Ringkasan dokumen tersebut adalah: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki tugas untuk mengatur perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat. OJK bekerja sama dengan lemb

1. 95
KEGIATAN BELAJAR
Otoritas Jasa Keuangan
A.Pengertian OJK
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
untuk beberapa orang mungkin belum
dikenal dengan jelas. Sebelum mengetahui
lebih jauh apa itu OJK maka terlebih
dahulu kita mengenal apa yang dimaksud
dengan jasa keuangan. Otoritas Jasa
keuangan adalah suatu istilah yang
digunakan untuk
Gambar 4.1. Otoritas Jasa Keuangan
Sumber : https://investasi.online/mengenal-apa-itu-ojk-dan-fungsinya/
4
Capaian Pembelajaran Mata Kegiatan
Peserta PPG menguasai konsep uang dan lembaga keuangan,
kebanksentralan dan OJK, serta hasil penelitian terkait
Pokok-Pokok Materi
A. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan
B. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
C. Fungsi dan Asas Otoritas Jasa Keuangan
D. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan
URAIAN MATERI

2. 96
merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Otoritas Jasa keuangan juga digunakan
untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Menurut Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2011 pasal 1 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya
disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Pembentukan OJK ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 16 Juli 2012. Terdapat 3 (tiga) alasan khusus
pendirian OJK di Indonesia, yaitu:
1. Perkembangan system keuangan karena adanya konglomerasi bisnis,, produk kombinasi
(hybrid product) dan regulatory arbitrage.
2. Permasalahan di sector karena adanya moral hazard, perlindungan konsumen, dan
koordinasi lintas sectoral.
3. UU NO 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Pasal 34 yang mengamanatkan
pembentukan le,baga pengawasan sector jasa keuangan.
Lima tahapan berdirinya OJK hingga dapat melaksanakan seluruh fungsi dan
kewenangannya adalah:
 15 Agustus 2012 pembentukan Tim Transisi OJK Tahap I dengan tujuan membantu
Dewan Komisioner OJK untuk melaksanakan tugas.
 31 Desember 2012, OJK mulai aktivitasnya secara efektif meliputi fungsinya dalam
Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank.
 18 Maret 2013, pembentukan Tim Transisi OJK Tahap II dengan tujuan membantu Dewan
Komisioner OJK untuk menjalankan pengalihan fungsi, kewenangan, serta tugas terkait
Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI.
 31 Desember 2013, OJK mulai menjalankan fungsinya yaitu memonitor kinerja
Perbankan.
 01 Januari 2015, OJK mulai menjalankan tugasnya dengan cakupan yang kian luas yaitu
monitoring industry Non-Bank, termasuk Pengaturan dan Pengawasan Lembaga
Keuangan Mikro (LKM).
Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya,
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa
keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat
memajukan kesejahteraan umum.
Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

3. 97
1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara
teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan:
1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Pada dasarnya UU mengenai OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata
pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan
pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat
dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang
timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem
keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi.
Sumber : https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx
Gambar 4.2. Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan
OJK sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas yang sangat
mulia. Kehadiran OJK yang membela semua kepentingan dengan kemajuan perekonomian
negara secara luas dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu segala sepak
terjang OJK sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air.

4. 98
Posisi OJK dalam memajukan perekonomian negaara dan meningkatkan kemakmuran
masyarakat Indonesia, sangatlah strategis. OJK memiliki senjata yang ampuh untuk
mengatur,menegakkan, dan mengambil tindakan atas tugas dan wewenang yang telah
diberikan kepadanya. Adapun nilai strategis OJK adalah;
Integritas
Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan
organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen mewujudkan system keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
Profesionalisme
Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang
tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.
Sinergi
Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun
eksternal secara produktif dan berkualitas.
Inklusif
Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas
kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.
Visioner
Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward
Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).
B. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan
Dalam kegiatan melakukan pengaturan dan pengawasan OJK memiliki tugas-tugas
tertentu. Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya OJK juga memiliki wewenang.
Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 Pasal 6 OJK melaksanakan tugas
pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
lembaga jasa keuangan lainnya.

5. 99
Sumber : https://www.ojk.go.id/id/Pages/Tax-Amnesty.aspx
Gambar 4.3. Industri Keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan
Lembaga Otoritas Jasa Keungan (OJK) telah didirikan dengan Undang-Undang No 21
tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013, dengan tugas untuk mengawasi
lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga ini didirikan sesuai dengan amanat
pasal 34 UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasal 34
tersebut bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan bank, namun dalam
perkembangannya malah tugas pengaturan perbankan juga diambil alih, berarti tidak sesuai
dengan bunyi pasal tersebut.
Tugas pengaturan perbankan yang diambil alih dari Bank Indonesia, dapat
mengakibatkan pelaksanaan tugas pengelolaan moneter dapat terganggu karena ketika timbul
masalah dengan perbankan, Bank Indonesia sudah tidak berhak mengatur perbankan, padahal
pengelolaan moneter tidak lepas dari kinerja perbankan nasional karena sebagaimana
disebutkan di atas, perbankan adalah lembaga yang menguasai sekitar 80% sistem keuangan
nasional. Sekalipun terdapat pasal-pasal yang memungkinkan OJK dapat berkoordinasi
dengan Bank Indonesia apabila perekonomian dalam kondisi krisis, namun pekerjaan
koordinasi di negeri ini masih relatif “mahal”, padahal dalam kondisi krisis penanganan harus
dilakukan secara cepat.

6. 100
Beberapa perbedaan wewenang/ketentuan dan praktek-praktek operasional baru antara
Bank Indonesia dan OJK dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :
Tabel 4.1. Perbedaan wewenang Bank Indonesia dan OJK
No Bank Indonesia OJK
1 Hanya mengawasi lembaga perbankan Mengawasi lembaga bank dan LK lainnya
2 Biaya operasional bersumber dari
intern Bank Indonesia
Biaya operasional dapat bersumber dari
APBN atau pungutan/fee dari lembaga yang
diawasinya
3 Tidak memungut biaya dari bankbank
yang diawasinya
Akan memungut fee dari lembaga yang
diawasinya untuk biaya operasionalnya
4 Tidak memungut biaya dari proses Akan memungut biaya dari perijinan yang
perijinan yang diberikan kepada bank-bank
dikeluarkannya kepada lembaga keuaangan
yang diawasinya.
5 Sebagai Pengawas perbankan, tidak
memiliki kewenangan untuk
melakukan penyidikan atas kasuskasus
yang terindikasi penyeleweangan,
namun memiliki MOU dengan Kapolri
dan Kejagung dalam penanganan
Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
Sebagai pengawas lembaga keuangan
memiliki wewenang untuk melakukan
penyidikan atas kasus-kasus yang
terindikasi penyelewangan
Wewenang OJK
Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas
pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
a. Menetapkan peraturan
b. Menetapkan peraturan perundang-udangan di sektor jasa keuangan
c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga
Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

7. 101
g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga
Jasa Keuangan;
h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan
lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
1). Memberikan dan/atau mencabut:
2). Izin usaha;
3). Izin orang perseorangan;
4). Efektifnya pernyataan
5). Pendaftaran;
6). Surat tanda terdaftar;
7). Persetujuan melakukan kegiatan
8). Usaha; pengesahan;
9). Persetujuan atau penetapan
10). Pembubaran,
h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.
Kerjasama dan Koordinasi Lintas Institusi
Banyaknya tugas OJK yang berkaitan dengan institusi lainmenyebabkan OJK harus
melaksanakan koordinasi yang baik supaya tidak terjadi tumpng tindih
(overlapping)kewenangan atau saling lempar tanggung jawab diantara institusi. Adapun
koordinasi OJK dengan institusi lain berbentuk:

8. 102
1. Koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam
hal:
a. Membangun dan memelihara sarana dan pertukaran informasi secara terpadu .
b. Berbagai seluruh informasi tentang perbankan dan menjaga kerahasiaan.
c. Kegiatan pemeriksaan bank, dalam hal ini OJK segera menginformasikan ke BI apabila
menemukan bank yang mengalami kesulitas likuiditas atau memiliki kondisi yang
memburuk untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangan BI.
2. Koordinasi dengan BI dan LPS, dan Kementrian Keuangan untuk menjaga stabilitas
system keuangan dan untuk mencegah serta menangani krisis keuangan.
3. Bekerjasama serta berkoordinasi dengan lian, termasuk apparat penegak hukum unutk
kepentingan penyidikan dan perlindungan konsumen.
4. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi nasional maupun internasional
berdasarkan resiprositas yang seimbang
Ketua Dewan Komisioner OJK bersama-sama Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan
Ketua Dewan Komisioner LPS tergabung didalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem
Keuangan (FKSSKK) sebagai protocol koordinasi yang bertugas untuk menjaga stabilitas
system keuangan. Mekanisme keputusan FKSSK bersifat musyawarah untuk mufakat, dan
bila tidak mencapai kesepakatan akan dilakukan dengan suara terbanyak. Dalam kondisi
normal, FKSSK bertugas untuk:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi system keuangan dan pertukaran informasi.
2. Membuat rekomendasi kepada anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat
kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas system keuangan.
3. Mengadakan rapat minimal sekali dalam 3(tiga) bulan.
Dalam kondisi tidak normal, setiap anggota bisa mengajukan ke FKSSK untuk segera
melakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan maupun penanganan krisis
yang sesuai dengan kewenangan masing-masing anggota.
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk
melaksanakan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk
perlindungan adalah meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya
apabila kegiatan itu berpotensi merugikan masyarakat. Kemudian OJK akan melakukan
pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan
terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sector jasa keuangan.

9. 103
OJK juga memberi peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar
segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang
aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat.
Dengan demikian kehadiran OJK benar-benar dapat memberikan perlindungan
sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Kehadiran OJK, mampu
meminimalkan kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan nakal lembaga jasa
keuangan. Hanya saja masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis,
perhatikan rambu-rambu yang jelas, sebelum melakukan kegiatan usaha terutama dibidang
bisnis jasa keuangan.
Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas
Pengaturan tentang akuntabilitas OJK diatur dalam BAB IX UU OJK, yang secara
ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.2. Akuntabilitas Otoritas Jasa Keuangan
No Jenis Kegiatan Kewajiban OJK
1 Terkait Rencana Kerja dan
Anggaran
1. Menyusun rencana kerja dan anggaran
2. Anggaran diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan
2 Terkait Pelaporan 1. Menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan
2. Menyampaikan laporan –laporan kepada Presiden dan
DPR
3 Terkait Transparansi 1. Laporan keuangan OJK diaudit BPK atau KAP yang
ditunjuk BPK
2. OJK menggunakan laporan tahunan OJK kepada public
melalui media cetak dan elektronik.
Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan
Sebagaimana suatu lembaga untuk menjalankan aktivitasnya dibutuhkan sejumlah dana
agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tanpa ada dukungan dana,
maka sulit diharapkan akan memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga dengan OJK
kehadirannya memerlukan sejumlah dana yang besarnya sesuai dengan beban tugas yang
telah diberikan.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional OJK . OJK memperoleh dana
anggaran yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:
1. Pungutan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sector jasa keuangan, yang dalam
hal ini besaran pungutan disesuaikan dengan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan

10. 104
Jendela Ekonomi
Anggaran operasional OJK
berasal dari APBN dan/
atau hasil pungutan dari
lembaga keuangan yang
diawasi. Hal ini juga
merupakan praktek baru
otoritas pengawas
khususnya perbankan.
Kalau tidak dikelola
dengan hati-hati dapat
menimbulkan benturan
kepentingan. Lembaga
yang diawasi memungut
fee dari lembaga yang
diawasi. Sekalipun hal ini
dikatakan mencontoh di
berbagai negara, namun
tentu kondisinya berbeda.
Alangkah lebih elegant
dan berwibawa kalau
anggaran operasional OJK
dibebankan pada APBN
seluruhnya
(Sumber: Murdadi, 2012)
disektor jasa keuangan, seperti perbankan, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan dan
lain sebagainya,
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana APBN akan diberikan apabila
pungutan dari peserta tidak mencukupi kegiatan pembiayaan kegiatan OJK.
C. Fungsi dan Asas-asas OJK
Pada Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain,
OJK berperan sebagai badan independen yang berwenang
untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan
investigasi terhadap sector jasa keuangan dengan tujuan utama
untuk mempromosikan mempromosikan dan mengatur sebuah
system yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara
terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat dalam sector
jasa-jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran
Bapepam-LK sehingga OJK menjadi otoritas yang memiliki
kekuasaan penuh mulai mulai dari pengawasan, pengaturan,
hingga penyelidikan terhadap korupsi baru yang menerpa
sebuah lembaga keuangan. Sehingga fungsi utama dari OJK
dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Memastikan bahwa seluruh sector dalam kegiatan jasa-jasa keuangan telash
diselenggarakan melalui tata cara yang terorganisasi dengan baik (organized), adil (fair),
transparent dan akuntabel
b. Mempromosikan sebuah system keuangan yang tumbuh dalam suatu mekanisme yang
berkelanjutan dan stabil
c. Melindungi kepentingan konsumen di pasar keuangan.
Dalam melaksanakan kegiatannya OJK sendiri juga mempunyai asas-asas tertentu
yang harus dijadikan pedoman yaitu :
a. Asas Independensi, tentang sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya
b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
OJK; mengutamakan landasan dari UU yang berlaku untuk melakukan kegiatannya

11. 105
c. Asas Kepentingan Umum, bahwa semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan
memajukan kepentingan umum
d. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pasa kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan
e. Asas Integritas, OJK selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan
keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK
f. Asas Keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk
rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
g. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
harus dipertanggungjawabkaetiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.bahwa semua kegiatan dari OJK sendiri dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan memperhatikan peran OJK yang sangat vital bagi kestabilan system keuangan
negara,maka lembaga ini harus bersifat independen sehingga mampu membangunkoordinasi
dengan BI sebagai otoritas moneter. Bersifat independen artinya bebas dari campur tangan
pihak lain, yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan.
Menurut Luddin, dengan teritegrasinya system pengawasan keuangan (integrated
financial supeevision) dibawah OJK, maka ada tiga manfaat besar yang dapat diperoleh
melalui kehadiran OJK. Pertama, adanya kemudahan dalam melaksanakan harmonisasi
pengaturan keuangan negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih (overlap)pengawasan dan
pengaturan oleh otoritas yang sama. Kedua, proses pengawasan dan pengaturan lembaga
keuangan tidak lagi terbentur kepada hambatan-hambatan yang bersifat internasional.
Ketiga, para pemangku kepentingan dapat mengakses secara komperhensif perlu data atau
informasi lembaga keuangan karena data atau informasi tersebut telah diolah secara terpadu
dan transparan sehingga mengurangi asymmetric information.
D. Struktur Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan
Setiap pembentukan suatu organisasi pasti sudah dilengkapi dengan struktur organisasi
didalamnya. Seperti diketahui bahwa organisasi merupakan tempat atau wadah untuk
melaksanakan untuk suatu kegiatan. Sedangkan struktur organisasi merupakan bagan atau

12. 106
komponen yang ada dalam suatu organisasi. Tiap komponen memiliki tugas, tanggung jawab
dan wewenang masing-masing.
Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua struktur, yakni Dewan Komisioner dan Pelaksana
Kegiatan Operasional.
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:
1. Ketua merangkap anggota.
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota.
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota.
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota.
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota.
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
8. Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank
Indonesia.
9. Anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I
Kementerian Keuangan.
Pelaksana Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari:
1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I.
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II.
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan.
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal.
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB.
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Setap Kepala Eksekutif dibantu oleh Deputi Komisioner dan Kepala Departemen yang
masing-masing membawahi suatu bidang yang spesifik. Misalnya, Kepala Eksekutif Pasar
Modal dibantu oleh Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I dan Deputi Komisioner
Pengawas Pasar Modal II. Di bawah dua Deputi Komisioner tersebut ada Departemen
Pengawasan PM 1A, Departemen Pengawasan PM 1B, Departemen Pengawasan PM 2A dan
Departemen Pengawasan PM 2B.

13. 107
Sumber :https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx
Gambar 4.4. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
a. Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
OJK telah menerbitkan Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuagangann yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen sambil
tetap mendukung pertumbuhan industry jasa keuangan. Pelaksanaan perlindungan konsumen
sector jasa keuangan mengacu kepada UU OJK Pasal 10 ayat (4) huruf g yang mencakup: (1)
Tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarkat (Pasal 28); (2) Pelayanan
pengaduan konsumen (Pasal 29) dan (3) Pembelaan Hukum (Pasal 30).
Dewan komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan menggunakan Twin
Peak Concept dalam perlindungan konsumen., yaitu tindakan preventif dan represif dalam
menjaga stabilitas system keuangan melalui system pengaturan dan pengawasan berdasarkan
prinsip kehati-hatian, serta secara simultan melakukan perlindungan konsumen jasa keuangan
dan marker conduct . Berbagai tindakan preventif adan represif OJK ditampilkan pada tabel
berikut:

14. 108
Tabel 4.3. Tindakan Preventif dan Represif
Perlindungan
Konsumen
TIndakan OJK Acuan UU OJK
Preventif Memberikan informasi dan edukasi pada masyarkat atas
karakteristik sector jasa keuangan, payanan dan
produknya
Represif 1. Meminta lembaga jasa keuangan (LJK) untuk
menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut
berpotensi merugikan masyarakat .
2. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa
keuangan
Pasal 28
1. Menyiapkan perangkat memadai untuk layanan
pengaduan konsumen
2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang
dirugikan oleh pelaku di LJK
3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang
dirugikan oleh pelaku di LJK sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 29
1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu
kepada LJK untuk menyelesaikan pengaduan
konsumen yang dirugikan oleh LJK tersebut.
2. Mengajukan gugatan:
a. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik
pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan
kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak
yang menyebabkan kerugian yang dimaksud mauoun
dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak
baik, dan/atau:
b. Untuk memeperoleh ganti kerugian dari pihak yang
menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau LJK
sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan
perundang-undangan disektor jasa keuangan.
Syarat industri jasa keuangan untuk menerapkan aturan perlindungan konsumen adalah
sebagai berikut:

15. 109
1. Peningkatan transparansi dan pengungkapan manfaat, resiko, serta biaya atas produk dan
layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
2. Tanggung jawab PUJK untuk melakukan penilaian kesesuaian antara produk dan layanan
dengan resiko yang dihadapi oleh konsumen keuangan.
3. Prosedur yang sederhana dan kemudahan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan
penyelesaian sengketa atas produk dan layanan PUJK
Prinsip pengawasan atas perilaku hubungan antar PUJK dan konsumennya adalah :
1. Transparansi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen
5. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat
dengan biaya terjangkau.
Muatan pokok aturan OJK ini berarti prinsip dan ketentuan perlindungan konsumen,
pengendalian internal, pengaduan konsumen, dan pemeberian fasilitas oleh OJK, serta
pengenaan sanksi. Sanksi yang dapat diberikan oleh OJK meliputi sanksi administrative
(peringatan tertulis), denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan
kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha. Dalam
peraturan ini ditegaskan larangan bagi PUJK untuk menyebarkan data dan informasi dari dan
tentang konsumen yang diperoleh kepada pihak ketiga. Larangan ini juga diberlakukan
kepada perusahaan yang menggunakan data nasabah dari hasil survei untuk kepentingan
kepentingan promosi. Dengan demikian, perbankan dan perusahaan asuransi hanya
diperbolehkan untuk memperoleh data dan informasi dari konsumen setelah memperoleh
persetujuan langsung dari nasabah bersangkutan.
Peraturan OJK ini berlaku untuk seluruh sector jasa keuangan, termasuk industri
perbankan dan industri keuangan non bank, dan pasar modal. OJK memberikan kesempatan
1(satu) tahun bagi seluruh perusahaan untuk mempersiapkan diri menghadapi peraturan ini.
Selama proses persiapan berlangsung, OJK akan menerbitkan berbagai aturan teknis terkait
peraturan OJK ini.
Sebagai tindak lanjut dari perlindungan konsumen, OJK telah menyiapkan dua program
utama dalam perlindungan konsumen, yaitu pembentukan System Pelayanan Konsumen
Keuangan Terintegrasi (Financial Customer Care/ FCC) dan Cetak Biro Program Literasi
Keuangan Nasional. Program FCC menjadi prioritas utama untuk meningkatkan ketersediaan
informasi bagi masyarakat dan pelayanan pengaduan konsumen keuangan, meliputi edukasi,

16. 110
transparansi, dan pemebrdayaan konsumen. Selain itu, semjua lembaga keuangan, bik bank
dan non bank, wajib menyediakan Divisi pengaduan Konsumen yang berlaku efektif mulai
agustus 2014 sesuai Peraturan OJK No 1/ D.07?2013. Lembaga keuangan yang enggan
menyediakan pengaduan konsumen akan ditindak tegas oleh OJK hingga pencabutan izin
usahanya.
b. Perbedaan Perlindungan Konsumen Sebelum dan Setelah Diberlakukannya OJK
Apabila ditelaah secara mendalam, terdapat beberapa perbedaaan signifikan antara
perlindungan konsumen sebelum dan setelah diberlakukannya OJK. Perbedaan tersebut
ditampilkan pada tabel berikut:
Tabel 4.4. Perbedaan Perlindungan Konsumen Sebelum dan Setelah Dibelakukannya OJK
No Sebelum OJK Setelah OJK
1 Belum terdapat market intelligence
terhadap produk dan layanan sector jasa
keuangan yang difokuskan dalam rangka
mendukung upaya perlindungan konsumen
Kegiatan market intelligence dengan cara
pengumpulan informasi secara produktif
dalam rangka memonitor produk lain dan
layanan di sector jasa keuangan.
2 Pengembangan kebijakan perlindungan
konsumen masih dilakukan secara sectoral
dan belum terintegrasi
Pengembangan sector jasa keuangan
dilakukan secara terintegrasi
3 Badan arbitrase yang ada belum optimal Pengembangan media penyelesaian sengketa
diluar pengadilan yang efektif dan terintegrasi
4 Terdapat beberapa sector jasa keuangan yan
belum memiliki badan arbitrase
Setiap LJK harus memiliki mekanisme
pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan
konsumen
5 Belum terdapat ketentuan yang secara tegas
memberikan kewenangan kepada regulator
sector jasa keuangan untuk melakukan
pembelaan hukum
Ada mekanisme pembelaan hukum yang dapat
dilakukan OJK sesuai dengan pasal 30 UU
OJK, yaitu memerintahkan LJK untuk
menyelesaikan pengaduan konsumen dan
dapat juga melalui mekanisme gugatan.
Tantangan Otoritas Jasa Keuangan
Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh OJK saat ini adalah tumbuhnya jenis
penipuan berkedok investasi atau investasi bodong berbentuk agrobisnis, penanaman modal,
bagi hasil peternakan, valuta asing, lewat jaringan (online), penipuan reksa dana ,
perdagangan berjangka, bisnis dagang, investasi intan dan emas. Kegiatan ini sangat jelas
melanggar UU Perbankan No 10 Tahun 1998 Pasal 46 (1) dan (2) tentang menghimpun dana

17. 111
dari masyarakat tanpa izin dalam bentuk simpanan, dengan ancaman hukuman maksimal lima
tahun penjara, dan KUH pidana Pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan
ancaman hukuman tepat empat tahun penjara.
Secara umum, investasi bodong menggunakan skema money game atau Skema Ponzi
yaitu memutar dana nasabah dengan cara membayar bonus nasabah lama dengan sumber
dana yang berasal dari nasabah baru. Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk
menopang pembayaran bonus kepada nasabah. Akibatnya sudah dapat diduga, para nasabah
baru akan kehilangan uang mereka dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan
kepada pihak lain yang ikut lebih dahulu.
Bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia yang hingga akhir
tahun 2012 berjumlah 134 juta telah mencetak orang-orang kaya baru yang kelebihan dana
dan butuh saluran investasi. Fenomena ini lalu ditangkap oleh beberapa perusahaan dengan
menawarkan investasi berbunga tinggi dalam waktu singkat melalui system keanggotaan.
Mereka memakai system keagenan untuk merekrut para nasabah yang potensial atau
dianggap kaya. Selain itu untuk menarik minat masyarakat luas, mereka melakukan seminar;
acara peluncuran produk yang melibatkan tokoh-tokoh terkemuka, atau turun kedaerah-
daerah melalui arisan dan sejenisnya. Dttambah dengan motif ketamakan atau ingin lebih
kaya dalam waktu singkat. Maka orang-orang ini terjebak dengan mudah dalam investasi
bodong.
Berkaitan dengan investasi bodong ini, OJK telah meluncurkan iklan yang mengajak
masyarkat untuk berhati-hati dalam memilih produk-produk investasi. Pesan iklan tersebut
berbunyi:” Hati-hati dan jangan tergiur jika ada orang yang menawarkan produk investasi
disertai dengan janji keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat. Anda berhak bahkan harus
meminta orang tersebut untuk menunjukkan izin yang mereka miliki dari otoritas berwenang.
Ingat, SIUPP atau izin penanaman modal bukan izin untuk menawarkan produk investasi.
Pastikan pula Anda memahami produk investasi yang ditawarkan termasuk resikonya. Bila
ragu segera hubungi call centre OJK
Untuk mencegah semakin bertambahnya korban investasi bodong , pemerintah RI
telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Melawan Hukum di Bidang
Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) yang
beranggotakan perwakilan pejabat dari Sembilan intansi mencakup OJK, Bank Indonesia,
Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
(PPATK), Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Kementrian Perdagangan, Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti) , Kementrian Koperasi dan UKM,

18. 112
Kementrian Koperasi dan UKM, Kementrian Komunikasi dan Informatika, serta Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hingga 3 September 2013, Satgas ini telah
menerima 177 laporan berupa aduan maupun informasi dari nasabah disektor keuangan. Dari
177 pengaduan yang telah diolah oleh satgas, sebanyak 145 pengaduan sudah didistribusikan
ke instansi berwenang, terdiri atas 56 pengaduan, 34 informasi dan sisanya adalah
pertanyaan.
Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Tingginya Ketidakpastian
Perekonomian Global
Jakarta, 25 September 2019. Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan
menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi terjaga di tengah masih tingginya
ketidakpastian perekonomian global. Sektor jasa keuangan domestik masih mencatatkan
perkembangan yang positif dengan pertumbuhan intermediasi yang stabil dan profil risiko
lembaga jasa keuangan yang terjaga.

19. 113
Sumber: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-
Stabilitas-Sektor-Jasa-Keuangan-Tetap-Terjaga-Di-Tengah-Tingginya-Ketidakpastian-
Perekonomian-Global.aspx
Gambar 4.5. Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga