education about taxation

1. Apa yang Anda bayangkan
mengenai gambar ini?

2. SUBJEK PAJAK
BAB II
Pasal 2 s.d. 3 UU PPh

3. Subjek
Pajak?

4. Orang yang dituju oleh Undang-undang
untuk dikenakan pajak
R. Mansury (Pajak Penghasilan Lanjutan: 1996 hal. 33-34)
Orang tersebut merupakan pihak-pihak yang dituju oleh
UU untuk dikenakan pajak, bisa Orang Pribadi dan Badan
(termasuk BUT)
Pihak yang menjadi sasaran atau yang
dimaksud oleh Undang-undang untuk
membayar pajak atau memikul beban
pajak.
Muda Markus & Lalu Hendry Yujana (Pajak Penghasilan, Petunjuk Umum
Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru: 2002 hal. 19)
S
U
B
J
E
K
P
A
J
A
K

5. Yang
Menjadi
Subjek
Pajak
a. 1. orang pribadi
2. warisan yang belum terbagi
sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak
b. badan
c. bentuk usaha tetap
Ps. 2(1) UU PPh

6. Diskusi
Mengapa warisan yang belum terbagi sebagai
satu kesatuan menggantikan yang berhak
ditunjuk oleh UU sebagai Subjek Pajak?

7. Diskusi
Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai
subjek pajak pengganti dimaksudkan agar
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal
dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

8. Pasal 32 ayat (1) huruf e UU KUP
Dalam menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak
diwakili, dalam hal suatu warisan yang belum
terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,
pelaksana wasiatnya atau yang mengurus
harta peninggalannya.

9.  sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
 baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha
 yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Ps. 2(1)b UU PPh
Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan,
atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama
Setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dsb. yg dimiliki
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yg menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.
Badan

10. Diskusi
• PT Putra Perkasa yang bergerak dalam bidang usaha
jasa pelaksanaan konstruksi pada bulan Februari 2009
memenangkan tender untuk pembuatan bangunan
pemecah ombak di pantai selatan di propinsi Jawa
Tengah yang harus selesai dikerjakan dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun. Karena nilai proyek cukup besar,
dengan seizin pemilik proyek, untuk melaksanakan
proyek tersebut PT Putra Perkasa bekerja sama dengan
PT Bangun Karya membentuk Joint Operation (JO).
• Apakah JO tersebut merupakan Subjek Pajak?

11. Diskusi
• Untuk kepentingan PPh, operasi bersama (joint operation) tidak
dapat digolongkan ke dalam salah satu subyek pajak, karena dalam
UU PPh 1984 subyek PPh telah disebutkan satu persatu.
• Operasi bersama itu tidak dapat digolongkan ke dalam persekutuan
(maatschap=partnership) karena dua alasan, yaitu
(1) persekutuan Indonesia dibentuk oleh dua orang pribadi atau
lebih yang bekerja sama, terutama berdasarkan keahlian
khususnya dan operasi bersama lazimnya dilakukan oleh dua
perseroan.
(2) Persekutuan Indonesia itu bukan didirikan untuk melakukan
kegiatan sedikit banyak bersifat sementara, sedangkan operasi
bersama lazimnya hanya untuk satu pekerjaan atau satu proyek.
• Oleh karena itu, apabila pembuat UU bermaksud mengenakan PPh
atas operasi bersama sebagai suatu subyek pajak, maka operasi
bersama itu harus disebutkan sebagai subyek pajak tersendiri.
Mansury R (Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia,
jilid 1 uraian umum dan tentang siapa-siapa yang dituju untuk dikenakan
pajak: 1994 hal. 119)

12. S-830/PJ.312/2005
a. Kerjasama Operasi (KSO) adalah merupakan kerjasama operasi dua
badan atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk
melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai
dikerjakan. Dengan demikian bukan merupakan Subjek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b UU PPh, dan oleh
karenanya pengenaan PPh atas penghasilan dari proyek tersebut
dikenakan pada masing-masing badan anggota KSO sesuai dengan
bagian penghasilan yang diterimanya;
b. Mengingat bahwa Kerjasama Operasi bukan merupakan Subjek
Pajak, maka Kerjasama Operasi tidak berkewajiban utnuk
menyampaikan laporan dan membayar PPh Pasal 25 serta PPh Pasal
29, sedangkan kewajiban yang ada hanya sebagai Wajib Pajak
pemotong/pemungut PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26
atau PPN;

13. Kelompok
Subjek
Pajak
Subjek Pajak
Dalam Negeri
Subjek Pajak
Luar Negeri
Ps. 2(2) UU PPh

14. Apakah dia Subjek Pajak
Dalam Negeri atau Subjek
Pajak Luar Negeri?

15. Subjek
Pajak
Dalam
Negeri
a. OP yg bertempat tinggal di Indonesia
OP yg berada di Indonesia >183 hari dlm
jk wkt 12 bl
OP yg dlm th pajak berada di Indonesia
dan berniat bertp tinggal di Indonesia
b. badan yg didirikan/ bertp kedudukan di
Indonesia kecuali unit ttt dari badan
pemerintah yg memenuhi kriteria ttt
c. warisan yg belum terbagi, sebagai satu
kesatuan menggantikan yg berhak
Ps. 2(3) UU PPh

16. 1. pembentukannya bds ketentuan
peraturan perundang-undangan;
3. penerimaannya dimasukkan dlm
anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh
aparat pengawasan fungsional
negara.
Ps. 2(3) UU PPh
Kriteria
Unit
Badan
Peme-
rintah
yang
Bukan
SP
b
2. pembiayaannya bersumber dr
APBN/APBD;

17. Subjek
Pajak
Luar
Negeri
orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di
Indonesia
orang pribadi yang
berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12
bulan
badan yang tidak
didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di
Indonesia
Ps. 2(4) UU PPh
yang
menjalankan
usaha/
melakukan
kegiatan melalui
BUT di
Indonesia
menerima/
memperoleh
Ph dr Indonesia
tidak dr
menjalankan
usaha/
melakukan
kegiatan
melalui BUT di
Indonesia
a.
b.

18. Orang pribadi yang Bertempat
Tinggal di Indonesia
Orang pribadi yang:
a. mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia
yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk:
1) berdiam (permanent dwelling place), yang tidak bersifat
sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan,
2) melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan
kebiasaanya (ordinary course of life),
3) tempat menjalankan kebiasaan (place of habitual abode),
atau
b. mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia,
yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih
berada di Indonesia.
Pasal 7 Ayat (1) PER-43/PJ/2011

19. Tempat Tinggal Orang Pribadi
Tempat tinggal orang pribadi sdp ayat (1):
a. dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama-
sama dengan keluarganya, yang dapat dimiliki, disewa, atau
tersedia untuk digunakannya; dan
b. berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.
Pasal 7 Ayat (2) PER-43/PJ/2011

20. Tempat Berdiam Orang Pribadi
 Orang pribadi dianggap mempunyai tempat berdiam
(permanent dwelling place) di Indonesia sdp ayat (1) huruf a
angka 1)
 dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang
dipakai untuk kediaman, yang bersifat tidak sementara dan
bukan sebagai persinggahan.
Pasal 7 Ayat (3) PER-43/PJ/2011

21. Tempat Melakukan Kegiatan Sehari-hari atau
Menjalankan Kebiasaannya Orang Pribadi
 Orang pribadi dianggap mempunyai tempat melakukan
kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary
course of life) di Indonesia sdp ayat (1) huruf a angka 2)
 dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia
yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari terkait
dengan urusan ekonomi, keuangan atau sosial pribadinya,
antara lain turut serta dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat,
turut serta dalam kegiatan, keanggotaan, atau kepengurusan
suatu organisasi, kelompok atau perkumpulan di Indonesia.
Pasal 7 Ayat (4) PER-43/PJ/2011

22. Tempat Menjalankan Kebiasaan
Orang Pribadi
 Orang pribadi dianggap mempunyai tempat menjalankan
kebiasaan (place of habitual abode) di Indonesia sdp ayat (1)
huruf a angka 3)
 dalam hal orang pribadi mempunyai tempat di Indonesia yang
digunakan untuk melakukan kebiasaan atau kegiatan, baik
yang bersifat rutin, sering ataupun tidak, antara lain
melakukan aktivitas yang menjadi kegemaran atau hobi.
Pasal 7 Ayat (5) PER-43/PJ/2011

23. Diskusi
• Sdr. Alex, seorang WNI, bekerja pada perusahaan pelayaran
yang kapalnya berbendera Indonesia dan beroperasi dalam
jalur pelayaran internasional.
• Apakah Sdr. Alex merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri?

24. Keberadaan di Luar Negeri
Berpindah-pindah
 Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia sdp Pasal 7
ayat (1) yang kemudian pergi keluar negeri
 tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia,
 apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan.
Pasal 8 Ayat (1) PER-43/PJ/2011

25. Berada di LN dan Dianggap Tidak
Bertempat Tinggal di Indonesia
Orang pribadi WNI yg berada di LN dianggap tidak bertempat
tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di LN yg
dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yg
masih berlaku sebagai penduduk di LN, yaitu:
• Green Card,
• identity card,
• student card,
• pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh Kantor
Perwakilan RI di LN,
• surat keterangan dari Kedutaan Besar RI atau Kantor
Perwakilan RI di luar negeri, atau
• tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara setempat.
Pasal 8 Ayat (2) PER-43/PJ/2011

26. Yang Dimaksud dengan Berada Di Indonesia dan
Jangka Waktu 183 Hari
 Yang dimaksud dengan berada di Indonesia bagi Subjek Pajak
orang pribadi adalah Subjek Pajak orang pribadi berdasarkan
keadaan yang sebenarnya berada di dalam wilayah negara
Republik Indonesia pada suatu waktu.
Pasal 9 PER-43/PJ/2011
 Jangka waktu 183 hari sdd Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2)
ditentukan dengan menghitung lamanya Subjek Pajak orang
pribadi berada di Indonesia,
 yang keberadaannya di Indonesia dapat secara terus menerus
atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh 1
hari
Pasal 10 PER-43/PJ/2011

27. Diskusi
• Mr. X, penduduk dari negara Y (Luar Negeri)
mengikat kontrak kerja dengan PT Z
(Indonesia) dengan jabatan sebagai Senior
General Manager untuk jangka waktu 2 tahun
sejak 1 September 2010.
• Apakah Mr. X tersebut merupakan Subjek
Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar
Negeri?

28. Subjek Pajak Orang Pribadi Dianggap Mempunyai Niat
Untuk Bertempat Tinggal Di Indonesia
Subjek Pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal
di Indonesia sdd Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3) dalam hal:
a. Subjek Pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk
bertempat tinggal di Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan dokumen
berupa:
1) Visa bekerja, atau
2) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS),
lebih dari 183 hari hari atau kontrak/perjanjian untuk melakukan
pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih
183 hari.
b. Subjek Pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa
dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat
tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk
menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota
keluarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.
Pasal 11 PER-43/PJ/2011

29. WNI BEKERJA DI LUAR NEGERI,
SUBJEK PAJAK DN ATAU SUBJEK PAJAK LN?

30. PER-02/PJ/2009
Pasal 1
Dalam PerDirJen Pajak ini, yg dimaksud dengan Pekerja Indonesia di Luar
Negeri adalah orang pribadi WNI yg bekerja di luar negeri lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan.
Pasal 2
Pekerja Indonesia di Luar Negeri sdd Pasal 1 merupakan Subjek Pajak Luar
Negeri.
Pasal 3
Atas penghasilan yg diterima atau diperoleh Pekerja Indonesia di LN sdd Pasal
1 sehubungan dengan pekerjaannya di LN dan telah dikenai pajak di luar
negeri, tidak dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia.
Pasal 4
Dalam hal Pekerja Indonesia di LN sdd Pasal 1 menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia maka atas penghasilan tersebut dikenai Pajak
Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

31. Pasal 12 PER-43/PJ/2011
(1) Orang pribadi yg merupakan WNI yang bekerja di luar negeri lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan merupakan subjek
pajak luar negeri.
(2) Orang pribadi sdp ayat (1) tetap merupakan subjek pajak dalam
negeri apabila tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan salah
satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai
penduduk di luar negeri sdd Pasal 8 ayat (2).
(3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sdp
ayat (1) sehubungan dengan pekerjaannya di luar Indonesia dan
penghasilannya bersumber dari luar Indonesia, tidak dikenai Pajak
Penghasilan di Indonesia.
(4) Dalam hal orang pribadi sdp ayat (1) menerima atau
memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia,
penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

32. Pasal 13 PER-43/PJ/2011
(1) Subjek pajak orang pribadi DN yg meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya dan orang pribadi WNI sdd Pasal 12
ayat (1) menjadi subjek pajak LN sejak meninggalkan
Indonesia.
(2) Orang pribadi sdp ayat (1) tetap diwajibkan menyampaikan
SPT Tahunan PPh untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan jumlah pajak yg sebenarnya
terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak terakhir dalam
statusnya sebagai subjek pajak DN sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
(3) Bagi subjek pajak orang pribadi DN yg meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya harus menyampaikan SPT
Tahunan PPh paling lambat saat meninggalkan Indonesia.

33. Subjek Pajak Badan yang Didirikan Di Indonesia
Subjek Pajak badan yg didirikan di Indonesia sdd Pasal 3 ayat (1)
huruf b adalah badan sdd UU No.6 Th 1983 tentang KUP stdtd
UU No. 16 Th 2009, tidak termasuk BUT, yang pendirian atau
pembentukannya:
a. berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia,
b. didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-
undangan di Indonesia, atau
c. di dalam wilayah hukum Indonesia.
Pasal 14 PER-43/PJ/2011

34. Badan yang Bertempat Kedudukan di Indonesia
(1) Badan yg bertempat kedudukan di Indonesia sdd Pasal 3 ayat (1) huruf
b adalah Subjek Pajak badan yang:
a. mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana
tercantum dalam akta pendirian badan,
b.mempunyai kantor pusat di Indonesia,
c. mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat
keuangan di Indonesia,
d.mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang
melakukan pengendalian,
e. pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk membuat
keputusan strategis, atau
f. pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia.
(2)Tempat kedudukan badan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan
berdasarkan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya.
Pasal 15 PER-43/PJ/2011

35. Pasal 16 PER-43/PJ/2011
(1) Subjek pajak LN dapat menjalankan kegiatan atau usaha melalui suatu
BUT di Indonesia dalam hal mempunyai tempat kedudukan manajemen
yang berada di Indonesia.
(2) Tempat kedudukan manajemen sdp ayat (1) adalah tempat kedudu-
kan manajemen yg menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari
atau secara rutin yg tidak melakukan pengendalian atas seluruh
perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis.
(3) Dalam hal tempat kedudukan manajemen sdp ayat (1)
melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan atau tempat membuat
keputusan yg bersifat strategis, subjek pajak LN sdp ayat (1) tsb diperlaku-
kan sebagai subjek pajak DN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).
(4) Tempat kedudukan manajemen efektif yg terdapat dalam P3B dapat
diartikan sebagai tempat:
a. keputusan manajemen dan komersial yang signifikan dibuat, atau
b. pengurus membuat keputusan untuk kepentingan badan.

36. Pasal 18 PER-43/PJ/2011
Dalam hal orang pribadi atau badan
merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara
mitra/jurisdiksi mitra P3B dan subjek pajak dalam
negeri sdd Pasal 3, status subjek pajak orang
pribadi atau badan dimaksud ditentukan
berdasarkan ketentuan dalam P3B yg terkait.
Dual Resident?

37. BENTUK USAHA TETAP
(BUT)
bentuk usaha yang dipergunakan oleh
 orang pribadi yg tidak bertempat tinggal di
Indonesia,
 orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih
dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan
 badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia
untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan di Indonesia
Ps. 2(5) UU PPh

38. B
E
N
T
U
K
U
S
A
H
A
T
E
T
A
P
a. tempat kedudukan
manajemen
b. cabang perusahaan
c. kantor perwakilan
e. pabrik
g. gudang
i. pertambangan dan penggalian
sumber alam
k. perikanan, peternakan,
pertanian, perkebunan,atau
kehutanan
m. pemberian jasa dlm bentuk
apa pun oleh pegawai /orang
lain, sepanjang dilakukan lebih
dr 60 hari dlm jk waktu 12 bln
d. gedung kantor
f. bengkel
h. ruang untuk promosi dan
penjualan
j. wilayah kerja pertambangan
minyak dan gas bumi
l. proyek konstruksi, instalasi,
atau proyek perakitan
n. Orang/badan yg bertindak
selaku agen yg kedudukannya
tidak bebas
p. komputer, agen elektronik/
peralatan otomatis yg dimiliki,
disewa/digunakan o/ penye-
lenggara transaksi elektronik u/
menjalankan kegiatan usaha
melalui internet
o. agen / pegawai dr prsh
asuransi yg tidak didirikan dan
tidak bertp kedudukan di
Indonesia yg menerima premi
asuransi/menanggung risiko di
Indonesia

39. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak
yang perlakuan perpajakannya dipersamakan
dengan subjek pajak badan.
Ps. 2(1a) UU PPh

40. URAIAN WP DALAM NEGERI WP LUAR NGERI
1.
2.
3.
4.
RUANG LINGKUP
PENGHASILAN
YANG DAPAT DI-
KENAKAN PAJAK
DASAR PENGENA
AN PAJAK
TARIF
SPT TAHUNAN
PENGHASILAN YANG DI-
TERIMA ATAU DIPER-
OLEH DARI INDONESIA
MAUPUN DARI LUAR
INDONESIA
PENGHASILAN NETO
TARIF UMUM
WAJIB MENYAMPAIKAN
SPT TAHUNAN
PENGHASILAN YG
BERASAL DARI SUM-
BER PENGHASILAN DI
INDONESIA
PENGHASILAN BRUTO
TARIF SEPADAN
TIDAK WAJIB ME-
NYAMPAIKAN SPT
TAHUNAN
PERBEDAAN PERLAKUAN PAJAK
ANTARA WP DN DENGAN WP LN

41. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI
MULAI :
 SAAT DILAHIRKAN
 SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA
BERAKHIR :
 SAAT MENINGGAL DUNIA
 MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA
BADAN
MULAI :
 SAAT DIDIRIKAN/BERTEMPATKEDUDUKAN DI INDONESIA
BERAKHIR :
 SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK LAGI
BERTEMPATKEDUDUKAN DI INDONESIA
Pasal 2A UU PPh

42. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
SELAIN BUT
MULAI :
• SAAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA
BERAKHIR :
• SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI
INDONESIA
BUT
MULAI :
• SAAT MELAKUKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA
BERAKHIR :
• SAAT TDK LAGI MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI
INDONESIA.
Pasal 2A UU PPh

43. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK DN : WARISAN YG BELUM TERBAGI
MULAI :
• SAAT TIMBULNYA WARISAN
BERAKHIR :
• SAAT WARISAN SELESAI DIBAGIKAN
Pasal 2A UU PPh

44. B
U
K
A
N
S
U
B
J
E
K
P
A
J
A
K
Ps. 3 UU PPh
a. kantor perwakilan negara asing
b. pejabat2 perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat2
lain dr negara asing dan orang2 yg diperbantukan kpd
mereka yg bekerja pada dan bertp tinggal ber-sama2
mereka dg syarat:
c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat
 bukan WNI dan
 di Indonesia tidak menerima/memperoleh Ph di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta
 negara ybs memberikan perlakuan timbal balik
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia selain
memberikan pinjaman kepada pemerintah yang
dananya berasal dari iuran para anggota.
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan
usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.

45. Ps. 3(2) UU PPh
PMK no. 215/PMK.03/2008 stdd PMK no. 15/PMK.03/2010
Organisasi-Organisasi Internasional
yang Tidak Termasuk Subjek Pajak
Ada 4 kelompok:
1. Badan-Badan Internasional dari PBB (ada
29)
2. Kerjasama Tehnik (ada 28)
3. Kerjasama Kebudayaan (ada 4)
4. Organisasi-Organisasi Internasional lainnya
(ada 63)

46. Subjek Pajak Dalam Negeri yang bekerja
pada
1. Kantor Perwakilan Negara Asing Di
Indonesia,
2. Organisasi Internasional Di Indonesia
Bagaimana perlakukan perpajakannya?
Diskusi

47. PELUNASAN PPh BAGI PEGAWAI YANG
PEMBERI KERJANYA BUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21
Orang Pribadi DN yg menerima atau memperoleh penghasilan
di atas PTKP sehub dgn pekerjaan dari badan-badan yg tidak
wajib melakukan pemotongan pajak sdd Ps. 21 ayat (2) UU
PPh, wajib:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. melaksanakan sendiri penghitungan dan pembayaran PPh
yg terutang dalam tahun berjalan; dan
c. melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh yg
terutang dalam tahun berjalan dalam SPT.
Ps. 14 PP 94/2010
Kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional ttt sbg bukan
Subjek Pajak tidak berkewajiban melakukan pemotongan PPh sdd Ps. 21
ayat (2) UU PPh. Oleh karena itu, orang pribadi DN yg menerima atau
memperoleh Ph, berupa gaji dan imbalan lain sehub. dgn pekerjaan pada
badan-badan tsb, yg jumlahnya melebihi batas PTKP berkewajiban
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri PPh yg terutang.