Sanksi diberikan kepada bidan yang melanggar kode etik dan peraturan organisasi profesi, seperti melanggar hak pasien, melakukan tindakan medis tanpa persetujuan, atau mengabaikan tanggung jawabnya. Sanksi dapat berupa pencabutan izin praktik atau tindakan administratif lainnya. Bidan harus melaksanakan praktik secara etis dan profesional untuk menjamin keselamatan pasien.

1. Sanksi Bidan dalam Praktik
Kebidanan
Kelompok 3

2. Sanksi merupakan imbalan negative yang berupa
pembebanan atau penderitaan yang ditentukan
oleh hukum aturan yang berlaku.

3. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik
dan hak / kewajiban bidan yang telah diatur oleh
organisasi profesi, karena kode etik bidan merupakan
norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam menjalankan
praktek profesinya yang telah disepakati dalam
Kongres Nasional IBI.

4. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung
Memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan
dalam praktek kebidanan secara etis, serta harus
memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai
keyakinan Filosofi profesi dan masyarakat.
Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan
persalinan yang aman, memastikan bahwa semua
penolong persalinan mempunyai
pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan
pertolongan yang aman dan bersih.

5. Dalam melakukan praktek kebidanan, seorang bidan
berpedoman pada KEPMENKES Nomor 900/ MENKES/ S/ VII/
2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan. Tugas dan
wewenang bidan terurai dalam Bab V Pasal 14 sampai dengan
Pasal 20, yang garis besarnya adalah : bidan dalam menjalankan
prakteknya berwenang untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan
keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

6. Dalam upaya mendorong profesi kebidanan agar dapat diterima
dan dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka
mereka harus memanfaatkan nilai-nilai kebidanan dalam
menerapkan etika dan moral disertai komitmen yang kuat dalam
mengemban peran profesionalnya.

7. Dengan demikian bidan yang menerima tanggung
jawab, dapat melaksanakan asuhan kebidanan secara
etis profesional agar dapat memberi jaminan bagi
keselamatan pasen, penghormatan terhadap hak-hak
pasien, akan berdampak terhadap peningkatan
kualitas asuhan keperawatan atau kebidanan.

8. Tanggung jawab dari segi hukum administratif, tenaga
kesehatan dapat dikenai sanksi berupa pencabutan surat
izin praktik apabila melakukan tindakan medik tanpa
adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya.

9. Tindakan administratif juga dapat dikenakan apabila
seorang tenaga kesehatan :
1. melalaikan kewajiban
2. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh
diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik
mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat
sumpah sebagai tenaga kesehatan
3. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan
oleh tenaga kesehatan.
4. melanggar suatu ketentuan menurut atau
berdasarkan undang-undang.

10. ~ merencanakan dan melaksanakan kegiatan
bidang sesuai dengan ketetapan pengurus
pusat.
~ melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya
secara berkala.
~Memberikan saran dan pertimbangan yang
perlu dalam rangka tugas pengurus pusat.
~ membentuk tim teknis sesuai kebutuhan,tugas
dan tanggung jawabnya ditentukan pengurus.

11.  Sanksi merupakan imbalan negative
yang berupa pembebanan atau
penderitaan yang ditentukan oleh
hokum peraturan yang berlaku.
 Sanksi diberikan kepada bidan yang
melanggar kode etik dan hak atau
kewajiban bidan yang telah diatur oleh
organisasi profesi.

12. Terima kasih 