Public Servant in Indonesia

1. REFORMASI BIROKRASI DAN PERAN
BIROKRASI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA
Deddy S Bratakusumah, PhD
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
2008

2. PENDAHULUAN
APARATUR NEGARA MERUPAKAN SALAH SATU
PILAR DALAM MEWUJUDKAN “GOOD
GOVERNANCE”
PEMERINTAH DUNIA USAHA
MASYARAKA
T

3. PERAN MASING-MASING PILAR
1. APARATUR NEGARA, MERUMUSKAN LANGKAH
SRATEGIS DAN UPAYA KREATIF GUNA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SECARA ADIL, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT
2. SWASTA, MENGEMBANGKAN SEMANGAT
KEWIRAUSAHAAN DENGAN MANAJEMEN YANG
PROFESIONAL
3. MASYARAKAT, BERPERAN AKTIF MENJAGA
KEHARMONISAN SOSIAL DAN MENUMBUHKAN
KARYA DAN KARSA SESUAI KEAHLIANNYA
MASING-MASING

4. REFORMASI MUTLAK DILAKUKAN
KARENA
SEGENAP KOMPONEN BANGSA
TERPACU UNTUK MEMPERBAIKI DAN
MENGEMBANGKAN SISTEM, TATA
KERJA, DAN UPAYA-UPAYA LAINNYA
KEARAH KEMAJUAN

5. ALASAN PERLUNYA REFORMASI
BIROKRASI
1. BIROKRASI BUKAN LEMBAGA DEMOKRATIS
2. BIROKRASI SANGAT KUAT
3. BIROKRASI SENTRALISTIS
4. BIROKRASI OTORITARIAN
BIROKRASI BERKUASA,
RAKYAT KORBAN AROGANSI
BIROKRAT

6. TUGAS KEMENTERIAN PAN
MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN
MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI SUATU
PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN YANG
HARUS DITANGANI SECARA SISTEMATIS
DAN BERKELANJUTAN

7. LANGKAH STRATEGIS
1. PENATAAN KELEMBAGAAN
2. PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN/SDM
APARATUR
3. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DAN KETATALAKSANAAN
4. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR

8. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
BIROKRASI
1. MENUNTASKAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM
BENTUK PRAKTIK KKN DENGAN CARA:
a. PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
b. PEMBERIAN SANKSI
c. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN
APARATUR (WASNAL, WASFUNG, WASMAS)
d. PENINGKATAN BUDAYA KERJA

9. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
BIROKRASI
2. MENINGKATKAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA
MELALUI:
a. PENATAAN KEMBALI FUNGSI-FUNGSI KELEMBAGAAN
PEMERINTAH AGAR BERFUNGSI MEMADAI,
RAMPING, LUWES DAN RESPONSIF
b. PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
KETATALAKSANAAN DAN PROSEDUR
c. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM
APARATUR

10. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
BIROKRASI
3. MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DENGAN CARA:
a. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
TERUTAMA PELAYANAN DASAR
b. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT UNTUK
DAPAT BERPARTISIPASI DALAM PROSES
PEMBANGUNAN DAN MENGAWASI JALANNYA
PEMERINTAHAN
(PERPRES NO 7/2005 PJM 2004-2009)

11. PROGRAM UTAMA
PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN APARATUR
NEGARA DIFOKUSKAN PADA
1. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KKN
2. PENINGKATAN KINERJA APARATUR MELALUI
PENERAPAN SISTEM PENGGAJIAN YANG
BERBASIS MERIT
3. PENYELESAIAN MASALAH PEGAWAI
HONORER, PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL),
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)

12. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK
1. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA
3. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
4. PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SDM APARATUR
5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR NEGARA
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN
KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN

13. PENANGANAN PERMASALAHAN
AKTUAL
1. PROGRAM KELEMBAGAAN
- PENYUSUNAN PERPRES TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPND
(PERPRES NO 9 DAN 11 TAHUN 2005)
- PENYUSUNAN PERPRES TENTANG UNIT ORGANISASI DAN
TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LPND (PERPRES NO 10 DAN 12 TAHUN
2005)
- PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
- PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

14. PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL
2. PROGRAM SUMBER DAYA APARATUR
- PENETAPAN PEJABAT ESELON I MELALUI TPA
- SELEKSI CPNS
- BUDAYA KERJA APARATUR (MIND SETTING)
3. PROGRAM KETATALAKSANAAN APARATUR
- PENYELESAIAN RUU HUBUNGAN KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- PENYELESAIAN RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

15. PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL
4. PROGRAM AKUNTABILITAS APARATUR
- PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA APARATUR
- KERJASAMA DENGAN KPK DAN INSTANSI TERKAIT
DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENCEGAHAN KKN
- RENCANA STRATEGIS PEMBUATAN LAKIP SESUAI INPRES
7/1999
5. PROGRAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK
- KONSOLIDASI/KOORDINASI PELAYANAN PUBLIK
- PENYELESAIAN RUU PELAYANAN PUBLIK

16. PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL
6. PROGRAM PENGAWASAN
- KOORDINASI PENGAWASAN FUNGSIONAL
- TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
- PROGRAM PEMBERANTASAN KKN, TINDAK LANJUT
INPRES 5/2004
- TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN KPK
TENTANG PENGADUAN MASYARAKAT
- PELAKASANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA

17. KUNCI KEBERHASILAN
1. KONSISTENSI POLITICAL WILL, SUNGGUH-
SUNGGUH, SERIUS DALAM PEMBERANTASAN KKN
SERTA PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET)
2. MENINGKATNYA KESAMAAN PERSEPSI DALAM
TUJUAN, POLA TINDAK SERTA RENCANA
3. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PEMBERANTASAN KKN
4. ADANYA KESEPAKATAN PENERAPAN SINGLE
IDENTITY NUMBER (SIN)
5. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG TUMPANG TINDIH
6. PENATAAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

18. REFORMASI HARUS MENYENTUH
PERUBAHAN ATAS
1. MIND SET
2. CULTURAL SET
3. MANAJEMEN PEMERINTAHAN
BERBASIS KINERJA

19. SEHINGGA
DENGAN: (1) MIND SETTING, (2)
CULTURAL SETTING DAN (3) SISTEM
MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
UNTUK: MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT
AKHIRNYA PELAYANAN OLEH BIROKRASI:
MENJADI PRIMA DAN MEMUASKAN

20. POLA SIKAP APARATUR NEGARA
1. SETIAP APARATUR NEGARA HARUS MERUBAH
MIND SET
2. LAKSANAKAN
- 4W (WELL PLAN, WELL ORGANIZE, WELL
ARANGEMENT, WELL CONTROL)
MENERAPKAN
- 4C (CONCEPT, COMPETENCE, CONNECTIONS,
COMMITMENT)
DIBARENGI
- 2K (KONSISTENSI DAN KESERIUSAN) DAN
PERUBAHAN POLA PIKIR

21. POLA SIKAP APARATUR NEGARA
 PERHATIKAN
- 6W (WELL SELECTED, WELL MOTIVATED, WELL
EDUCATED, WELL TRAINED, WELL EQUIPED, WELL
PAID)
MENERAPKAN
- 8C (COMMITMENT,CONCENTRATION, CAPABILITIES,
CAPACITY, COLLABORATION,
COMMERCIALIZATION,CULTURE, COMMUNITY), GOOD
GOVERNANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN
KEMBANGKAN BIROKRAT WIRAUSAHA