1. 5.Pengawasan & Pemeriksaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

2. ISI
A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

3. • Pengawasan: suatu proses untuk memastikan
suatu kegiatan yang terlaksana sesuai dengan apa
yang direncanakan.  diperoleh informasi
seberapa efisien dan efektif kegiatan telah
dilaksanakan  digunakan untuk penyempurnaan
kegiatan berikutnya & pengambilan keputusan
lainnya oleh pimpinan.
• Pemeriksaan: proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi yang dilakukan secara independen,
obyektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, & keandalan informasi
mengenai suatu kegiatan.

4. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (1)
Definisi:
“proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien
dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.
(PP No. 79/2005 & Permendagri No. 51/2010)

5. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (2)
Berpedoman pada norma:
•Obyektif, profesional, independen & tidak mencari-cari
kesalahan;
•Terus menerus untuk memperoleh hasil yang
berkesinambungan;
•Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang
cepat & tepat;
•Mendidik dan dinamis.

6. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (3)
Ruang lingkup:
• Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
provinsi (umum, wajib, pilihan, Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan)
• Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota (umum, wajib, pilihan,
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan).
• Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa
(pelaksanaan administrasi dan urusan)

7. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (4)
Jenis Pengawasan:
2. Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (BPKP, Irjen/nama lain,
inspektorat provinsi, inspektorat kab/kota)
3. Pengawasan Ekstern oleh BPK
4. Pengawasan Legislatif (DPRD)
5. Pengawasan Masyarakat

8. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (5)
Pengawasan Masyarakat:
• Tidak diatur perundang-undangan terkait
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah
• Pengaturannya: UU No. 28/1999, UU No.
14/2008, UU No. 25/2009
• Prasyarat:
– Adanya akses pengawasan bagi masyarakat
– Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melakukan
pengawasan
– Kesediaan/kerelaan penyelenggara untuk diawasi

9. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (6)
Mekanisme Pengawasan:
2. Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (BPKP, Irjen/nama lain,
inspektorat provinsi, inspektorat kab/kota)
PENYUSUNAN TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN HASIL PEMANTAUAN &
RENCANA HASIL
PENGAWASAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
PENGAWASAN PENGAWASAN
UMPAN
BALIK

10. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (7)
Mekanisme Pengawasan:
2. Pengawasan Ekstern oleh BPK;
– mengacu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 1
Tahun 2007.
– akan diurai lebih lanjut pada sub-bab tentang
Mekanisme Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara

11. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (8)
konsultasi
Mekanisme konfirmasi
Pengawasan: PEMERIKSAAN
KEUANGAN
SKPD
2.Pengawasan
HASIL
PEMERIKSAAN:
Diserahkan
- TEMUAN
Legislatif (DPRD)
PEMERIKSAAN Paling lambat
BPK - KESIMPULAN
KINERJA 2 minggu
- REKOMENDASI
- OPINI
PEMBAHASAN
PEMERIKSAAN OLEH PANJA
TUJUAN DPRD
TERTENTU (1 minggu)
Meminta penjelasan
BPK
LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PEMERIKSAAN
PEMBAHASAN: DLM SIDANG
LANJUTAN BPK
PARIPURNA
pengawasan
DPRD
DPRD
laporan TINDAK LANJUT laporan
OLEH PEMDA

12. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (9)
Mekanisme Pengawasan:
2.Pengawasan Legislatif (DPRD)

13. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (10)
Mekanisme Pengawasan:
2.Pengawasan Legislatif (DPRD)
Pengaduan
Masyarakat
Salah saji Laporan Penguatan Control &
Keuangan Pemb. Sistem Akuntansi
Hasil Rapat
Bentuk Tindak Lanjut
Dengar Pendapat
Penyimpangan Koreksi atas
terhadap peraturan Penyimpangan peraturan
Evaluasi Kinerja
Dokumentasi Tidak Efektifnya
Bukti-bukti dan Revitalisasi dan
Petunjuk Program Sinergisasi Program
Analisa
Laporan Keuangan
Tidak Ekonomisnya Penyempurnaan Proses
Pengadaan Pengadaan
Kunjungan Kerja
Tidak Effisiennya Penyempurnaan Methode
Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya
Hasil Audit BPK/
Inspektorat

14. A. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (11)
Mekanisme Pengawasan:
2. Pengawasan Masyarakat
Secara khusus mengenai tata cara pengawasan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah akan dipaparkan pada Bagian 3.

15. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (1)
Definisi:
“proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, obyektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara”.
(UU No. 15/2004)

16. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (2)
Jenis Pemeriksaan:

17. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (3)
Mekanisme Pemeriksaan:
STANDAR
PEMERIKSAAN
(PER-BPK No. 1/ DOKUMEN HASIL
JENIS ASPEK/SIFAT/LINGKUP 2007) HASIL PEMERIKSAAN
Kesesuaian thdp PSP 01 Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan Reasonable prinsip akuntansi yg atas Laporan
Keuangan assurance berlaku umum PSP 02 Opini Keuangan
PSP 01
03
Kepatuhan thdp
peraturan
Ekonomis perundang 2an PSP 01 Temuan ,
Pemeriksaan Kesimpulan, Hasil Pemeriksaan
Kinerja Efisiensi PSP 04 Rekomendasi Kinerja
Efektivitas Pengendalian Intern PSP 05
Lain2 Bid.
Keuangan PSP 01
Eksaminasi Hasil Pemeriksaan
Pemeriksaan dgn Pemeriksaan dgn Tujuan
Tujuan Tertentu Review Investigatif PSP 06 Kesimpulan Tertentu
Agree upon Pemeriksaan atas
Procedure Sistem
Pengendalian Intern PSP 07
Ikhtisar
Pemeriksaan
Semester

18. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (4)
Mekanisme Pemeriksaan:

19. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (5)
Mekanisme Pemeriksaan:
PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(LKPD)
PELAPORAN
KRITERIA PERENCANAAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
Kesesuaian dgn Pemahaman Entitas dan Sistem Pernyataan Kepatuhan
SAP Pengendalian Intern Pengujian Analitik thdp Standar Pemeriksaan
Pelaporan ttg Kepatuhan
Latar belakang/dasar hukum thdp Peraturan
Kecukupan pendirian pemda Analisis Data Perundang -undangan
Pengungkapan Kegiatan utama entitas termasuk
Kepatuhan thdp sumber pendapatan Analisis Rasio dan Tren Pelaporan ttg
Peraturan Pengendalian Intern
Perundang- Lingkungan yg mempengaruhi Pelaporan Tanggapan dari
undangan Pejabat terkait s /d 2 tingkat Pengujian Pengendalian Pejabat yg Bertanggung
dibawah KDH jawab
Efektivitas Sistem Efektivitas Desain Sistem
Pengendalian Kejadian luar biasa Pengendalian Intern Pelaporan Informasi
Intern Efektivitas Implementasi Rahasia
Pertimbangan Hasil Sistem pengendalian Intern Penerbitan &
Pemeriksaan Sebelumnya Pendistribusian Laporan
Pengujian Substantif atas Hasil Pemeriksaan
Transaksi & Saldo
Penentuan Metode Uji Petik
Laporan Realisasi
APBD
Penyelesaian Penugasan
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas
Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Perusahaan
Daerah

20. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (6)
Hasil Pemeriksaan:
Kriteria:
•Kesesuaian LKPD tersebut dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP);
•Kecukupan pengungkapan LKPD tersebut sesuai
dengan pengungkapan yang diatur dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan;
•Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan; dan
•Efektivitas sistem pengendalian intern.

21. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (7)
Hasil Pemeriksaan:
Opini:
•Wajar Tanpa Pengecualian
•Wajar Dengan Pengecualian
•Tidak Wajar
•Tidak Memberikan Pendapat

22. B. PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (8)
Hasil Pemeriksaan:
Laporan Hasil Pemeriksaan:
4.Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD
5.Laporan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-Undangan dalam Kerangka Pemeriksaan
LKPD
6.Laporan Atas Pengendalian Intern Dalam Kerangka
Pemeriksaan LKPD

23. PELAKU PENGAWASAN DI DAERAH

24. Terima kasih