Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan semangat masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut berperan aktif dan berkontribusi dalam Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan MCA-Indonesia.

1. JELA AHBatas
Edisi 2 Juni - Juli 2016
Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif
#2
PERLU DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERINTEGRASI
Beda Pendapat ?
Ini dia Solusinya
Wilayah Administasi
Perlu ada Batasnya
PENETAPAN BATAS
J
Belajar Makna
Budaya Tenun Karataun

2. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 20162 l
Daftar Isi Dari Redaksi
Kepastian batas wilayah administrasi Desa adalah
salah satu syarat penting dalam perencanaan dan
pengelolaan wilayah secara sistematis dan terinte-
grasi sebagai upaya memberi ruang kontrol terha-
dap rencana pembangunan.
Kebijakan desentralisasi Pemerintah Indone-
sia dan semakin terlibatnya Organisasi Non-Pe-
merintah telah menimbulkan perubahan yang
mendasar pada model pembangunan yang lebih
partisipatif. Kebijakan ini ditujukan untuk men-
goptimalkan kinerja pemerintah daerah dalam
upaya meningkatkan pelayanan dasar kepada
masyarakat, perencanaan pembangunan yang
melekat pada karakteristik daerah serta kesada-
ran untuk mengelola sumberdaya secara bertang-
gung jawab.
Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan seman-
gat masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut
berperan aktif dan berkontribusi dalam Program
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilak-
sanakan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten
Mamuju dengan MCA-Indonesia.
Harapan kita sebagai anak bangsa kiranya dapat
memberikan kontribusi positif kepada pemban-
gunan Indonesia seutuhnya, dengan upaya terpa-
du yang melibatkan seluruh elemen masyarakat
secara aktif. Koordinasi antara semua pihak,
baik dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat,
badan-badan internasional dan lembaga terkait
lainnya untuk berkontribusi aktif dalam pelak-
sanaan Program Penetapan dan Penegasan Batas
Desa ini, sehingga secara berangsur-angsur men-
gajak masyarakat melakukan kegiatan kompre-
hensif dan terintegrasi. Selamat menyambut hari
kemenangan, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H
dan hari kemerdekaan RI ke 71 tahun 2016.
Supported By :
Abt Associates
Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informa-
si kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Parti-
sipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis
Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat. Adapun kegiatan ini merupakan kerjasama dari
Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Millennium
Challenge Account Indonesia (MCA-I).
Jelajah batas diterbitkan 2 bulan sekali untuk mem-
berikan informasi terbaru hasil kegiatan. Jelajah ba-
tas ditujukan untuk masyarakat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Mitra, Media, dan seluruh pihak yang terli-
bat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
program pendampingan dan pengembangan kapasitas
masyarakat khususnya dalam upaya pemetaan dan pe
rencanaan partisipatif
Penanggung Jawab
Geoffrey Swenson
Pemimpin Redaksi
Alaudin Latief
Kontributor
Team Teknis Kec. Kalumpang
Layout Grafis
AL
Penetapan Batas perlu dilakukan
secara Sistematis dan Terintegrasi
Wilayah Administrasi
Perlu Ada Batasnya
Beda Pendapat ?
Ini dia Solusinya
3
4
6
Lensa PMaP 11
JELA AHBatasProgram Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif
J
abtassociates.com
abtsrbi.com I abtjta.com.au
abtassociates.com/careers
Tim Kalumpang - Mamuju - Sulawesi Barat
Belajar Makna
Budaya Tenun Karataun
8
Mencari Solusi Terbaik 10

3. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 3
MAMUJU - Hal ini menjadi salah satu catatan penting
berdasarkan temuan yang dilakukan oleh tim Teknis
Kecamatan Kalumpang dalam proses penyiapan peta
dasar pelaksanaan Program Penetapan dan penegasan
Batas Desa kerja sama Pemerintah Kabupaten Mamuju
dengan MCA-Indonesia di Kecamatan Kalumpang Ka-
bupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dilak-
sanakan pada Mei 2016.
Ach. Nasirudin, Geographic Information System (GIS)
Spesialist Tim Teknis Kecamatan Kalumpang, me-
ngungkapkan bahwa penyiapan data dilakukan dengan
mengumpulkan semua dokumen yang terkait penen-
tuan batas desa seperti undang-undang pembentukan
daerah, peta dasar, serta dokumen lain yang telah
disepakati para pihak.
“Secara teknis, basis data yang digunakan dalam peta
batas administrasi bersumber dari Biro Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tersirat dalam
dokumen penegasan batas daerah Provinsi Sulawesi
Barat – Provinsi Sulawesi Selatan (Segmen Kabupaten
Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ka-
bupaten Luwu Utara tahun 2006 dan 2007) yang diter-
bitkan oleh Komando Daerah Militer VII/Wirabuana
Topografi (TOPDAM) September 2014.
Temuan tim teknis dilapangan terjadi perbedaan
antara batas administrasi RTRW Kabupaten Mamu-
ju yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Mamuju
(Update November 2015) dengan dokumen Penegasan
Batas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi
Sulawesi Selatan, September 2014.Sebanyak 25 Pilar
Batas Utama (PBU) yang telah dipasang oleh TOP-
DAM VII Wirabuana berdasarkan penegasan segmen
batas tahun 2006 Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawe-
si Barat yang bersinggungan dengan Kabupaten Luwu
Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Pilar batas sudah
dipasang oleh TOPDAM Wirabuana (25 PBU) ada
di Desa Salumakki (7 PBU), Desa Tumonga (5 PBU),
Desa Batu Ma’kada (10 PBU), dan Desa Polio (3 PBU).
Hal ini telah di konfirmasi ke Kepala Bagian Pemerin-
tahan Kabupaten Mamuju, M Basid mengakui bahwa
data batas adminsitrasi yang digunakan selama ini
mengacu dari RTRW Provinsi tahun 2015. Namun
dengan adanya informasi tersebut, Kabupaten Mamu-
ju akan menindaklanjuti temuan ini untuk meminta
langsung data dari TOPDAM Wirabuana yang telah
memasang PBU batas Provinsi dan menyanggupi
menyesuaikan RTRW provinsi secepatnya, mengingat
Agustus 2016 Akan diterbitkan Permendagri untuk
penegasan batas Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
Sementara itu M Ikhsan, Kabag biro pemerintah-
an Provinsi Sulbar menegaskan bahwa data RTRW
Provinsi (Update November 2015) tersebut, belum di
lakukan penyesuaian terhadap hasil survei TOPDAM
(Pemasangan Pilar 2006), “Data original yang telah
diterbitkan oleh TOPDAM VII Wirabuana pada tahun
2006 sudah final dan tidak bisa diubah, karena legalitas
sudah lebih dulu”.
“Selama ini, data yang digunakan Kabupaten Mamuju
perlu di klarifikasi dan di perbarui dengan data TOP-
DAM Wirabuana (Program Kemendagri) antara Batas
Provinsi Sulbar dan Sulsel, Jangan mengambil Koordi-
nat sendiri karena itu ilegal, Pesan Ikhsan. (AL)
PENETAPAN BATAS
PERLU DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERINTEGRASI
Ketersediaan data, informasi, dan peta dasar yang akurat, lengkap, dan mutakhir sangat dibutuhkan sebagai dasar
pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan intervensi sebagai barometer dalam upaya Penetapan dan
Penegasan Batas desa. Olehnya perlu melibatkan semua pihak dalam mempersiapkan dokumen yang dapat diper-
tanggungjawabkan.

4. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 20164 l
KALUMPANG - Tidak salah ungkapan yang menga-
takan bahwa “pemetaan itu mahal, tapi lebih mahal
lagi membangun tanpa pemetaan,”. Apabila keputusan
diambil hanya berdasarkan perasaan atau intuisi, bu-
kan berdasarkan fakta, maka dapat dibayangkan bah-
wa tingkat ketidakpastian akan tinggi, yang menjurus
kepada tingginya biaya ketidakefisienan pengelolaan
anggaran negara.
Hal ini diungkapkan oleh I Made Sucita, Sekretaris
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan
Desa Kab. Mamuju pada pembukaan kegiatan loka-
karya yang digelar selama 3 hari bertajuk Penguatan
kapasitas Tim Pelaksana Desa Penetapan dan Pene-
gasan Batas Desa Kecamatan Kalumpang Kabupaten
Mamuju Prov. Sulawesi Barat, yang dilaksanakan di
ruang kelas SDN 1 Kalumpang, senin, 13/06/2016.
Wilayah Administrasi
PERLU ADA BATASNYA
Terkadang perencanaan pem-
bangunan dibuat berdasarkan
keinginan bukan didasarkan
kebutuhan. Yang dibutuhkan
sebenarnya ada musyawarah
yang menentukan kegiatan
apa yang harus di tindak lan-
juti... itulah penetapan dan
penegasan batas desa...

5. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 5
“Apabila mengharapkan anggaran pemerintah untuk
melakukan pemetaan, kita tidak memiliki anggaran
yang cukup untuk melaksanakan pemetaan partisipat-
if di semua desa, beruntung ada bantuan dari Amerika
yang telah melaksanakan program percontohan di dua
Kecamatan di Mamuju”, ungkap Made.
Beliau juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Ka-
bupaten Mamuju memberikan penghargaan sebesar
besarnya kepada Lembaga MCA-Indonesia yang telah
memberikan bantuan melalui program Penetapan dan
Penegasan Batas Desa di Kecamatan Kalumpang, kerja
sama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui
penantangananan MOU Wali Amanah tanggal 8 No-
vember 2012, dan Peraturan Bupati 3 Feb 2015 yang
diperkuat dengan Surat Keputusan Tim Penetapan dan
Penegasan Batas Desa (SK TPPBD).
“Untuk menciptakan kepastian hukum wilayah admin-
istrasi penentuan wilayah perlu dilakukan penentuan
batas desa secara pasti, TPPBD berwenang dan ber-
tanggungjawab menandatangani Berita Acara dalam
setiap tahapan kegiatan penegasan batas desa. Hasil
verifikasi penegasan batas berupa berita acara akan
menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Bupati
tentang Batas Desa”, kata Made.
Tidak kurang dari 70 peserta ikut dalam kegiatan
ini yang terdiri dari TPPBD Kab. Mamuju, Camat
Kalumpang, Kapolsek Kalumpang, perwakilan
MCA-Indonesia, Abt Associates sebagai konsultan
pelaksana, Kepala desa Kecamatan Kalumpang,
Ketua BPD Kecamatan Kalumpang, Tim Pelaksana
Desa (TPD) yang beranggotakan 5 orang perdesa,
ditambah dengan Tobara dan Tim Teknis Kecamatan
Kalumpang beserta undangan lainnya.
“Ketika Bapak melaksanakan perencanaan pemba-
ngunan apalagi dengan dana desa yang cukup besar,
tidak akan simpang siur. Ketika ini sudah di tetap-
kan, Bapak lebih mudah mengetahui karena sudah
ada batasnya. Perlu saya tegaskan bahwa, batas ad-
ministrasi tidak mempengaruhi kepemilikan! Batas
adalah tanda pemisah antara desa yang bersebela-
han baik berupa batas alam maupun batas buatan,
Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah
wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain”,
jelas Made.
Selanjutnya beliau berpesan, perlu ada data riil se-
hingga perencanaan pembangunan bisa aplikatif dan
berjalan dengan baik. Selama ini yang sering terjadi
bahwa dengan tidak adanya penegasan dan peneta-
pan batas desa, profil desa itu pun sampai sekarang
tidak ada yang valid yang bisa menjadi pegangan. Se-
hingga terkadang perencanaan pembangunan dibuat
berdasarkan keinginan bukan didasarkan kebutuhan.
“Kita berharap melalui kegiatan ini bisa mengum-
pulkan data-data informasi melalui peta dasar yang
sudah ditandatangani oleh Asisten 1 selaku ketua
TPPBD”, tandasnya. (AL)

6. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 20166 l
KALUMPANG - Dalam rangka mengantisipasi tim-
bulnya potensi sengketa batas desa dalam pelaksanaan
Program Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Ke-
camatan Kalumpang Kabupaten Mamuju, Tim Teknis
Kecamatan Kalumpang mengundang semua elemen
masyarakat di Kecamatan Kalumpang untuk terlibat
dalam kegiatan pertemuan Mekanisme Penyelesaian
Sengketa yang dilaksanakan di Balai Desa Kalumpang,
Kec. Kalumpang Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat,
Senin 13/06/2016.
Edy Harfiah, Selaku Fasilitator yang mendampingi
selama 2 hari pembentukan forum tersebut mengung-
kapkan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk
membentuk forum secara aklamasi yang nantinya
akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengke-
ta batas desa yang mungkin bisa terjadi.
“Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
(PPBD) ini, berpotensi menimbulkan sengketa atas
ruang, Sengketa dapat berupa sengketa laten yang te-
lah terjadi sejak lama, maupun sengketa yang muncul
dengan proses PPBD, Berdasarkan hal tersebut maka
sengketa harus diantisipasi dan ditangani sejak dini
untuk kemudian diselesaikan sehingga tidak berkem-
bang ke arah negatif”, Kata Edy.
Kegiatan ini dihadiri sedikitnya 40 peserta yang terdiri
dari, Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulbar, TP-
PBD Kabupaten Mamuju, perwakilan Camat Kalum-
pang, Perwakilan MCA-Indonesia, Utusan 13 Desa Ke-
camatan Kalumpang, Abt Associates sebagai Konsultan
Pelaksana, Tobara beserta undangan Lainnya.
I Made Sucita, perwakilan TPPBD Kabupaten
Mamuju mengungkapkan bahwa apabila ada
perselisihan paham yang terjadi di desa perlu
dirundingkan bersama. “kami menginginkan
masyarakat damai, bahu membahu saling meng-
Ini dia Solusinya
Optimisme dalam membangun negeri ini per-
lu ditumbuhkan mulai dari hal-hal kecil. Potensi
yang dapat menimbulkan kesalahpahaman karena
kekhawatiran menyangkut kepastian hak sebaiknya
di komunikasikan lebih awal.
BEDA PENDAPAT ?

7. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 7
hormati dan menghargai. Namun apabila tidak
menemukan titik temu, akan dilanjutkan kepa-
da forum penyelesaian sengketa yang dibentuk
saat ini. Semua masalah pasti ada solusinya,
apalagi wilayah kalumpang masih ada satu garis
keturunan yang sama, Apabila Forum bisa mem-
fasilitasi dengan baik, dan tidak ada pihak yang
dirugikan, artinya forum ini telah berjalan se-
bagaimana mestinya”.
Sementara itu, Kepala Desa Siraun, Bapak Sole-
man mengungkapkan, Sengketa bisa saja terjadi
bukan cuma antara desa saja tetapi dengan pe-
mangku kebijakan, “Kami ingin kejelasan dari
pemerintah daerah terkait juga dengan peruntu-
kan Kawasan Hutan lindung ataupun konservasi
serta kawasan lain yang mungkin saja bisa berada
di tanah garapan di desa kami”.
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Pa-
mean Robert (Ketua BPD Tumonga) yang menga-
takan bahwa, forum yang di bentuk ada baiknya
tidak berfokus hanya pada penyelesaian beda
pendapat mengenai batas desa pada program ini.
Keterlibatan nilai-nilai/unsur adat istiadat atau
budaya yang berlaku di kalumpang secara umum
sangat penting di tuangkan dalam nilai-nilai
dasar ruang lingkup forum yang akan dibentuk.
“Harapan kita adalah, forum ini akan terus beker-
ja dalam menyelesaikan masalah lain sebagai
contoh menyelesaikan persoalan antar pemuda
dengan pemuda desa lain, sehingga persoalan
tersebut tidak sampai di pihak kepolisian”. Ujar
Pamean.
Di akhir Sesi di sepakati pembentukan fo-
rum dengan nama “forum Penyelesaian Beda
Pendapat”. Forum ini akan menyelesaikan beda
pendapat mengenai batas desa. Terpilih sebagai
Ketua Bapak Yan S. Pobatu (Ketua BPD Karataun)
yang akan mengemban tugas sampai dengan sele-
sainya kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas
Desa yang dilaksanakan atas kerja sama pemer-
intah Kabupaten Mamuju dengan MCA-Indone-
sia. Camat Kalumpang, Kapolsek, Danramil dan
Tobara Lembang Kalumpang Bapak Ely Sipayo
di daulat sebagai Penanggung jawab forum beda
pendapat.
Adapun poin penting menjadi dasar Forum Beda
Pendapat sesuai dengan amanat Permendagri No.
27 Tahun 2006 yakni, Perselisihan batas desa an-
tar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara
musyawarah yang difasilitasi oleh Camat, Apabila
upaya musyawarah tidak tercapai, penyelesaian
perselisihan akan ditetapkan oleh Bupati dan
keputusannya bersifat final. (AL).
Dalam rangka pelaksanaan program Pe -
netapan dan Penegasan Batas Desa di Keca-
matan Kalumpang, kerja sama Millenium
Challange Account - Indonesia dengan
Pemerintah Kabupaten Mamuju, Konsultan
Pelaksana Abt Associates telah melakukan
pemasangan Bench Mark (Titik Kontrol)
pada kamis, (14/7). Adapun pemasangan
ini akan dilakukan secara maraton selama
3 hari di lokasi yang berbeda, antara lain;
Kantor Kecamatan Kalumpang, Kantor
Desa Siraun dan Kantor Desa Karama.
Bench Mark ini dianjurkan untuk dipasang
oleh Badan Informasi Geospasial (BIG),
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan
Departemen Kehutanan sebagai pilar refe-
rensi. Menurut Nova, Geodetik Adviser Abt
memaparkan agar nilai posisi pilar-pilar
batas mengacu ke suatu sistem nasional,
maka pengukuran pilar-pilar batas harus
terikat pada titik kontrol yang secara teknis
mempunyai tingkat ketelitian yang mema-
dai. Pilar referensi ini akan menjadi dasar
dalam setiap pengukuran teliti yang akan
dilakukan di Kecamatan Kalumpang terma-
suk dalam pelaksanaan Program Penetapan
dan Penegasan Batas Desa.
“Setelah pembangunan Bench Mark, akan
dilanjutkan dengan pengukuran yang
menggunakan teknologi Global Navigation
Satellite System (GNSS) yang rencananya
akan dilakukan satu minggu setelah pema-
sangan Bench Mark ini”, tegasnya.
Abt DIRIKAN
Bench Mark
di Kalumpang

8. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 20168 l
BUDAYA TENUN KARATAUN
BELAJAR
MAKNA
KALUMPANG – Mungkin tidak banyak yang me-
ngetahui tentang Desa Karataun. Sebuah desa kecil
dengan pemandangan eksotis, dibalut jajaran bukit
asri Kalumpang yang di tengahnya terdapat sungai
Karataun yang selalu ramai dengan para pencari logam
mulia secara tradisional.
Jarak Desa Karataun hanya 17 KM dari Kota Keca-
matan Kalumpang. Namun untuk menjangkau desa
ini, anda harus melalui jalan cadas berbatu menyusuri
lereng bukit, melintas belasan anak sungai tanpa titian/
jembatan, dan sebagian jalan tanah yang terkadang
berlumpur dengan kubangan air di tengah jalan apabi-
la musim penghujan tiba.
Karataun dihuni oleh sedikitnya 377 KK yang tersebar
di 9 dusun. Sebagian besar masyarakatnya bergantung
sebagai petani penggarap sawah dan kebun cokelat,
yang mengandalkan pergantian musim untuk mena-
nam, selebihnya adalah pegawai, wiraswasta, pekerja
serabutan, pekerja tambang tradisional dan para pe-
rempuan penenun kain tradisional.
Dengan segala keterbatasan, masyarakat Karataun
tetap produktif mengembangkan potensi lokal. . Salah
satu yang menarik perhatian saya adalah Kelompok
Perempuan yang mengembangkan kerajinan kain
tenun Karataun, penenun kain dengan motif unik
namun bermakna.
Sosana (52th), penenun asal Karataun mengaku telah
menggeluti pekerjaan sebagai penenun Kain tradisio-
nal Karataun sejak masih gadis. Awalnya dia membuat
tenunan sekedar untuk mengisi waktu luang, namun
setelah di tekuni, ternyata dapat memberikan penghas-
ilan yang dapat membantu ekonomi keluarga.
Duduk santai dengan alat tenun tradisionalnya, satu
persatu benang di masukkan, tangannya dengan sigap
dan cepat memasukkan helai helai benang lalu meng-
gerakkan kayu pengikat sisir besi merangkai helai
benang menjadi selembar selendang bermotif khas.
Namun membuat tenun tidaklah semudah kelihatan-
nya. Menenun bukan hanya soal memasukkan benang
ke dalam benang lainnya. Menenun juga butuh teknik,
ketelatenan, ketelitian dan kesabaran ekstra.
“Kita harus lebih peka
untuk melihat sejarah,
kekayaan adat dan bu-
daya yang dimiliki, jan-
gan sampai kita terpecah
belah karena terkotak
kotak dalam batas-batas
administrasi yang seha-
rusnya tidak mempen-
garuhi rasa kebersamaan
yang selama ini telah ter-
bangun”
BUDAYA

9. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 9
Selain bahan sintetis, bahan yang digunakan untuk
membuat tenunan diambil dari pohon kapas yang ban-
yak terdapat di sekitar pegunungan Karataun, sedang-
kan bahan pewarna yang digunakan dari, mengkudu,
kunyit, lombok, lengkuas, daun tarung, dan lain
sebagainya.
“Bahan lokal biayanya cukup mahal bila dibandingkan
dengan bahan jadi, biasanya untuk bahan lokal kami
sesuaikan dengan orang yang pesan”, ujar Sosana ibu
dari 3 orang anak tersebut.
Kain tenun ini sangat digemari oleh pendatang khu-
susnya dari luar daerah Sulawesi Barat sebagai oleh-
oleh khas. Berbagai motif dan ukuran dijual dengan
harga yang sepantasnya. Biasanya dijual kepada pen-
datang, atau dikirim sesuai permintaan biasanya ke
Toraja, Mamuju, Makassar bahkan sampai ke Bali. Ibu
tiga anak ini mengaku penghasilan yang ia dapatkan
tidak menentu, mungkin karena Kain Tenun Karataun
belum banyak dikenal di luar sana.
Sosana Menjelaskan bahwa semua motif kain tenun
asal Karataun memiliki makna, terdapat tiga motif
tenunan yaitu, motif Rundun Lolo bermakna garis
kekerabatan sebagai pernyataan akan nilai-nilai yang
saling menyayangi, saling tenggang rasa, saling meng-
hormati, saling mendukung asah, asih dan asuh. motif
Sekomandi artinya terikat kuat dan erat sebagai per-
nyataan akan nilai-nilai yang mencintai, kebersamaan,
kebebasan atas dasar hati nurani, tidak memaksakan
kehendak, mengutamakan kejujuran serta keadilan.
Dan yang ketiga motif Mari Lotong berarti dunia
orang mati sebagai pernyataan akan nilai-nilai yang
didasari oleh kesetiaan dan tanggung jawab dalam
kebersamaan.
Mungkin sederhana kelihatannya kain tenun yang
dibuat, namun makna dibalik kain tenun Karataun
patut menjadi pelajaran kepada masyarakat Kalum-
pang khususnya dalam pelaksanaan program Peneta-
pan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan atas
kerja sama Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan
MCA-Indonesia, untuk saling mengingatkan pada
kearifan budaya lokal demi tujuan bersama.
ketiga-tiganya diabadikan dalam tiga jenis tenunan
ikat dengan simpulan Makna “Toma’kada mesa ma’
ulelean Satandang Malabi’ Katuoanna”, yang bermakna
sebagai pandangan hidup yang sangat kuat pengaruh-
nya terhadap kehidupan maka semua kebijakan di-
letakkan dalam rangka kebersamaan untuk tujuan
kebahagiaan bersama.
“Kita harus lebih peka untuk melihat sejarah, kekayaan
adat dan budaya yang dimiliki, jangan sampai kita ter-
pecah belah karena terkotak kotak dalam batas batas
administrasi yang seharusnya tidak mempengaruhi
rasa kebersamaan yang selama ini telah terbangun”,
katanya. (AL)

10. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatif Edisi 2 l Juni - Juli 201610 l
KALUMPANG – Pelaksanaan musyawarah segmen
batas antar desa Kecamatan Kalumpang merupakan
salah satu bagian dari implementasi program Peneta-
pan dan penegasan batas desa yang dilakukan atas ker-
ja sama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan
MCA-Indonesia dengan melakukan pertemuan antar
desa dalam penyelesaian batas antar desa yang di
fasi- litasi oleh Konsultan Abt Associates sebagai Tim
Teknis Kecamatan Kalumpang.
Team Leader Program PMaP Kabupaten Mamuju, Del-
phius Ginting mengungkapkan bahwa masing-masing
desa menyampaikan kesepakatan batas dalam desanya
yang telah dibuat, garis batas kemudian di negosi-
siakan dalam pertemuan ini. kesepakatan ini dibuat-
kan berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak
yang berbatasan dan diketahui Camat dan TPPBD
Kabupaten Mamuju selaku pejabat yang berwenang.
Musyawarah dihadiri oleh 3 orang perwakilan dari
TPD (Tim Pelaksana Desa), BPD, Tobara/pemuka adat
dari 13 di Kec. Kalumpang dibagi dalam 3 titik per-
temuan difasilitasi oleh Pelaksana Tim Teknis Keca-
matan dari Konsultan Abt Associates yang melibatkan
desa-desa yang berbatasan sesuai dengan segmen batas
yang terdapat di desanya.
MENCARI
Kesepakatan terhadap penetapan batas antar desa seharusnya dapat diselesaikan
secara musyawarah melalui pertemuan antar desa untuk membuka kesempatan
mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak
“Dari 25 segmen batas antar desa dalam Kecamatan
Kalumpang berdasarkan peta RBI dan deteksi pada
saat penarikan garis batas desa dari masing-masing
desa, 17 segmen telah menemukan kesepakatan dan
hasilnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan
antar desa”, jelas ginting saat ditemui, Senin, 11/06.
Selanjutnya Ginting menjelaskan apabila tidak diper-
oleh kesepakatan terhadap hasil segmen penegasan
batas dalam pertemuan ini, selanjutnya akan di serah-
kan kepada Forum Beda Pendapat yang telah dibentuk
untuk memberikan solusi terbaik kepada desa-desa
yang bersengketa. Rencananya diselesaikan selama
akhir bulan Juli ini untuk memberikan informasi yang
lebih dapat di pertanggungjawabkan mengacu kepada
panduan yang telah diterbitkan sesuai MOU antara
Pemkab Mamuju dengan MCA-Indonesia.
“Apabila masih belum menemukan solusi dalam forum
beda pendapat, jalan terakhir akan diserahkan kepada
TPPBD sebagai penanggung jawab untuk menyam-
paikan hasil penetapan dan penegasan kepada bupati
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Daerah”, kuncinya (AL).
SOLUSI TERBAIK

11. JelajahBatas-ProgramPemetaandanPerencanaanPartisipatifEdisi 2 l Juni - Juli 2016 l 11
Lensa PMaP
COP Abt Associates, Geofrey Swenson memberikan
sambutan dalam Lokakarya , Senin 13/06/2016
Pemasangan Bench Mark (titik kontrol) di Desa
Siraun, Kamis 14/07/2016
Praktek penggunaan GPS kepada TPD Kondobulo
dalam lokakarya PPBD, rabu 15/06/2016
Sesi penjelasan peta dasar kepada TPD dalam loka-
karya PPBD, rabu 15/06/2016
Suasana Diskusi Kelompok TPD dalam lokakarya
PPBD, Selasa 14/06/2016
Foto bersama Tim Teknis PPBD Kec. Kalumpang
setelah kegiatan Lokakarya, Rabu 15/06/2016