Dokumen tersebut membahas transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia, termasuk kebijakan BLUD Puskesmas. Ada empat inisiatif utama dalam transformasi ini: penguatan jaringan dan standarisasi layanan, edukasi masyarakat, serta digitalisasi sistem informasi kesehatan. Transformasi ini bertujuan meningkatkan akses 270 juta penduduk terhadap layanan kesehatan primer berkualitas."
3. 3
Sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan
kasus yang dapat dicegah ataupun dicegah sebagian
Penyebab kematian utama per kelompok usia
Sumber: Institut Evaluasi Metrik Kesehatan, Kemenkes data tahun 2019
Dapat dicegah Sebagian dapat dicegah Kecelakaan dan lainnya
Usia Produktif Lansia
Neonatal disorder
Congenital birth
defects
Sexually transmitted
infections exc. HIV
Lower
respiratory
infections
Diarrheal
Cedera yang tidak
disengaja
Tetanus
96,8%
Neonatal disorder
Congenital birth
defects
Diarrheal
Lower
respiratory
infections
Cedera yang tidak
disengaja
Demam berdarah
Sexually transmitted
infections exc. HIV
76,4%
Kecelakaan
transportasi
Kanker
Tuberkulosis
Cedera yang tidak
disengaja
Tifus dan paratifoid
Sirosis dan penyakit hati
kronis lainnya
Self-harm and inter-
personal violence
63,9%
Kanker
Penyakit jantung
Stroke
Lower
respiratory
infections
Diabetes Melitus
Tuberkulosis
Kecelakaan
transportasi
72,6%
Stroke
Penyakit jantung
Kanker
Diabetes Melitus
Penyakit paru obstruktif
kronis
Sirosis dan penyakit hati
kronis lainnya
Tuberkulosis
73,5%
Peringkat Bayi Anak-anak Remaja
1
2
3
4
5
6
7
% dari total
kematian
4. 4
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 jauh dari target …
MASALAH KESEHATAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN CAPAIAN 2021 (%)
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (17,3%),
Anemia Ibu hamil (48,9%), Kematian ibu krn
pendarahan (27%)
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
61.8
Komplikasi persalinan 28,3%, Asfiksia dan
Kardiovaskuler 21,3%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
62.5
Bayi Berat Lahir rendah (6,2%) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 64.1
Stunting pada balita (24,4%), Wasting pada
balita (7,1%)
Pelayanan Kesehatan Balita
55.5
Anemia remaja (32%) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar 37.3
Hipertensi WUS (21%), Anemia WUS (24%) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 36.9
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 50.2
Hipertensi penduduk >18 tahun (7%),
Prevalensi jantung (1,5%), Prevalensi
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
28.3
Diabetes Melititus (1,5%) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 37.6
Rumah tangga dengan ART gangguan jiwa
(7%)
Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat
2.0
Jumlah kasus TBC sebanyak 824.000 Persentase Orang Terduga Tuberkulosis 24.4
Kasus HIV 2019 (50.282 kasus) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi
Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
41.1
Sumber: Pusdatin Kemenkes 2021
Capaian SPM tidak ada
yang mencapai 100%
Dibutuhkan peran
pelayanan
kesehatan primer
yang kuat untuk
dapat
menyediakan
pelayanan sesuai
standar minimal
bagi seluruh
masyarakat
5. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan
6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yangsehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Meningkatkankesehatan ibu,
anak, keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi
Mempercepatperbaikan gizi
masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan & pengendalian
obat dan makanan
6 kategori
utama
Outcome
RPJMN bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
7 kampanye utama:
imunisasi, gizi
seimbang, olah raga,
anti rokok, sanitasi &
kebersihan
lingkungan, skrining
penyakit, kepatuhan
pengobatan
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14 antigen
dan perluasan
cakupan di seluruh
Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Skrining 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap sasaran
usia, skrining stunting,
& peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu &
bayi.
Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
layanan primer
Pembangunan
Puskesmas di 171 kec.,
penyediaan 40 obat
esensial, pemenuhan
SDM kesehatan primer
Meningkatkan akses
dan mutu layanan
sekunder &tersier
Pembangunan RS di
Kawasan Timur, jejaring
pengampuan 6 layanan
unggulan, kemitraan
dengan world’s top
healthcare centers.
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
Jejaring nasional
surveilans berbasis lab,
tenaga cadangan
tanggap darurat, table
top exercise
kesiapsiagaan krisis.
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Regulasi pembiayaan kesehatan dengan
3 tujuan: tersedia, cukup, dan
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes lulusan
luar negeri.
Transformasi SDM
Kesehatan
Transformasi teknologi
kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi,
dan bioteknologi di sektor kesehatan.
1 Transformasi layanan primer 2 Transformasi layanan
rujukan
3 Transformasi sistem ketahanan
kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanansektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam negeri
14 vaksin rutin, top 10
obat, top 10 alkes by
volume & by value.
5 6
a b c d
a b
5
7. 4 inisiatif utama dalam transformasi layanan kesehatan primer
1. Jaringan & struktur
Revitalisasi jaringan dan
struktur layanan
kesehatan primer:
Puskesmas
Posyandu dan UKBM
lainnya
Termasuk pola kerja
dan interaksi/rujukan
antar tingkatan
1a
Revitalisasi jaringan dan
struktur Laboratorium
untuk fungsi kesehatan
masyarakat (deteksi dini
dan surveilans)
1b
2. Standardisasi layanan
Integrasi paket layanan kesehatan
primer menurut kebutuhan siklus
hidup untuk tiap tingkatan
pelayanan
Standardisasi dan peningkatan
pelayanan untuk memperkuat
fungsi layanan primer, misalnya:
2a
ANC menjadi 6 kali, termasuk 2 kali
USG dengan dokter
Screening 14 penyakit prioritas,
termasuk TB dan PTM
Peningkatan imunisasi menjadi 14
jenis antigen
Pelaksanaan intervensi spesifik
untuk penurunan stunting (mis.,
pemantauan tumbuh kembang,
pemberian TTD)
2b
Standardisasi dan integrasi
layanan Labkesmas untuk tiap
tingkatan
2c
3. Edukasi
kesehatan
Penguatan peran kader
sebagai agen
pemberdayaan kesehatan
masyarakat
Penguatan kampanye-
kampanye dan gerakan-
gerakan, terutama untuk
program prioritas (mis.,
stunting)
Penggunaan platform
edukasi terintegrasi
melalui media sosial
untuk menjangkau
masyarakat secara luas
3a
3b
3c
4. Digitalisasi
Integrasi sistem
informasi secara
digital untuk
mendukung:
Pelaporan layanan
secara real-time
Pengawasan
capaian program
dan beban penyakit
secara detail (untuk
tiap program dan
tiap tingkatan
daerah)
4a
7
8. 8
8
+270 juta penduduk Indonesia
mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Primer berkualitas
100% wilayah dan kondisi kesehatan
penduduk termonitor secara berkala
+300 ribu unit penyedia
pelayanan Kesehatan Primer
dengan fasilitas dan SDM
terstandardisasi
Fokus Transformasi
Pelayanan Kesehatan Primer
Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan
kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan
promosi dan pencegahan
Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring
hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk
memperkuat promosi dan pencegahan serta
resiliensi terhadap pandemi
Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat
(PWS) melalui pemantauan dengan dashboard
situasi kesehatan per desa
9. Puskesma
s
(Kecamatan)
Ilustrasi Pola Kerja Sistem Layanan Kesehatan Primer
Terintegrasi
Untuk meningkatkan cakupan dan jangkauan intervensi
Klaster Manajemen
Klaster Ibu
Hamil-Remaja
Klaster Usia
Produktif-Lansia
Klaster Penanggulangan
Penularan Penyakit
Laboratorium
Dusun/RT/RW
Pemantauan Wilayah
Setempat (PWS)
Dashboard hingga
tingkat desa
Posyandu Prima
1
ANC rendah; Bumil KEK tinggi;
Cakupan imunisasi rendah
Puskesmas melakukan evaluasi
cakupan berdasar wilayah
2
Puskesmas meneruksan data
evaluasi capaian ke unit di Desa
3
Posyandu meneruskan data
evaluasi capaian ke Kader di
Dusun
5
Kunjungan terjadwal untuk kader
melakukan pengecekan catatan
home based record (buku KIA) saat
kunjungan rumah dan
mengidentifikasi missing services
Dusu
n
Kegiatan Posyandu: KIA,
Remaja, UPL
4
Kader menindaklanjuti permasalahan
evaluasi capaian dan masalah yang
ditemukan dari kegiatan Posyandu
dengan melakukan kunjungan
rumah
6 Unit di Desa dan Dusun
melakukan evaluasi mingguan
7
Puskesmas dan Unit di Desa
melakukan evaluasi bulanan
Tindak lanjut
Tindak
lanjut
X Contoh pola pemantauan wilayah setempat untuk meningkatkan cakupan pelayanan untuk Klaster Ibu Hamil-Remaja
9
10. Standar Paket Layanan Kesehatan Primer telah disusun untuk
memenuhi kebutuhan tiap kluster siklus hidup secara menyeluruh
Perubahan terkait Paket
Layanan Kesehatan Primer
Optimalisasi kegiatan di luar
gedung untuk edukasi dan
pemantauan kesehatan
komunitas
2
Standardisasi pemberian
layanan untuk penduduk /
pasien, sesuai kebutuhan
masing-masing siklus hidup
1
Penguatan fungsi preventif
dengan pemberian layanan
yang komprehensif, termasuk
tes screening
3
Detail paket layanan secara lebih lengkap terlampir
10
11. 11
Daftar layanan di Puskesmas, Posyandu Prima dan Posyandu
Ibu hamil, bersalin,
nifas
Bayi dan anak pra-
sekolah
Usia sekolah dan
remaja
Usia produktif dan
lansia
Layanan lain
Delivery Unit
1.ANC (6x + USG oleh dokter) 1.ANC (K2,K3, K4, K6) 1.Kelas ibu hamil, edukasi, senam, sharing session dan TTD
2.Kelas ibu hamil 2.Kelas ibu hamil 2.Edukasi gizi seimbang dan PMT pemulihan
3.Pemantauan gizi, asupan,edukasi, PMT 3.Edukasi dan PMT
4.Persalinan normal dan rujukan 4.Pelayanan nifas
5.Pelayanan nifas
6.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 5.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling 3.Kunjungan neonatal MTBM, edukasi, konseling
7.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 6.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR) 4.Pemantauan tumbuh kembang (termasuk BBLR)
8.Imunisasi 7.Pemantauan gizi buruk 5.Imunisasi
9.Penanganan balita dengan masalah gizi 8.Imunisasi 6.Pemberian vit A & obat cacing
10.Pengambilan dan pengiriman sampel SHK 9.MTBS 7.Edukasi pemberian MT
11.MTBS
12.Fasilitasi kegiatan UKS 10.Fasilitasi kegiatan UKS dan posyandu remaja 8.Edukasi
13.Penjaringan (termasuk imunisasi rutin lanjutan) 9.Penjaringan usia sekolah non formal (termasuk imunisasi rutin
lanjutan)
14.PKPR
15.Skrining PTM (hipertensi, DM) 11.Skrining PTM (hipertensi, DM) 10.Skrining PTM (hipertensi, DM)
16.Skrining jantung dan stroke 12.Skrining kanker 11.Skrining PPOK
17.Skrining kanker 13.Skrining PPOK 12.Skrining obesitas
18.Skrining PPOK 14.Skrining obesitas 13.Skrining TBC
19.Skrining obesitas 15.Skrining TBC 14.Skrining masalah jiwa
20.Skrining TBC 16.Skrining masalah jiwa 15.Skrining layak hamil
21.Skrining masalah jiwa 17.Skrining layak hamil 16.Pelayanan KB
22.Skrining kebugaran 18.Pelayanan KB
23.Skrining layak hamil
24.Pelayanan KB
25.Skrining geriartti
27.Pengobatan umum 20.Pengobatan umum
28.Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 21.Farmasi
29.Laboratorium
30.Farmasi
31.Gawat darurat
32.Rawat inap
Puskesmas
(Kecamatan)
Posyandu Prima
(Desa / Kelurahan)
Posyandu
(Dusun / RT/RW)
Sasaran
Masalah
Kesehatan
Pengendalian
Penularan Penyakit
26. Surveilans
19. Skrining Geriatri
17. Skrining Geriatri
12. Transformasi struktur kelembagaan layanan primer hingga ke tingkat
desa dan dusun untuk memperluas jangkauan
Perubahan struktural untuk mendukung capaian dan jangkauan layanan primer
Tingkatan kelembagaan Target jangkauan
Rumah Sakit
Puskesma
s
Posyandu Prima
Kegiatan Posyandu
Kunjungan Rumah
514 Kabupaten / Kota
7,230 Kecamatan
~85,000 Desa / Kelurahan
(~18.000 belum memiliki
Posyandu Prima)
~300,000 Dusun / RT/RW
~273.5 juta penduduk
SDM
12
Nakes
Nakes
Kader
Kader
Nakes
Mendukung peran Kader
sebagai aktivis kesehatan
di komunitas (5 kader per
Dusun / RT/RW)
1 Posyandu Prima
(Lembaga Kemasyarakat
Desa) per desa,
diintegrasi dari Pustu dan
Poskesdes:
• Minimal 2 tenaga
kesehatan: 1 bidan dan
1 perawat
• Memiliki sarpras standar
untuk menyediakan
layanan dan peran
sebagai LKD kesehatan
13. 13
Posyandu Prima semakin mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat
Untuk memenuhi kebutuhan layanan
kesehatan di masyarakat, dilakukan
integrasi satu layanan kesehatan
terpadu dengan mendayagunakan
potensi Posyandu sebagai Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
LKD mempunyai fungsi membantu Peningkatan Layanan
Kesehatan dan layanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat
Pustu, Poskesdes, Polindes
POSYANDU PRIMA
Posyandu Prima berasal dari:
• Puskesmas Pembantu yang sudah ada menjadi Posyandu Prima
• Pos Kesehatan Desa yang sudah ada menjadi Posyandu Prima
• Pengintegrasian Puskesmas Pembantu dan Poskesdes yang sudah ada menjadi Posyandu
Prima; atau
• Bagi Desa/ Kelurahan yang tidak memiliki pustu atau poskesdes membentuk Posyandu Prima
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Posyandu Prima adalah Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat
yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya sesuai
dengan kebutuhan secara terintegrasi di Desa dan Kelurahan
14. Pasien berkunjung
ke Puskesmas
Registrasi
Kasus
Gawat
Darurat
Penanganan
IGD/RB
Dapat
ditangani
Tangani
sesuai kasus
Rujuk FKRTL
Klaster Pelayanan:
1.Klaster Ibu, Anak dan Remaja
2.Klaster Usia Produktif dan Lansia
Klaster pelayanan meliputi skrining
penyakit, pengobatan umum,
konseling dan pengambilan sampel
Membutuhkan
pelayanan
umum lainnya
Pelayanan:
- Pengobatan Gigi dan Mulut
-Laboratorium
-Rawat Inap (bila ada)
Konsultasi
ulang
Perlu
penangan
lanjutan
Spesialistik
Rujuk FKRTL
Pelayanan
Farmasi (jika
diperlukan)
Pasien Pulang
PWS:
Analisa Beban
Penyakit meliputi
morbiditas dan
cakupan pelayanan
Klaster
Ibu, Anak dan
Remaja
Klaster
Usia Produktif
dan Lansia
Klaster
Penanggulangan Penularan
Penyakit
Tindak Lanjut
Posyandu Prima
•Pelayanan
kesehatan
•Evaluasi PWS
Kegiatan
Kunjungan Rumah
(Nakes/Kader)
Perlu
Pemantauan
Lanjutan
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tindak Lanjut Pada
Kegiatan
Posyandu
LAYANAN
LUAR
PUSKESMAS
LAYANAN DALAM PUSKESMAS
FKTP lain
• Klinik Pratama
• Praktik Mandiri
ALUR INTEGRASI
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
15. 15
Pelaksanaan Uji Coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
dilakukan di 9 Daerah
Perkotaan Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil
Puskesmas Talaga Bauntung, Kab.
Banjar, Kalimantan Selatan
Puskesmas Indralaya,
Kab. Ogan Ilir,
Sumatera Selatan
Puskesmas
Ohoitahit, Kota
Tual, Maluku
Puskesmas Arso III,
Kab. Keerom,
Papua
Puskesmas Maros Baru, Kab. Maros,
Sulawesi Selatan
Puskesmas Kebon Sari, Kota
Surabaya, Jawa Timur
Puskesmas Banjarwangi,
Kab. Garut, Jawa Barat
Dari masing-masing Puskesmas yang telah diidentifikasi, akan dilakukan intervensi terhadap 2 desa dan seluruh Posyandu yang
ada di desa tersebut
Puskesmas Niki-Niki, Kab.
Timor Tengah Selatan, NTT
Puskesmas Jereweh, Kab.
Sumbawa Barat, NTB
Daerah uji coba terpilih mewakili berbagai geografi dan kondisi yang ada di Indonesia
16. 16
Tual
Kunjungan dalam 3 bulan di Puskesmas, Posyandu Prima dan Posyandu
untuk kegiatan skrining
Kab/Ko
Surabaya
Maros
Sumbawa
Barat
Keerom
Garut
Banjar
Ogan Ilir
Maluku
Provinsi
Jawa Timur
Sulawesi
Selatan
Nusa Tenggara
Barat
Papua
Jawa Barat
Kalimantan
Selatan
Sumatera
Selatan
Nusa Tenggara
Timur
TTS
Catatan dan
takeaway
•Skrining terbanyak
dilakukan di
Posyandu dan
Posyandu Prima.
•Keaktifan
Posyandu Prima
dan Posyandu
terbukti
meningkatkan
cakupan
Puskesmas dalam
promotif preventif
Bayi dan anak
Pemantauan tumbuh kembang
50%
14%
16%
8%
36%
50%
86%
13%
94%
46%
84%
84%
91%
96%
96%
1%
7%
0%
7%
4%
6%
4%
2%
0%
2%
4%
0%
Usia produktif dan lansia
Skrining Hipertensi dan DM
16%
36%
63%
40%
22%
14%
47%
13%
26%
14%
38%
42%
61%
70%
17%
24%
65%
48%
64%
50%
47%
27%
11%
12%
9%
12%
11%
Perkotaan
Pen-
desaan
Terpencil
Sangat
terpencil
Puskesmas Posyandu prima Posyandu
Ibu hamil
ANC
100%
71%
81%
80%
24%
28%
40%
100%
29%
97%
20%
76%
72%
60%
19%
0%
0%
3%
17. 17
Tidak minum obat HT
21%
Tidak minum Obat
DM
31%
Periksa HT
99%
Periksa DM
94%
N/A
Ibu
Hamil
Bayi, anak
prasekolah
Usia
produktif
dan lansia
Remaja
Bayi
0-6 bulan
Tidak dapat KN1-
KN3
60%
Tidak melakukan
imunisasi 21%
Tidak melakukan
pemanatauan tumbang
27%
Tidak punya
buku KIA
18%
Ibu bersalin Tidak minum vit. A
44%
Tidak ikut kelas
bersalin
84%
Tidak dapat KF
52%
Tidak bersalin di faskes
21%
Tidak punya
buku KIA
15%
Remaja Tidak
melakukan
BB/TB
52%
Tidak melakukan
periksa anemia
60%
Tidak melakukan
skrinning PT
95%
Tidak melakukan
periksa Lila 88%
Tidak minum TTD
44%
Balita
6-72 bulan
Tidak melakukan
imunisasi 21%
Tidak punya
buku KIA
60%
Tidak melakukan
pemantauan tumbang
32%
Ibu hamil Tidak ikut kelas
bumil
87%
Ibu KEK tidak
dapat PMT
55%
Tidak ANC 1/2/3
22%
Tidak punya
buku KIA
15%
Tidak minum TTD
23%
Lansia Tidak punya
buku lansia
78%
Tidak melakukan skrining
HT
79%
Tidak punya
buku lansia
80%
Tidak skrining DM
91%
Tidak minum obat DM
78%
Periksa DM
95%
Tidak punya
buku PTM
94%
Tidak melakukan skrining
DM
93%
Usia
produktif
Danger sign
(tanda
bahaya)
14%
7%
8%
4%
N/A
Tidak punya
buku PTM
94%
Tidak minum Obat HT
63%
Periksa HT
98%
Tidak melakukan skrining
HT
84%
Tidak melakukan
skrining TB
15%
Tidak minum Obat
TB3
5%
Terdiagnosis TB3
96%
Hiper-
tensi
DM
Hiper-
tensi
DM
Kunjungan rumah oleh kader: kunjungan rumah mampu mengidentifikasi
missing service, non-compliance, dan danger sign1
Catatan dan
takeaway
Rujukan ke fasilitas kesehatan
sebagai tindak lanjut dari hasil
kunjungan rumah belum bisa
dilacak karena masih dilakukan
secara manual
Missing service banyak terjadi
di kelompok remaja dan uspro.
karena waktu pelayanan
puskesmas bersamaan dengan
jam sekolah/bekerja
Non-compliance di usia
produktif masih tinggi selain
untuk TB
Kader kurang paham cara
mengisi form, ditunjukkan dengan
form tidak komplit; perlu (1)
peningkatan kemampuan kader
dan (2) form yang lebih sederhana
% dengan tanda bahaya
XX
Rendah (<5%)
Sedang (5-50%)
Tinggi (>50%)
% dengan missing servis /
non-compliance
XX
1. Missing service: pasien yang belum menerima servis kesehatan utama; Non-compliance: pasien penderita penyakit (mis. HT, DM) yang tidak mengikuti peraturan dari perawatan Kesehatan (mis.
Makan obat); Danger sign: pasien yang menunjukkan gejala bahaya (mis. kaki bengkak, demam) | 2. PPP – Penanggulangan Penularan Penyakit | 3. Hanya berdasarkan ~30 pasien TB
Metode: jumlah masyarakat yang menerima servis Kesehatan dibandingkan dengan total jumlah masyarakat yang dikunjungi
Hasil temuan kunjungan rumah yang dilakukan di 9 lokus
Non-compliance
(ketidakpatuhan)
Sasaran
Missing service (layanan kesehatan yang belum
diterima oleh sasaran)
P2P2 Semua
umur
18. ROADMAP
INTEGRASI
PELAYANAN
KESEHATAN
PRIMER
Puskesmas: sistem klaster siklus hidup dan PWS
Posyandu Prima: tersedia di tiap desa/kelurahan
Posyandu: terintegrasi berdasarkan siklus hidup di
dusun/RT/RW
1
2
3
4
5
Menyusun justifikasi infrastruktur, tugas
fungsi masing-masing K/L, pendanaan,
SDM
Persiapan
Kick off
Sosialisasi
Orientasi
Pelaksanaan
Monev, implementation research
Analisis dan Diseminasi Hasil
Mapping infrastruktur
yang ada
Uji Coba/Pilot project
Menyusun regulasi
Scale-up Nasional
2
0
2
2
2023-2024
Pemenuhan S-P-A
Posyandu Prima
Persiapan Scale-up
• Melakukan pemetaan network
layanan primer dan perencanaan
penambahan dengan pihak-pihak
terkait termasuk Sarana dan
Prasarana, SDM (Nakes dan
Kader)
• Melakukan penyesuaian regulasi
terkait
• Membuat simulasi dan
perencanaan anggaran
• Sistem Informasi dan pelaporan
real-time layanan primer (DTO)
20. Keluhan terkait pelayanan Puskesmas
(pasien, petugas, dan pemegang program)
Keluhan Masyarakat
Survey GTZ dan Bappenas
• Keterbatasan akses dan jarak terlalu
(terutama di DTPK) serta kurangnya
sarana prasarana, obat,
• Sistem rujukan yang sulit
• Dokter jaga tidak ada
• Jam layanan tidak tepat waktu
• Waktu tunggu yang lama
Pertemuan dengan Kepala Puskesmas
34 Provinsi pada hari Jumat 8 Oktober 2021
Keluhan Petugas Kesehatan
• Keterbatasan SDM (luar pulau jawa dan
kota besar)
• Kurangnya kemampuan/pemahaman
manajemen
• Keuangan tidak fleksibel
• Sarpras dan obat sering kurang
• Pengurangan/Distribusi Beban UKP untuk
Puskesmas perkotaan ke FKTP lain namun
untuk Puskes didesa sulit Faskes swasta
sedikit
• Digitalisasi penting tapi kemampuan SDM
dan Biaya untuk semua kegiatan perlu
diperhitungkan
Keluhan Pemegang Program
• Adanya ego program sehingga
pelaksanaan kurang optimal
dilapangan
• Rendahnya kemampuan manajerial,
analisis data, dan koordinasi lintas
program pada SDM kesehatan
• Anggaran yang kaku
Wawancara pemegang program Unit Utama
21. PROGRAM KERJA DIT TATA KELOLA KESEHATAN
MASYARAKAT
Tata Kelola Puskesmas yang Baik
Manajemen Puskesmas Terpadu
dan Berkesinambungan
SISTEM INFORMASI
Penguatan Manajemen
Puskesmas
A. NSPK
B. Peningkatan Kapasitas
C. Sosialisasi dan Advokasi
D. Monitoring dan Evaluasi
Sosialisasi dan advokasi
Manajemen Puskesmas
1. Penyusunan Juknis
Manajemen Puskesmas
2. Reviu Kurmod
Manajemen Puskesmas
Blended learning
Manajemen Puskesmas
(Dekon)
Monev Manajemen
puskesmas
Pendampingan BLUD
A. NSPK
B. Peningkatan Kapasitas
C. Sosialisasi dan Advokasi
D. Monitoring dan Evaluasi
Sosialisasi dan Advokasi
BLUD Puskesmas
Penyusunan Buku Saku
BLUD Puskesmas
Workshop BLUD (DEKON)
1. Monev BLUD
Puskesmas
2. Pendampingan
manajemen dan BLUD
puskesmas
Penguatan Pembinaan
Puskesmas oleh
TPCB
A. Sosialisasi dan
Advokasi
Sharing Session Tim
Pembina Cluster
Binaan
Pelayanan
Kesehatan di DTPK
A. NSPK
B. Monitoring dan
Evaluasi
Penyusunan
Pedoman
Pelayanan
Kesehatan
Gugus Pulau
Pendampingan
pelayanan
kesehatan
bergerak (PKB)
PISPK
A. Peningkatan
Kapasitas
B. Monitoring dan
Evaluasi
Orientasi PISPK
Monev PISPK
22. Badan
Layanan
Umum
Daerah
Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya (p.1)
Memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang
Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang
pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan
oleh kepala daerah (p.2)
TUJUAN
Pemendagri 79/2018
23. Pentingnya status BLUD Puskesmas dalam konteks desentralisasi
fiskal dan pembiayaan JKN
Sejak tahun 2014, porsi pembiayaan Puskesmas didominasi oleh
dana kapitasi JKN, berkisar antara 62% - 89% dari total pembiayaan
untuk beberapa sampel Puskesmas.
Tidak semua Puskesmas dapat memanfaatkan dana kapitasi dan
non kapitasi secara optimal. Penggunaan dana kapitasi oleh
Puskesmas Non-BLUD memiliki beberapa keterbatasan seperti alur
dana dan ketentuan SiLPA yang restriktif.
Jika dikelola dengan skema BLUD, Puskesmas akan dapat dengan
lebih fleksibel meningkatkan mutu pelayanan untuk melaksanakan
UKM dan UKP
Sumber: Kementerian Keuangan & KOMPAK – Funds Interplay in Public Health Centres (2017)
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015
Puskesmas Peusangan Puskesmas
Santong
Puskesmas Arjosari
Porsi Sumber Pendanaan Puskesmas, 2013 – 2015
District APBD (Excl. Salary) BOK JKN Capitation JKN Non Capitation
Non-BLUD BLUD
Puskesmas
Non-
Kapitasi
Kapitasi
JKN
Pasien
Umum
APBD
Puskesmas
Non-
Kapitasi
Kapitasi
JKN
Pasien
Umum
Catatan:
• Selain pembiayan JKN, Puskesmas juga memperoleh pembiayaan dari
Pemerintah Daerah dan TKDD Pemerintah Pusat melalui APBD
• Baik Puskesmas BLUD maupun Non-BLUD memiliki tanggung jawab
pelaporan ke Pemerintah Daerah
Alur Dana Kapitasi JKN:
Pemda menetapkan
bendahara kapitasi di
Puskesmas
Sumber: Permendagri 28 Tahun 2021
• SiLPA diperhitungkan
sebagai pengurang
kapitasi tahun berikutnya
• SiLPA tahun sebelumnya
dapat dikelola langsung oleh
Puskesmas di tahun berjalan
• SK penetapan bendahara
kapitasi sering kali
terlambat
• Disbursement kapitasi
tepat waktu
• Rekrutmen tenaga BLUD oleh
Puskesmas dapat dilakukan
• Penyediaan SDM Puskesmas
tidak dapat dilakukan oleh
Puskesmas
24. Mengapa Puskesmas BLUD???
8
Kompetensi Faskes
• Sarana
• Prasarana
• Peralatan
• SDM kesehatan
dan non-kesehatan
• Logistik
• Pelayanan
Pendanaan yang cukup
APBD: DAU, BOK, Jampersal
Jasa pelayanan: Kapitasi, tarif
layanan
Hibah
Kerja sama
Lain-lain pendapatan BLUD
yang sah
Meningkatnya pelayanan,
produktivitas, efisiensi dan efektifitas
Tercapai target Puskesmas
dalam mendukung SPM
kab/kota, RPJMD, RPJMN/
prioritas nasional dan
penerapan Transformasi
Kesehatan
a. Tata Kelola Keuangan (Pengelolaan
pendapatan, Pengelolaan belanja,
Pengelolaan utang dan piutang,
Pengelolaan investasi, SiLPA dan
Defisit
b. Pengelolaan barang dan jasa
c. Tarif
d. Pengelolaan SDM
e. Pengelolaan Kerja sama
f. Remunerasi
Puskesmas memiliki
keleluasaan/fleksibilitas dalam
pengelolaaan sesuai ketentuan
perundang-undangan
Dana tersedia pada kas sehingga
dapat dieksekusi langsung oleh
kepala Puskesmas untuk
perbaikan pelayanan
Penerapan BLUD
25. MANFAAT PENERAPAN BLUD
25
PENGELOLAAN
PENDAPATAN
PENGELOLAAN
BELANJA
PENGADAAN BARANG
JASA
PENGELOLAAN
UTANG DAN
PIUTANG
TARIF
PENGELOLAAN
SDM
PENGELOLAAN
KERJASAMA
PENGELOLAAN
INVESTASI
REMUNERASI
SiLPA DAN DEFISIT
FLEKSIBILITAS
BLUD
Perbaikan sarana
prasarana
Pemenuhan alkes,
obat-obatan
Inovasi program
dan penetapan
tarif
Tidak ada silpa
Rekrutmen
pegawai (nakes
maupun non
nakes)
Kerja sama dengan
swasta maupun
pihak lain
Peningkatan
kesejahteraan
pegawai
Kinerja Puskesmas
membaik
26. Saat ini Puskesmas BLUD masih terbatas jumlahnya, faktor SDM dan
komitmen Pemerintah Daerah menjadi tantangan
≤ 1 tahun: 9 Puskesmas
2 tahun: 5 Puskesmas
3 tahun: 1 Puskemas
Lama penyiapan di Puskesmas Lama proses di Pemda hingga penetapan BLUD
≤ 1 tahun:10 Puskesmas
2 tahun: 5 Puskesmas
3 Tantangan utama Puskesmas
menjadi BLUD
1. Kurang pemahaman dalam
menyiapkan dokumen BLUD
2. Tidak ada SDM dengan kompetensi
akuntasi
3. Pembinaan dan komitmen Pemda
kurang
Hasil survei cepat ke 15 Puskesmas yang telah menjadi BLUD
15 puskesmas responden survei berasal dari Sumut, Bengkulu, Jateng, DIY, Banten, Bali , Kalteng,
Kaltim, Maluku Utara, DKI
Fleksibilitas BLUD dirasakan
manfaatnya mendukung kegiatan UKM:
• Dana BLUD digunakan untuk penyediaan
media KIE, kunjungan rumah, penyediaan
reagen skrining, rekrut SDM untuk
kegiatan UKM dll
• Dana BLUD dapat digunakan untuk
kegiatan UKM sebelum dana BOK dapat
direalisasikan
0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 8 9 12 14 20 21 26 30
58 66 69 69 72 73
105119121
143
175190199
320
543
851857
JUMLAH PUSKESMAS BLUD
Provinsi yang mendapat dana Dekon
untuk Workshop BLUD TA 2022
27. 27
BLUD Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat
NO KAB/KOTA
JUMLAH PUSKUSMAS
YANG SUDAH BLUD
JUMLAH PUSKESMAS
DALAM PROSES BLUD
JUMLAH PUSKUSMAS
YANG TIDAK BLUD
1 KAB. PESISIR SELATAN 20
2 KAB. SOLOK 19
3 KAB. SIJUNJUNG 13
4 KAB. TANAH DATAR 23
5 KAB. PADANG PARIAMAN 25
6 KAB. LIMA PULUH KOTA 22
7 KAB. DHARMASRAYA 14
8 KAB. PASAMAN BARAT 20
9 KAB. AGAM 23
10 KOTA PADANG 23
11 KOTA BUKITTINGGI 1 6
12 KOTA PAYAKUMBUH 8
13 KOTA PARIAMAN 6
14 KAB. PASAMAN 17
15 KAB. SOLOK SELATAN 10
16 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI 15
17 KOTA PADANG PANJANG 4
18 KOTA SOLOK 4
19 KOTA SAWAHLUNTO 5
~ 76% Puskesmas BLUD
28. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan dalam Tata Kelola Kesmas
28
Renstra Tahun 2022 - 2024
INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL RUMUS PERHITUNGAN
TARGET
2022 2023 2024
Puskesmas dengan tata
kelola kesehatan masyarakat
yang baik
Puskesmas yang menyelenggarakan
Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
evaluasi secara rutin, oleh tenaga puskesmas
dan jaringannya
Jumlah puskesmas dengan tata Kelola
Kesehatan masyarakat uang baik di bagi
jumlah sasaran puskesmas dikali 100%
50 60 70
Persentase puskesmas yang
menerapkan BLUD
Puskesmas yang memenuhi persyaratan
penetapan BLUD yaitu:
• kriteria substantif
• kriteria teknis
• kriteria administrative
Jumlah kumulatif puskesmas yang
memenuhi persyaratan penetapan BLUD
dibagi jumlah puskesmas belum BLUD
dikali 100%
40 60 90
Persentase puskesmas yang
melakukan perencanaan
tingkat puskesmas melalui
lokakarya mini
Puskesmas yang melakukan perencanaan
tingkat Puskesmas melalui lokakarya mini
sehingga menghasilkan RUK dan RPK
Jumlah puskesmas yang melakukan
perencanaan puskesmas dibagi jumlah
sasaran puskesmas dikali 100%
70 80 90
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pemantauan
wilayah kerja
Puskesmas yang melakukan pelaporan
indikator puskesmas setiap bulan
puskesmas yang melakukan pelaporan
indikator puskesmas setiap bulan dibagi
jumlah sasaran puskesmas dikali 100%
50 60 70
IKP
IKK
IKK
IKK
Impact (SS): Menguatnya tatakelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
Outcome (IKP): Persentase Puskesmas yang memiliki tata Kelola Kesehatan Masyarakat yang baik
29. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PENERAPAN BLUD
29
1. Surat pernyataan
kesanggupan untuk
meningkatkan kinerja;
2. Pola tata kelola;
3. Renstra;
4. Sandar pelayanan minimal;
5. Laporan keuangan atau
prognosis/ proyeksi
keuangan;
6. Laporan audit terakhir atau
pernyataan bersedia untuk
diaudit oleh pemeriksa
eksternal pemerintah
PENILAIAN
PENERAPAN BLUD
1. Pengelolaan Pendapatan
2. Pengelolaan Belanja
3. Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengelolaan Utang dan Piutang
5. Tarif
6. Pengelolaan SDM
7. Pengelolaan Kerja Sama
8. Pengelolaan Investasi
9. Remunerasi
10.SiLPA dan Defisit
Pra Penetapan BLUD Pasca Penetapan BLUD
32. • KINERJA KEUANGAN
• KINERJA NON
KEUANGAN:
ASPEK PELAYANAN
ASPEK MANFAAT
ASPEK PELAYANAN DAN MANFAAT
1. Penilaian kinerja puskesmas (PKP) yang mencakup pelayanan
kesehatan dan manajemen puskesmas
32
Manajemen umum
Manajemen sumber
daya manusia
Manajemen
aset/barang milik
negara/daerah
Manajemen alkes
dan sarpras, obat
dan BMHP
Manajemen data
dan informasi
Manajemen
program
• UKM Esensial
• UKM Pengembangan
• UKP
1. Klaster Ibu, Anak dan
Remaja
2. Klaster Usia Produktif dan
Lansia
3. Klaster Penanggulangan
Penularan Penyakit
Klaster
Manajemen
33. Daftar
isi
33
Latar Belakang
Kesimpulan dan Harapan
Latar Belakang
Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
Kebijakan BLUD
34. 34
Kesimpulan
1. Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer memfokuskan layanan pada pendekatan berbasis siklus
hidup, bukan berbasis program dengan penerapan integrasi layanan guna mewujudkan pelayanan
kesehatan yang lebih komprehensif, responsif, dan terjangkau.
2. Perluasan jangkauan layanan kesehatan primer untuk mendekatkan akses layanan dilakukan dengan
mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa Posyandu di tingkat dusun/RT/RW dan Posyandu
Prima di tingkat desa/kelurahan.
3. Melalui integrasi pelayanan kesehatan primer, peran Puskesmas sebagai penanggungjawab wilayah
dalam kesehatan di wilayah kerjanya akan semakin diperkuat dengan aktifnya PWS tingkat
desa/kelurahan oleh petugas kesehatan bersama kader.
4. Penerapan BLUD Puskesmas sebagai faktor pendorong peningkatan kinerja Puskesmas dalam
menerapkan transformasi kesehatan.
5. Lintas program dan sektor di pusat dan daerah memiliki peran yang menentukan untuk
keberlangsungan penerapan BLUD Puskesmas dalam transformasi pelayanan kesehatan primer.
35. 35
Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer mulai Tahun 2023
Rencana Kegiatan Pusat dan Dukungan bagi Kegiatan Daerah
APBN Pusat
Dit. Takelmas:
1. Penyusunan NSPK program
integrasi layanan primer
2. Pertemuan koordinasi kegiatan
program inisiatif integrasi
layanan primer
3. Orientasi Fasilitator Integrasi
Layanan Primer Tingkat Pusat (3
Regional)
4. Monitoring Pasca Orientasi
Integrasi Layanan Primer
5. Monev Pendampingan
pelaksanaan ILP
6. Pertemuan Evaluasi ILP
APBN Dekonsentrasi
Provinsi:
1. Orientasi Manajemen Integrasi
Layanan Primer Bagi Tenaga
Kesehatan Dan Kader
2. Pemantauan dan Monev
Pelaksanaan Integrasi Layanan
Primer
DAK Fisik dan Non Fisik (BOK)
Kabupaten:
1. Pembangunan Sarpras dan Alkes Posyandu
Prima
2. Pertemuan koordinasi bagi Pokjanal Posyandu,
Puskesmas, Camat, PKK, dan mitra dalam
pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu
dalam transformasi layanan primer di 508 kab/kota
DIT. PROMKES
3. Bimtek penguatan Posyandu di 508 kab/kota
DIT PROMKES
4. Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan
Posyandu Prima
5. Workshop Kader Posyandu dalam
penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan
Kunjungan Rumah (Dit Promkes)
Puskesmas:
1. Dukungan internet dalam implementasi
dashboard ILP dan ASIK
36. 36
Dinkes Provinsi diharapkan aktif dalam pengawalan implementasi
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
Sosialisasi dan
advokasi
Perencanaan
kegiatan dan
anggaran 2023
Fasilitasi dan
pendampingan
kab/kota
Mapping
fasilitas primer
Sosialisasi dan
advokasi ke Dinkes
Kab/Kota dan lintas
sektor (Kepala
Daerah, DPMD,
Pokjanal
Posyandu,dll)
Merencanakan kegiatan
dan anggaran tahun 2023
untuk implementasi ILP
tingkat provinsi bersumber
APBD dan APBN
Fasilitasi dan
pendampingan dalam:
1.proses perencanaan DAK
2023 dan realisasinya
2.kesiapan Puskesmas
Pemetaan layanan
kesehatan sampai
tingkat dusun
37. 37
KRO/RO/KOMPONEN LOKUS Rincian
1 Tenaga Kesehatan yang
di latih terkait
manajemen puskesmas
dan BLUD di daerah
10
provinsi
Aceh, Sumut, NTT,
Sulsel, Sulteng, Sultra,
Sulbar, Maluku,
Maluku Utara, Papua
Barat
2 Penguatan Blended
Learning Asuhan
Mandiri toga dan
Akupresur
5 provinsi DKI, Jabar, Jateng,
DIY, Bali
MENU DEKON TA
2022
No Menu Dekon
1 Koordinasi Kegiatan Program Integrasi
Layanan Primer
2 Pembinaan, Pendampingan, dan
Bimbingam Teknis dinkes kab/kota terkait
BLUD Puskesmas
3 Orientasi Integrasi Layanan Primer bagi
Tenaga Kesehatan dan Kader
4 Pemantauan dan Evaluasi Integrasi
Layanan Primer
5 Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
6 Pemantauan dan Evaluasi
PenyeLenggaraan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
MENU DEKON TA
2023
38. 38
SUB MENU DAK NON FISIK TA 2023
BOK Provinsi
Supervisi dan pembinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas Tk II dan I oleh Labkesmas Tk III)
BOK Kab/Kota
1. Pelatihan Manajemen
a. Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima
b. Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tk. I (Tk. Puskesmas)
2. Supervisi dan pembinaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tk I oleh Labkesmas Tk
II
3. pelayanan kesehatan bergerak;
BOK Puskesmas
manajemen Puskesmas;
1. Upaya penguatan perencana melalui Mini Lokakarya
2. Paket Internet Puskesmas dan Pustu
3. Persiapan BLUD Puskesmas
39. 39
Harapan bagi penerapan BLUD Puskesmas:
1. Dinas Kesehatan Provinsi
• Melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi Dinkes Kab/Kota
• Memberikan pendampingan kepada Dinkes Kab/Kota
• Memiliki roadmap penerapan BLUD Puskesmas
• Melakukan monitoring dan evaluasi
2. Dinas Kesehatan Kab/Kota
• Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepada seluruh Puskesmas di
wilayah kerja
• Memiliki roadmap BLUD puskesmas
• Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka menggalang
komitmen
• Mendampingi Puskesmas dalam penyusunan dokumen administratif, serta mengawal draf
Perkada
• Memahami proses penilaian dan unsur-unsur yang dinilai agar dokumen yang disusun
lengkap dan memenuhi syarat penilaian
• Melakukan monitoring dan evaluasi
