Pengantar Ilmu Politik

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Pembangunan bidang politik, atau juga dapat dikatakan pembangunan
politik, mengandung beberapa pengertian, tergantung dari sasaran permasalahan
yang ingin dicapai dalam rangka usaha umat manusia mengatur kehidupanya
dalam masyarakat atau negara. Pandangan bahwa pembangunan politik adalah
kehidupan khas atau kehidupan ideal dari masyarakat industri yang berpadu erat
dengan pandangan bahwa pembangunan politik adalah sama dengan modernisasi
politik.
Modernisasi merupakan suatu yang alamiah terjadi dalam perkembangan
suatu negara, modernisasi sering diartikan sebagai peroses perubahan dari
masyarakat yang bercorak tradisional ke masyarakat negara yang bercirikan
modern. Negara tradisional biasanya sebagian besar masyarakatnya hidup dari
sektor pertanian, berorientasi masa lalu, masyarakat agamis, gotong royong, statis,
primitif, dan tertutup. Sedangkan ciri negara modern biasanya sebagian besar
masyarakatnya hidup di sektor industri, Future Oriented, Sekuler, individual,
dinamis, dan terbuka. Berbagai keunggulan dan manfaat serta didukung oleh tren
perkembangan dunia, banyak negara dan hampir disemua negara melakukan
proses modernisasi yang dicirikan dalam proses pembangunan disegala sektor,
dan merubah corak tradisional negara ke bentuk modern lewat proses
industrialisasi.
Lewat modernisasi pulalah kemudian diperkenalkan tahap-tahap
pembangunan politik maupun ekonomi sebagai gerak perubahan yang gradual.
Tahap-tahap ini bagi negara-negara berkembang yang dalam proses menuju
negara modern seakan-akan harga mati untuk mencapai negara sejahtera. Mereka
menganalogikan masyarakat sebagai makhluk organik, yang lahir, tumbuh
berkembang menjadi dewasa, dan akhirnya mati. Mereka terlanjur menjadikan
Barat sebagai model puncak modernitas dalam tahap-tahap pembangunan.
1

2. 2
Pembangunan disegala sektor dalam upaya moderinasi juga terkait dengan
pembanguan politik sebuah negara, pembangunan politik biasanya terkait dengan
peningkatan kualitas demokrasi, penguatan sistem politik dan pemerintahan,
penguatan partai politik menjadi lebih mapan serta peningkatan partisipasi
masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat merupakan cermin kuatnya
demokrasi dan legitimasi pemerintah atas masyarakat, terlebih bila didukung oleh
sistem politik dan partai politik yang bisa memfasilitasi partisipasi masyarakat
dengan baik. Pembangunan politik menjadi penting terkait dengan modernisasi
terlebih merupakan prasyarat kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan politik sebagai bagian dari modernisasi senantiasa
melibatkan ketegangan dan konflik secara terus menerus antara proses
pembangunan dengan syarat-syarat agar system politik tetap pada keadaannya.
Ketegangan maupun konflik tersebut merupakan sesuatu inheren dalam
pembangunan, yang meliputi tuntutan akan persamaan, proses-proses diferensiasi
serta kebutuhan akan kapasitas yang lebih besar. Merupakan suatu hal yang biasa
bahwa setiap perubahan-perubahan pada dimensi persamaan, diferensiasi dan
kapasitas/kemampuan dalam pembangunan akan mempengaruhi budaya politik
elite dan massa, perubahan (smooth) dimana elite maupun massa terakomodasi
dalam budaya-budayanya. Hal ini menunjukkan dinamika modernisasi
masyarakat. Krisis mulai terjadi apabila budaya elite atau massa atau keduanya,
menyebabkan ketegangan-ketegangan yang inheren, misalnya antara dimensi
kapasitas dengan dimensi persamaan yang semakin membesar dan sangat terlihat
sebagai suatu ancaman utama pemerintah atau rakyat maupun kedua-duanya.
Sejak tahun 1980-an, negara-negara berkembang di dunia terjadi
kecenderungan disintegrasi maupun upaya untuk memajukan demokrasi untuk
menghindari krisis disintegrasi. Upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa akan
lebih relevan dan aktual melalui studi pembangunan politik, istilah lain dari
pembangunan politik adalah pendidikan politik, pembaharuan politik,
pengembangan politik, perubahan politik dan modernisasi politik.

3. 3
1.2.Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan di bahas, antara lain :
 Apakah Pembangunan Politik Identik sebagai Modernisasi politik?
 Bagaimana Peranan Militer dalam Proses Modernisasi Politik?

4. 4
BAB II
ISI
2.1.Pembangunan Politik Sebagai Modernisasi Politik
Pembangunan merupakan situasi yang berkembang atau kepribadian
seseorang berkembang, untuk memperlihatkan sedikit lebih banyak daripada
sekedar proses yang berlangsung, meski sulit untuk membayangkan pola umum
yang menjelaskan setiap proses perkembangan. Sedangkan pembangunan politik
dipandang sebagai usaha pencarian kemampuan umum belajar, dan memperbaiki
tingkah laku melalui proses ini. Pembangunan politik sebagai kemampuan
penyelesaian masalah yang timbul dari modernisasi.1
Disini memang sering dipertanyakan, apakah suatu pembangunan politik
akan selalu berakibat terjadinya perubahan sosial dan bila itu memang terjadi
apakah tendens perubahan tersebut ke arah berkembangnya solidaritas sosial
ataukah malah menimbulkan suatu lapisan masyarakat yang tertutup.
Langkah-langkah pembangunan politik akan mempengaruhi pula
perkembangan sistem-sistem politik yang berlaku di berbagai negara.2
Pembangunan politik memiliki kecendrungan yang tertentu dalam popularisasi
ide-ide kemajuan atau tingkat kehidupan kenegaraan yang lebih baik
dibandingkan dengan masa lalu, misalnya ketika suatu Negara berada dalam
sistem penjajahan, maupun dalam fase memilih sistem-sistem politik yang sesuai
dengan kemerdekaan nasional yang diperoleh.
Masyarakat yang dianggap maju menurut teori social dan kebudayaan
adalah masyarakat yang modern dan karena itu sebagaimana diungkapkan
Almond, ciri-ciri sistem politik yang maju tersebut ada pada Negara modern.
1C.H. Dodd. (terjemahan Dra. Ratnawati), Pembangunan Politik. (Jakarta: Bina
Aksara, 1986), hlm. 6.
2Eddy Kurniadi. Peranan Pemuda dalam Politik di Indonesia. (Bandung: CV.
Angkasa, 1991), hlm. 105.

5. 5
Karena itu dalam kerangka pembangunan politik mestilah perubahan-perubahan
politik menuju kepada cita-cita modernisasi.
Menurut sebagian besar ahli teori modernisasi sebagai salah satu tujuan
dari pembangunan politik, perbedaan hakiki antara masyarakat modern dan
tradisional terletak pada lebih banyaknya kemapuan manusia modern
mengendalikan lingkungan alam dan lingkungan social.
Pembangunan politik sebagai bagian dari modernisasi senantiasa
melibatkan ketegangan dan konflik secara terus menerus antara proses
pembangunan dengan syarat-syarat agar system politik tetap pada keadaannya.
Ketegangan maupun konflik tersebut merupakan sesuatu inheren dalam
pembangunan, yang meliputi tuntutan akan persamaan, proses-proses diferensiasi
serta kebutuhan akan kapasitas yang lebih besar. Merupakan suatu ha yang biasa
bahwa setiap perubahan-perubahan pada dimensi persamaan, diferensiasi dan
kapasitas/kemampuan dalam pembangunan akan mempengaruhi budaya politik
elite dan massa, perubahan (smooth) dimana elite maupun massa terakomodasi
dalam budaya-budayanya. Hal ini menunjukkan dinamika modernisasi
masyarakat. Krisis mulai terjadi apabila budaya elite atau massa atau keduanya,
menyebabkan ketegangan-ketegangan yang inheren, misalnya antara dimensi
kapasitas dengan dimensi persamaan yang semakin membesar dan sangat terlihat
sebagai suatu ancaman utama pemerintah atau rakyat maupun kedua-duanya.
Sejak tahun 1980-an, negara-negara berkembang di dunia terjadi
kecenderungan disintegrasi maupun upaya untuk memajukan demokrasi untuk
menghindari krisis disintegrasi. Upaya untuk mencegah disintegrasi bangsa akan
lebih relevan dan actual melalui studi pembangunan politik, istilah lain dari
pembangunan politik adalah pendidikan politik, pembaharuan politik,
pengembangan politik, perubahan politik dan modernisasi politik.
Pakar politik Lucian W. Pye (Aspects of Political Development, pada
Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana Pembangunan
Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) memberikan dimensi/unsur dari
pembangunan politik sebagai berikut :

6. 6
Pembagunan politik adalah sebagai pertambahan persamaan
(equality) antara individu dalam hubungannya dengan system
politik, pertambahan kemampuan (capacity) system politik dalam
hubungannya dengan lingkungan, dan pertambahan pembedaan
(differentiation and specialization) lembaga dan struktur di dalam
system politik itu. Ketiga dimensi tersebut senantiasa ada pada
“Dasar dan jantung proses pembangunan”.
Menurut Pye, dimensi persamaan (equality) dalam pembangunan politik
berkaitan dengan masalah partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan
politik, baik yang dimobilisir secara demokratis maupun totaliter. Dalam
unsur/dimensi ini dituntut adanya pelaksanaan hukum secara universal, dimana
semua orang harus taat kepada hokum yang sama, dan dituntut adanya kecakapan
dan prestasi serta bukan pertimbangan-pertimbangan status berdasarkan suatu
system sosial yang tradisional. Dalam proses pembangunan, dimensi ini berkaitan
erat dengan budaya politik, legitimasi dan keterikatan pada sistem.
Sedangkan dimensi kapasitas (capacity) dimaksudkan sebagai kemampuan
system politik yang dapat dilihat dari output yang dihasilkan dan besarnya
pengaruh yang dapat diberikan kepada sistem-sistem lainnya seperti system sosial
dan ekonomi. Dimensi ini berhubungan erat prestasi pemerintah yang memiliki
wewenang resmi, yang mencerminkan besarnya ruang lingkup dan tingkat prestasi
politik dan pemerintahan, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan
umum dan rasionalitas dalam administrasi serta orientasi kebijakan. Sedangkan
dimensi diferensiasi dan spesialisasi (differentiation and specialization),
menunjukkan adanya lembaga-lembaga pemerintahan dan struktur-strukturnya
beserta fungsinya masing-masing, yang terdapat pada sistem politik. Dengan
diferensiasi berarti bertambah pula pengkhususan atau spesialisasi fungsi dari
beberapa peranan politik di dalam sistem. Di samping itu diferensiasi melibatkan
pula masalah integrasi proses-proses dan struktur-struktur yang rumit (spesialisasi
yang didasarkan pada perasaan integrasi keseluruhan).
Sedangkan menurut ahli politik Claude E. Welch (Studi perbandingan
modernisasi Politik pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah

7. 7
wacana Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) menggunakan istilah
modernisasi politik dalam memahami pembangunan politik, dengan pemikiran
modernisasi politik dalam memahami pembangunan politik, sebagai berikut :
Proses modernisasi politik memiliki tiga ciri Pokok yaitu :
1. Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara, bersamaan dengan
melemahnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional.
2. Diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lebaga politik
3. Peningkatan partisipasi rakyat dalam politik dan kesediaan individu-individu
untuk mengidentifikasikan diri dengan sistem politik sebagai
suatu keseluruhan.3
Jadi modernisasi politik pertama-tama menyangkut pengalihan secara
dramatis pusat wewenang kekuasaan.
Sistem politik yang telah di modernisasi akan menjadi rumit dan
kompleks, karena modernisasi politik akan melipat gandakan volume, ruang
lingkup dan efisiensi keputusan-keputusan resmi; lembaga pemerintahan harus
mengembangkan tingkat diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional yang
tinggi; sikap-sikap politik rakyat harus dirubah dan sifat partisipasi politik harus
diganti. Jadi pola modernisasi politik yang teratur mensyaratkan adanya
transformasi sikap-sikap yaitu perubahan secara dramatis praktek-praktek sosial
dan politik tradisional ke arah modern.
Huntinton SP. (Tertib politik di dalam masyarakat yang sedang berubah
pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana
Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) melihat pembangunan politik
sebagai suatu aspek dari adanya modernisasi. Aspek-aspek modernisasi politik
tersebut dapat diringkas ke dalam tiga kategori utama, yaitu :
3Nicolaus Budi Harjanto : “Studi perbandingan modernisasi Politik pada
Memajukan Demokrasi mencegah Disintegrasi, sebuah wacana Pembangunan
Politik”.

8. 8
1. Modernisasi politik melibatkan adanya rasionalisasi kekuasaan, pergantian
sejumlah besar Pejabat-pejabat politik tradisional, etnis, keagamaan,
kekeluargaan oleh kekuasaan nasional yang sekuler.
2. Pembangunan politik melibatkan diferensiasi fungsi politik yang baru dan
pengembangan struktur khusus sebagai pelaksana seluruh fungsi tersebut.
Kewenangan khusu bidang hokum, militer, administrative dan ilmu
pengetahuan bersifat mandiri dan terspesialisir namun terpisah dari dunia
politik Hirarki administrasi menjadi lebih terperinci dan tegas, kompleks serta
lebih disiplin. Jabatan dan kekuasaan didistribusikan dengan bersandar pada
ukuran prestasi kerja bukan askripsi.
3. Pembangunan politik ditandai oleh peran serta politik seluruh lapisan
masyarakat. Partisipasi politik ini ditandai dengan.meningkatnya
kontrol/pengawasan masyarakat terhadap pemerintah/penguasa dan warga
negara secara langsung terlibat dalam mempengaruhi pemerintahan.4
Modernisasi politik secara alamiah dimaksudkan untuk mengubah
masyarakat terbelakang menjadi maju. Sehingga masalah pokok yang timbul dari
proses modernisasi politik adalah pergeseran masyarakat tradisional menuju
masyarakat modern, sementara modernisasi politik dianggap aspek dan dampak
politik modernisasi sosial, ekonomi dan budaya. Akibat modernisasi yang lainnya
adalah adanya partisipasi di panggung politik yang berlangsung mulai dari
pedesaan sampai kota-kota besar yang dimainkan oleh kelompok-kelompok sosial
yang meliputi seluruh lapisan masyarakat dan mengembangkan pranata politik
baru, seperti partai politik yan mengorganisir partisipasi politik tersebut.
Ciri-ciri modernisasi menurut Alex Inkeles (Making Men Modern: On the
causes and consequence of individual change Indonesia six developing
countries pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi, sebuah wacana
Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto), berdasarkan hasil
4ibid.,

9. 9
penelitiannya menemukan batasan modernitas manusia secara universal sebagai
berikut :
Manusia modern akan mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:
 Terbuka terhadap pengalaman baru,
 Memiliki sikap yang semakin independen terhadap berbagai bentuk otoritas
tradisional,
 Percaya terhadap ilmu pengetahuan termasuk kemampuannya menundukkan
alam semesta,
 Memiliki orientasi mobilitas dan, ambisi hidup yang tinggi, rencana jangka
panjang dan aktif terlibat dalam peraturan politik.
Oleh karena itu pendidikan merupakan faktor yang terpenting yang
mencirikan manusia modern.
Sedangkan Huntington SP (The change to change: modernization,
development and politic pada Memajukan Demokrasi mencegah disintegrasi,
sebuah wacana Pembangunan Politik oleh Nicolaus Budi Harjanto) membangun
kerangka teori dan tesisnya tentang modernisasi, dengan memberikan ciri-ciri
pokok modernisasi sebagai berikut :
1. Modernisasi merupakan proses revolusioner. Hal ini merupakan
konsekuensi langsung karena adanya masyarakat tradisionil dan modern
yang berbeda dan kontradiktif satu sama lain, dan perubahan dari
tradisional ke modernitas melibatkan masalah perubahan total dan
radikal dalam pola-pola hidup manusia.
2. Modernisasi merupakan proses yang rumit, karena melibatkan
perubahan hampir di semua bidang pemikiran dan tingkah laku manusia
serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur: industrialisasi,
urbanisasi, mobilisasi sosial, diferensiasi, sekularisasi, perluasan media,
peningkatan tingkat literasi dan perluasan partisipasi politik.

10. 10
3. Modernisasi merupakan proses yang sistematis. Perubahan dalam satu
bidang/aspek akan membawa perubahan atau setidaknya mempengaruhi
bidang/aspek lain.
4. Modernisasi adalah suatu proses global. Hal ini disebabkan adanya
penyebaran gagasan-gagasan dan teknik-teknik modern dalam kehidupan
di seluruh penjuru dunia.
5. Modernisasi merupakan proses jangka panjang. Pada awal perubahan
masyarakat tradisional memang terlihat revolusioner, tetapi proses
modernisasi secara keseluruhan hanya mungkin terjadi dalam proses
yang evolusioner dan memerlukan jangka waktu yang panjang.
6. Modernisasi merupakan proses yang bertahap, yaitu mulai dari tahap
tradisional menuju masyarakat modern.
7. Modernisasi merupakan proses homogenitas. Dengan modernisasi akan
terbentuk berbagai masyarakat dengan struktur dan tendensi yang serupa,
karena modernisasi meliputi gerak menuju interdependensi antar
masyarakat politik serta ke arah integrasi semua masyarakat.
8. Modernisasi merupakan proses yang selalu bergerak ke depan.
Meskipun pada beberapa kasus ada kemungkinan berhenti atau mundur
sementara, tetapi proses modernisasi tidak dapat dihentikan.
9. Modernisasi merupakan proses progresif. Dalam jangka panjang
modernisasi meningkatkan kesejahteraan manusia, baik kultural maupun
material.
Dari beberapa teori para ahli ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan
bahwa teori modernisasi terdapat beberapa kelemahan antara lain: tidak mampu
menggambarkan hari depan modernitas secara pasti, modernisasi tidak mampu
menggambarkan proses pergerakan yang terjadi pada masyarakat, modernisasi
ibid.,

11. 11
tidak mampu memberikan alasan mengapa negara sedang berkembang harus
mengikuti arah pembangunan yang pernah ditempuh negara barat, dan teori
modernisasi tidak memperhitungkan terjadinya kemacetan, kemunduran, stagnasi
maupun keterbelakangan pembangunan serta kegagalan pembangunan.
2.2. Modernisasi Militer era Orde Baru
Militer dapat menjadi pendorong dan motor modernisasi dan
pembangunan nasional, serta berpandangan dan bersikap rasional. Militer-militer
yang terdapat di negara-negara pra-industri merupakan proto-tipe militer negara
maju, yang dengan sendirinya melahirkan dampak pada peranan politik mereka.
Salah satu karakteristik mereka yang utama adalah adanya spesialisasi fungsi dan
kecakapan yang memang di butuhkan oleh militer modern dimana spesialisasi
fungsi dan kecakapan itu hanya di pisah oleh kekerasan komando.
Didalam masyarakat tradisional, militer sebagai kelompok paling modern
dan dalam kedudukanya sebagai kaki tangan pemerintah, jelas mempunyai
otoritas politik yang demikian besarnya. Apabila kita mengangap bahwa militer
merupakan tenaga penggerak masyarakat, maka kita akan mengarah pada cakupan
wilayah penelitian yang sempit.
Militer merupakan sebuah kekuatan paling dinamis di dalam perencanaan
pembangunan, dikarenakan :
1. Sifat militer, lebih-lebih dalam artian fungsi pokok, merupakan rival bagi
semua bentuk organisasi lain yang bahkan sering bertentangan.
2. Mengenai rasionalitas, militer adalah kelompok organisasi yang paling
unggul, tetapi selalu kurang peka atas ukuran pragmatism mengenai efisiensi
di semua bidang.
3. Militer selalu menjaga jarak dengan masyarakat sipil, bahkan memeiliki cara
sendiri termasuk sikap khusus serta pandangan yang kontras jika tak mau
disebut terpisah dari apa yang berkembang dikalangan masyarakat.5
5Afan Gaffar, Beberapa Aspek Pembangunan Politik, (Yogyakarta: Rajawali
Press, 1983), hlm. 166-167.

12. 12
Sedangkan di Indonesia sendiri, keadaan militer lebih berkembang pada
kehidupan Orde Baru, penuh ditandai oleh makin berperanya golongan tentara.
menurut sejarahnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berasal dari rakyat,
merupakan kesatuan-kesatuan kelaskaran rakyat bersenjata yang ikut berjuang
mempertahankan Indonesia merdeka. Sebagai angkatan bersenjata yang
berkembangan, angkatan bersenjata di Indonesia memiliki peran ganda, peran
pertahanan dan peran sosial. Kedua peran ini lebih dikenal sebagai dwi fungsi
ABRI.
Ada yang berkeyakinan di negara berkembang, bahwa militer adalah
merupakan sebuah kelompok politik yang memiliki potensi tinggi di dalam rangka
pembinaan bangsa. Sebagai angkatan bersenjata negara yang sedang berkembang,
ABRI pun dalam kenyataannya belum menemukan format politik yang baku.
Terutama hal ini tampak dalam seluruh struktur dan sistem demokrasi di
Indonesia. Satu yang umum terjadi di negara-negara berkembang seperti
Indonesia, bahwa dominasi militer dipanggung politik selalu disebabkan oleh
kurang kokohnya lembaga politik sipil dan birokrasi..
Diskursus kebangsaan yang dipengaruhi citra tentang kecanggihan sistem
keorganisasian militer melahirkan posisi dan peran militer yang istimewa di
Indonesia. Keistimewaan ini dapat dibaca dalam pembentukan model relasi sipil-militer
yang kemudian dikenal sebagai wacana dwifungsi ABRI. Diskursus
Dwifungsi ABRI secara berulang-ulang menarasikan keterlibatan intensif tentara
di Indonesia dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Peran-peran ini
digambarkan sedemikian rupa, membentuk suatu citra militer sebagai garda depan
dalam menentukan corak kebangsaan di Indonesia. Oleh karena itu, wacana ini
kemudian melahirkan rekomendasi untuk membangun model ideal sipil-militer
yang meletakkan peran profesional militer tidak saja difokuskan kepada peran
pertahanan keamanan, namun juga dapat dikaryakan dalam peran-peran sosial
politik lainnya. Dalam kata-kata Moertopo, peranan ABRI sebagai alat pertahanan
keamanan maupun kekuatan sosial itu telah dilaksanakan sejak semula, jauh

13. 13
sebelum dikenal istilah Dwifungsi6. Kehadiran anggota-anggota ABRI menempati
pos-pos di pemerintahan bukan dalam arti politis ia merupakan wakil golongan
tentara, tetapi penempatan personel-personel ABRI tersebut adalah suatu citra
keberhasilan, citra kepercayaan dalam masyarakat.
6Ali Moertopo, Dasar-Dasar Pikiran Tentang Akselerasi Modernisasi
Pembangunan 25 Tahun, ( Jakarta: CSIS, 1973), hlm. 69.

14. 14
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pembangunan politik sebagai bagian dari modernisasi senantiasa
melibatkan ketegangan dan konflik secara terus menerus antara proses
pembangunan dengan syarat-syarat agar sistem politik tetap pada keadaannya.
Proses modernisasi politik memiliki tiga ciri Pokok yaitu :
1. Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara, bersamaan dengan
melemahnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional.
2. Diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lebaga politik
3. Peningkatan partisipasi rakyat dalam politik dan kesediaan individu-individu
untuk mengidentifikasikan diri dengan sistem politik sebagai
suatu keseluruhan.
Sistem politik yang telah di modernisasi akan menjadi rumit dan
kompleks, karena modernisasi politik akan melipat gandakan volume, ruang
lingkup dan efisiensi keputusan-keputusan resmi; lembaga pemerintahan harus
mengembangkan tingkat diferensiasi struktural dan spesialisasi fungsional yang
tinggi; sikap-sikap politik rakyat harus dirubah dan sifat partisipasi politik harus
diganti. Dan militer dapat menjadi pendorong dan motor modernisasi dan
pembangunan nasional, serta berpandangan dan bersikap rasional.
Saran
Demi menciptakan negara yang kondisif, harus terdapatnya keseimbangan
antara modernisasi dengan pembangunan politik. Dan pembangunan politik harus
sejalan dengan modernisasi yang sedang berjalan agar pembangunan dapat terus
berjalan dan tidak ketinggalan.

15. 15
DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Artikel
Agustino, Leo, Perihal Ilmu Politik : Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik,
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007).
Dodd, C.H., Pembangunan Politik (diterjemahkan oleh Dra. Ratnawati),(Jakarta :
Bina Aksara, 1986).
Gaffar, Afan, Beberapa Aspek Pembangunan Politik, (Yogyakarta: Rajawali Press,
1983)
Kurniadi, Eddy, Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik di Indonesia,
(Bandung : CV. Angkasa, 1991).
Moertopo, Ali, Dasar–Dasar Pikiran Tentang Akselerasi Modernisasi
Pembangunan 25 Tahun, ( Jakarta: CSIS, 1973).
Peter Britton, Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia, (Jakarta: LP3ES,
1996).
Online
http://cenya95.wordpress.com/2008/12/13/modernisasi-politik/ (di unduh pada
tanggal 17 Oktober 2013, 18:43)
http://ardanpraja.blogspot.com/2012/04/modernisasi-pembangunan-dan-politik.
html (di unduh pada tanggal 17 Oktober 2013, 19:27)