2. Perkembangan politik dan Ekonomi di era
Reformasi.
Kelompok : 3
Anggota : 1.Aldya rachma N 4.Rinrin karina
2. Rizza fauziah N 5. Adist Mutaqin
3. Hisyam Saepul R
4. Sejak 13 mei 1998 rakyat meminta agar presiden
soeharto menundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998
terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal
15 mei 1998 prsiden soeharto pulang dari mengikuti
KTT G-15 di Kairo,mesir. Tanggal 18 Mei para
mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada
saat itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan
agar Presiden Soeharto mengundurkan diri . Hal ini
jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang
merosot sampai Rp15.000 per dollar.
5. Dari realita di atas,akhirnya tanggal 21 Mei
1998 Presiden Soeharto menyerahkan
kekuasaan kepada B.J Habibie,yang
membuka peluang sukssesi
kepemimpinan nasional kepada B.J
Habibie. Tujuan reformasi adalah
terciptanya kehidupan dalam bidang
politik,ekonomi,hukum,dan sosial yang
lebih baik dari masa sebelumnya.
6. 1.Reformaasi politik bertujuan tercapainya
demokratisasi
2.Reformasi ekonomi bertujuan meningfkatkan
tercapainya masyarakat
3.Reformasi hukum bertujuan tercapainya
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
4.Reformasi sosial bertujuan terwujudnya
integrasi bangsa Indonesia
7. 1. Faktor politik meliputi hal-hal berikut.
a.Adanya KKN (korupsi,kolusi,nepotisme)
dalam kehidupan pemerintahan
b. Adanya rasa tidak percaya kepada
pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme
dan kronisme sertamerajalelanya korupsi
c. Kekuasaan orba di bawah Soeharto otoriter
tertutup
d. Adanya keinginan demokratisasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
e. Mahasiswa menginginkan perubahan
8. 2. Faktor Ekonomi
a. Adanya krisis mata uang rupiah
b. Naiknya harga barang-barang
kebutuhan masyarakat
c. Sulitnya mendapatkan barang-barang
kebutuhan pokok
9. d. Substansi Agenda Reformasi Politik
Subsitusi agenda reformasi politik sebagai
berikut.
1. Reformasi dibidang ideologi negara dan
konstitusi.
2. Pemberdayaan DPR,MPR,DPRD maksudnya
agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar
melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai
aspek kedaulatan rakyat dengann langkah
sebagai berikut.
10. Anggota DPR harus benar-benar
dipilih dalam pemilu yang jurdil.
Perlu diadakan perubahan tata
tertib DPR yang menghambat
kinerja DPR.
Memperdayakan MPR.
Perlu pemisahan jabatan ketua
MPR dengan DPR.
11. -Menghapus kewenangan khusus
presiden yang berbentuk keputusan
presiden daninstruksi presiden.
-Membatasi penggunaan
hakprerogatif.
-Menyusun kode etik kepresidenan.
12. 4. Pembaharuan kehidupan politik yaitu
memperdayakan partai politik untuk
menegakkan kedaulatan rakyat, maka harus
dikembangkan sistem multipartai yang
demokratis tanpa intervensi pemerintah.
5. Penyelenggaraan pemilu.
6.Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya
institusi birokrasi yang netral dan profesional
yang tidak memihak.
13. 7. Militer dan dwifungsi ABRI mengarah
kepada mengurangi peran sosial politik
secara bertahap sampai akhirnya
hilang sama sekali, sehingga ABRI
berkonsentrasi pada fungsi Hankam.
8. Sistem pemerintah daerah dengan
sasaran memperdayakan otonomi
daerah dengan asas desentralisasi.
14. e. Agenda Reformasi Bidang Ekonomi
1) Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan
pada bidang perbankan, perdagangan dan
koperasi serta pinjaman luar negeri untuk
perbaikan ekonomi.
2) Penghapusan monopoli dan oligopoli.
3) Mencari solusi yang konstruktif dalam
mengatasi hutang luar negeri.
15. 1. Pengangkatan habibie menjadi Presiden
Republik Indonesia
2. Kebebasan menyampaikan Pendapat
3. Masalah Dwiifungsi ABRI
4. Reformasi Bidang Hukum
5. Sidang istimewa MPR.
6. Pemilihan umum tahun 1999.
7. Sidang umum MPR hasil pemilihan umum 1999.
16. Pengangkatan Habibie Keberadaan indonesia
sangat parah, baik dari segi ekonomi, politik,
sosial,dan budaya . Untuk mengatasi permasalahan
tersebut presiden habibie melakukan perbaikan
dibidang ekonomi dan politik.
· Bidang politik Pelaksanaan politik Indonesia
dalam kondisi yang transparan. Merencanakan
pelaksanaan pemilu yang Luber dan jurdil.
Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh
independent. Membebaskan narapidana politik
yang ditahan pada zaman Soeharto.
17. Dengan adanya reformasi yang telah
dicanangkan, perubahan mulai tampak
dibidang Politik biarpun undang-undang
dibidang politik belum disahkan, namun
partai-partai politik baru, sudah mulai
bermunculan. Hal ini sebagai tindakan
antisipasi bila pemilihan umum yang
diselenggarakan memakai sistem multi
partai. Sampai pada bulan Agustus 1998
sekitar 50 partai telah mendeklarasikan diri.
18. Peran ABRIjuga semakin banyak mendapat sorotan,
terutama peran sosial politik dalam rangka dwi fungsi
ABRI, netralitas politik dan pelanggaran
Pemilihan umum tahun 1999 akan diikuti oleh 48 partai
yang telah memenuhi persyaratan. Biarpun partai
politik yang terdaftar mencapai 100 partai lebih. Dari
hasil pemilihan umum ada 5 partai yang mendapat
suara terbanyak, yaitu ; Partai Demokrasi Indoensia
Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR),
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional
(PAN).
19. Pemilihan umum tahun 1999 telah terlaksana,
dampak positifnya yaitu, Nilai tukar rupiah
terhadap dollar Amerika Serikat semakin
menguat, bahkan sempat mencapai nilai
dibawah tujuh ribu rupiah Per dollar Amerika
Serikat. Biarpun secara umum ekonomi belum
pulih dan belum mengalami perubahan yang
berarti tetapi nilai rupiah terhadap mata uang
hasilnya belum stabil, sehingga daya beli
masyarakat pun belum menunjukkan kemajuan
dan masih rendah..
20. Demikian pula para investor
asing untuk menanamkan
modal di Indoensia masih
rendah. Hal ini menunjukkan
bahwa para investor belum
percaya dengan kondisi
Indonesia
21. B.PERKEMBANGAN BIDANG EKONOMI
· Bidang ekonomi
1. merekapitulasi perbankan.
2. Merekonstruksi perekonomian indonesia.
3. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
4. Menaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar
amerika hingga di bawah Rp.10.000,
5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang
disyaratkan oleh IMF
22. PEMERINTAHAN REFORMASI
B. Masa Kepemimpinan B. J. Habibie (21 Mei
1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat pemerintahan presiden B.J
Habibie yang mengawali masa reformasi belum
melakukan perubahan-perubahan yang cukup
berarti di bidang ekonomi. Tugasnya adalah
Melanjutkan kebijakan yang telah dibuat oleh
sebelumnya, kemudian Habibie membentuk kabinet
yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan.
Berikut upaya-upaya yang dilakukan Habibie di
bidang ekonomi antara lain :
23. 1). Merekapitulasi perbankan.
2). Merekonstruksi Perekonomian
Indonesia.
3). Melikuidasi beberapa bank
bermasalah.
4). Menaikkan nilai tukar rupiah
terhadap dollar hingga di bawah Rp.
10.000
5). Mengimplementasikan Reformasi
ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
24. C. Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid
(21 Mei 1998 – 20Oktober 1999)
Padamasa kepemimpinan presiden
Abdurrahman Wahid pun belumada tindakan
yang cukup berati untuk menyelamatkan
Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan
AbdurramanWahid berakhir karena
pemerintahannyamengahadapi masalah-masalah
yang kontroversial.
25. D. Masa Kepemimpinan Megawati
Soekarno Putri (23 Juli 2001-20 Oktober
2004)
Masa kepemimpinan Megawati mengalami
masalah-masalah yang mendesak yang
harus diselesaikan yaitu pemulihan
ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk
mengatasai persoalan-persoalan ekonomi
antara lain :
26. 1). Melakukan pembayaran utang luar
negeri.
2). Memelihara dan memantapkan stabilitas
Negara.
3). Memantapkan ekonomi nasional.
4). Privatisasi BUMN.
5). Memperbaiki kinerja ekspor.
27. E. Masa Kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono (20 Oktober 2004-2014)
Berikut kondisi dan kebijakan-kebijakan masa
kepemimpinan SBY di bidang ekonomi antara lain :
1). Hingga Maret 2005 utang luar negeri U$$136.6
miliar dan masa penundaan utang paris club 3
sudah habis.
2). Seratus hari pertama lebih banyak bicara
ekonomi makro dari pada secara spesifik program
peningkatan ekspor.
28. 3). Pada tanggal 19 Desember 2004 SBY
menaikkan haraga “BBM Mewah”.
4). Melanjutkan pertumbuhan ekonomi
Megawati, diperkirakan pertumbuhan
ekonomi nya naik hingga 4,4-4,9% dan inflasi
meningkat yakni 5,5%.
5). Menaikkan pendapat perkapita dengan
mengandalkan pembangunan infrasruktur
missal dengan mendorong pertumbuhan
ekonomi serta mengundang investor dengan
janji akan memperbaiki iklim investasi.