SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416

•
•
E
Edy Junaidi

Dokumen tersebut membahas tentang pengantar umum pengelolaan air limbah domestik di Indonesia. Saat ini pengelolaan air limbah belum memadai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Diperlukan kerangka hukum dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan pengelolaan air limbah guna mencapai target RPJMN."

Umweltschutz
1 von 65
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1. UMUM 9 1.1 PENDAHULUAN 9 1.2 PERATURAN DAERAH 1.2.1 Kedudukan Peraturan Daerah 12 1.2.2 Fungsi Peraturan Daerah 14 1.2.3 Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 15 1.2.4 Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 15 1.2.5 Kewenangan Pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah 17 2. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 21 2.1 PERENCANAAN 21 2.1.1 Penyusunan Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) 21 2.1.2 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka 23 2.1.3 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda 23 2.2 PENYUSUNAN 23 2.2.1 Penyusunan Naskah Akademik 24 2.2.2 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah 24 2.2.3 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD 26 2.3 PEMBAHASAN 28 2.4 PENETAPAN 31 2.4.1 Pemberian Nomor Register 31 2.4.2 Penandatanganan 31 2.4.3 Penomoran 31 2.5 PENGUNDANGAN 32 2.6 PENYEBARLUASAN 32 3. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 35 3.1 UMUM 35 3.2 SISTEMATIKA 36 3.3 TAHAPAN PENYUSUNAN 44 4. PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH 47 4.1 TEKNIK PENYUSUNAN 47 4.1.1 Bahasa Peraturan Daerah 47 4.1.2 Judul Rancangan Peraturan Daerah 60 4.1.3 Pembukaan 62 4.1.4 Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah 67 4.1.5 Penutup 70 4.1.6 Penjelasan 71 4.2 DASAR HUKUM 72 4.3 MATERI MUATAN 79 LAMPIRAN CONTOH 90 5. RANCANGAN PERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH 90 Daftar Isi 32 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DAFTAR TABEL Tabel 4 1 Muatan Rancangan Perda Pengelolaan Air Limbah 83 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Penyusunan Propemperda 11 Gambar 2. Alur Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah 26 Gambar 3. Diagram Alur Pembahasan Rancangan Perda 30 Gambar 4. Alur Penyusunan Naskah Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah 44 54 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
76 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TIM PENGARAH : Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env.E TIM PENYUSUN : Marsaulina FMP Dadang Suryana Sabbath Marchend Raminatha Uno Santi Nursanti Budiaf DESAIN & TATA LETAK: Yoga Iman G www.ayokemon.com Foto: Dokumentasi Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dari berbagai sumber Dicetak di Indonesia, Penerbit: Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyusun KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb, Salam sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah dapat tersusun. Buku panduan ini disusun guna menjadi acuan bagi para pihak (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman, Konsultan Pendamping, dll) dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah di daerahnya masing-masing. Buku panduan ini berisikan informasi mengenai Umum, Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah,Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah. Semoga buku panduan ini memberikan manfaat bagi pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah TA. 2016. Kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. Masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jakarta, Maret 2016 Tim Penyusun Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
UMUM 1.1 PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah1 , didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sesuai kebutuhan. Salah satu prasarana dan sarana yang dimaksud tersebut adalah prasarana dan sarana pengolahan air limbah2 . Namun sayangnya, sampai dengan saat ini, penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah baik di Kabupaten maupun Kota secara umum belum memadai. Sebagian besar air limbah (air buangan yang berasal dari rumah tangga atau limbah domestik3 ) dan limbah cair dari kegiatan/usaha (kecuali yang diwajibkan Amdal) belum dilakukan pengolahan terlebih dahulu melainkan langsung dibuang BAB 1 atau dialirkan ke badan air, baik sungai maupun saluran drainase. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi pencemaran lingkungan hidup4 , terutama pada sumber air baku untuk air minum baik pada air permukaan maupun air tanah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti meningkatnya penggunaan air, berdampak pada peningkatan volume air limbah. Rendahnya kesadaran masyarakat termasuk pelaku usaha untuk mengolah air limbah yang dihasilkan, semakin mengakibatkan pencemaran air, baik pada air permukaan maupun air tanah. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut akan membuat air semakin tercemar. Untuk itu, pengelolaan air limbah harus didukung dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran air limbah. Penyediaan 1. Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Air limbah menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair 3. Yang dimaksud dengan air limbah domestik menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 4. Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 98 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk pelaku usaha. Sebagian besar air limbah yang berasal dari aktifitas rumah tangga seperti: mandi, cuci dan dapur saat ini masih dibuang langsung ke badan air atau sungai. Sedangkan air limbah dari kakus sebagian telah diolah secara setempat, dengan menggunakan septic tank atau cubluk, namun sebagian lainnya belum diolah, bahkan masih ditemui di beberapa tempat aktifitas buang air besar sembarangan (BABS). Untuk pengolahan secara setempat (septic tank atau cubluk), masih terdapat beberapa pertanyaan besar seperti: apakah lumpur tinjanya dikuras secara rutin dan apakah lumpur tinja yang dikuras tersebut kemudian diolah secara aman untuk lingkungan. Sebagai informasi, septic tank yang memenuhi kaidah teknis yang benar adalah septic tank yang kedap air, yang mencegah terjadinya infiltrasi pencemaran ke air tanah. Mengingat sifatnya yang kedap tersebut maka septik tank akan penuh dalam jangka waktu tertentu (biasanya sekitar 2-3 tahun). Sedangkan yang dimaksud dengan pengolahan lumpur tinja yang aman adalah pengolahan lumpur tinja di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Tidak dibenarkan untuk membuang lumpur tinja yang dikuras ke sungai, danau, rawa, lahan pertanian atau lahan lainnya (walaupun lahan nonproduktif) karena berpotensi untuk mencemari lingkungan. Di beberapa kota, telah terdapat instalasi pengolahan air limbah secara terpusat (setiap saluran pembuangan air limbah rumah tangga dihubungkan dengan perpipaan dan air limbahnya diolah secara terpusat), namun cakupan pelayanannya masih sangat terbatas. ArahkebijakanRencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses sanitasi layak. Artinya, sampai akhir tahun tersebut, setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (air limbah). Akan tetapi dalam kenyataannya, pelayanan air limbah sampai saat ini baru sebesar 60,91% (data Kementerian PU Tahun 2013). Masih terdapat “gap” yang besar antara target tersebut dengan kenyataan yang ada.Hal ini menjadi gambaran bahwa hampir separuh dari masyarakat Indonesia berada dibawah ancaman dari potensi bahaya yang akantimbulakibatairlimbahyangtidak dikelola yaitu pencemaran lingkungan yang berdampak kepada turunnya tingkat kesehatan masyarakat dan terhambatnya aktifitas perekonomian. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan air limbah yang merupakan bagian dari pengelolaan sanitasi dengan tujuan menghindari buruknya sanitasi yang terjadi di Indonesia, melalui antara lain: (a) Konferensi Sanitasi Nasional yang dilaksanakan bulan November tahun 2007, menghasilkan kesepakatan mengenai langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan, sejalan dengan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs)5 ; (b) Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan yang dilaksanakan bulan April tahun 2009. Pada acara tersebut telah diidentifikasikan permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan serta menyepakati pendekatan Strategi Sanitasi sebagai dasar pembangunan sanitasi di daerah. Ada 6 (enam) aspek yang mempengaruhi penyelenggaraan pengelolaan air limbah, yaitu: (a) peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan hak masyarakat serta memfasilitasi kewajiban masyarakat termasuk pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah; (b) institusi atau kelembagaan penyelenggara baik pada lingkup Pemerintah daerah maupun masyarakat; (c) sumber daya manusia termasuk sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas; (d) tersedianya prasarana dan sarana yang memadai; (e) pembiayaan yang cukup untuk penyelenggaraan pengelolaan air limbah; dan (f) kepedulian masyarakat termasuk pelaku usaha. Aspek tersebut dalam satu sistem, yaitu sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dilustrasikan pada Gambar berikut ini: Gambar-1.1 Aspek dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah 5. Menurut Laporan MDGs Indonesia 2011 pada tahun 2009 persentase yang sudah dicapai sebesar 69,51% rumah tangga dapat memperoleh akses terhadap sanitasi layak pada kawasan perkotaan. 1110 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Seluruh aspek seperti yang terlihat dalam gambar diatas bermuara kepada tuntutan kebutuhan untuk penanganan air limbah secara terpadu dan komprehensif mulai dari: penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelohan air limbah; pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah; pemicuan kesadaran masyarakat untuk berperan serta, penataan organisasi/ kelembagaan pengelola air limbah, pembentukan pengaturan mengenai pengelolaan air limbah, dll. Mengingat pentingnya hal-hal tersebut, diperlukan suatu alat (tools) untuk mengatur mengenai pengelolaan air limbah, dalam bentuk peraturan daerah, karena peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang seharusnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik, strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya, DirektoratPengembanganPenyehatan Lingkungan Permukiman (Direktorat Pengembangan PLP) antara lain dengan memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui kegiatan Bantuan Teknis (Bantek), dengan tujuan percepatan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Bantek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatmembuatPanduanPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. 1.2 PERATURAN DAERAH Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentukatauditetapkanolehlembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah selain melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga dapat mengatur aspek khusus di bidang tertentu yang terdapat atau dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat. Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. 1.2.1 Kedudukan Peraturan Daerah Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat). Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sebagai landasan untuk menjalankan program pembangunan nasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut sebagai bentuk titah konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama para pejabat di tataran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat memposisikan hukum sebagai titik tolak dalam bertingkah laku dan merumuskan kebijakan publik. Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi diatasnya (lex superior derogat legi inferior). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum yang dianut sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. U n d a n g - U n d a n g / P e ra t u ra n Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Jenis Peraturan Perundang-undangan lain menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,BadanPemeriksaKeuangan, 1312 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Daerah dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dibedakan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hirarki, Peraturan Menteri berada diatas Peraturan Daerah6 . 1.2.2 Fungsi Peraturan Daerah Secara umum Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut: a. Sebagai instrumen kebijakan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Makna tunduk bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. c. sebagai instrumen untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. 1.2.3 Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu: a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara; b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapatberpengaruhterhadapsubstansi Peraturan Daerah.Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. 1.2.4 AsasdanPrinsipPembentukan Peraturan Daerah Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi: a. Kejelasan Tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. c. Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 6. Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah” 1514 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. d. Dapat Dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. Kejelasan Rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harusmemenuhipersyaratanteknis penyusunan peraturan perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. g. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas- luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif. Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut: 1. Prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori, bahwa peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Prinsip lex specialis derogate lex generalis, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyamping-kan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. 3. Prinsip lex posterior derogate lex priori, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyamping-kan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama. 4. Prinsip keadilan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. 5. Prinsip kepastian hukum, bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 6. Prinsip pengayoman, bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 7. Prinsip mengutamakan kepentingan umum, bahwa dalam peraturan perundang- undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum. 8. Prinsip kebhinekatunggalikaan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat. 1.2.5 Kewenangan Pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: ”Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” b. Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, Pasal 236 ayat (2), dan Pasal 242 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 1716 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing Pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut: Pasal 65 ayat (2) huruf b : ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD” Pasal 154 ayat (1) huruf a : ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama” Pasal 242 ayat (1) : “Rancangan Perda Yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda” Pasal 236 ayat (2) : ”Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ” Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua daerah7 . Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah. Pembagian kewenangan sub urusan air limbah sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Pusat dalampenyelenggaraansuburusan pengelolaan air limbah, meliputi: (a) penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional; (b) pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional. 2. Daerah Provinsi Kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. 3. Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sejalan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP). Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut menyatakan sebagai berikut: (1) Dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini. (2) Bagi Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah tentang pengembangan sistem pengelolaanairlimbahpermukiman sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar Peraturan Daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. 7. Lihat definisi urusan wajib dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1918 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Pembentukan Peraturan Daerah menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, adalah pembuatan peraturan perundang- undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dan penyebarluasan. Usulan pembentukan produk hukum daerah (dalam hal ini Peraturan Daerah) dapat berasal dari dua jalur, yaitu atas usulan eksekutif (Pemerintah Daerah) dan atas usulan legislatif (DPRD). Proses dalam tiap- tiap tahapan tersebut sebagai berikut: 2.1 PERENCANAAN Tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah menurut Pasal 10 PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai berikut: (1) penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda); (2) perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; (3) perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. Masing- BAB 2 masing kegiatan tersebut, secara rinci sebagai berikut: 2.1.1 PenyusunaWn Program Pembentukan perda (PROPEMPERDA) Secara umum tahapan penyusunan Propemperda dapat dibagi dalam 4 (empat) tahap (lihat Gambar 1), yaitu: 1. Penyusunan daftar Rancangan Perda Pada tahap penyusunan daftar RancanganPerdabaikyangberasal dari eksekutif maupun legislative, masing-masing menyusun usulan Rancangan Perda yang akan disusun selama 1 (satu) tahun ke depan. Untuk penyusunan Propemperda yang berasal dari eksekutif, dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum, sedangkan untuk penyusunan Propemperda yang berasal dari DPRD, koordinasinya dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Penyusunan 2120 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
daftar Rancangan Perda tersebut didasarkan pada: - Perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; - Rencana pembangunan daerah; - Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan - Aspirasi masyarakat daerah. 2. Penyusunan daftar urutan berdasarkan skala prioritas Setelah daftar Rancangan Perda disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan daftar urutan yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria sebagai berikut: - Perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi - Rencana pembangunan daerah; - Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan - Aspirasi masyarakat daerah. 3. Penyepakatan hasil penyusunan Propemperda Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah (eksekutif) disepakati menjadi Propemda. 4. Penetapan Propemperda Propemperda yang telah disepakati bersama kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan keputusan DPRD. 2.1.2 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka Rancangan perda kumulatif terbuka merupakan rancangan perda di luar daftar prioritas pada Propemperda yang dalam keadaan tertentu dapat diajukan penyusunannya. Adapun yang dapat dimuat dalam daftar kumulatif terbuka adalah rancangan perda: (a) akibat putusan Mahkamah Agung; dan (b) APBD 2.1.3 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda Dalam keadaan tertentu, penyusunan Rancangan Perda di luar daftar Propemperda dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut: a) Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; b) Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c) Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d) Akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan e) Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. 2.2 PENYUSUNAN Tahap Penyusunan Rancangan Perda merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah Rancangan Perda dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan daftar Rancangan Perda pada Propemperda dan usulannya dapat berasal dari eksekutif maupun legislatif. Secara umum, untuk menyusun sebuah Rancangan Perda, diawali dengan penyusunan naskah akademik. Dari naskah akademik, suatu Rancangan Perda dirumuskan. Gambar 1. Tahapan Penyusunan Propemperda 01 02 03 PENYUSUNAN DAFTAR RANCANGAN PERDA PENYUSUNAN DAFTAR URUTAN BERDASARKAN SKALA PRIORIS PENYEPAKATAN HASIL PENYUSUNAN PROPEMPERDA 04 PENETAPAN PROPEMPERDA 2322 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
2.2.1 Penyusunan Naskah Akademik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, naskah akademik merupakan dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan Rancangan Perda dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda. Naskah akademik paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur dalam perda. Untuk penyusunan Rancangan Perda yang diusulkan oleh pihak eksekutif, naskah akademik disusun/disiapkan oleh pimpinan perangkat daerah (kepala SKPD pemrakarsa) dengan mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi masalah hukum (Bagian Hukum Kabupaten/Kota). Sedangkan untuk Rancangan Perda yang disulkan oleh legislatif (DPRD), penyusunan naskah akademiknya dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dalam melakukan penyusunan naskah akademik di lingkungan Pemerintah Daerah, pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai dengan Perda yang akan disusun. Setelah itu, perangkat daerah yang membidangi hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Rancangan perda terhadap sistematika dan materi muatan. Naskah akademik yang sudah diselaraskan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda. 2.2.2 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Untuk Penyusunan Rancangan Perda di lingkungan pemerintah daerah setelah naskah akademik disusun dan diselaraskan, secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Tahapan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut: - Kepala daerah memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk melakukan Penyusunan Rancangan Perda berdasarkan daftar pada propemperda. - Kepala daerah membentuk tim penyusunan Rancangan Perda melalui surat keputusan (SK) Kepala Daerah. Tim penyusun tersebut terdiri dari seorang ketua yang ditunjuk langsung oleh perangkat daerah pemrakarsa. Jika ketua tim yang ditunjuk bukan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa sendiri, maka pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan dalam Rancangan Perda yang disusun. Keanggotaan tim penyusun terdiri dari: o kepala daerah; o sekretaris daerah; o perangkat daerah pemrakarsa; o perangkat daerah yang membidangi hukum; o perangkat daerah terkait lainnya; dan o perancang peraturan perundang-undangan. - Dalam melaksanakan tugasnya, ketua tim penyusun memberikan laporan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan permasalahan dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan. - Rancangan Perda yang telah disusun pada langkah sebelumnya kemudian diberikan paraf bersama oleh ketua tim dan perangkat daerah pemrakarsa. - Selanjutnya, ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda yang telah disusun kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. 2. Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Tahapan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi adalah sebagai berikut: - Sekretaris daerah menugaskan kepada perangkat darah yang membidangi hukum untuk mengkoordinasikan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. - Dalam koordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi hukum, rapat/ pembahasan dilakukan untuk harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. - Rancangan Perda hasil p e n g h a r m o n i s a s i a n , 2524 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Gambar 2.Alur Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah pembulatan dan pemantapan konsepsi kemudian disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada perangkat daerah pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah lainnya (yang tergabung di Tim Penyusun) untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda. - Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah diparaf pada tahap sebelumnya kepada kepala daerah untuk mendapatkan paraf persetujuan sebagai konsep akhir Rancangan Perda. - Sebelum konsep akhir rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD untuk pembahasan, ketua tim penyusun harus memaparkan konsep akhir Rancangan Perda tersebut kepada Kepala Daerah. PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA HARMONISASI, PEMBUATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PEMBERIAN PARAF PERSETUJUAN KONSEP AKHIR RANCANGAN PERDA 01 02 03 04 2.2.3 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD Untuk penyusunan Rancangan Perda di lingkungan DPRD, sebagai berikut: 1. Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan daftar pada Propemperda. Rancangan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. 2. Sekretariat DPRD memberikan nomor pokok kepada Rancangan Perda yang disampaikan. 3. DalamhalRancanganPerdadisertai penjelasan atau keterangan, maka di dalamnya memuat: a. Pokok pikiran dan materi muatan yang diatur b. Daftar nama; dan c. Tanda tangan pengusul 4. Dalam hal Rancangan Perda disertai naskah akademik, maka naskah akademik tersebut telah terlebih dahulu melalui pengkajian dan penyelarasan, serta memuat: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. Jangkauan dan arah pengaturan 5. Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. 6. Hasil pengkajian rancangan perda kemudian disampaikan oleh Bapemperda kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di rapat paripurna, pimpinan DPRD harus menyampaikan hasil pengkajian tersebut kepada anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelumnya. 7. Mekanisme rapat paripurna DPRD tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengusul memberikan penjelasan; b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. 2726 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
8. Rapat paripurna DPRD tersebut kemudian memutuskan usulan Rancangan Perda. Putusan yang dihasilkan dapat berupa: - Persetujuan; - Persetujuan dengan pengubahan; atau - Penolakan. 9. Apabila keputusan diatas berupa persetujuan dengan pengubahan, maka pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus untuk melakukan penyempurnaan. 10. Setelah penyempurnaan dilakukan, maka hasilnya disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD. 2.3 PEMBAHASAN Rancangan perda yang telah disusun pada tahap penyusunan selanjutnya dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan perda yang berasal dari kepala daerah disampaikan melalui surat pengantar kepala daerah kepada pimpinan DPRD. Sedangkan pembahasan rancangan perda yang disusun oleh DPRD disampaikan melalui surat pengantar pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Surat pengantar tersebut paling sedikit berisikan latar belakang dan tujuan dari penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda. Untuk rancangan perda yang disusun berdasarkan naskah akademik, maka pada surat pengantar penyampaian rancangan perda juga disertakan naskah akademik. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan kepala daerah menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan menggunakan rancangan perda dari kepala daerah sebagai sandingan. Dalam melakukan pembahasan, kepala daerah membentuk tim pembahasan yang diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ketua tim bertugas untuk melaporkan setiap perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan yang dilakukan kepada kepala daerah,untuk mendapatkan arahan dan keputusan. Pembahasan rancangan perda antara DPRD dan pemerintah daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Urutan kegiatan pembahasan adalah sebagai berikut: 1. Pembicaraan tingkat I Untuk Rancangan Perda yang berasal dari eksekutif maka urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: a. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan c. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi. d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya Untuk Rancangan Perda berasal dari legislatif maka urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: a. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; b. Pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan c. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah. d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya 2. Pembicaraan tingkat II, meliputi: a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1) penyampaianlaporanpimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b. Pendapat akhir kepala daerah. Rancangan Perda apabila disetujui bersama oleh DPRD dan kepala 2928 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Gambar 3. Diagram Alur Pembahasan Rancangan Perda daerah, selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untukditetapkanmenjadiPerda.Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, maka Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu. Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali Rancangan Perda oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai dengan alasan penarikan. Begitu pula apabila DPRD ingin melakukan penarikan kembali Rancangan Perda, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD disertai juga dengan alasan penarikan. Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah. Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. 2.4 PENETAPAN 2.4.1 Pemberian Nomor Register Setelah ada persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah terkait Rancangan Perda yang dibahas bersama, tahap selanjutnya adalah pengesahan atau penetapan Rancangan Perda. Namun demikian, sebelum Rancangan Perda ditetapkan menjadi suatu Perda, kepala daerah wajib untuk menyampaikan Rancangan Perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register (noreg) Perda. Setelah itu, noreg Rancangan Perda akan diberikan oleh gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Perda tersebut diterima. 2.4.2 Penandatanganan Rancangan Perda yang telah mendapatkan noreg kemudian disahkan oleh kepala daerah dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah Rancangan Perda. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh kepala daerah dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Jika kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Perda tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka Rancangan Perda tersebut otomatis menjadi Perda dan wajib untuk diundangkan ke dalam lembaran daerah. 3130 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Penandatanganan dapat dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah jika kepala daerah berhalangan sementara atau tetap. Penandatanganan tersebut dibuat 4 (empat) rangkap, kemudian naskah aslinya didokumentasikan oleh: (1) DPRD; (2) sekretaris daerah; (3) perangkat daerah yang membidangi hukum; dan (4) perangkat daerah pemrakarsa. 2.4.3 Penomoran Penomoran Perda dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum (dalam hal ini kepala bagian hukum). Penomoran untuk perda menggunakan nomor bulat. 2.5 PENGUNDANGAN Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah, sedangkan penjelasan Perda dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda. Setelah Perda diundangkan maka secara hukum Perda tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda tersebut. Perda diundangkan oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada gubernur (atau ke Menteri Dalam Negeri untuk Perda Provinsi). Apabila sekretaris daerah berhalangan, maka pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah. Selanjutnya Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. AUTENTIFIKASI Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya. Setiap Perda yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran selanjutnya harus dilakukan autentifikasi. Autentifikasi Perda kabupaten/kota dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota. 2.6 PENYEBARLUASAN Secara prinsip, penyebarluasan dilakukan semenjak tahapan Penyusunan Propemperda, Penyusunan Rancangan Perda, Penyusunan Naskah Akademik dan Pembahasan Rancangan Perda. Penyebarluasan bertujuan untuk dapat memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai rancangan perda yang disusun. Penyebarluasan pada tahapan Penyusunan Propemperda, pelaksanaannya dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan pada tahapan Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari inisiatif legislatif, dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, sedangkan untuk yang berasal dari inisiatif eksekutif dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. Bagi perda yang telah diundangkan maka penyebarluasan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Naskah Perda yang disebarluaskan tersebut harus merupakan salinan naskah Perda yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. Secara khusus, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan, bagi yang tidak melakukan, terdapat sanksi secara administratif berupa teguran tertulis. 3332 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 3.1 UMUM Kedudukan Peraturan Daerah menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sebagaimana menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan, serta dilakukan sesuai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana termuat dalam Lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Pengertian Naskah Akademik menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011,adalahnaskahhasilpenelitianataupengkajianhukumdanhasilpenelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah air limbah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan air limbah dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan air limbah dan dasar hukum masyarakat baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, secara umum Naskah Akademik memuat gagasan pengaturan atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dari berbagai aspek ilmu yang terkait dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan, atas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta BAB 3 3534 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
pemikiran tentang norma yang akan dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan bidang ilmu yang terkait dengan air limbah. Unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah Akademik urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang secara umum menggambarkan sekurang-kurangnya: a. Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah; b. Hasil inventarisasi permasalahan air limbah yang dihadapi baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat saat ini dan akan datang; c. Alasan diperlukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah; d. Gagasan mengenai materi muatan yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah; e. Konsepsi landasan, alas hukum dan prinsip yang akan digunakan; f. Pemikiran mengenai norma yang akan dituangkan ke dalam bentuk pasal- pasal; g. Gagasan awal naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang disusun secara sistematis sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan: bab demi bab, serta pasal demi pasal. 3.2 SISTEMATIKA Persyaratan membentuk suatu Peraturan Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2011 harus disertai dengan Naskah Akademik, yaitu naskah hasil pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat serta dilakukan sesuai teknik penyusunan Naskah Akademik. Untuk memudahkan dalam penyusunan Naskah Akademik, negara melalui UU No. 12 Tahun 2011 memberikan pedoman Penyusunan Naskah Akademik dengan sistematika sebagai berikut: JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Uraian singkat setiap bagian diatas yang telah disesuaikan untuk naskah akademik rancangan perda tentang pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode yang digunakan. A. Latar Belakang Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Latar belakang tersebut menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi 3736 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. B. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi? 2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaanairlimbah,masyarakatsertacara-caramengatasipermasalahan tersebut. 2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pengelolaan air limbah. 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. D. Metode Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. • Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. • Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. • Metodeyuridisempirisatausosiolegaladalahpenelitianyangdiawalidengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang- undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap pengelolaan air limbah yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS Memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: A. Kajian teoretis, memuat antara lain teori pengelolaan air limbah (baik domestik maupun non domestik sesuai kebutuhan) disertai dengan aspek prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah tersebut berdasarkan teoritis. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang 3938 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 1. Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, landasan filosofis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah, merupakan harapan atau keinginan Pemerintah Daerah dan Masyarakat baik saat ini mapun akan datang. 2. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek antara lain aspek kesehatan dan lingkungan hidup. Landasan sosiologis tersebut sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah air limbah saat ini dan kebutuhan atau keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah dimasa mendatang. 3. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan air limbah atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan pengelolaan air limbah saat ini dan akan datang serta permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah terhadap aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah dan masyarakat. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Memuat hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait, keterkaitan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang ada dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan di atas ditujukan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait baik lingkup nasionalmaupundaerahantaralainpenyelenggaraanpemerintahan,ketataruangan, bangunan gedung, lingkungan hidup, kesehatan, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, keuangan daerah, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan, perizinan, bentuk pelibatan masyarakat dan pelaku usaha, yang kesemuanya menjadi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Dalam kajian ini diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Analisis ini dapat menggambarkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian tersebut menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang akan dibentuk. 4140 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pengelolaan Air Limbah. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah sekurang-kurangnya memuat: a. tujuan dan sasaran; b. hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha; c. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; d. pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL setempat, SPAL terpusat, penyelenggaraan SPAL seperti: perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah); e. perizinan; f. kerjasama dan kemitraan; g. insentif dan disinsentif; h. kelembagaan; i. retribusi pelayanan air limbah; j. pembiayaan; k. peran serta masyarakat; l. larangan; m. pembinaan dan pengawasan; n. sanksi administratif; dan o. ketentuan pidana (bila diperlukan).. BAB VI PENUTUP Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran. A. Simpulan Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. B. Saran Saran memuat antara lain: 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah di bawahnya berupa Peraturan Bupati/Walikota. 2. Rekomendasi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah. 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan penyusunan Naskah Akademik. LAMPIRAN KONSEP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH 4342 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
3.3 TAHAPAN PENYUSUNAN Mekanisme penyusunan naskah akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, sebagai berikut: 1. Pemrakarsa menyiapkan/menyusun naskah akademik. Dalam menyusun naskah akademik, pemrakarsa mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum (bagian hukum). 2. Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa kemudian disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan penyelarasan. 3. Penyelarasan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dan diselenggarakan dalam bentuk rapat penyelarasan yang mengundang (mengikutsertakan) para pemangku kepentingan. 4. Perangkat daerah yang membidangi hukum menyampaikan naskah akademik hasil penyelarasan kepada sekretaris daerah. 5. Sekretaris daerah kemudian menyampaikan kembali naskah akademik hasil penyelarasan kepada perangkat daerah (pemrakarsa) disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan. (Alur penyusunan naskah akademik seperti pada Gambar dibawah) Gambar 4. Alur Penyusunan Naskah Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah 4544 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH 4.1 TEKNIK PENYUSUNAN 4.1.1 Bahasa Peraturan Daerah Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.Namun mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Tata bahasa yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011, sebagai berikut: 1. Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan, antara lain: a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; Contoh: WWkawasan-kawasan ditulis kawasan g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi, lembaga pemerintah atau ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. BAB 4 4746 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Contoh: - Pemerintah Daerah - DPRD - Rancangan Peraturan Daerah 2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Contoh: Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Rumusan yang lebih baik: (1) Permohonan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3. Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Contoh kalimat yang tidak baku: Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut. Contoh kalimat yang baku: Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya. 5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi. Contoh: (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko; b. jumlah blanko yang dicetak; dan c. jumlah dokumen yang diterbitkan. 6. Untuk mempersempit pengertian kata atau isilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru. 7. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contoh: Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. Rumusan yang baik: Pertanian meliputi perkebunan, perternakan, dan perikanan. 8. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan: a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Contoh: Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan.Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan. b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Contoh: Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. 9. Untuk menghindari perubahan nama Dinas, penyebutan Dinas menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud. Contoh: Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan sub urusan persampahan. 4948 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
10. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika: (a) mempunyai konotasi yang cocok; (b) lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia; (c) mempunyai corak internasional; (d) lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau (e) lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Contoh: 1. devaluasi (penurunan nilai uang) 2. devisa (alat pembayaran luar negeri) 11. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ). Contoh: 1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) 2. penggabungan (merger) 12. Gunakan kata paling untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman ketentuan pidana atau batasan waktu. Contoh: … dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan: a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu; Contoh 1: Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Contoh 2: Walikota menugasi Sekretaris Daerah yang mewakili untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPRD diterima. b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu. Contoh: Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 22 Juli 2011. c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi. 13. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 29 Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini. 14. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Contoh: Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut. 15. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. Contoh: Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 5150 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
16. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal. a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka). Contoh: Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu. Contoh: Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Contoh: Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri. 17. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Contoh: Pasal 59 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun. 18. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan. Contoh: Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. 19. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau. Contoh: Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. 20. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau. Contoh: Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat jasa kesehatan hewan 5352 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
atau pos kesehatan hewan. 21. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. Contoh: Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. 22. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang. Contoh: Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan. 23. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat. Contoh 1: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 90 Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Contoh 2: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pasal 28 ayat (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 24. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Contoh 1: Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Contoh 2: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pasal 17 ayat (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK. 25.Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Contoh: Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam 5554 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 3; c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan h. tidak berada dalam pengampuan. 26. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang. Contoh 1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 135 Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain. Contoh 2: Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Pasal 11 (1) Setiap pemegang IUP atau TPKP dilarang: a. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mata jaring kurang 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm. 27. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. 28. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang– undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat … . Contoh 1: Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Contoh 2: Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. 29. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. Contoh: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 5756 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pasal 57 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 37 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e. 30. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali. Contoh: a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1). b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a. 31. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. Contoh: Pasal 8 Rumusan yang tidak tepat: Pasal 8 (1) … . (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari. 32. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Contoh: Pasal 15 (1) … . (2) … . (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan. 33. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Contoh: Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh … . 34. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang–undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 35. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Contoh: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 15 Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 36. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas. 5958 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
37. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan. 38. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang– undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam … (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini. Contoh: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini. 39. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang–undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali Contoh: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun … tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. 40. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4. 4.1.2 Judul Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, Judul Rancangan Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Rancangan Peraturan Daerah. Nama Rancangan Peraturan Daerah dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Rancangan Peraturan Daerah. Judul Rancangan Peraturan Daerah ada 2 (dua) alternatif: Alternatif Pertama, Judul Rancangan Pengelolaan Air Limbah adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka materi muatan Rancangan Peraturan Daerah hanya mengatur jenis air limbah tersebut. Sedangkan Air Limbah Non Domestik diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki 2 (dua) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Non Domestik. Contoh Peraturan Daerah Kabupaten: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN …….. NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Contoh Peraturan Daerah Kota: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA …….. NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Alternatif Kedua, Judul Rancangan Peraturan Daerah adalah Pengelolaan Air Limbah. Dengan demikian materi muatan atau isi Rancangan Peraturan Daerah mengatur penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan air limbah non domestik. 6160 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Contoh Peraturan Daerah Kabupaten: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN …….. NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH Contoh Peraturan Daerah Kota: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA …….. NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH Alternatif judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, diberikan alasan dalam Naskah Akademik. Mengingat buku panduan ini adalah mengenai rancangan perda air limbah domestik, maka disarankan untuk menggunakan alternatif pertama sebagai judul rancangan perda. 4.1.3 Pembukaan Pembukaan Peraturan Daerah menurut ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011, terdiri atas: a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada pembukaan tiap jenis Rancangan Peraturan Daerah dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin. b. Jabatan pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Jabatan pembentuk Rancangan Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten: BUPATI GUNUNG KIDUL, Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota: WALIKOTA MANADO, c. Konsiderans Menimbang Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Pokok pikiran pada konsiderans Rancangan Peraturan Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2011, memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ada 2 (dua) alternatif Konsiderans Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Alternatif Pertama memuat sebagai berikut: 1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah atau nama lain dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah atau nama lain dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 6362 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah atau nama lain dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akandicabutgunamenjaminkepastianhukumdanrasakeadilanmasyarakat. Contoh, Konsiderans Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah; b. bahwa air limbah permukiman yang tidak dikelola dengan benar berpotensi menimbulkan pencemaran air baku serta kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian berupa timbulnya penyakit dan turunnya produktifitas kegiatan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah; Contoh 2, Konsiderans Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari air limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan air limbah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; c. bahwa dalam pengelolaan air limbah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan air limbah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan pelaksanaan sub urusan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Alternatif Kedua, cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah untuk pengelolaan air limbah secara tegas, maka dapat digunakan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung seperti misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 6564 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
Contoh: Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 huruf d, Pasal 24, dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah; Muatan Kondiderans Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah atau nama lain diuraikan secara singkat baik secara filosofis dan sosiologis maupun yuridis dalam Penjelasan Umum. d. Dasar Hukum Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: (1) dasar kewenangan Pemerintah Daerah pembentukan Peraturan Daerah; (2) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Penulisan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. e. Diktum. Diktum terdiri atas: a. kata Memutuskan; b. kata Menetapkan; dan c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. Contoh: Peraturan Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN: Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten atau Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh: MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH. 4.1.4 Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: 1. Ketentuan Umum Menurut UU No. 12 Tahun 2011, bahwa Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu dan dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 6766 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Batasan pengertian atau definisi yang termuat dalam Ketentuan Umum menurut UU No. 12 Tahun 2011, sebagai berikut: a. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. b. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. c. Apabila rumusan definisi dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri dirumuskan kembali dalam Peraturan Daerah, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. d. Rumusan batasan pengertian dari Peraturan Daerah dapat berbeda dengan rumusan dalam Peraturan Daerah yang ada karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. e. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi. f. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. g. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. h. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. i. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; 2) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan 3) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. 2. Materi Pokok yang Diatur Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. tujuan dan sasaran; b. hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha; c. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; d. pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah (SPAL setempat, SPAL terpusat, penyelenggaraan SPAL seperti: perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, prasarana dan sarana pengolahan air limbah) e. perizinan; f. kerjasama dan kemitraan; g. insentif dan disinsentif; h. kelembagaan; i. retribusi pelayanan air limbah; j. pembiayaan; k. peran serta masyarakat; l. larangan; m. pembinaan dan pengawasan n. sanksi administratif; dan 6968 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
o. ketentuan pidana (bila diperlukan).. 3. Ketentuan Pidana Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dalam merumuskan Ketentuan Pidana yang perlu dihindari, antara lain kualifikasi pidana yang dijatuhkan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama (bila ada) terhadap Peraturan Daerah yang baru, dengan bertujuan untuk: (a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; (b) menjamin kepastian hukum; (c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; (d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 5. Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: (a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah; (b) nama singkat Peraturan Daerah (bila diperlukan); (c) status Peraturan Daerah yang sudah ada; (d) saat mulai berlaku Peraturan Daerah. 4.1.5 Penutup Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah yang memuat: (a) rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Kabupaten/Kota; (b) penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah; (c) pengundangan atau Penetapan Peraturan Daerah; (d) akhir bagian penutup. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut: Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 4.1.6 Penjelasan Menurut UU No. 12 Tahun 2011, bahwa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Artinya, Peraturan Daerah diberikan penjelasan yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Ketentuan mengenai penjelasan menurut UU No. 12 Tahun 2011, sebagai berikut: a. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. b. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR … TAHUN … 7170 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416
03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416

Empfohlen

PERATURAN pengelolaan air limbah
PERATURAN pengelolaan air limbahPERATURAN pengelolaan air limbah
PERATURAN pengelolaan air limbahPT.Jasa Prima Perkasa
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahUndang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahJoy Irman
 
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktifPerencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktifRafi Perdana Setyo
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanJoy Irman
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Airushfia
 

Empfohlen

PERATURAN pengelolaan air limbah
PERATURAN pengelolaan air limbahPERATURAN pengelolaan air limbah
PERATURAN pengelolaan air limbahPT.Jasa Prima Perkasa
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahUndang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-Sampah
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan-SampahJoy Irman
 
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktifPerencanaan tps dan pengelolaan sampah produktif
Perencanaan tps dan pengelolaan sampah produktifRafi Perdana Setyo
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanJoy Irman
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Airushfia
 
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 21071604 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716kang apep
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADushfia
 
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan PermukimanBuku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan PermukimanOswar Mungkasa
 
Tempat pembuangan akhir sampah
Tempat pembuangan akhir sampahTempat pembuangan akhir sampah
Tempat pembuangan akhir sampahCITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, PT TBK
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Masyrifah Jazm
 
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahanTeknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestik
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestikPerda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestik
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestikPRO YENI EP
 
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Joy Irman
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Penataan Ruang
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
 
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Pedoman umum 3R permukiman
Pedoman umum 3R permukimanPedoman umum 3R permukiman
Pedoman umum 3R permukimaninfosanitasi
 
Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Diseminasi Pergub 122thn2005 JanDiseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Diseminasi Pergub 122thn2005 JanYose Rizal
 
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampahInd puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampahMasyrifah Jazm
 
Penanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampahPenanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampahinfosanitasi
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikRizki Darmawan
 
Fath muhammad
Fath muhammadFath muhammad
Fath muhammadFath Muhammad
 
Pengolahan sampah
Pengolahan sampahPengolahan sampah
Pengolahan sampahinfosanitasi
 
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014infosanitasi
 
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptxbahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptxanggiemagie14
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 21071604 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716kang apep
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADushfia
 
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan PermukimanBuku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan PermukimanOswar Mungkasa
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Masyrifah Jazm
 
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahanTeknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
 
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestik
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestikPerda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestik
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestikPRO YENI EP
 
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Joy Irman
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Penataan Ruang
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...infosanitasi
 
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Pedoman umum 3R permukiman
Pedoman umum 3R permukimanPedoman umum 3R permukiman
Pedoman umum 3R permukimaninfosanitasi
 
Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Diseminasi Pergub 122thn2005 JanDiseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Diseminasi Pergub 122thn2005 JanYose Rizal
 
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampahInd puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampahMasyrifah Jazm
 
Penanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampahPenanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampahinfosanitasi
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanJoy Irman
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikRizki Darmawan
 

Was ist angesagt? (20)

04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 21071604 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
04 bab 3 kondisi umum pengelolaan infrastruktur plp rev 210716
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan PermukimanBuku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman
Buku pedoman 3R Berbasis Masyarakat di Kawasan Permukiman
 
Tempat pembuangan akhir sampah
Tempat pembuangan akhir sampahTempat pembuangan akhir sampah
Tempat pembuangan akhir sampah
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelola...
 
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahanTeknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
Teknis konstruksi sistem pengelolaan persampahan
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...
 
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestik
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestikPerda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestik
Perda nomor 2_tahun_2013_ttg_pengelolaan_air_limbah_domestik
 
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
Peraturan Menteri PU No. 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah ...
 
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
Peraturan Menteri, Pekerjaan Umum, Permen PU, Prasarana, Sarana, Persampahan,...
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi...
 
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri PU No. 21 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Persampahan
 
Pedoman umum 3R permukiman
Pedoman umum 3R permukimanPedoman umum 3R permukiman
Pedoman umum 3R permukiman
 
Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Diseminasi Pergub 122thn2005 JanDiseminasi Pergub 122thn2005 Jan
Diseminasi Pergub 122thn2005 Jan
 
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampahInd puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
Ind puu-7-2012-permen lh 13 th 2012 bank sampah
 
Penanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampahPenanganan sampah di sumber sampah
Penanganan sampah di sumber sampah
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan PersampahanPeraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan
 
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikPermen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestik
 
Fath muhammad
Fath muhammadFath muhammad
Fath muhammad
 
Pengolahan sampah
Pengolahan sampahPengolahan sampah
Pengolahan sampah
 

Ähnlich wie 03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416

Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014infosanitasi
 
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptxbahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptxanggiemagie14
 
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014infosanitasi
 
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014infosanitasi
 
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxPaparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxssuserc34760
 
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
 
Kondisi Sanitasi Kota Medan (2006)
Kondisi Sanitasi Kota Medan (2006)Kondisi Sanitasi Kota Medan (2006)
Kondisi Sanitasi Kota Medan (2006)Oswar Mungkasa
 
Strategi Mitigasi Dampak Limbah Cair
Strategi Mitigasi Dampak Limbah CairStrategi Mitigasi Dampak Limbah Cair
Strategi Mitigasi Dampak Limbah CairMarkus T Lasut
 
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa TimurProgram dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timurinfosanitasi
 
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...bramantiyo marjuki
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukimaninfosanitasi
 
Pelayanan publik-di-pdam
Pelayanan publik-di-pdamPelayanan publik-di-pdam
Pelayanan publik-di-pdamYuhanna Maurits
 
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 15041602 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416Edy Junaidi
 
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 15041602 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416Edy Junaidi
 
BINMARCIPKA-JATENG-Permasalahan-drainase-jateng_280917.pptx
BINMARCIPKA-JATENG-Permasalahan-drainase-jateng_280917.pptxBINMARCIPKA-JATENG-Permasalahan-drainase-jateng_280917.pptx
BINMARCIPKA-JATENG-Permasalahan-drainase-jateng_280917.pptxssuser8b16741
 

Ähnlich wie 03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416 (20)

Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
Pedoman Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 2014
 
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptxbahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
bahan tayangan kick off meeting kelembagaan.pptx
 
288 1597-1-pb
288 1597-1-pb288 1597-1-pb
288 1597-1-pb
 
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) 2014
 
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014
Pedoman Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) 2014
 
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptxPaparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
Paparan materi air limbah 20 juli 2023.pptx
 
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...
 
Kondisi Sanitasi Kota Medan (2006)
Kondisi Sanitasi Kota Medan (2006)Kondisi Sanitasi Kota Medan (2006)
Kondisi Sanitasi Kota Medan (2006)
 
Strategi Mitigasi Dampak Limbah Cair
Strategi Mitigasi Dampak Limbah CairStrategi Mitigasi Dampak Limbah Cair
Strategi Mitigasi Dampak Limbah Cair
 
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa TimurProgram dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timur
 
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
Implementation of Planning and development theories to Waster Management in K...
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
 
Pbpal tenggilis mejoyo
Pbpal tenggilis mejoyoPbpal tenggilis mejoyo
Pbpal tenggilis mejoyo
 
Bab i pendahuluan
Bab i pendahuluanBab i pendahuluan
Bab i pendahuluan
 
Pelayanan publik-di-pdam
Pelayanan publik-di-pdamPelayanan publik-di-pdam
Pelayanan publik-di-pdam
 
Bab i pal ayu
Bab i pal ayuBab i pal ayu
Bab i pal ayu
 
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 15041602 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
 
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 15041602 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
02 penyusunan ranperda sampah - fa 150416
 
BINMARCIPKA-JATENG-Permasalahan-drainase-jateng_280917.pptx
BINMARCIPKA-JATENG-Permasalahan-drainase-jateng_280917.pptxBINMARCIPKA-JATENG-Permasalahan-drainase-jateng_280917.pptx
BINMARCIPKA-JATENG-Permasalahan-drainase-jateng_280917.pptx
 
Bab 3. rencana kegiatan pembangunan sanitasi11
Bab 3. rencana kegiatan pembangunan sanitasi11Bab 3. rencana kegiatan pembangunan sanitasi11
Bab 3. rencana kegiatan pembangunan sanitasi11
 

03 penyusunan ranperda limbah - fa 150416

  • 1.
  • 2. 1. UMUM 9 1.1 PENDAHULUAN 9 1.2 PERATURAN DAERAH 1.2.1 Kedudukan Peraturan Daerah 12 1.2.2 Fungsi Peraturan Daerah 14 1.2.3 Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 15 1.2.4 Asas dan Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 15 1.2.5 Kewenangan Pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah 17 2. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 21 2.1 PERENCANAAN 21 2.1.1 Penyusunan Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) 21 2.1.2 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka 23 2.1.3 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda 23 2.2 PENYUSUNAN 23 2.2.1 Penyusunan Naskah Akademik 24 2.2.2 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah 24 2.2.3 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD 26 2.3 PEMBAHASAN 28 2.4 PENETAPAN 31 2.4.1 Pemberian Nomor Register 31 2.4.2 Penandatanganan 31 2.4.3 Penomoran 31 2.5 PENGUNDANGAN 32 2.6 PENYEBARLUASAN 32 3. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 35 3.1 UMUM 35 3.2 SISTEMATIKA 36 3.3 TAHAPAN PENYUSUNAN 44 4. PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH 47 4.1 TEKNIK PENYUSUNAN 47 4.1.1 Bahasa Peraturan Daerah 47 4.1.2 Judul Rancangan Peraturan Daerah 60 4.1.3 Pembukaan 62 4.1.4 Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah 67 4.1.5 Penutup 70 4.1.6 Penjelasan 71 4.2 DASAR HUKUM 72 4.3 MATERI MUATAN 79 LAMPIRAN CONTOH 90 5. RANCANGAN PERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH 90 Daftar Isi 32 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 3. DAFTAR TABEL Tabel 4 1 Muatan Rancangan Perda Pengelolaan Air Limbah 83 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tahapan Penyusunan Propemperda 11 Gambar 2. Alur Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah 26 Gambar 3. Diagram Alur Pembahasan Rancangan Perda 30 Gambar 4. Alur Penyusunan Naskah Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah 44 54 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 4. 76 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TIM PENGARAH : Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc Ir. Dodi Krispratmadi, M.Env.E TIM PENYUSUN : Marsaulina FMP Dadang Suryana Sabbath Marchend Raminatha Uno Santi Nursanti Budiaf DESAIN & TATA LETAK: Yoga Iman G www.ayokemon.com Foto: Dokumentasi Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dari berbagai sumber Dicetak di Indonesia, Penerbit: Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Penyusun KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb, Salam sejahtera untuk kita semua, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah dapat tersusun. Buku panduan ini disusun guna menjadi acuan bagi para pihak (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman, Konsultan Pendamping, dll) dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah di daerahnya masing-masing. Buku panduan ini berisikan informasi mengenai Umum, Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah,Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah. Semoga buku panduan ini memberikan manfaat bagi pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah TA. 2016. Kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. Masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini. Wassalamualaikum Wr. Wb. Jakarta, Maret 2016 Tim Penyusun Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  • 5. UMUM 1.1 PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah1 , didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai sesuai kebutuhan. Salah satu prasarana dan sarana yang dimaksud tersebut adalah prasarana dan sarana pengolahan air limbah2 . Namun sayangnya, sampai dengan saat ini, penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah baik di Kabupaten maupun Kota secara umum belum memadai. Sebagian besar air limbah (air buangan yang berasal dari rumah tangga atau limbah domestik3 ) dan limbah cair dari kegiatan/usaha (kecuali yang diwajibkan Amdal) belum dilakukan pengolahan terlebih dahulu melainkan langsung dibuang BAB 1 atau dialirkan ke badan air, baik sungai maupun saluran drainase. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi pencemaran lingkungan hidup4 , terutama pada sumber air baku untuk air minum baik pada air permukaan maupun air tanah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti meningkatnya penggunaan air, berdampak pada peningkatan volume air limbah. Rendahnya kesadaran masyarakat termasuk pelaku usaha untuk mengolah air limbah yang dihasilkan, semakin mengakibatkan pencemaran air, baik pada air permukaan maupun air tanah. Jika tidak dikendalikan, kondisi tersebut akan membuat air semakin tercemar. Untuk itu, pengelolaan air limbah harus didukung dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran air limbah. Penyediaan 1. Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Air limbah menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair 3. Yang dimaksud dengan air limbah domestik menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. 4. Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 98 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 6. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat termasuk pelaku usaha. Sebagian besar air limbah yang berasal dari aktifitas rumah tangga seperti: mandi, cuci dan dapur saat ini masih dibuang langsung ke badan air atau sungai. Sedangkan air limbah dari kakus sebagian telah diolah secara setempat, dengan menggunakan septic tank atau cubluk, namun sebagian lainnya belum diolah, bahkan masih ditemui di beberapa tempat aktifitas buang air besar sembarangan (BABS). Untuk pengolahan secara setempat (septic tank atau cubluk), masih terdapat beberapa pertanyaan besar seperti: apakah lumpur tinjanya dikuras secara rutin dan apakah lumpur tinja yang dikuras tersebut kemudian diolah secara aman untuk lingkungan. Sebagai informasi, septic tank yang memenuhi kaidah teknis yang benar adalah septic tank yang kedap air, yang mencegah terjadinya infiltrasi pencemaran ke air tanah. Mengingat sifatnya yang kedap tersebut maka septik tank akan penuh dalam jangka waktu tertentu (biasanya sekitar 2-3 tahun). Sedangkan yang dimaksud dengan pengolahan lumpur tinja yang aman adalah pengolahan lumpur tinja di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Tidak dibenarkan untuk membuang lumpur tinja yang dikuras ke sungai, danau, rawa, lahan pertanian atau lahan lainnya (walaupun lahan nonproduktif) karena berpotensi untuk mencemari lingkungan. Di beberapa kota, telah terdapat instalasi pengolahan air limbah secara terpusat (setiap saluran pembuangan air limbah rumah tangga dihubungkan dengan perpipaan dan air limbahnya diolah secara terpusat), namun cakupan pelayanannya masih sangat terbatas. ArahkebijakanRencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan bahwa pada tahun 2019 Indonesia bisa mencapai 100% akses sanitasi layak. Artinya, sampai akhir tahun tersebut, setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (air limbah). Akan tetapi dalam kenyataannya, pelayanan air limbah sampai saat ini baru sebesar 60,91% (data Kementerian PU Tahun 2013). Masih terdapat “gap” yang besar antara target tersebut dengan kenyataan yang ada.Hal ini menjadi gambaran bahwa hampir separuh dari masyarakat Indonesia berada dibawah ancaman dari potensi bahaya yang akantimbulakibatairlimbahyangtidak dikelola yaitu pencemaran lingkungan yang berdampak kepada turunnya tingkat kesehatan masyarakat dan terhambatnya aktifitas perekonomian. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan air limbah yang merupakan bagian dari pengelolaan sanitasi dengan tujuan menghindari buruknya sanitasi yang terjadi di Indonesia, melalui antara lain: (a) Konferensi Sanitasi Nasional yang dilaksanakan bulan November tahun 2007, menghasilkan kesepakatan mengenai langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan, sejalan dengan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs)5 ; (b) Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan yang dilaksanakan bulan April tahun 2009. Pada acara tersebut telah diidentifikasikan permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan serta menyepakati pendekatan Strategi Sanitasi sebagai dasar pembangunan sanitasi di daerah. Ada 6 (enam) aspek yang mempengaruhi penyelenggaraan pengelolaan air limbah, yaitu: (a) peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan hak masyarakat serta memfasilitasi kewajiban masyarakat termasuk pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah; (b) institusi atau kelembagaan penyelenggara baik pada lingkup Pemerintah daerah maupun masyarakat; (c) sumber daya manusia termasuk sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas; (d) tersedianya prasarana dan sarana yang memadai; (e) pembiayaan yang cukup untuk penyelenggaraan pengelolaan air limbah; dan (f) kepedulian masyarakat termasuk pelaku usaha. Aspek tersebut dalam satu sistem, yaitu sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dilustrasikan pada Gambar berikut ini: Gambar-1.1 Aspek dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah 5. Menurut Laporan MDGs Indonesia 2011 pada tahun 2009 persentase yang sudah dicapai sebesar 69,51% rumah tangga dapat memperoleh akses terhadap sanitasi layak pada kawasan perkotaan. 1110 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 7. Seluruh aspek seperti yang terlihat dalam gambar diatas bermuara kepada tuntutan kebutuhan untuk penanganan air limbah secara terpadu dan komprehensif mulai dari: penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pengelohan air limbah; pendanaan untuk operasional dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah; pemicuan kesadaran masyarakat untuk berperan serta, penataan organisasi/ kelembagaan pengelola air limbah, pembentukan pengaturan mengenai pengelolaan air limbah, dll. Mengingat pentingnya hal-hal tersebut, diperlukan suatu alat (tools) untuk mengatur mengenai pengelolaan air limbah, dalam bentuk peraturan daerah, karena peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan yang seharusnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik, strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya, DirektoratPengembanganPenyehatan Lingkungan Permukiman (Direktorat Pengembangan PLP) antara lain dengan memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui kegiatan Bantuan Teknis (Bantek), dengan tujuan percepatan terbentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Bantek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatmembuatPanduanPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. 1.2 PERATURAN DAERAH Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentukatauditetapkanolehlembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah selain melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga dapat mengatur aspek khusus di bidang tertentu yang terdapat atau dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat. Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. 1.2.1 Kedudukan Peraturan Daerah Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini bermakna bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat). Dengan demikian penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hukum sebagai landasan untuk menjalankan program pembangunan nasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut sebagai bentuk titah konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia terutama para pejabat di tataran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk dapat memposisikan hukum sebagai titik tolak dalam bertingkah laku dan merumuskan kebijakan publik. Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi diatasnya (lex superior derogat legi inferior). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki norma hukum yang dianut sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. U n d a n g - U n d a n g / P e ra t u ra n Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Jenis Peraturan Perundang-undangan lain menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,BadanPemeriksaKeuangan, 1312 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 8. Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Daerah dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dibedakan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hirarki, Peraturan Menteri berada diatas Peraturan Daerah6 . 1.2.2 Fungsi Peraturan Daerah Secara umum Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut: a. Sebagai instrumen kebijakan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Makna tunduk bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. c. sebagai instrumen untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. 1.2.3 Landasan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) landasan yaitu: a. Landasan filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara; b. Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat; dan c. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Mengingat Peraturan Daerah adalah merupakan produk politis maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapatberpengaruhterhadapsubstansi Peraturan Daerah.Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. 1.2.4 AsasdanPrinsipPembentukan Peraturan Daerah Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah, asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi: a. Kejelasan Tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang karena peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang. c. Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki, dan Materi Muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 6. Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, “Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah” 1514 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 9. dengan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan. d. Dapat Dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. f. Kejelasan Rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harusmemenuhipersyaratanteknis penyusunan peraturan perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. g. Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas- luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif. Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut: 1. Prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan atau lex superior derogate lex inferiori, bahwa peraturan perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Prinsip lex specialis derogate lex generalis, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyamping-kan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. 3. Prinsip lex posterior derogate lex priori, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyamping-kan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama. 4. Prinsip keadilan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. 5. Prinsip kepastian hukum, bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. 6. Prinsip pengayoman, bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 7. Prinsip mengutamakan kepentingan umum, bahwa dalam peraturan perundang- undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum. 8. Prinsip kebhinekatunggalikaan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat. 1.2.5 Kewenangan Pembentukan Perda Pengelolaan Air Limbah Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: ”Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” b. Pasal 65 ayat (2) huruf b, Pasal 154 ayat (1) huruf a, Pasal 236 ayat (2), dan Pasal 242 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 1716 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 10. tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing Pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut: Pasal 65 ayat (2) huruf b : ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD” Pasal 154 ayat (1) huruf a : ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama” Pasal 242 ayat (1) : “Rancangan Perda Yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda” Pasal 236 ayat (2) : ”Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ” Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua daerah7 . Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah. Pembagian kewenangan sub urusan air limbah sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Pusat dalampenyelenggaraansuburusan pengelolaan air limbah, meliputi: (a) penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional; (b) pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional. 2. Daerah Provinsi Kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional. 3. Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Sejalan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP). Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut menyatakan sebagai berikut: (1) Dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada Peraturan Menteri ini. (2) Bagi Daerah telah mempunyai Peraturan Daerah tentang pengembangan sistem pengelolaanairlimbahpermukiman sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar Peraturan Daerah tersebut disesuaikan berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. 7. Lihat definisi urusan wajib dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 1918 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 11. TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Pembentukan Peraturan Daerah menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, adalah pembuatan peraturan perundang- undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dan penyebarluasan. Usulan pembentukan produk hukum daerah (dalam hal ini Peraturan Daerah) dapat berasal dari dua jalur, yaitu atas usulan eksekutif (Pemerintah Daerah) dan atas usulan legislatif (DPRD). Proses dalam tiap- tiap tahapan tersebut sebagai berikut: 2.1 PERENCANAAN Tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah menurut Pasal 10 PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai berikut: (1) penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda); (2) perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; (3) perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. Masing- BAB 2 masing kegiatan tersebut, secara rinci sebagai berikut: 2.1.1 PenyusunaWn Program Pembentukan perda (PROPEMPERDA) Secara umum tahapan penyusunan Propemperda dapat dibagi dalam 4 (empat) tahap (lihat Gambar 1), yaitu: 1. Penyusunan daftar Rancangan Perda Pada tahap penyusunan daftar RancanganPerdabaikyangberasal dari eksekutif maupun legislative, masing-masing menyusun usulan Rancangan Perda yang akan disusun selama 1 (satu) tahun ke depan. Untuk penyusunan Propemperda yang berasal dari eksekutif, dikoordinasikan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum, sedangkan untuk penyusunan Propemperda yang berasal dari DPRD, koordinasinya dilakukan oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). Penyusunan 2120 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 12. daftar Rancangan Perda tersebut didasarkan pada: - Perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; - Rencana pembangunan daerah; - Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan - Aspirasi masyarakat daerah. 2. Penyusunan daftar urutan berdasarkan skala prioritas Setelah daftar Rancangan Perda disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan daftar urutan yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum berdasarkan kriteria sebagai berikut: - Perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi - Rencana pembangunan daerah; - Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan - Aspirasi masyarakat daerah. 3. Penyepakatan hasil penyusunan Propemperda Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah (eksekutif) disepakati menjadi Propemda. 4. Penetapan Propemperda Propemperda yang telah disepakati bersama kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan keputusan DPRD. 2.1.2 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka Rancangan perda kumulatif terbuka merupakan rancangan perda di luar daftar prioritas pada Propemperda yang dalam keadaan tertentu dapat diajukan penyusunannya. Adapun yang dapat dimuat dalam daftar kumulatif terbuka adalah rancangan perda: (a) akibat putusan Mahkamah Agung; dan (b) APBD 2.1.3 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda Dalam keadaan tertentu, penyusunan Rancangan Perda di luar daftar Propemperda dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut: a) Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; b) Menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c) Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d) Akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan e) Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. 2.2 PENYUSUNAN Tahap Penyusunan Rancangan Perda merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah Rancangan Perda dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan daftar Rancangan Perda pada Propemperda dan usulannya dapat berasal dari eksekutif maupun legislatif. Secara umum, untuk menyusun sebuah Rancangan Perda, diawali dengan penyusunan naskah akademik. Dari naskah akademik, suatu Rancangan Perda dirumuskan. Gambar 1. Tahapan Penyusunan Propemperda 01 02 03 PENYUSUNAN DAFTAR RANCANGAN PERDA PENYUSUNAN DAFTAR URUTAN BERDASARKAN SKALA PRIORIS PENYEPAKATAN HASIL PENYUSUNAN PROPEMPERDA 04 PENETAPAN PROPEMPERDA 2322 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 13. 2.2.1 Penyusunan Naskah Akademik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, naskah akademik merupakan dokumen yang harus disertakan dalam pengajuan Rancangan Perda dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda. Naskah akademik paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur dalam perda. Untuk penyusunan Rancangan Perda yang diusulkan oleh pihak eksekutif, naskah akademik disusun/disiapkan oleh pimpinan perangkat daerah (kepala SKPD pemrakarsa) dengan mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi masalah hukum (Bagian Hukum Kabupaten/Kota). Sedangkan untuk Rancangan Perda yang disulkan oleh legislatif (DPRD), penyusunan naskah akademiknya dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dalam melakukan penyusunan naskah akademik di lingkungan Pemerintah Daerah, pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang memiliki keahlian sesuai dengan Perda yang akan disusun. Setelah itu, perangkat daerah yang membidangi hukum melakukan penyelarasan naskah akademik Rancangan perda terhadap sistematika dan materi muatan. Naskah akademik yang sudah diselaraskan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda. 2.2.2 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Untuk Penyusunan Rancangan Perda di lingkungan pemerintah daerah setelah naskah akademik disusun dan diselaraskan, secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Tahapan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut: - Kepala daerah memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk melakukan Penyusunan Rancangan Perda berdasarkan daftar pada propemperda. - Kepala daerah membentuk tim penyusunan Rancangan Perda melalui surat keputusan (SK) Kepala Daerah. Tim penyusun tersebut terdiri dari seorang ketua yang ditunjuk langsung oleh perangkat daerah pemrakarsa. Jika ketua tim yang ditunjuk bukan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa sendiri, maka pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan dalam Rancangan Perda yang disusun. Keanggotaan tim penyusun terdiri dari: o kepala daerah; o sekretaris daerah; o perangkat daerah pemrakarsa; o perangkat daerah yang membidangi hukum; o perangkat daerah terkait lainnya; dan o perancang peraturan perundang-undangan. - Dalam melaksanakan tugasnya, ketua tim penyusun memberikan laporan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan permasalahan dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan. - Rancangan Perda yang telah disusun pada langkah sebelumnya kemudian diberikan paraf bersama oleh ketua tim dan perangkat daerah pemrakarsa. - Selanjutnya, ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda yang telah disusun kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. 2. Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Tahapan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi adalah sebagai berikut: - Sekretaris daerah menugaskan kepada perangkat darah yang membidangi hukum untuk mengkoordinasikan kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. - Dalam koordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi hukum, rapat/ pembahasan dilakukan untuk harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. - Rancangan Perda hasil p e n g h a r m o n i s a s i a n , 2524 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 14. Gambar 2.Alur Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah pembulatan dan pemantapan konsepsi kemudian disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada perangkat daerah pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah lainnya (yang tergabung di Tim Penyusun) untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda. - Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah diparaf pada tahap sebelumnya kepada kepala daerah untuk mendapatkan paraf persetujuan sebagai konsep akhir Rancangan Perda. - Sebelum konsep akhir rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah ke DPRD untuk pembahasan, ketua tim penyusun harus memaparkan konsep akhir Rancangan Perda tersebut kepada Kepala Daerah. PENYUSUNAN PENJELASAN ATAU KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA HARMONISASI, PEMBUATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PEMBERIAN PARAF PERSETUJUAN KONSEP AKHIR RANCANGAN PERDA 01 02 03 04 2.2.3 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD Untuk penyusunan Rancangan Perda di lingkungan DPRD, sebagai berikut: 1. Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan daftar pada Propemperda. Rancangan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. 2. Sekretariat DPRD memberikan nomor pokok kepada Rancangan Perda yang disampaikan. 3. DalamhalRancanganPerdadisertai penjelasan atau keterangan, maka di dalamnya memuat: a. Pokok pikiran dan materi muatan yang diatur b. Daftar nama; dan c. Tanda tangan pengusul 4. Dalam hal Rancangan Perda disertai naskah akademik, maka naskah akademik tersebut telah terlebih dahulu melalui pengkajian dan penyelarasan, serta memuat: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. Jangkauan dan arah pengaturan 5. Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda. 6. Hasil pengkajian rancangan perda kemudian disampaikan oleh Bapemperda kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di rapat paripurna, pimpinan DPRD harus menyampaikan hasil pengkajian tersebut kepada anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelumnya. 7. Mekanisme rapat paripurna DPRD tersebut adalah sebagai berikut: a. Pengusul memberikan penjelasan; b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. 2726 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 15. 8. Rapat paripurna DPRD tersebut kemudian memutuskan usulan Rancangan Perda. Putusan yang dihasilkan dapat berupa: - Persetujuan; - Persetujuan dengan pengubahan; atau - Penolakan. 9. Apabila keputusan diatas berupa persetujuan dengan pengubahan, maka pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus untuk melakukan penyempurnaan. 10. Setelah penyempurnaan dilakukan, maka hasilnya disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD. 2.3 PEMBAHASAN Rancangan perda yang telah disusun pada tahap penyusunan selanjutnya dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan perda yang berasal dari kepala daerah disampaikan melalui surat pengantar kepala daerah kepada pimpinan DPRD. Sedangkan pembahasan rancangan perda yang disusun oleh DPRD disampaikan melalui surat pengantar pimpinan DPRD kepada kepala daerah. Surat pengantar tersebut paling sedikit berisikan latar belakang dan tujuan dari penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda. Untuk rancangan perda yang disusun berdasarkan naskah akademik, maka pada surat pengantar penyampaian rancangan perda juga disertakan naskah akademik. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan kepala daerah menyampaikan rancangan perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang berasal dari DPRD dengan menggunakan rancangan perda dari kepala daerah sebagai sandingan. Dalam melakukan pembahasan, kepala daerah membentuk tim pembahasan yang diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk. Ketua tim bertugas untuk melaporkan setiap perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan yang dilakukan kepada kepala daerah,untuk mendapatkan arahan dan keputusan. Pembahasan rancangan perda antara DPRD dan pemerintah daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Urutan kegiatan pembahasan adalah sebagai berikut: 1. Pembicaraan tingkat I Untuk Rancangan Perda yang berasal dari eksekutif maka urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: a. Penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; b. Pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan c. Tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi. d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya Untuk Rancangan Perda berasal dari legislatif maka urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: a. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda; b. Pendapat kepala daerah terhadap Rancangan Perda; dan c. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah. d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya 2. Pembicaraan tingkat II, meliputi: a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1) penyampaianlaporanpimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b. Pendapat akhir kepala daerah. Rancangan Perda apabila disetujui bersama oleh DPRD dan kepala 2928 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 16. Gambar 3. Diagram Alur Pembahasan Rancangan Perda daerah, selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untukditetapkanmenjadiPerda.Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, maka Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu. Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali Rancangan Perda oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai dengan alasan penarikan. Begitu pula apabila DPRD ingin melakukan penarikan kembali Rancangan Perda, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD disertai juga dengan alasan penarikan. Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah. Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama. 2.4 PENETAPAN 2.4.1 Pemberian Nomor Register Setelah ada persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah terkait Rancangan Perda yang dibahas bersama, tahap selanjutnya adalah pengesahan atau penetapan Rancangan Perda. Namun demikian, sebelum Rancangan Perda ditetapkan menjadi suatu Perda, kepala daerah wajib untuk menyampaikan Rancangan Perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register (noreg) Perda. Setelah itu, noreg Rancangan Perda akan diberikan oleh gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rancangan Perda tersebut diterima. 2.4.2 Penandatanganan Rancangan Perda yang telah mendapatkan noreg kemudian disahkan oleh kepala daerah dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah Rancangan Perda. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh kepala daerah dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal Rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Jika kepala daerah tidak menandatangani Rancangan Perda tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka Rancangan Perda tersebut otomatis menjadi Perda dan wajib untuk diundangkan ke dalam lembaran daerah. 3130 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 17. Penandatanganan dapat dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah jika kepala daerah berhalangan sementara atau tetap. Penandatanganan tersebut dibuat 4 (empat) rangkap, kemudian naskah aslinya didokumentasikan oleh: (1) DPRD; (2) sekretaris daerah; (3) perangkat daerah yang membidangi hukum; dan (4) perangkat daerah pemrakarsa. 2.4.3 Penomoran Penomoran Perda dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum (dalam hal ini kepala bagian hukum). Penomoran untuk perda menggunakan nomor bulat. 2.5 PENGUNDANGAN Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah, sedangkan penjelasan Perda dimuat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda. Setelah Perda diundangkan maka secara hukum Perda tersebut mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Perda tersebut. Perda diundangkan oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada gubernur (atau ke Menteri Dalam Negeri untuk Perda Provinsi). Apabila sekretaris daerah berhalangan, maka pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah. Selanjutnya Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. AUTENTIFIKASI Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya. Setiap Perda yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran selanjutnya harus dilakukan autentifikasi. Autentifikasi Perda kabupaten/kota dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota. 2.6 PENYEBARLUASAN Secara prinsip, penyebarluasan dilakukan semenjak tahapan Penyusunan Propemperda, Penyusunan Rancangan Perda, Penyusunan Naskah Akademik dan Pembahasan Rancangan Perda. Penyebarluasan bertujuan untuk dapat memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai rancangan perda yang disusun. Penyebarluasan pada tahapan Penyusunan Propemperda, pelaksanaannya dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan pada tahapan Penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Perda yang berasal dari inisiatif legislatif, dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, sedangkan untuk yang berasal dari inisiatif eksekutif dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. Bagi perda yang telah diundangkan maka penyebarluasan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Naskah Perda yang disebarluaskan tersebut harus merupakan salinan naskah Perda yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. Secara khusus, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan, bagi yang tidak melakukan, terdapat sanksi secara administratif berupa teguran tertulis. 3332 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 18. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK 3.1 UMUM Kedudukan Peraturan Daerah menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sebagaimana menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan, serta dilakukan sesuai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana termuat dalam Lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Pengertian Naskah Akademik menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011,adalahnaskahhasilpenelitianataupengkajianhukumdanhasilpenelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap masalah air limbah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan air limbah dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan air limbah dan dasar hukum masyarakat baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, secara umum Naskah Akademik memuat gagasan pengaturan atau materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dari berbagai aspek ilmu yang terkait dilengkapi dengan referensi yang memuat urgensi, konsepsi, landasan, atas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta BAB 3 3534 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 19. pemikiran tentang norma yang akan dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan bidang ilmu yang terkait dengan air limbah. Unsur-unsur yang perlu ada dalam suatu Naskah Akademik urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang secara umum menggambarkan sekurang-kurangnya: a. Hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah; b. Hasil inventarisasi permasalahan air limbah yang dihadapi baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat saat ini dan akan datang; c. Alasan diperlukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah; d. Gagasan mengenai materi muatan yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah; e. Konsepsi landasan, alas hukum dan prinsip yang akan digunakan; f. Pemikiran mengenai norma yang akan dituangkan ke dalam bentuk pasal- pasal; g. Gagasan awal naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang disusun secara sistematis sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan: bab demi bab, serta pasal demi pasal. 3.2 SISTEMATIKA Persyaratan membentuk suatu Peraturan Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2011 harus disertai dengan Naskah Akademik, yaitu naskah hasil pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat serta dilakukan sesuai teknik penyusunan Naskah Akademik. Untuk memudahkan dalam penyusunan Naskah Akademik, negara melalui UU No. 12 Tahun 2011 memberikan pedoman Penyusunan Naskah Akademik dengan sistematika sebagai berikut: JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Uraian singkat setiap bagian diatas yang telah disesuaikan untuk naskah akademik rancangan perda tentang pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode yang digunakan. A. Latar Belakang Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Latar belakang tersebut menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi 3736 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 20. muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. B. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut: 1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi? 2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaanairlimbah,masyarakatsertacara-caramengatasipermasalahan tersebut. 2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah, sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pengelolaan air limbah. 3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. D. Metode Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. • Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. • Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. • Metodeyuridisempirisatausosiolegaladalahpenelitianyangdiawalidengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang- undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap pengelolaan air limbah yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS Memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan daerah dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: A. Kajian teoretis, memuat antara lain teori pengelolaan air limbah (baik domestik maupun non domestik sesuai kebutuhan) disertai dengan aspek prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah tersebut berdasarkan teoritis. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang 3938 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 21. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 1. Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, landasan filosofis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah, merupakan harapan atau keinginan Pemerintah Daerah dan Masyarakat baik saat ini mapun akan datang. 2. Landasan Sosiologis Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek antara lain aspek kesehatan dan lingkungan hidup. Landasan sosiologis tersebut sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah air limbah saat ini dan kebutuhan atau keinginan masyarakat dan Pemerintah Daerah dimasa mendatang. 3. Landasan Yuridis Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan air limbah atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan pengelolaan air limbah saat ini dan akan datang serta permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah terhadap aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah dan masyarakat. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT Memuat hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait, keterkaitan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang ada dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan dimaksudkan di atas ditujukan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait baik lingkup nasionalmaupundaerahantaralainpenyelenggaraanpemerintahan,ketataruangan, bangunan gedung, lingkungan hidup, kesehatan, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, keuangan daerah, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan, perizinan, bentuk pelibatan masyarakat dan pelaku usaha, yang kesemuanya menjadi materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Dalam kajian ini diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Analisis ini dapat menggambarkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian tersebut menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang akan dibentuk. 4140 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 22. Pengelolaan Air Limbah. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah sekurang-kurangnya memuat: a. tujuan dan sasaran; b. hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha; c. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; d. pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL setempat, SPAL terpusat, penyelenggaraan SPAL seperti: perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah); e. perizinan; f. kerjasama dan kemitraan; g. insentif dan disinsentif; h. kelembagaan; i. retribusi pelayanan air limbah; j. pembiayaan; k. peran serta masyarakat; l. larangan; m. pembinaan dan pengawasan; n. sanksi administratif; dan o. ketentuan pidana (bila diperlukan).. BAB VI PENUTUP Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran. A. Simpulan Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. B. Saran Saran memuat antara lain: 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah di bawahnya berupa Peraturan Bupati/Walikota. 2. Rekomendasi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah. 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan penyusunan Naskah Akademik. LAMPIRAN KONSEP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH 4342 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 23. 3.3 TAHAPAN PENYUSUNAN Mekanisme penyusunan naskah akademik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, sebagai berikut: 1. Pemrakarsa menyiapkan/menyusun naskah akademik. Dalam menyusun naskah akademik, pemrakarsa mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum (bagian hukum). 2. Naskah akademik yang telah disusun oleh pemrakarsa kemudian disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum untuk dilakukan penyelarasan. 3. Penyelarasan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum dan diselenggarakan dalam bentuk rapat penyelarasan yang mengundang (mengikutsertakan) para pemangku kepentingan. 4. Perangkat daerah yang membidangi hukum menyampaikan naskah akademik hasil penyelarasan kepada sekretaris daerah. 5. Sekretaris daerah kemudian menyampaikan kembali naskah akademik hasil penyelarasan kepada perangkat daerah (pemrakarsa) disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan. (Alur penyusunan naskah akademik seperti pada Gambar dibawah) Gambar 4. Alur Penyusunan Naskah Akademik di Lingkungan Pemerintah Daerah 4544 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 24. PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA PENGELOLAAN AIR LIMBAH 4.1 TEKNIK PENYUSUNAN 4.1.1 Bahasa Peraturan Daerah Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.Namun mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Tata bahasa yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011, sebagai berikut: 1. Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan, antara lain: a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan; b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai; c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud); d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten; e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat; f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; Contoh: WWkawasan-kawasan ditulis kawasan g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi, lembaga pemerintah atau ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. BAB 4 4746 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 25. Contoh: - Pemerintah Daerah - DPRD - Rancangan Peraturan Daerah 2. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Contoh: Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Rumusan yang lebih baik: (1) Permohonan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 3. Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. 4. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku. Contoh kalimat yang tidak baku: Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut. Contoh kalimat yang baku: Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya. 5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi. Contoh: (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko; b. jumlah blanko yang dicetak; dan c. jumlah dokumen yang diterbitkan. 6. Untuk mempersempit pengertian kata atau isilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru. 7. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Contoh: Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan. Rumusan yang baik: Pertanian meliputi perkebunan, perternakan, dan perikanan. 8. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan: a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Contoh: Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan.Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan. b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. Contoh: Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari. 9. Untuk menghindari perubahan nama Dinas, penyebutan Dinas menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud. Contoh: Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan sub urusan persampahan. 4948 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 26. 10. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika: (a) mempunyai konotasi yang cocok; (b) lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia; (c) mempunyai corak internasional; (d) lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau (e) lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Contoh: 1. devaluasi (penurunan nilai uang) 2. devisa (alat pembayaran luar negeri) 11. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ( ). Contoh: 1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court) 2. penggabungan (merger) 12. Gunakan kata paling untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman ketentuan pidana atau batasan waktu. Contoh: … dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan: a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu; Contoh 1: Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Contoh 2: Walikota menugasi Sekretaris Daerah yang mewakili untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPRD diterima. b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu. Contoh: Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 22 Juli 2011. c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak; d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi. 13. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. Contoh: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 29 Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini. 14. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. Contoh: Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut. 15. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain. Contoh: Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. 5150 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 27. 16. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal. a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka). Contoh: Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut. Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu. Contoh: Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka). Contoh: Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri. 17. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan. Contoh: Pasal 59 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun. 18. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan. Contoh: Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. 19. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau. Contoh: Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. 20. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau. Contoh: Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat jasa kesehatan hewan 5352 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 28. atau pos kesehatan hewan. 21. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak. Contoh: Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. 22. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang. Contoh: Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan. 23. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat. Contoh 1: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 90 Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Contoh 2: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pasal 28 ayat (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. 24. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Contoh 1: Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Contoh 2: Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Pasal 17 ayat (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK. 25.Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Contoh: Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam 5554 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 29. Pasal 3; c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik; f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan h. tidak berada dalam pengampuan. 26. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang. Contoh 1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 135 Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain. Contoh 2: Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Pasal 11 (1) Setiap pemegang IUP atau TPKP dilarang: a. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mata jaring kurang 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm. 27. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan. 28. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang– undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat … . Contoh 1: Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. Contoh 2: Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. 29. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan. Contoh: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 5756 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 30. Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pasal 57 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 37 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e. 30. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali. Contoh: a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1). b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a. 31. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan. Contoh: Pasal 8 Rumusan yang tidak tepat: Pasal 8 (1) … . (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari. 32. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil. Contoh: Pasal 15 (1) … . (2) … . (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan. 33. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Contoh: Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh … . 34. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang–undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 35. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Contoh: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 15 Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 36. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas. 5958 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 31. 37. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan. 38. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang– undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam … (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini. Contoh: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini. 39. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang–undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali Contoh: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun … tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. 40. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4. 4.1.2 Judul Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, Judul Rancangan Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Rancangan Peraturan Daerah. Nama Rancangan Peraturan Daerah dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Rancangan Peraturan Daerah. Judul Rancangan Peraturan Daerah ada 2 (dua) alternatif: Alternatif Pertama, Judul Rancangan Pengelolaan Air Limbah adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka materi muatan Rancangan Peraturan Daerah hanya mengatur jenis air limbah tersebut. Sedangkan Air Limbah Non Domestik diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki 2 (dua) Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Non Domestik. Contoh Peraturan Daerah Kabupaten: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN …….. NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Contoh Peraturan Daerah Kota: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA …….. NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Alternatif Kedua, Judul Rancangan Peraturan Daerah adalah Pengelolaan Air Limbah. Dengan demikian materi muatan atau isi Rancangan Peraturan Daerah mengatur penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan air limbah non domestik. 6160 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 32. Contoh Peraturan Daerah Kabupaten: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN …….. NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH Contoh Peraturan Daerah Kota: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA …….. NOMOR … TAHUN … TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH Alternatif judul Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, diberikan alasan dalam Naskah Akademik. Mengingat buku panduan ini adalah mengenai rancangan perda air limbah domestik, maka disarankan untuk menggunakan alternatif pertama sebagai judul rancangan perda. 4.1.3 Pembukaan Pembukaan Peraturan Daerah menurut ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011, terdiri atas: a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Pada pembukaan tiap jenis Rancangan Peraturan Daerah dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin. b. Jabatan pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Jabatan pembentuk Rancangan Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten: BUPATI GUNUNG KIDUL, Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota: WALIKOTA MANADO, c. Konsiderans Menimbang Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Pokok pikiran pada konsiderans Rancangan Peraturan Daerah menurut UU No. 12 Tahun 2011, memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ada 2 (dua) alternatif Konsiderans Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Alternatif Pertama memuat sebagai berikut: 1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah atau nama lain dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah atau nama lain dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. 6362 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 33. 3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah atau nama lain dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akandicabutgunamenjaminkepastianhukumdanrasakeadilanmasyarakat. Contoh, Konsiderans Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah serta kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air limbah; b. bahwa air limbah permukiman yang tidak dikelola dengan benar berpotensi menimbulkan pencemaran air baku serta kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian berupa timbulnya penyakit dan turunnya produktifitas kegiatan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah; Contoh 2, Konsiderans Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari air limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan air limbah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; c. bahwa dalam pengelolaan air limbah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan air limbah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan pelaksanaan sub urusan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Alternatif Kedua, cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah untuk pengelolaan air limbah secara tegas, maka dapat digunakan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung seperti misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 6564 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 34. Contoh: Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 huruf d, Pasal 24, dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah; Muatan Kondiderans Menimbang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah atau nama lain diuraikan secara singkat baik secara filosofis dan sosiologis maupun yuridis dalam Penjelasan Umum. d. Dasar Hukum Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: (1) dasar kewenangan Pemerintah Daerah pembentukan Peraturan Daerah; (2) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah. Penulisan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. e. Diktum. Diktum terdiri atas: a. kata Memutuskan; b. kata Menetapkan; dan c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. Contoh: Peraturan Daerah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN dan BUPATI BINTAN MEMUTUSKAN: Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten atau Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh: MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH. 4.1.4 Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua materi muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: 1. Ketentuan Umum Menurut UU No. 12 Tahun 2011, bahwa Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu dan dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau 6766 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 35. definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Batasan pengertian atau definisi yang termuat dalam Ketentuan Umum menurut UU No. 12 Tahun 2011, sebagai berikut: a. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. b. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. c. Apabila rumusan definisi dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri dirumuskan kembali dalam Peraturan Daerah, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. d. Rumusan batasan pengertian dari Peraturan Daerah dapat berbeda dengan rumusan dalam Peraturan Daerah yang ada karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. e. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi. f. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. g. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. h. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. i. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; 2) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan 3) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. 2. Materi Pokok yang Diatur Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. tujuan dan sasaran; b. hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha; c. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah; d. pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air limbah (SPAL setempat, SPAL terpusat, penyelenggaraan SPAL seperti: perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, prasarana dan sarana pengolahan air limbah) e. perizinan; f. kerjasama dan kemitraan; g. insentif dan disinsentif; h. kelembagaan; i. retribusi pelayanan air limbah; j. pembiayaan; k. peran serta masyarakat; l. larangan; m. pembinaan dan pengawasan n. sanksi administratif; dan 6968 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 36. o. ketentuan pidana (bila diperlukan).. 3. Ketentuan Pidana Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dalam merumuskan Ketentuan Pidana yang perlu dihindari, antara lain kualifikasi pidana yang dijatuhkan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama (bila ada) terhadap Peraturan Daerah yang baru, dengan bertujuan untuk: (a) menghindari terjadinya kekosongan hukum; (b) menjamin kepastian hukum; (c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; (d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 5. Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai: (a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah; (b) nama singkat Peraturan Daerah (bila diperlukan); (c) status Peraturan Daerah yang sudah ada; (d) saat mulai berlaku Peraturan Daerah. 4.1.5 Penutup Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah yang memuat: (a) rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Kabupaten/Kota; (b) penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah; (c) pengundangan atau Penetapan Peraturan Daerah; (d) akhir bagian penutup. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut: Contoh: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 4.1.6 Penjelasan Menurut UU No. 12 Tahun 2011, bahwa peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Artinya, Peraturan Daerah diberikan penjelasan yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Ketentuan mengenai penjelasan menurut UU No. 12 Tahun 2011, sebagai berikut: a. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. b. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Daerah yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital. Contoh: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR … TAHUN … 7170 PANDUAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK