Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
3. 1. BENTUK NEGARA DAN
KEDAULATAN
1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
(pasal 1 ayat 1).
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
(pasal 1 ayat 2).
2. HUBUNGAN LUAR NEGERI Presiden mengangkat duta dan konsul, presiden menerima duta negara lain.
3. ALAT KELENGKAPAN NEGARA MPR, Presiden, DPA, MA dan BPK
4. PENYUSUN
UUD 1945 rancangannya telah disetujui pada tanggal 16 Juli 1945 oleh
BPUPKI dan formalnya berlaku sejak disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945 – 14 Desember 1945
5. SISTEMATIKA PENULISAN
1.Pembukaan terdiri dari 5 alinea.
2.UUD 1945 terdiri dari XVI bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan
tambahan.
4. 6. KONSTITUANTE
Tidak ada konstituante, tetapi mengenal MPR yang memiliki fungsi yang
hampir sama dengan konstituante
7. UNDANG-UNDANG
Kekuasaan perundang-undangan dilaksanakan antara pemerintah bersama
DPR
8. AGAMA
1.Negara berdasarkan atas ketuhanan YME (Pasal 29 ayat 1).
2.Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
9. PERTAHANAN NEGARA
1.Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara.
2.Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
3.Presiden pemegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU
10. SISTEM PEMERINTAHAN Presidentil
5. KLASIFIKASI KONSTITUSI MENURUT
K.C WHEARE
Konstitusi Fleksibel (Luwes) Konstitusi Rigid (Kaku/Tegas)
Konstitusi Tertulis Kontitusi Tidak Tertulis
Konstitusi Presidentil Konstitusi Parlementer
Konstitusi Derajat Tinggi Konstitusi Tidak Derajat Tinggi
Konstitusi Serikat Konstitusi Bagian
6. Konstitusi RIS 1949
( 27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
1. BENTUK NEGARA DAN
KEDAULATAN
1. Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat jalah suatu negara-
hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi.
2. Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.
2. HUBUNGAN LUAR NEGERI
Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain hanya dilakukan oleh
presiden dengan kuasa undang-undang federal.
3. ALAT KELENGKAPAN NEGARA
Presiden, Menteri-menteri, Senat Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung
Indonesia dan Dewan Pengawas Keuangan.
4. DAERAH NEGARA
RIS meliputi seluruh daerah Indonesia yaitu daerah bersama:
1. Negara Indonesia Timur. Negara Pasundan (termasuk distrik federal Jakarta),
Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur (Asahan Selatan
dan labuhan Batu), Negara Sumatera Selatan.
2. Satuan kenegaraan yang tegak sendiri, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau
Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah banjar, Kalimantan tenggara dan
Kalimantan Timur. (Pasal 2).
5. SISTEMATIKA PENULISAN UUD
1. Mukadimah terdiri dari 4 alinea disebutkan : Kemerdekaan disusun dalam suatu
piagam negara yang berbentuk Republik-Federasi (Alinea ke-3)
2. Konstitusi RIS batang tubuh terdiri dari 6 BAB dan 197 pasal
6. UNDANG - UNDANG Kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR dan Senat
7. Konstitusi RIS 1949
( 27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
7. KONSTITUANTE
Konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar DPR yang dipilih dan Senat
baru yang ditunjuk serta anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota
biasa majelis.
8. PENYUSUN
Konstitusi RIS rancangannya disusun oleh wakil-wakil republik Indonesia dan
BFO (pertemuan untuk musyawarah federal).
9. PERTAHANAN NEGARA
1.Lebih spesifik disebutkan tentara republik Indonesia serikat bertugas
melindungi kepentingan-kepentingan RIS (pasal 180 ayat 1)
2.Pemerintah tidak menyatakan perang melainkan jika itu diizinkan oleh DPR
dan Senat.
3.Presiden ialah Panglima tertinggi tentara RIS.
4.Pemerintah jika perlu menaruh tentara dibawah seorang panglima umum,
mneteri pertahanan dapat ditunjuk merangkap jabatan itu
10. AGAMA
1.Dalam RIS tidak disebutkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan YME.
2.Tidak ada pasal khusus yang mengatur jaminan bagi tiap penduduk untuk
memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya
11. PEMERINTAHAN DAERAH
Dijelaskan secara rinci mengenai aturan dari negara bagian dari alat
kelengkapan, pelaksanaan pemerintahan, hak, kewajiban
12. SISTEM PEMERINTAHAN Parlemen
8. UUDS 1950
(17 Agustus 1950 – 5 JULI 1959)
1. BENTUK NEGARA DAN
KEDAULATAN
1. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara okum
yang demokratis dan berbentuk kesatuan. (dalam pasal I ayat 1).
2. Kedaulatan RI berada ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah
bersama dengan DPR. (dalam pasal I ayat 2).
2. HUBUNGAN LUAR NEGERI
Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan
oleh presiden hanya dengan kuasa undang-undang
3. AGAMA
1. Negara berdasarkan ketuhanan YME (pasal 43 ayat 1).
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan
beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
4. SISTEMATIKA PENULISAN UUD
1. Mukadimah terdiri dari 4 alinea disebutkan: Kemerdekaan disusun dalam
suatu piagam negara yang berbentuk Negara Republik-Kesatuan. (Alinea
ke-4)
2. Batang tubuh UUDS 1950 terdiri dari 6 bab, 146 pasal dan 1 pasal
penutup.
5. KONSTITUANTE
Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan
berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara
Indonesia memiliki seorang wakil (pasal 135 ayat 1).
9. UUDS 1950
(17 Agustus 1950 – 5 JULI 1959)
6. UNDANG -UNDANG
Kekuasan perundang-undangan dilaksanakan antara pemerintah bersama
DPR
7. PERTAHANAN NEGARA
1. Angkatan Perang Republik Indonesia bertugas melindungi kepentingan-
kepentingan negara RI.
2. Presiden tidak menyatakan perang melainkan jika hal itu diizinkan lebih
dulu oleh DPR.
3. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas APRI.
4. Dalam keadaan perang pemerintah menempatkan AP dibawah seorang
panglima besar
8. PEMERINTAHAN DAERAH
Tidak dijelaskan secara rinci hanya disebutkan bahwa tiap-tiap daerah
berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan UU.
4. SISTEM PEMERINTAHAN Parlemen
