Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi dan peran humas pemerintah dalam mendukung reformasi tersebut. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain delapan bidang perubahan yang perlu dilakukan dalam reformasi birokrasi serta peranan humas sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

1. Oleh :
Dr. Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc.
Deputi Bidang Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

2. Reformasi Birokrasi
 Reformasi Birokrasi merupakan transformasi segenap aspek
dalam manajemen pemerintah menuju pemerintah berkelas
dunia

3. Perubahan yang
signifikan dalam pola
pikir aparat pelaksana
humas
Perubahan dalam hal
budaya
REFORMASI
BIROKRASI

4. TATALAKSANA
AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN
ORGANISASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SDM APARATUR
PENGAWASAN
AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK
MIND SET DAN
CULTURE SET
ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH
DAN KONDUSIF
SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN,
CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN
SEJAHTERAH
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG
BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIROKRASI
PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
MASYARAKAT
BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF,
EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP
GOOD GOVERNANCE

5. Perpres 81 Tahun 2010
Tentang Grand Design
RB 2010 - 2025
Permenpan 20 Tahun
2010 Tentang Road Map
RB 2010 - 2014
Makro:
Kerangka Regulasi Nasional
Mikro:
Implementasi Kebijakan RB Nasional
1. Manajemen
Perubahan
2. Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3. Penataan dan
Penguatan
Organisasi
4. Penataan Tata
Laksana
5. Penataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur
6. Penguatan
Pengawasan
7. Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
9. Monitoring dan
Evaluasi
8 Area Perubahan
1. Organisasi
2. Tata
Laksana
3. Peraturan
Perundang-
undangan
4. Sumber
Daya
Manusia
Aparatur
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Pola Pikir (mind-set)
dan Budaya Kerja
(culture-set)
9 Percepatan Reformasi
Birokrasi
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah dan
Distribusi PNS
3. Sistem Seleksi CPNS dan
Promosi PNS secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem
Elektronik Pemerintah
(E-Government)
6. Penyederhanaan Perizinan
Usaha
7. Peningkatan transparansi
dan akuntabilitas aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai Negeri
9. Efisiensi Penggunaan
Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Kerja Pegawai
Negeri
1. Penataan Organisasi
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur
4. Penguatan Pengawasan
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

6. TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
Pasal 3
Undangundang ini bertujuan untuk:
1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
Badan Publik yg baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik, yaitu yg transparan, efektif dan efisien,
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkanlayanan informasi yang berkualitas.

7. Humas Pemerintah
Humas Pemerintah adalah lembaga
humas dan/atau praktisi humas
pemerintah yang melakukan fungsi
manajemen dalam bidang
komunikasi dan informasi yang
persuasif dan komunikatif untuk
menciptakan hubungan yang
harmonis dengan publiknya melalui
berbagai sarana kehumasan dalam
rangka menciptakan citra positif
instansi pemerintah.

8. 2007- 2010
Revitalisasi
Kehumasan
2011-2012
Transformasi
Kehumasan
2013 - 2014
Konseptualisasi
Kehumasan
8
Kebijakan Kehumasan

9. Revitalisasi Humas
 Revitalisasi Humas adalah mengembalikan
kembali sangat pentingnya peran Humas
suatu lembaga.
 Transformasi Humas adalah perubahan
mendasar dan mengubah kinerja Humas
suatu lembaga.
 Revitalisasi Humas bertujuan untuk image
building (membangun citra) dan reputation
building (membangun reputasi) suatu organisasi.

10.  Kesepakatan Bersama Tiga Menteri (MENKOMINFO, MENDAGRI, dan MENPAN)
NOMOR : 41 Tahun 2007
NOMOR : 373/M.KOMINFO/08/2007
NOMOR : KB/01/M.PAN/08/2007
tentang Revitalisasi Fungsi Humas pada InstansiPemerintah, Kesekretariatan Lembaga
Negara, Pemerintahan Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007
tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di lingkungan instansi Pemerintah
 Lima Pedoman Umum Kehumasan
1. PerMenPAN dan RB Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di
Lingkungan Instansi Pemerintah
2. PerMenPAN dan RB Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi
Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. PerMenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan
Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. PerMenPAN dan RB Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola
Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. PerMenPAN dan RB Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur
Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
10
10

11. 11
Kebijakan (2011)
PerMenPAN dan RB Nomor
54 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pemetaan
Pemangku Kepentingan di
Lingkungan Instansi
Pemerintah
PerMenPAN dan RB Nomor 55
Tahun 2011 tentang Pedoman
Umum Hubungan Media di
Lingkungan Instansi
Pemerintah
Kebijakan(2012)
PerMenPAN dan RB Nomor
82 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penulisan dan
Presentasi Hubungan
Masyarakat Instansi
Pemerintah
PerMenPAN dan RB Nomor 83
Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemanfaatan Media Sosial
Instansi Pemerintah

12. Peranan Humas
Peran Humas sebagai conselor, advicor, dan interpreter suatu lembaga.
Conselor adalah peran Humas sebagai konsultan bagi top manajemen lembaga.
Advicor adalah peran Humas sebagai penasihat bagi top manajemen lembaga.
Interpreter adalah penerjemah kebijakan top manajemen dan aspirasi publik lembaga.
Peran Humas tidak hanya menjadi jurubicara, tetapi komunikator lembaga.
Komunikator lembaga menyampaikan pesan, selain bersifat informatif, persuasif, komunikatif,
terjadi mutual understanding (saling pengertian) antara lembaga dan publiknya.

13. Fungsi Humas
• analisis masalah, penetapan tujuan, publik
sasaran, jenis dan njadwal kegiatan, anggaran,
pembagian tugas dan wewenang.
Programming:
• bekerjsama dan menjalin hubungan di dalam
dan luar lembaga.Relationship:
• penulisan dan penyuntingan news release,
newsletter atau house journal, booklet, laporan
tahunan.
Writing and
Editing:
• membangun sistem informasi, seperti intranet
dan internet.Information:

14. Fungsi Humas
• produksi media sendiri, seperti majalah atau
suratkabar lembaga atau media online.Production
• menyelenggarakan konfernsi pers, pamaeran,
ulang tahun perusahaan, pemberian
penghargaan, kunjungan perusahaan.
Special
Events
• Keterampilan berbicara di depan publik.Speaking
• pengumpulan fakta, baik dilakukan baik secara
formal (penelitian) maupun secara informal
(evaluasi sederhana)
Research and
Evaluation

15. Kendala Humas Pemerintahan
• Selain struktur organisasi humas masih sangat bervariasi, baik di
tingkat pusat maupun daerah, kultur pikiran para pejabat dan
petugas humas yang ada juga masih cenderung “to be served”
ketimbang “to serve” publik.
Lemahnya struktur dan kultur
organisasi humas di sebagian
besar instansi pemerintahan.
• Bahwa saat ini hampir seluruh humas di pemerintahan belum
memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang
kerja, peralatan kantor, dan sarana penunjang lainnya.
Infrastruktur.
• Sempat ada sejumlah anggapan, bahwa divisi humas adalah
tempat buangan, dan hanya pelengkap suatu organisasi di
departemen maupun di Pemerintah daerah
Sumber Daya Manusia yang
belum memenuhi kualifikasi
sebagai petugas/pejabat
humas.
Belum bisa meraih
kepercayaan publik.

16. Reformasi Humas
Humas Pemerintah
harus memperkuat data
base sebagai sumber
informasi publik.
Kegiatan Humas harus
berbasis media online
(internet).
Humas Pemerintah
perlu melakukan
Strategi Media
Relations yang efektif.
Humas Pemerintah
selain menggunakan
media massa, juga perlu
membuat House
Journal (media
lembaga) yang efektif.

17. Kualifikasi SDM Humas
• Lisan dan Tulisan
Ability to communicate
(Kemampuan Berkomunikasi)
• antisipasi masalah, perencanaan kegiatan, melaksanakan
kegiatan, membuat anggaran
Ability to organize
(Kemampuan
Mengorganisasikan)
• kerjasama, menjaga komunikasi dengan orang lain, bergaul
dengan berbagai tingkatan, diperlukan wawasan luas
Ability to get on with people
(kemampuan Membina
Relasi)
• memiliki pribadi yang jujur, bersikap profesional
Personality Integrity
(berkepribadian yang utuh)
• banyak ide dan gagasan, mampu memecahkan masalah,
melahirkan kreativitas kerja
Imagination
(memiliki imajinasi yang
kuat)

18. Kedudukan pejabat kehumasan Departemen (maupun lembaga tinggi
negara non-departemen) oleh Menteri Negara Penertiban dan
Pendayagunaan Aparatur Negara mulai tahun 1974 dibakukan, yaitu
Eselon III.
Beberapa tahun kemudian, Departemen Dalam Negeri mendobrak
ketentuan ini dengan meningkatkannya menjadi Eselon II.
Sebagai wadah koordinatif kehumasan Pemerintah pada tingkat pusat
maupun daerah, didirikan Badan Koordinasi Hubungan-Masyarakat
(Bakohumas) yang di tingkat pusat secara fungsional diketuai oleh
Direktur Jenderal dan Komunikasi Publik (Kementerian Kominfo) dan
dibina oleh Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
PANRB.
Kelembagaan Humas

19.  Pembentukan lembaga humas berfungsi untuk
menterjemahkan kebijakan kepada intern atau
masyarakat. Selain itu, untuk memonitor setiap sikap
dan tingkah laku publik/masyarakat untuk
disampaikan kepada pimpinan instansi atau organisasi
sebagai bahan pengambil keputusan

20. Khusus berkaitan dengan fungsi humas,
berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2009
telah diamanatkan bahwa fungsi humas
merupakan salah satu fungsi yang
dilaksanakan oleh Sekretariat
Jenderal/Sekretariat Kementerian
Pasal 31 huruf d dan Pasal 55
huruf d menyebutkan bahwa
”Sekretariat Jenderal salah
satunya menyelenggarakan
fungsi pembinaan dan
penyelenggaraan organisasi dan
tata laksana, kerja sama, dan
hubungan masyarakat”

21. M E N T E R I
SESMEN/SESJENSTAF AHLI
BIRO HUMAS
DAN HUKUM
DEPUTI/DIRJEN DEPUTI/DIRJEN DEPUTI/DIRJEN
BIRO
UMUM
BIRO
PERENCANAAN
Garis koordinasi terputus-putus menunjukkan bahwa Biro Humas dan Hukum
memiliki wewenang untuk menginformasikan program yang akan atau sedang
dilakukan kepada seluruh biro dan deputi yang ada di bawah kementerian dan,
sebaliknya, seluruh biro dan deputi yang ada di bawah kementerian berkoordinasi
dengan Biro Humas dan Hukum untuk menginformasikan program yang akan atau
sedang dilakukan sehingga pengelolaan komunikasi dan informasi dapat terpadu.

22. M E N T E R I
SESMEN/SESJENSTAF AHLI
BIRO HUMAS
DEPUTI/DIRJEN DEPUTI/DIRJEN DEPUTI/DIRJEN
BIRO
UMUM
BIRO
PERENCANAAN
Di masa datang, diharapkan muncul kelembagaan ideal humas pemerintah yang
memiliki struktur lebih baik.
Dengan kelembagaan ideal humas pemerintah seperti di atas, humas diharapkan lebih
optimal di dalam melakukan tugas, fungsi, dan perannya.

23. Sarana dan prasarana humas
pemerintah bertujuan
tersedianya layanan informasi
secara terpadu kepada publik
secara akurat, cepat dan tepat
waktu, serta dapat
dipertanggungjawabkan.

24. JENIS PENJELASAN
Pusat Media (Media Center) Ruangan yang disediakan untuk wartawan baik untuk
mencari informasi awal, berdiskusi dengan praktisi humas,
membuat laporan untuk dikirimkan ke media massa yang
diwakilinya, dan sebagainya.
Ruang wartawan juga biasa digunakan untuk menyampaikan
arahan (press briefing) terbatas untuk wartawan lobby
(wartawan yang ditempatkan di instansi tertentu).

25. JENIS PENJELASAN
Ruang Wartawan (Press Room) Merupakan fasilitas yang menyediakan segala informasi yang
dibutuhkan media massa untuk kepentingan peliputan dan
publikasi. Di sini tersedia perpustakaan yang berisi publikasi
yang berkaitan dengan instansi yang dapat menjadi rujukan
bagi media.
Publikasi ini meliputi buku-buku dan majalah, profil
lembaga, laporan tahunan, kumpulan kebijakan, kumpulan
pidato, kliping media, brosur, bahan presentasi, stok foto-
foto pejabat dan kegiatan di lingkungan instansi yang
bersangkutan, serta seluruh informasi yang diamanatkan
UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

26. JENIS PENJELASAN
Meja Informasi (information
desk)
Tempat untuk memberikan layanan informasi kepada
masyarakat yang ingin mengakses informasi atau mencari
informasi dan/atau publikasi yang berkaitan dengan instansi
pemerintah.
Meja Informasi juga digunakan sebagai sarana pelaporan,
pengaduan, dan hal-hal yang berkaitan informasi serta
dokumentasi yang berkaitan dengan instansi pemerintah.
Pojok Cendera Mata (Brand
corner)
Pojok yang menyediakan berbagai cendera mata untuk
mempromosikan instansi yang bersangkutan
Handycam Kamera audio visual yang digunakan untuk merekam
kegiatan instansi

27. JENIS PENJELASAN
Kamera digital Kamera yang praktis untuk segera menyebarluaskan
informasi
Televisi Untuk fungsi pemantauan berita-berita terkini yang sangat
bermanfaat untuk kelengkapan berita
Komputer Perangkat kerja Humas yang wajib dipunyai
Tape recorder Alat pendukung untuk mengontrol informasi yang
disampaikan
Situs/web
Internet Jejaring media sosial yang tidak dapat diabaikan serta dapat
menunjang distribusi informasi secara cepat, tepat, serta
relatif murah dan, sebaliknya, juga dapat digunakan untuk
mendapatkan Informasi
Lemari Tempat untuk pengarsipan

28. Keberadaan unit organisasi Humas pada
suatu instansi pemerintah merupakan suatu
keharusan secara fungsional dan
operasional dalam upaya instansi tersebut
menyebarluaskan atau mempublikasikan
segala hal yang berkaitan dengan kegiatan
atau aktifitas dari instansi yang bersangkutan
baik ditujukan kepada hubungan ke dalam
(intern) maupun ke hubungan ke luar
(masyarakat).

29. TERIMA KASIH