SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 14
PEDOMAN PELAKSANAAN
KEUANGAN DESA
Disusun Oleh: Eka Saputra, SP.
Pendamping Desa Pemberdayaan
Kec. Setia Janji Kab. Asahan
Pengertian
 Pelaksanaan dalam Pengelolaan
Keuangan Desa Adalah rangkaian
kegiatan untuk melaksanakan rencana
dan anggaran yang telah ditetapkan
APBDes.
Ruang Lingkup
 Kegiatan yang berkaitan dengan
pengeluaran uang.
 Pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Ketentuan Hukum
 Semua Penerimaan dan Pengeluaran
desa dilaksanakan melalui rekening Kas
Desa (Pasal 24 Ayat 1 Permendagri
113 Tahun 2014).
 Semua Penerimaan dan Pengeluaran
Desa harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah (Pasal 24 Ayat 3
Permendagri 113 Tahun 2014).
 Pengeluaran yang menjadi beban
APBDes harus ditetapkan dulu dalam
Peraturan Desa (PERDes) APBDes
(Pasal 26 Ayat 1 Permendagri 113
Tahun 2014).
Unsur Pengelolah Keuangan
Desa
Bendahara Desa
Melakukan Pembayaran SPP
Mencatat Transaksi dan Menyusun
Buku Kas Umum
Mendokumentasikan bukti-bukti
Pengeluaran
Kepala Desa
Mengesahkan RAB Menyetujui SPP
Sekretaris Desa
Verifikasi RAB Kegiatan Verifikasi SPP
Kasie Perencanaan
Menyusun RAB Kegiatan Mengajukan SPP
Fasilitasi pengadaan
barang & jasa
Mengerjakan Buku Kas
Pembantu Kegiatan
Rangkaian Kegiatan
Pelaksanaan
1. Penyusunan Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
• Survey Harga
Barang & Jasa
• Menyusun RAB
semua rencana
Kegiatan
Pelaksana
Kegiatan/Kasie
Perencanaan
• Memverifikasi
RAB semua
Kegiatan
Sekretaris Desa
• Menyetujui dan
Mensahkan RAB
Kegiatan
Kepala Desa
Rangkaian Kegiatan
Pelaksanaan
2. Pengadaan Barang Dan Jasa
• Mencari, mengundang dan
memilih penyedia Barang
dan Jasa
• Memeriksa Kondisi Barang
& Jasa
• Membuat SPP ke KADES
Tim Pengelola
Kegiatan (TPK)
• Memverifikasi Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP) beserta lampirannya
SEKDES • Menyetujui SPP yang
selanjutnya akan dilakukan
pembayaran oleh
Bendahara
KADES
Yang Harus diperhatikan dalam
Pengadaan Barang dan Jasa
 Berpedoman pada Perka LKPP No 13 Tahun 2013.
 Berprinsip Swakelola dengan memaksimalkan
penggunaan material/bahan yang ada di wilayah
setempat.
 Dilaksanakan secara gotong royong dgn melibatkan
partisipasi masyarakat.
 Bila Nilai pengadaan s/d 50 Juta maka dapat dilakukan
pembelian langsung kepada satu penyedia tanpa
permintaan penawaran.
 Bila Nilai pengadaan diatas 50 juta s/d 200 juta maka
dilakukan permintaan penawaran tertulis kepada satu
penyedia.
 Bila Nilai Pengadaan diatas 200 juta maka TPK harus
mengundang 2 penyedia dan melakukan negosiasi
harga.
Rangkaian Kegiatan
Pelaksanaan
3. Pembayaran
• Menyerahkan dokumen
SPP yang telah disahkan
KADES kepada
Bendahara.
Kasie/TPK
• Melakukan Pembayaran
Sesuai SPP
• Memungut Pajak dan
membukukannya.
• Melakukan Pencatatan
atas pengeluaran Kas
Bendahara • Menerima Pembayaran
sesuai SPP.
• Mengeluarkan Pajak
sesuai ketentuan
Penyedia
barang/jasa
5 Jenis Pajak yang dipungut
Bendahara Desa
 PPh 21; yakni pajak gaji/honorarium
 PPh 22; yakni pajak pengusaha/toko
untuk barang yang nilainya diatas 2 juta.
 PPh 23 yakni pajak dari sewa jasa
teknis, manajemen/konsultan (diluar
sewa tanah/bangunan.
 PPh 24 yakni pajak jasa kontruksi, sewa
tanah / bangunan.
 PPN (Pajak Pertambahan Nilai); Yakni
pajak terhadap pembelian barang/jasa
yang nilainya diatas 1 Juta.
Rangkaian Kegiatan
Pelaksanaan
4. Pengerjaan Buku Kas Pembantu
Kegiatan
 Kasie/TPK bertanggung jawab terhadap
tindakan pengeluaran biaya atas
kegiatan yg dilaksanakan.
 Kasie/TPK wajib membuat/mengisi Buku
Kas Pembantu untuk setiap Kegiatan.
 Buku Pembantu ini berfungsi untuk
mencatat semua transaksi penerimaan
dan pengeluaran yang berkaitan dengan
kegiatan yg dilaksanakan.
Asas Pengelolaan Keuangan
Desa
Asas Hal yang dilakukan Yang dibutuhkan
Partisipasi Melibatkan masyarakat:
1. Dalam Survey Harga
2. Menyusun RAB
3. Proses pengadaan
Barang & Jasa
1. Kasie membentuk ti
Penyusun RAB.
2. Keberadaan warga
yg trampil
menghitung RAB
Transparansi 1. Barang & Jasa yang
dibutuhkan, Standar
harga hasil survey, serta
spesifikasi barang dan
jasa diumumkan secara
terbuka.
2. Pemenang lelang
diumumkan secara
terbuka
1. Data harga dan
spesifikasi barang &
jasa yg berlaku
didaerah setempat.
2. Warga memiliki
pengetahuan tentang
harga dan
spesifikasinya.
3. Mengumumkan
rencana pengadaan
Asas Pengelolaan Keuangan
Desa
Asas Hal Yang dilakukan Yang dibutuhkan
Akuntabe
l
1. Kegiatan dilakukan sesuai
ketentuan dan prosedur.
2. Kegiatan dilakukan oleh pihak yg
berkompeten
3. Didukung oleh dokumen2 yang
dipersyaratkan
4. Menyampaikan Laporan
Penggunaan dana selama
rentang waktu pengerjaan ( 0%,
50% dan 100%)
5. Membuka ruang bagi
masyarakat melakukan
pemantauan kegiatan.
1. Sosialisasi setiap
kegiatan kepada
Masyarakat.
2. Sosialisasi
ketentuan dan
tatacara
pelaksanaan
kegiatan
3. Warga yang trampil
dalam melakukan
pemantauan
kegiatan
Tertib
dan
Disiplin
Anggara
n
1. Mencatat setiap transaksi yg
terjadi
2. Tepat jumlah dan tepat
penggunaan
1. Peningkatan
kapasitas
Bendahara Desa
Terima Kasih

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESAMAHMUN SYARIF
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptximamkuswoyo
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbMohammad Ramadhan
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021TV Desa
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Pengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxPengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxBudi953659
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaPemdes Seboro Sadang
 
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdfBahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdfdesakulonprogo
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanEkoWahyudi107
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda KemiskinanProgram Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda KemiskinanDadang Solihin
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021BappedaLampungUtara
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesEka Saputra
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMkaromah95
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbjMikhail Rasyid
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 

Was ist angesagt? (20)

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptxPaparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
 
Pajak atas Dana Desa
Pajak atas Dana DesaPajak atas Dana Desa
Pajak atas Dana Desa
 
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming  03 April 2021
Inventarisasi Aset Desa - Sugeng - Malming 03 April 2021
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Pengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptxPengelolan Aset Desa.pptx
Pengelolan Aset Desa.pptx
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desaKebijakan pengelolaan keuangan desa
Kebijakan pengelolaan keuangan desa
 
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdfBahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
 
Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017Perdes no 6 pungutan desa 2017
Perdes no 6 pungutan desa 2017
 
Indek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaanIndek perkembangan kawasan perdesaan
Indek perkembangan kawasan perdesaan
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda KemiskinanProgram Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
Program Penanggulangan Kemiskinan dan Urgensi Perda Kemiskinan
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 

Ähnlich wie Pedoman pelaksanaan keuangan desa

Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Dhonie Osmond
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaFormasi Org
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Inspektorat
 
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah PenelitianPanduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah PenelitianDidit Kurniadi
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017kodri .
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desakeuangandesa
 
5. Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
5. Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx5. Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
5. Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptxbambang954859
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxYusniBoy
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkhusnijaeh
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaDodik mer
 
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSisiHalidasyah
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxArisMali
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 

Ähnlich wie Pedoman pelaksanaan keuangan desa (20)

Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014Pengel keu desa permendagri 113 2014
Pengel keu desa permendagri 113 2014
 
Tata kelola keudes
Tata kelola keudesTata kelola keudes
Tata kelola keudes
 
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah PenelitianPanduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
Panduan laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Atas Dana Hibah Penelitian
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 
Paparan Binwas.pptx
Paparan Binwas.pptxPaparan Binwas.pptx
Paparan Binwas.pptx
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
 
Materi BOP.pptx
Materi BOP.pptxMateri BOP.pptx
Materi BOP.pptx
 
07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa07. pelaksanaan apb desa
07. pelaksanaan apb desa
 
5. Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
5. Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx5. Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
5. Pengadaan Barang dan Jasa Desa.pptx
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxPENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desa
 
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptxSLIDE BENDAHARA 2017.pptx
SLIDE BENDAHARA 2017.pptx
 
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptxPENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
PENGADAAN BARANG DAN JASA.pptx
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 

Mehr von Eka Saputra

Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxMetodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxEka Saputra
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxEka Saputra
 
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaPemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaEka Saputra
 
Bursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaBursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaEka Saputra
 
Penanganan stunting
Penanganan stuntingPenanganan stunting
Penanganan stuntingEka Saputra
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Eka Saputra
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaEka Saputra
 
Penjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiPenjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiEka Saputra
 
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Eka Saputra
 
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Eka Saputra
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
 
Sistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaSistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaEka Saputra
 
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTNota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTEka Saputra
 
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embungSurat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embungEka Saputra
 
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Eka Saputra
 
pelaku program inovasi desa
 pelaku program inovasi desa pelaku program inovasi desa
pelaku program inovasi desaEka Saputra
 
Laporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaLaporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaEka Saputra
 

Mehr von Eka Saputra (20)

Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptxMetodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pptx
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi DesaPemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
Pemanfaatan P2KTD Program Inovasi Desa
 
Bursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi DesaBursa Inovasi Desa
Bursa Inovasi Desa
 
Penanganan stunting
Penanganan stuntingPenanganan stunting
Penanganan stunting
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
 
Penjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunaiPenjelasan program padat karya tunai
Penjelasan program padat karya tunai
 
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)
 
Kewenangan desa
Kewenangan desaKewenangan desa
Kewenangan desa
 
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
Juknis Program Padat Karya Tunai TA 2018
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
Sistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan DesaSistem Informasi Pembangunan Desa
Sistem Informasi Pembangunan Desa
 
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNTNota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
Nota kesepahaman 4 Menteri tentang BPNT
 
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embungSurat Edaran Kemendes tentang Pembangunan  embung
Surat Edaran Kemendes tentang Pembangunan embung
 
Embung desa
Embung desa Embung desa
Embung desa
 
Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)Pekerja sosial masyarakat (psm)
Pekerja sosial masyarakat (psm)
 
pelaku program inovasi desa
 pelaku program inovasi desa pelaku program inovasi desa
pelaku program inovasi desa
 
Laporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desaLaporan kerja pendamping desa
Laporan kerja pendamping desa
 

Kürzlich hochgeladen

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Kürzlich hochgeladen (14)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

Pedoman pelaksanaan keuangan desa

  • 1. PEDOMAN PELAKSANAAN KEUANGAN DESA Disusun Oleh: Eka Saputra, SP. Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Setia Janji Kab. Asahan
  • 2. Pengertian  Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APBDes.
  • 3. Ruang Lingkup  Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang.  Pelaksanaan kegiatan di lapangan.
  • 4. Ketentuan Hukum  Semua Penerimaan dan Pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa (Pasal 24 Ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).  Semua Penerimaan dan Pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Pasal 24 Ayat 3 Permendagri 113 Tahun 2014).  Pengeluaran yang menjadi beban APBDes harus ditetapkan dulu dalam Peraturan Desa (PERDes) APBDes (Pasal 26 Ayat 1 Permendagri 113 Tahun 2014).
  • 5. Unsur Pengelolah Keuangan Desa Bendahara Desa Melakukan Pembayaran SPP Mencatat Transaksi dan Menyusun Buku Kas Umum Mendokumentasikan bukti-bukti Pengeluaran Kepala Desa Mengesahkan RAB Menyetujui SPP Sekretaris Desa Verifikasi RAB Kegiatan Verifikasi SPP Kasie Perencanaan Menyusun RAB Kegiatan Mengajukan SPP Fasilitasi pengadaan barang & jasa Mengerjakan Buku Kas Pembantu Kegiatan
  • 6. Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan 1. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) • Survey Harga Barang & Jasa • Menyusun RAB semua rencana Kegiatan Pelaksana Kegiatan/Kasie Perencanaan • Memverifikasi RAB semua Kegiatan Sekretaris Desa • Menyetujui dan Mensahkan RAB Kegiatan Kepala Desa
  • 7. Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan 2. Pengadaan Barang Dan Jasa • Mencari, mengundang dan memilih penyedia Barang dan Jasa • Memeriksa Kondisi Barang & Jasa • Membuat SPP ke KADES Tim Pengelola Kegiatan (TPK) • Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya SEKDES • Menyetujui SPP yang selanjutnya akan dilakukan pembayaran oleh Bendahara KADES
  • 8. Yang Harus diperhatikan dalam Pengadaan Barang dan Jasa  Berpedoman pada Perka LKPP No 13 Tahun 2013.  Berprinsip Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan yang ada di wilayah setempat.  Dilaksanakan secara gotong royong dgn melibatkan partisipasi masyarakat.  Bila Nilai pengadaan s/d 50 Juta maka dapat dilakukan pembelian langsung kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran.  Bila Nilai pengadaan diatas 50 juta s/d 200 juta maka dilakukan permintaan penawaran tertulis kepada satu penyedia.  Bila Nilai Pengadaan diatas 200 juta maka TPK harus mengundang 2 penyedia dan melakukan negosiasi harga.
  • 9. Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan 3. Pembayaran • Menyerahkan dokumen SPP yang telah disahkan KADES kepada Bendahara. Kasie/TPK • Melakukan Pembayaran Sesuai SPP • Memungut Pajak dan membukukannya. • Melakukan Pencatatan atas pengeluaran Kas Bendahara • Menerima Pembayaran sesuai SPP. • Mengeluarkan Pajak sesuai ketentuan Penyedia barang/jasa
  • 10. 5 Jenis Pajak yang dipungut Bendahara Desa  PPh 21; yakni pajak gaji/honorarium  PPh 22; yakni pajak pengusaha/toko untuk barang yang nilainya diatas 2 juta.  PPh 23 yakni pajak dari sewa jasa teknis, manajemen/konsultan (diluar sewa tanah/bangunan.  PPh 24 yakni pajak jasa kontruksi, sewa tanah / bangunan.  PPN (Pajak Pertambahan Nilai); Yakni pajak terhadap pembelian barang/jasa yang nilainya diatas 1 Juta.
  • 11. Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan 4. Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan  Kasie/TPK bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran biaya atas kegiatan yg dilaksanakan.  Kasie/TPK wajib membuat/mengisi Buku Kas Pembantu untuk setiap Kegiatan.  Buku Pembantu ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yg dilaksanakan.
  • 12. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Asas Hal yang dilakukan Yang dibutuhkan Partisipasi Melibatkan masyarakat: 1. Dalam Survey Harga 2. Menyusun RAB 3. Proses pengadaan Barang & Jasa 1. Kasie membentuk ti Penyusun RAB. 2. Keberadaan warga yg trampil menghitung RAB Transparansi 1. Barang & Jasa yang dibutuhkan, Standar harga hasil survey, serta spesifikasi barang dan jasa diumumkan secara terbuka. 2. Pemenang lelang diumumkan secara terbuka 1. Data harga dan spesifikasi barang & jasa yg berlaku didaerah setempat. 2. Warga memiliki pengetahuan tentang harga dan spesifikasinya. 3. Mengumumkan rencana pengadaan
  • 13. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Asas Hal Yang dilakukan Yang dibutuhkan Akuntabe l 1. Kegiatan dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur. 2. Kegiatan dilakukan oleh pihak yg berkompeten 3. Didukung oleh dokumen2 yang dipersyaratkan 4. Menyampaikan Laporan Penggunaan dana selama rentang waktu pengerjaan ( 0%, 50% dan 100%) 5. Membuka ruang bagi masyarakat melakukan pemantauan kegiatan. 1. Sosialisasi setiap kegiatan kepada Masyarakat. 2. Sosialisasi ketentuan dan tatacara pelaksanaan kegiatan 3. Warga yang trampil dalam melakukan pemantauan kegiatan Tertib dan Disiplin Anggara n 1. Mencatat setiap transaksi yg terjadi 2. Tepat jumlah dan tepat penggunaan 1. Peningkatan kapasitas Bendahara Desa