)
Menimbang : a. bahwa kelembagaan organisasi yang kuat
mutlak memerlukan administrasi organisasi
yang baik dan teratur;
b. bahwa untuk menjamin keteraturan
administrasi, diperlukan pedoman
administrasi organisasi;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut,
maka perlu ditetapkan Peraturan Pengurus
Pusat tentang Pedoman Adminstrasi Forum
Operator Pendataan Pendidikan Seluruh
Indonesia (FOPPSI).
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Forum Operator
Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia
(FOPPSI)
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Forum
Operator Pendataan Pendidikan Seluruh
Indonesia (FOPPSI)

Memperhatikan : MUSKER Forum Operator Pendataan Pendidikan
Seluruh Indonesia (FOPPSI) tanggal 22 Desember
2015 di Aula SMK KESDAM JAYA Provinsi DKI
Jakarta
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN PENGURUS PUSAT FORUM
OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN
SELURUH INDONESIA (FOPPSI)
ISI PERATURAN :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang di maksud dengan:
1. Kesekretariatan adalah kegiatan/aktivitas organisasi
yang berkaitan dengan ketatausahaan dan surat-menyurat
organisasi.
2. Surat khusus adalah surat yang memiliki bentuk tersendiri
dengan tidak ada pencantuman nomor, lampiran dan hal di
bagian kiri surat, malainkan pecantuman jenis surat di
bagian tengah dan digunakan untuk kepentingan tertentu,
meliputi surat keputusan, surat instruksi, surat mandat dan
surat keterangan.

3. Administrasi perbekalan adalah kegiatan atau aktifitas
organisasi yang menyangkut bidang pengadaan barang-
barang organisasi/kantor, pemeliharaan, dan pengelolaan
termasuk kearsipan.
Pasal 2
Tujuan
Untuk memberikan petunjuk demi kesamaan dan keseragaman
pengelolaan administrasi FOPPSI dalam rangka menuju tertib
organisasi.

BAB II
ADMINISTRASI PERSURATAN
Pasal 3
Surat terdiri atas surat umum dan surat khusus
Pasal 4
Bagan surat umum terdiri dari :
1. Kop/kepala surat berisi logo, tingkat dan nama Organisasi
dengan perincian sebagai berikut :
a. Logo berada disamping kiri.
b. Warna logo sebagaimana terdapat dalam anggaran
rumah tangga.
c. Tulisan tingkat dan nama organisasi rata tengah,
menggunakan bahasa Indonesia dengan jenis huruf
arial ukuran font 12 dipertebal.
d. Warna tulisan tingkat dan nama organisasi adalah
hitam.
2. Alamat sekretariat ditulis lengkap dengan nama jalan,
nomor telepon, electronic mail (e-mail) kota kedudukan dan
kode pos dengan perincian sebagai berikut :
a. di tulis dengan warna hitam.
b. berada di paling bawah kertas surat.

c. di tulis rata tengah dalam Kotak dan berfungsi sebagai
Pembantas antara KOP surat dengan Nomor surat
3. Nomor surat :
a. Setiap nomor surat berlaku untuk satu perihal (satu
pokok surat) dan satu tujuan.
b. Nomor yang sama hanya berlaku untuk tujuan yang
bersifat kolektif, Misalnya :
Yth. Pengurus Provinsi FOPPSI se- Indonesia
Yth. Pengurus Kab/Kota FOPPSI se- Kalimantan Timur
4. Lampiran Surat :
a. Lampiran disertai kop surat.
b. Tulisan lampiran tidak dicantumkan apabila dalam surat
tersebut tidak ada lampiran atau tidak menyertakan
lampiran.
c. Perihal berisi; maksud surat, ditulis pendek
menyebutkan isi surat.
d. Tanggal pembuatan surat ditempatkan pada bagian
bawah. Kota tempat pembuatan surat dicantumkan.
5. Tujuan
Ditulis mulai dari pinggir kiri, disesuaikan dengan
panjangnya rangkaian kata tujuan surat.
6. Salam Pembuka

a. Isi surat singkat, padat, menunjukkan perihal surat
ditulis dengan mengacu pada bentuk lurus (rata kanan
kiri) dan ditulis dengan jenis huruf Arial Narrow 12,
spasi satu.
b. Semboyan FOPPSI “Data Tepat dan Akurat” digunakan
pada tiap surat FOPPSI dan ditulis dengan huruf latin
c. Salam penutup
7. Penandatangan surat :
a. Penandatangan surat umum terdiri atas; Ketua Umum
dan sekretaris umum.
b. Jika salah satu dari keduanya berhalangan, maka di
penandatangan di lakukan oleh Ketua Umum dan
Sekretaris atau Ketua dan Sekretaris Umum.
c. Jika Ketua Umum dan Sekretaris Umum sama-sama
berhalangan, maka penandatangan dilakukan oleh Ketua
dan Sekretaris.
d. Khusus untuk urusan keuangan kecuali permohonan
dana, penandatangan di lakukan oleh Ketua Umum dan
Bendahara Umum, jika berhalangan maka
pemberlakukannya berdasarkan Jabatan Hierarki seperti
poin b dan c ayat ini.

e. Nama Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris
Umum/Sekretraris atau dengan Bendahara Umum /
Bendahara, ditulis di bagian bawah.
f. Penulisan nama sebagaimana poin e tersebut diikuti
dengan NIA (Nomor Induk Anggota) ditulis tebal
dengan garis bawah.
g. Penulisan nama sebagaiman poin e tersebut dilarang
menggunakan Gelar Akademik, agama, profesi dan
kebangsawanan dalam pembuatan surat-surat FOPPSI.
h. Bila surat memerlukan tembusan, penulisan
ditempatkan pada bagian bawah kiri.
i. Bila surat memerlukan catatan untuk tambahan dan atau
nomor personal untuk konfirmasii surat, penulisan
ditempatkan pada bagian paling bawah, jenis huruf
cetak yang dibedakan dengan isi surat.
j. Kertas untuk surat resmi berwarna putih (HVS) ukuran
F4.
k. contoh bagan surat umum terdapat dalam lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.
Pasal 5
Kode surat terdiri atas kode klasifikasi jenis kepentingan surat, kode
klasifikasi tujuan surat, kode indeks wilayah yang mengeluarkan

surat, tingkat pimpinan yang mengeluarkan surat, nomor urut surat
dalam satuan tahunan, dan bulan (huruf romawi I - XII) serta tahun
surat di keluarkan.
Pasal 6
Keterangan kode Indeks surat adalah sebagai berikut :
1. kode klasifikasi jenis kepentingan surat berisi huruf dari A
sampai C.
2. kode klasifikasi tujuan berisi angka 1 dan 2.
3. kode indeks wilayah yang mengeluarkan surat berisi angka
romawi.
4. tingkat pimpinan berisi singkatan pimpinan FOPPSI.
5. nomor urut berisi angka yang berurutan dari satu surat ke
surat yang lain.
6. tahun surat berisi angka tahun yang menunjukkan tahun
surat di buat.
Pasal 7
Kode klasifikasi jenis kepentingan surat adalah sebagai berikut:
1. A : Urusan Organisasi.
2. urusan organisasi yang di maksud angka 1 pasal ini meliputi
: permusyawaratan, acara/kegiatan, laporan aktivitas,

perlengkapan, serta hal lain yang berkaitan dengan urusan
keorganisasian.
3. B : Urusan Personalia, Pimpinan dan Penghargaan.
4. Urusan Personalia, Pimpinan, dan Penghargaan yang di
maksud angka 3 pasal ini meliputi : pendaftaran, skorsing,
mutasi, pemberhentian, alumnus, pengesahan anggota,
pengesahan pimpinan, pemberian mandat, penghargaan,
pengangkatan anggota kehormatan, piagam penghargaan,
serta hal lain yang berkaitan dengan urusan perseorangan,
personalia, atau pimpinan.
5. C : Urusan Keuangan.
6. Urusan Keuangan yang di maksud angka 5 pasal ini
meliputi: sumbangan, iuran, infaq anggota/pimpinan, uang
pangkal, donasi, utang/tagihan piutang, rekening bank/giro
pos, tabungan/simpanan, kerjasama dalam bidang keuangan
dengan pihak luar, laporan keuangan, dan hal lain yang
berkaitan dengan laporan keuangan.
Pasal 8
Kode klasifikasi tujuan surat adalah sebagai berikut:
1. 1: Ditujukan kepada institusi atau individu yang dilihat dari
jabatannya adalah dari pihak Intern FOPPSI.
2. 2: Ditujukan kepada individu atau intsitusi di luar FOPPSI.

Pasal 9
Keterangan kode indeks wilayah adalah sebagai berikut:
1. I : Nangroe Aceh Darussalam.
2. II : Sumatera Utara.
3. III : Sumatera Barat.
4. IV : Jambi.
5. V : Riau.
6. VI : Bengkulu.
7. VII : Sumatera selatan.
8. VIII : Lampung.
9. IX : DKI Jakarta.
10. X : Jawa Barat.
11. XI : Jawa Tengah.
12. XII : Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. XIII : Jawa Timur.
14. IVX : Bali.
15. XV : Nusa Tenggara Barat.
16. XVI : Nusa Tenggara Timur.
17. XVII : Kalimantan Barat.
18. XVIII : kalimantan Tengah.
19. XIX : Kalimantan Selatan.
20. XX : Kalimantan Timur.
21. XXI : Sulawesi Utara.

22. XXII : Sulawesi Tengah.
23. XXIII : Sulawesi Selatan.
24. XXIV : Maluku.
25. XXV : Sulawesi Tenggara.
26. XXVI : Papua.
27. XXVII : Maluku Utara.
28. XXVIII : Banten.
29. XXIX : Bangka Belitung.
30. XXX : Gorontalo.
31. XXXI : Kepulauan Riau.
32. XXXII : Sulawesi Barat.
33. XXXIII : Papua Barat
34. XXXIV : Papua
Pasal 10
Contoh kode surat umum terdapat dalam lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari pedoman ini.
Pasal 11
Bagan surat khusus terdiri dari :
1. Kop/kepala surat sama formatnya sebagaimana pasal 4
angka 1 di atas.

2. Alamat surat sama formatnya sebagaimana pasal 4 angka 2
di atas.
3. Khusus untuk Surat Keputusan, tidak menggunakan alamat
surat.
4. Judul Surat (Surat Keputusan, Instruksi, Surat Mandat dan
Surat Keterangan /Penghargaan) ditulis di tengah dengan
huruf cetak kapital.
5. Kode surat dan nomor dicantumkan dibawah judul surat.
6. Untuk Surat Keputusan dan Instruksi, dicantumkan inti atau
tema surat tersebut dengan mencantumkan kata tentang.
Sekaligus menjelaskan maksud surat.
7. Isi surat, ditulis dengan mengacu pada bentuk lurus (rata
kanan kiri) dan ditulis dengan jenis huruf Arial Narrow 12,
spasi satu.
8. Tidak mencantumkan jumlah satuan lampiran dalam surat.
9. Tanggal surat diletakan di bagian akhir isi surat, sebelah
kanan, diatas tanda tangan pejabat berwenang di bagian
kanan. Dengan mencantumkan tempat dan waktu
ditetapkannya surat tersebut.
10. Penandatangan surat khusus di lakukan oleh Ketua Umum
dan Sekretaris Umum.

11. kecuali untuk keputusan, instruksi dan penghargaan, maka
penandatangan surat khusus dapat dilakukan sesuai hirarki
struktur sebagaimana pasal 4 angka 13 huruf b dan c.
12. Contoh bagan surat khusus terdapat dalam lampiran
pedoman ini.
Pasal 12
Kode surat khusus berisi nomor urut, kode jenis surat khusus, kode
wilayah, tingkat pimpinan, tahun di keluarkan surat.
Pasal 13
Kode jenis surat sebagaimana pasal di atas adalah sebagai berikut.
1. Surat Keputusan : KEP.
2. Surat Instruksi : INS.
3. Surat Mandat : MAN.
4. Surat Keterangan : KET.
5. Surat Tugas : TGS.
Pasal 14
Contoh kode surat khusus terdapat dalam lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan darii pedoman ini.

Pasal 15
Untuk melegalisasi, surat wajib di stempel yang menunjukkan
keterangan institusi pembuat surat.
Pasal 16
Untuk efesiensi waktu, surat dapat disampaikan melalui Internet
dengan elektronik mail dan atau faksimile, akan tetapi surat yang
asli harus tetap disampaikan.

BAB III
ARSIP SURAT
Pasal 17
Seluruh surat keluar dan surat masuk di catat berdasarkan
klasifikasi jenis surat maupun asal surat.
Pasal 18
Klasifikasi sebagaimana pasal 17 di atas adalah sebagai berikut:
1. berdasarkan Jenis Surat, yaitu: surat masuk dan keluar
disimpan secara terpisah dengan dasar sesuai nomor urut,
nomor dikeluarkan atau nomor masuk pada surat yang
diterima.
2. berdasarkan Asal Surat, yaitu: surat yang masuk disimpan
berdasarkan asal surat yang diterima menurut klasifikasi
lembaga yang mengirimkan. Misalnya dengan klasifikasi
sebagai berikut :
3. Intern FOPPSI (Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting)
4. Pemerintah dan Militer
5. Ormas/OKP, Parpol
6. berdasarkan Pokok isi/hal, yaitu surat disimpan menurut isi
pokok surat, dengan diklasifikasikan terlebih dahulu
berdasarkan isi surat tersebut, sebagaimana ada pada
jenis/macam-macam surat.

Pasal 19
Untuk menghemat ruangan atau tempat penyimpanan arsip, maka
perlu ada penyusutan surat yang sudah tidak diperlukan lagi.
Pasal 20
Penyusutan surat di lakukan terhadap:
1. Arsip/warkat yang telah berusia 2 sampai 3 tahun lebih.
2. Warkat yang sudah tidak berguna atau digunakan lagi (non
aktif).
Pasal 21
Cara Penyusutan dilakukan dengan cara penjilidan atau
pemusnahan arsip (dibakar) bila tidak digunakan lagi.

BAB IV
ADMINISTRASI PERBEKALAN
Pasal 22
Untuk melakukan aktivitas-aktivitas kantor diperlukan administrasi
perbekalan yaitu tentang buku administrasi yang menunjang bekal
kantor.
Pasal 23
Buku administrasi terdiri dari:
1. Buku tamu yang berfungsi untuk mengisi daftar tamu masuk
dan kritik, saran.
2. Buku Agenda Surat yang berfungsi untuk mencatat surat
masuk dan keluar.
3. Buku Notulen Sidang yang berfungsi untuk mencatat hasil-
hasil rapat/sidang.
4. Buku Presensi Rapat yang berfungsi memuat daftar hadir
Pimpinan dalam setiap rapat/sidang.
5. Buku Inventaris yang berfungsi untuk mencatat barang-
barang yang menjadi milik organisasi/inventaris.
6. Buku Data Base yang berfungsi utuk memuat data yang
diperlukan organisasi seperti;
a. Data pribadi personal pimpinan
b. Data Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting

c. Data jumlah anggota masing-masing
d. Data potensi Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting
e. Lain-lain yang diperlukan
7. Buku Catatan Kegiatan yang berfungsi untuk mencatat
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
8. Buku Inventaris yanng berfungsi untuk mencatat barang-
barang yang menjadi milik organisasi/inventaris.
Pasal 24
Untuk melakukan aktivitas-aktivitas kantor diperlukan alat-alat
perkantoran, antara lain; pc (personal computer), scanner, modem,
camera teleconfrence, pesawat telepon, faksimile.

BAB V
ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
Pasal 25
Administrasi keanggotaan adalah administrasi yang menyangkut
segala aspek keanggotaan FOPPSI. Termasuk dalam hal ini adalah
pendataan anggota dan pemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Pasal 26
Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat, yang
berfungsi sebagai tanda bukti bahwa seseorang secara resmi telah
menjadi anggota FOPPSI.
Pasal 27
Prosedur pemilikan/permohonan KTA diatur dengan cara
mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat di lengkapi :
1. Formulir permohonan KTA
2. Pas foto berwarna menghadap ke depan dengan ukuran 2×3
sebanyak 2 lembar
3. Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Pengantar dari Pimpinan yang bersangkutan.
5. Blanko resmi permohonan KTA dikeluarkan oleh PP
FOPPSI yang dapat di download di web resmi FOPPSI atau
langsung ke sekretariat PP FOPPSI.

Pasal 28
Buku anggota sementara/ harian digunakan sebagai
pencatat anggota yang bersifat sementara sebelum diproses lebih
lanjut dalam buku induk tetap kolom yang diperlukan antara lain:
1. Nomor urut
2. Nama
3. Asal Daerah (PProv. FOPPSI yang bersangkutan)
4. Kolom chek list pengajuan kartu baru
5. Kolom chek list pembaharuan kartu
6. Tempat/Tanggal lahir
7. Pendidikan
8. NIK
9. Alamat
10. Keterangan
Pasal 29
Buku induk tetap merupakan buku yang berisi data seseorang yang
sudah menjadi anggota tetap. Kolom buku tersebut antara lain :
1. Nomor Urut
2. Nomor Induk Anggota
3. Nama
4. Asal daerah (PProv. FOPPSI yang bersangkutan)
5. Tempat Tanggal lahir
6. Pendidikan

7. NIK
8. Alamat
9. Keterangan
Pasal 30
Buku mutasi digunakan khusus untuk mencatat anggota yang
pindah dari satu daerah ke daerah yang lain diluar wilayah
kepemimpinannya. Kolom Yang diperlukan antar lain:
1. Nomor urut.
2. Nama.
3. Tempat Tanggal lahir.
4. Jabatan terakhir (sebelum mutasi).
5. Masa jabatan/keanggotaan (sebelum mutasi).
6. Kota tujuan mutasi.
7. Alamat dan kontak person setelah mutasi.
8. Keterangan
Pasal 31
Macam – Macam Bentuk Mutasi:
1. Mutasi Domisili: perubahan status domisili
pimpinan/anggota dari suatu tempat ke tempat yang lain.
2. Mutasi Jabatan: perubahan status jabatan pada tingkatan
pimpinan.

Pasal 32
Prosedur Mutasi
1. Mutasi Domisili
a. Yang bersangkutan memohon surat keterangan mutasi
dari Pimpinan Ranting/Cabang/ Daerah atau Wilayah
asal mutasi
b. Pimpinan Ranting/Cabang/Daerah atau wilayah asal
mutasi memberikan surat keterangan mutasi kepada
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pimpinan
FOPPSI tujuan mutasi dan diatasnya.
c. Selanjutnya yang besangkutan melaporkan diri kepada
pimpinan FOPPSI tujuan mutasi.
2. Mutasi Jabatan
Pimpinan yang bersangkutan melaporkan adanya mutasi
jabatan ditingkatnya kepada Pimpinan diatasnya.

BAB VI
LAPORAN ORGANISASI
Pasal 33
Ketentuan mengenai Laporan organisasi adalah sebagai berikut :
1. Masing-masing tingkat pimpinan wajib melaporkan kegiatan
yang dilaksanakan kepada pimpinan di atasnya secara
berkala.
2. Masing-masing Seksi Bidang wajib melaporkan kegiatan
Seksi Bidang dalam rapat pimpinan.
3. Setiap personal yang melakukan kegiatan yang menyangkut
organisasi atau tidak, wajib melaporkan kegiatannya pada
sidang organisasi.
4. Masing – masing tingkat kepemimpian membuat laporan
pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum
permusyawaratan tertinggi di tiap tingkatan. Laporan
tersebut setidaknya terdiri atas;
5. Pendahuluan
6. Kondisi Obyektif
7. Keputusan Permusyawaratan Terdahulu
8. Konsep Dasar Program
9. Pelaksanaan Program
10. Problematika yang Dihadapi

11. Saran
12. Penutup

BAB VII
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 34
Atribut FOPPSI adalah sebagai berikut :
1. Lambang organisasi FOPPSI
2. Stempel/cap organisasi
3. Papan nama organisasi
4. Kartu tanda anggota
5. Bendera
6. Pin
7. Jaket/jas
8. Seragam FOPPSI
9. Batik Nasional dan Batik Daerah
Pasal 35
Lambang organisasi FOPPSI memiliki ciri;
1. 4 warna pembentuk lingkaran adalah bentuk lingkaran
menunjukan makna keterikatan (satu kesatuan) yang erat
yang tidak bisa dilepas pisahkan, hijau untuk satuan
PAUDNI – DIKMAS, merah untuk Sekolah Dasar, biru
untuk Sekolah Menengah Pertama dan abu untuk Sekolah
Menengah Atas/Kejuruan

2. Warna merah putih pada tulisan FOPPSI melambangkan
(mewakili) semangat yang tertuang dalam arti bendera
kebangsaan
3. Tulisan “Data Tepat dan Akurat” adalah moto FOPPSI
Pasal 36
Stempel /Cap FOPPSI mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
1. Bentuk : Lambang FOPPSI
2. Tinta : warna ungu
3. Ukuran : berdiameter 4 cm
4. Tulisan : di tengah – tengah lambang FOPPSI dengan
tulisan bawah (tingkat organisasi)
Pasal 37
Pimpinan dapat menggunkan papan nama, dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Bentuk; empat persegi panjang, dengan perbandingan 4:3
2. Ukuran maksimum;
a. Tingkat Pusat/Nasional : 200 cm : 150 cm
b. Tingkat Wilayah/Propinsi :
180 cm : 135 cm
c. Tingkat Daerah/Kota/Kabupaten :
160 cm : 120 cm

d. Tingkat Cabang/Kacamatan :
e. 140 cm : 105 cm
f. Tingkat Ranting/Kelompok :
g. 120 cm : 90 cm
h. Isi;
a) Lambang organisasi
b) Nama organisasi disertai tingkat dan ruang
lingkup
c) Alamat lengkap organisasi ditulis dibagian bawah
dengan dasr warn biru telur asin
i. Warna; Warna dasar kuning telur, tulisan berwarna
merah.
Pasal 38
Ketentuan mengenai kartu anggota adalah sebagai berikut :
1. Bentuk : empat persegi panjang
2. Ukuran : panjang 8.5 cm dan lebar 5.5 cm
3. Warna : dasar kuning telur vareasi biru telur asin,
dengan tulisan warna hitam
4. Isi
a. Muka Depan :
 Di pojok kiri atas; lambang FOPPSI

 Sebelah atas; tertulis FOPPSI dengan dasar merah
putih
 Di sebelah Kiri tengah ditempel pas foto ukuran 2 x 3
cm
 Di bawah pas foto mencantumkan barcode dan masa
berlaku.
 Data pribadi anggota bersangkutan: Nomor Induk
Anggota, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis
Kelamin, Agama dan Alamat.
 Di bawah bagian tengah mencantumkan Pimpinan
Pusat Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh
Indonesia, Ketua Umum dan Sekretris Umum
b. Muka Belakang
 Bertuliskan Visi dan Misi FOPPSI
 ada lambang FOPPSI dbawah tulisan VISI dan Misi
Pasal 39
Ketentuan mengenai Bendera/Panji adalah sebagai berikut :
1. Bentuk : empat persegi panjang
2. Panjang dan lebar :
Panjang 105 cm + 5 cm jumbai pinggir bendera
Lebar : 70 cm + 5 cm jumbai pinggir bendera

3. Dasar Bendera : warna seragam FOPPSI
4. Tali Pataka dan Jumbai : warna seragam FOPPSI
5. Tali Dhuaja dan Jumbai. : Perak
6. Tali plus jumbai diatas Pataka/ Dhuaja, banyaknya 2 (dua)
utas dengan ukuran 120 cm dan 140 cm
Pasal 40
1. Emblim (lencana) adalah lambang FOPPSI dengan bentuk
yang telah disahkan. Adapun ukuran lencana tersebut: garis
tengah; tinggi 3,5 cm, lebar 2,5 cm dan dibuat dari
besi/logam
2. Bentuk Emblim, di tengah-tengahnya lambang FOPPSI dan
pinggirnya diberi garis berwarna hitam.
3. Bagde adalah lambang FOPPSI yang berbentuk empat
persegi panjang dan terbuat dari kain. Ukuran kain; tinggi 12
cm dan lebar 8 cm dengan warna seragam FOPPSI. Di
tengah-tengah tertera gambar lambang FOPPSI dengan
ukuran tinggi 10 cm dan lbar 5,5 cm. Warna lambang sesuai
dengan petunjuk.
Pasal 41
Ketentuan mengenai Jas FOPPSI adalah sebagai berikut :

1. Pengertian :adalah jas khas FOPPSI yang berlaku bagi
seluruh anggota dan pimpinan FOPPSI.
2. Warna jas : warna biru muda
3. Model : berbentuk jas dengan
a. Kerah : terbuka
b. Bagian bawah : setengah lingkaran
c. Bentuk saku : luar tanpa tutup di bawah,
kanan kiri.
d. Bentuk belakang : tengah terbelah bawah.
e. Jenis kain : bahan American Drill
f. Bentuk Bagde : bentuk lingkaran dengan
bordir
g. Setelan bawah : warna gelap
h. Pemakaian : pada waktu acara resmi.
Pasal 42
Ketentuan mengenai Seragan FOPPSI adalah sebagai berikut :
1. Pengertian :
adalah Seragam khas FOPPSI yang berlaku bagi seluruh
anggota dan pimpinan FOPPSI dan dikeluarkan oleh
Pengurus Pusat
2. Warna Seragam : warna biru telor asin
3. Model :

kemeja dengan lis warna biru dongker di kerah, tangan dan
tempat kancing depan
a. Bahan : American Drill
b. Bagian belakang :
bordiran lambang dengan tulisan mendatar warna hitam
Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh
Indonesia
c. Bagian Depan :
diatas saku sebelah kiri lambang FOPPSI dan di sebelah
kanan name tag tanpa gelar
d. Pemakaian : bebas
Pasal 43
1. Pimpinan Pusat mengeluarkan batik yang berlaku secara nasional
dengan bentuk, corak, motif dan warna yang ditentukan oleh
Pimpinan Pusat.
2. Batik dapat dipakai pada kegiatan FOPPSI baik formal maupun
semi formal dan atau menghadiri undangan – undangan dari
organisasi lain seperti diskusi, perjamuan dsb.

BAB VIII
ADMINISTRASI KEUANGAN
Pasal 44
Pedoman tentang Administrasi Keuangan dibuat dan disusun secara
khusus dan tersendiri dalam Pedoman Adminsitrasi Keuangan yang
dibuat oleh Pimpinan Pusat Forum Operator Pendataan Pendidikan
Seluruh Indonesia

BAB IX
PENUTUP
Pasal 45
1. Hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan
kemudian oleh Pimpinan Pusat.
2. Pedoman ini berlaku setelah di Musyawarahkan oleh Pimpinan
Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia
(FOPPSI).
Ditetapkan di
Pada tanggal
:
:
Jakarta
02 Januari 2016
PENGURUS PUSAT
(FOPPSI)
Ketua Umum
Basuki Rakhmad
NIA : 2015100001
Sekretaris Umum,
Gunawan
NIA : 2015100005

Pedoman Administrasi FOPPSI A5

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Pedoman Administrasi FOPPSI A5

Ähnlich wie Pedoman Administrasi FOPPSI A5 (15)

Pedoman Administrasi FOPPSI A5