HUKUM ADMINISTRASI NEGARA MATERI KULIAH

1. Nur Rohim Yunus, LLM

2.  Jabatan merupakan personifikasi hak dan
kewajiban dalam sturuktur organisasi
pemerintah. Agar dapat berjalan (menjadi
konkrit (concrete)= menjadi bermanfaat bagi
Negara), maka jabatan (sebagai personifikasi
hak dan kewajiban) memerlukan suatu
perwakilan. Yang menjalankan perwakilan itu,
ialah suatu pejabat, yaitu manusia atau badan
hukum.

3. Dalam hal ini yang mewakili adalah
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Yang diangkat sebagai pejabat administrasi
negara yang berkedudukan sebagai
penyelenggara fungsi pemerintah, memiliki
kewenangan sebagai pelayan masyarakat, dan
bertanggungjawab sepenuhnya kepada
Negara Republik Indonesia.

4.  Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 th 2014 ttg
Aparatur Sipil Negara menyatakan Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN (aparatur Sipil Negara) secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 Dalam Pasal I butir ke-1 UU No.43 Tahun
1999 terdahulu mendefinisikan pengertian
pegawai negeri adalah setiap warga Negara
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5.  UU No. 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak pidana korupsi
memperluas cakupan pengertian pegawai
negeri, yaitu meliputi
◦ (1). Pegawai Negeri berdasarkan UU kepegawaian;
◦ (2). Pegawai Negeri Berdasarkan KUHP;
◦ (3). Orang yang menerima gaji dari uang
Negara/daerah;
◦ (4). Orang yang menerima gaji/upah dari suatu
korporasi yang menerima gaji/upah dan korporasi
lain yang menggunakan modal/fasilitas dari
Negara/masyarakat.

6. (1). Berdasarkan adanya hubungan dinas publik,
yaitu manakala seseorang meningkatkan diri
untuk tunduk pada pemerintah dan
melakukan jabatan atau tugas tertentu dan
(2). Berdasarkan pengangkatan, yaitu diangkat
melalui suatu surat keputusan guna
ditetapkan secara sah sebagai Pegawai
Negeri.

7.  Kedudukan seseorang sebagai pegawai
negeri secara yudiris formal harus ditetapkan
melalui satu SK pengangkatan sebagai
pegawai negeri. Sedangkan, subtansi dari SK
pengangkatan tersebut adalah penetapan
berlakunya hubungan dinas publik antara
seorang pegawai negeri dan Negara.

8.  Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Anggota TNI
 Anggota Kepolisian Negara RI
PNS diklasifikasikan lagi atas:
(a). PNS Pusat dan (b). PNS Daerah.

9. PNS PUSAT DAN PNS DAERAH
DALAM ATURAN BARU
UU NO 5 TAHUN 2014
DISEBUT
APARATUR SIPIL NEGARA

10. 1. PNS yang gajinya dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan bekerja
pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-
departemen, kesekretariatan Lembaga
teringgi/tinggi Negara, Intansi Vertikal di Daerah-
daerah, dan kepaniteraan pengadilan.
2. PNS yang bekerja pada perusahaan jawatan.
3. PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan
pada Daerah Otonom.
4. PNS yang berdasarkan sesuatu peraturan
perundangan-undangan diperbantukan atau
dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan
umum, yayasan dan lain-lain.
5. PNS pusat yang menyelenggarakan tugas Negara
lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi, dan lain-lain.

11.  Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai
Negeri Sipil daerah Otonom, Klasifikasi PNS
pusat dan daerah ditentukan berdasarkan
sumber penggajiannya.
 PNS pusat sebagaimana disebutan di atas
sumber penggajiannya berasal dari APBN,
sedangkan PNS daerah Penggajiannya
berdasarkan APBD.
 Sekalipun demikian, sebenarnya penggajian
untuk PNS daerah juga masih mendapatkan
alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum
yang juga diatur dalam APBN.

12. 1. Wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PNS (PP No. 9/2003 skrg PP no 21/2014);
2. Peraturan Gaji PNS (PP No. 11/2003 skrg PP no 34/2014);
3. Pengadaan PNS (PP No.11/2002);
4. Kenaikan pangkat PNS (PP No. 12/2002);
5. Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural (PP No.
13/2002 skrg PP no 21/2014):
6. Disiplin PNS (PP no. 53/2014)
7. Tunjangan Pangkat dan tunjangan Jabatan Struktural
(Keppres RI No. 30/1999):
8. Rumpun Jabatan Fungsional PNS (Keppres RI No, 87/1999):
9. Badan Pertimbangan jabatan Tingkat Nasional (Keppres RI
No. 51/1998):
10. Badan pertimbangan kepegwaian (Keppers RI No. 71/1998):
11. Pedoman Umum pendidikan dan pelatihan jabatan PNS
(keputusan Kepala LAN RI No. 193/XIII/10/6/2011).

13. 1. Sistem pengadaan/penerimaan pegawai
(pemilihan-penyajian-pengangkatan-
penempatan),
2. Analisa tugas jabatan, sistem penggolongan
jabatan dan kepangkatan,
3. Sistem penggajian,
4. Sistem penilaian kecakapan pegawai,
5. Sistem kenaikan pangkat dan pemindahan
jabatan, disiplin dan hukuman jabatan,
6. Sistem pemberhentian pegawai, dan
7. Sistem jaminan hari tua (pensiun).
Administrasi kepegawaian ini menjadi sarana atau
peralatan kerja (instrumen) bagi pimpinan kepegawaian
untuk mencapai tujuan administrasi kepegawaian.

14. 1. Mengusahakan agar satuan-satuan organisasi
mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang
lebih rasional sesuai dengan tugas-tugas
pekerjaan yang dipunyainya.
2. Menjamin loyalitas tunggal kepada tujuan
organisasi dan kepada organisasi itu sendiri.
3. Memelihara dan meningkatkan prestasi dan
efesiensi kerja baik jumlah maupun mutunya.
4. Menjamin adanya efektivitas dan efesiensi
dalam pelaksanaan kerja.
5. Memelihara moral pegawai
6. Penertiban pegawai, terutama menyangkut
aspek mental dan disiplin.

15. 1. Komisi Kepegawaian Negara yang
pembentuknya ditetapkan melalui Keppres
RI (menurut UU No. 10/2004: Perpres RI).
2. Badan Kepegawaian Negara.
3. Badan Kepegawaian Daerah.

16.  Fungsi komisi KOMISI KEPEGAWAIAN NEGARA
adalah: (1) membantu Presiden dalam perumusan
kebijaksanaan mengenai manajemen PNS dan (2)
Memberikan pertimbangan tertentu menyangkut
manajemen PNS.
 Fungsi dari Badan Kepegawaian Negara adalah
menjamin kelancaran penyelenggaraan
kebijaksanaan manajemen PNS mencakup:
perencanaan, pengembangan, kualitas sumber
daya PNS dan administarasi Kepegawaian,
pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan
dan pemeliharaan informasi kepegawaian,
mendukung perumusan kebijaksanaan
kesejahteraan PNS, serta memberikan bimbingan
tekhnis kepada unit organisasi yang menangani
kepegawaian pada intansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

17.  Fungsi dari badan Kepegawaian Daerah
adalah untuk memperlancar pelaksanaan
manajemen PNS Daerah. Badan tersebut
merupakan perangkat daerah yang dibentuk
oleh Kepala Daerah. Keberadaan BKD tersebut
sejalan dengan pelaksanaan kewenangan
desentralisasi dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya kepada daerah yang menjadi
amanat UUD Negara RI1945 dan UU
Pemerintahan daerah.

18.  Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (Men-PAN),
 Badan Kepegawaian Negara (BKN)
 Lembaga administrasi Negara (LAN)

19. Jabatan
Struktural Jabatan
Fungsional

20.  JABATAN STRUKTURAL, yaitu jabatan yang
secara tegas ada dalam struktur organisasi
misalnya Kepala Dinas, Kepala Biro dan lain-
lain. Dengan demikian, Jabatan struktural
adalah suatu kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang PNS dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi Negara.

21.  JABATAN FUNGSIONAL, yaitu jabatan yang
tidak secara tegas disebutkan dalam struktur
organisasi, tetapi dilihat dari sudut fungsinya
sangat diperlukan dalam organisasi, misalnya
peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain.
Dengan demikian, jabatan fungsional adalah
kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang
PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi keahlian dan/keterampilan untuk
mencapai tujuan organisasi.

22.  Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan
tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya
dalam rangka pelaksanaan sistem karier dan
sistem prestasi kerja, maka harus ada
pengintaian yang erat antara kepangkatan
dan jabatan atau dengan perkataan lain, perlu
adanya pengaturan tentang jenjang
kepangkatan pada setiap jabatan.

23.  PNS yang diangkat dalam suatu jabatan
pangkatnya harus sesuai dengan pangkat
yang ditetapkan untuk jabatan ini. Dalam
jabatan struktural, PNS yang berpangkat lebih
rendah tidak dapat membawahi langsung PNS
yang berpangkat lebih tinggi.

25.  SISTEM KARIR adalah suatu sistem
kepegawaian untuk pengangkatan pertama
PNS didasarkan atas kecakapan yang
bersangkutan, sedang dalam
pengembangannya lebih lanjut, masa kerja,
kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat
objektif lainnya juga menentukan.

26.  Pola penerapan pembinaan bagi PNS
berdasarkan SISTEM PRESTASI KERJA adalah
suatu sistem kepegawaian yang kepangkatan
seseorang untuk menduduki suatu jabatan
atau untuk naik pangkat didasarkan atas
kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh
pegawai yang diangkat. Kecakapan tersebut
harus dibuktikan dengan lulus ujian dinas,
dan prestasi dibuktikan secara nyata. Sistem
prestasi kerja tidak memberikan penghargaan
terhadap masa kerja.

27. No PANGKAT GOLONGAN RUANG
1. Juru Muda I a
2. Juru Muda Tingkat 1 I b
3. Juru I c
4. Juru Tingkat 1 I d
5. Pengatur Muda II a
6. Pengatur Muda Tingkat 1 II b
7. Pengatur II c
8. Pengatur Tingkat 1 II d

28. 9. Penata Muda III a
10. Penata Muda Tingkat 1 III b
11. Penata III c
12. Penata Tingkat 1 III d
13. Pembina IV a
14. Pembina Tingkat 1 IV b
15. Pembina Utama Muda IV c
16. Pembina Utama Madya IV d
17. Pembina Utama IV e

29. Dilema PNS saat ini
Pendapat
Anda?

30.  PNS dianggap sebagai sarang Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
 PNS kurang produktif dan hanya bekerja
secara kaku
 PNS hanya menjadi robot atasan
 PNS kurang mampu melayani masyarakat
 PNS hanya menjadi tempat hidup
 PNS tidak mampu menjadi aparatur
pemerintahan yang bekerja maksimal

31. 1. Perlu selalu dilakukan analisis ulang atas
kompetensi dan profesionalitas PNS sesuai
dengan jabatan dan kepangkatan yang ada
sekarang. Output dan analisis tersebut adalah
penyesuaian pangkat dan jabatan menurut
kompetensi/ profesionalitas PNS yang
bersangkutan, penyesuaian insentif menurut
pretasi rill yang mampu dicapai oleh setiap
PNS, atau profesionalitas birokasi

32. 2. Pembaruan total terhadap legal
framework untuk menata ulang sistem,
metode, performance analisis PNS,
standar kualitas PNS dengan norma
pengukuran yang valid dan ditegakan
dengan sistem punish and reward
sehingga norma tersebut tidak hanya
menjadi “macan kertas”

33. 3. Desain ulang tentang kendali (span
of control), penerapan sistem
meritokrasi yang memberikan
penghargaan secara penuh atas
prestasi pegawai dan redefisi secara
jelas job description jabatan, sistem
pendelegasian wewenang/mandat
dan pengawasan yang efektis secara
periodik dengan metode check on
the spot.

34. 4. Penataan ulang prosedur tetap pelayanan
yang bersifat kaku namun membuka celah
KKN, menjadi prosedur tetap yang
membuka ruang inisiatif dan kemandirian
pegawai dalam memberikan pelayanan
secara prima kepada masyarakat tanpa
harus setiap kali “ menunggu petunjuk
pimpinan” dengan menerapkan
pengawasan melekat maupun fungsional
serta pengawasan masyarakat pada setiap
tahapan pelayanan.

35. Alhamdulillah