SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 32
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
JABATAN PNS
DALAM
MENDUKUNG PENGEMBANGAN
KARIER PEGAWAI
DEDDY S. BRATAKUSUMAH
2004
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
ARAHARAH
PEMBINAANPEMBINAAN
PNSPNS
ARAHARAH
PEMBINAANPEMBINAAN
PNSPNS
1. NETRAL
2. PROFESIONAL
3. SEJAHTERA
4. AKUNTABEL
SUMBER: CERAMAH KEPALA BKN
LINGKUP PEMBINAAN PNS
1. KEDUDUKAN
3. NETRALITAS
4. JIWA KORPS
5. KODE ETIK
6. DISIPLIN
2. PROFESIONALISME
SUMBER: CERAMAH KEPALA BKN
PNS
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
PROFESIONALISME PNS
PENGADAAN DAN PENGANGKATAN PNS DALAM
SUATU JABATAN DILAKSANAKAN DENGAN PRINSIP
PROFESIONALISME SESUAI DENGAN KOMPETENSI,
UNTUK JABATAN ITU SERTA SYARAT OBYEKTIF
PRESTASI KERJA DAN JENJANG PANGKAT YANG
DITETAPKAN LAINNYA TANPA MEMBEDAKAN JENIS
KELAMIN, SUKU, RAS, AGAMA ATAU GOLONGAN
SUMBER: CERAMAH KEPALA BKN(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS
PROSES TRANSFORMASI KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA APARATUR NEGARA, YANG
MENYENTUH DIMENSI-DIMENSI:
1. SPIRITUAL
2. INTELEKTUAL
3. MENTAL
4. FISIK
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DASAR HUKUM
 UU No 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK POKOK
KEPEGAWAIAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UU No 43 TAHUN 1999
 PP No 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
TUJUAN
A. MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEAHLIAN, KETRAMPILAN
DAN SIKAP PNS UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS
JABATAN ESELON (I DAN II) SECARA PROFESIONAL DENGAN
DILANDASI KEPRIBADIAN DAN ETIKA PNS SESUAI
KEBUTUHAN INSTANSINYA
B. MENCIPTAKAN APARATUR YANG MAMPU BERPERAN
SEBAGAI PEMBAHARU DAN PEREKAT PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA.
C. MEMANTAPKAN SIKAP DAN SEMANGAT PENGABDIAN YANG
BERORIENTASI PADA PELAYANAN, PENGAYOMAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
D. MENCIPTAKAN KESAMAAN VISI DAN DINAMIKA POLA PIKIR
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN
PEMBANGUNAN DEMI TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK.
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
SASARAN
SASARAN DIKLATPIM TINGKAT (I DAN II) ADALAH
TERWUJUDNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN
PERSYARATAN JABATAN ESELON (I DAN II).
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
JENIS DIKLAT
• DIKLAT PRAJABATAN
• DIKLAT DALAM JABATAN
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DIKLAT PRAJABATAN
UNTUK MEMBERIKAN PENGETAHUAN DALAM
RANGKA PEMBENTUKAN WAWASAN
KEBANGSAAN, KEPRIBADIAN DAN ETIKA PNS,
DISAMPING
PENGETAHUAN DASAR TENTANG SISTEM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA,
BIDANG TUGAS, DAN BUDAYA ORGANISASINYA
AGAR MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DAN
PERANNYA SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DIKLAT PRAJABATAN
MERUPAKAN SYARAT PENGANGKATAN CPNS
MENJADI PNS
• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I
• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II
• DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DIKLAT DALAM JABATAN
UNTUK MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN,
KETRAMPILAN, DAN SIKAP PNS AGAR DAPAT
MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DIKLAT DALAM JABATAN
• DIKLAT KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM)
• DIKLAT FUNGSIONAL
• DIKLAT TEKNIS
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DIKLAT KEPEMIMPINAN
(DIKLATPIM)
UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH YANG
SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN
STRUKTURAL
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DIKLAT KEPEMIMPINAN
(DIKLATPIM)
• DIKLATPIM TINGKAT IV, UNTUK JABATAN
STRUKTURAL ESELON IV
• DIKLATPIM TINGKAT III, UNTUK JABATAN
STRUKTURAL ESELON III
• DIKLATPIM TINGKAT II, UNTUK JABATAN
STRUKTURAL ESELON II
• DIKLATPIM TINGKAT I, UNTUK JABATAN
STRUKTURAL ESELON I
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
KOMPETENSI ESELON I
1. MENGAKTUALISASIKAN NILAI-NILAI KEJUANGAN DAN
PANDANGAN HIDUP BANGSA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN.
2. MEMAHAMI BERBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN DAN
SECARA SELEKTIF MENGAKTUALISASIKANNYA DALAM
UPAYA MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA
BERNEGARA.
3. MENUNJUKKAN KEPEKAAN TERHADAP HAK-HAK AZASI
MANUSIA, NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA, DAN SIKAP
TANGGAP TERHADAP ASPIRASI DAN DINAMIKA
MASYARAKAT.
4. MERUMUSKAN VISI, MISI DAN STRATEGI DALAM RANGKA
MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN
INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN NASIONAL.
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
5. MEREVITALISAI SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SERTA NILAI DAN
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
6. MELAKUKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN NASIONAL, SEKTORAL
DAN/ATAU WILAYAH SECARA CERMAT, TEPAT, SERASI, DAN
TERPADU SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA.
7. MENDORONG BERKEMBANGNYA PRAKARSA, PERANSERTA,
KREATIVITAS, DAN PRODUKTIVITAS APARATUR DAN
MASYARAKAT
8. MELAKUKAN NEGOSIASI DAN KOLABORASI DENGAN
ORGANISASI LAIN BAIK DALAM LINGKUP NASIONAL MAUPUN
INTERNASIONAL
9. MEMBANGUN JEJARING KERJA DENGAN BERBAGAI LEMBAGA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN CITRA DAN KINERJA
ORGANISASI (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM I
1. KAJIAN FALSAFAH DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN KONSEP DASAR,
PERKEMBANGAN, DAN AKTUALISASI FALSAFAH, AGAMA DAN
PERADABAN, SERTA DASAR-DASAR BANGUNAN TEORITIK
MENGENAI PERUBAHAN DAN PEMBANGUNAN.
2. KAJIAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN KONSEP DAN
PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN, PERUBAHAN-
PERUBAHAN YANG TERJADI, DAN KEMUNGKINAN
PENYEMPURNAANNYA. DI SAMPING ITU DIBAHAS PULA TEORI DAN
PRAKTEK MANAJEMEN PEMBANGUNAN SERTA REVITALISASI
PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSINYA
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
3. KAJIAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN KONSEP DAN
APLIKASI SCENARIO PLANNING, PENYUSUNAN RENCANA
STRATEJIK, PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEJIK, DAN
SISTEM SERTA MANAJEMEN PROSES KEBIJAKAN DARI
DIMENSI TEKNIS DAN SOSIO POLITIK
4. AKTUALISASI
AKTUALISASI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN ISU-ISU
AKTUAL, DAN PENERAPAN MATERI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
KOMPETENSI ESELON II
1. MENGAKTUALISASIKAN NILAI-NILAI KEJUANGAN DAN
PANDANGAN HIDUP BANGSA MENJADI SIKAP DAN
PERILAKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN.
2. MEMAHAMI PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG RELEVAN
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN
MENCAPAI TUJUAN BANGSA BERNEGARA.
3. MERUMUSKAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI DENGAN VISI, MISI DAN STRATEGI YANG
DITETAPKAN.
4. MEMAHAMI DAN MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD
GOVERNANCE SECARA SERASI DAN TERPADU.
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
5. MEMAHAMI DAN MENJELASKAN KERAGAMAN SOSIAL
BUDAYA LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN
CITRA DAN KINERJA ORGANISASI
6. MENGAKTUALISASIKAN KODE ETIK PNS DALAM
MENINGKATKAN PROFESIONALITAS, MORALITAS, DAN
ETOS KERJA.
7. MELAKSANAKAN KESELURUHAN KEGIATAN PENGELOLAAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERMASUK PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA.
8. MENYIAPKAN DAN/ATAU MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN
DAN/ATAU PELAYANAN SESUAI DENGAN TANGGUNG
JAWABNYA.
9. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN PRODUKTIVITAS
APARATUR. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM II
1. KAJIAN PARADIGMA
KAJIAN PARADIGMA DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN DASAR-DASAR
BANGUNAN TEORITIK MENGENAI PERUBAHAN DAN PEMBANGUNAN DALAM
BERBAGAI BIDANG; MELIPUTI PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL-
EKONOMI-POLITIK DAN ADMINISTRASI PUBLIK.
2. KAJIAN MANAJEMEN STRATEJIK
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN KONSEP MANAJEMEN
STRATEJIK DALAM MENANGANI MASALAH-MASALAH YANG BERSIFAT LINTAS
SEKTOR, WILAYAH DAN LEMBAGA; DENGAN MEMPERHATIKAN DINAMIKA
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL.
3. KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK
KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN PENGELOLAAN
KEBIJAKAN (MANAGING POLICY) BAIK DALAM KONTEKS PROSES KEBIJAKAN
SECARA TEKNIS MAUPUN SECARA SOSIO-POLITIK PADA LINGKUP
NASIONAL, SEKTORAL ATAUPUN DAERAH.
4. AKTUALISASI
AKTUALISASI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL, DAN
PENERAPAN MATERI PELATIHAN. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
KOMPETENSI ESELON III
1. MENJABARKAN VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
NASIONAL KEDALAM PROGRAM INSTANSINYA,
2. MEMAHAMI DAN MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
UNIT ORGANISASINYA,
3. MELAKUKAN PERENCANAAN, PENGAWASAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KINERJA UNIT
ORGANISASINYA SERTA MERANCANG TINDAK LANJUT
YANG DIPERLUKAN,
4. MERUMUSKAN STRATEGI PELAKSANAAN PELAYANAN
PRIMA SESUAI DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
UNIT ORGANISASI,
5. MENERAPKAN SISTEM DAN PRINSIP-PRINSIP
AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNIT
ORGANISASINYA,
6. MENINGKATKAN KAPASITAS ORGANISASI DAN STAF
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI DAN
PENDAYAGUNAAN ORGANISASI
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
7. MENUMBUHKEMBANGKAN MOTIVASI PEGAWAI UNTUK
MENGOPTIMALKAN KINERJA UNIT ORGANISASINYA,
8. MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN DAN
KERAGAMAN,
9. MERUMUSKAN DAN MEMBERI MASUKAN UNTUK
PEMECAHAN MASALAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
YANG LOGIS DAN SISTEMATIS,
10. MELAKSANAKAN POLA KEMITRAAN, KOLABORASI, DAN
PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA,
11. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PELAKSANAAN TUGAS,
12. BERKOMUNIKASI DALAM BAHASA INGGRIS
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM III
1. KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PENGEMBANGAN DAN PENGUASAAN SIKAP
DAN PERILAKU KEPEMIMPINAN YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL.
2. KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN DAN PENGUASAAN KONSEP-
KONSEP MANAJEMEN PUBLIK YANG RELEVAN DALAM MENANGANI
MASALAH-MASALAH SEKTOR, LINTAS SEKTOR, WILAYAH, DAN LEMBAGA
DENGAN MEMPERHATIKAN DINAMIKA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN
INTERNAL DAN EKSTERNAL.
3. KAJIAN PEMBANGUNAN
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMAHAMAN DAN PENGUASAAN TEORI DAN
INDIKATOR-INDIKATOR PEMBANGUNAN, SERTA PEMECAHAN
PERMASALAHAN KEBIJAKAN, UTAMANYA YANG TERKAIT BIDANG
TUGASNYA.
4. AKTUALISASI
AKTUALISASI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL, DAN
PENERAPAN MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
KOMPETENSI ESELON IV
1. MENJELASKAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
ORGANISASI INSTANSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
2. MENERAPKAN KONSEP DAN TEKNIK PENGORGANISASIAN,
DAN KOORDINASI DENGAN BENAR, BAIK DALAM HUBUNGAN
INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL,
3. MENGOPERASIONALKAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA
YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN
TUGAS INSTANSI,
4. MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN,
5. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PELAYANAN PRIMA,
6. MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT SESUAI DENGAN
KEWENANGAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DI UNIT
KERJANYA,
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
7. MENERAPKAN PRINSIP DAN TEKNIK PERENCANAAN,
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI KINERJA
UNIT ORGANISASI,
8. MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN UNIT-UNIT TERKAIT,
BAIK DALAM ORGANISASI MAUPUN DILUAR ORGANISASI
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASINYA,
9. MENERAPKAN TEKNIK PENGELOLAAN, PENYAMPAIAN
INFORMASI DAN PELAPORAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN,
10. MEMOTIVASI SDM DAN ATAU PERANSERTA MASYARAKAT
GUNA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA,
11. MENDAYAGUNAKAN KEMANFAATAN SUMBER DAYA
PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN
PELAKSANAAN TUGAS,
12. MEMBERIKAN MASUKAN BAGI PERBAIKAN DAN
PENGEMBANGAN KEGIATAN PADA ATASANNYA.
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM IV
1. KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBINAAN SIKAP DAN PERILAKU
KEPEMIMPINAN YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN
LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL.
2. KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PENGENALAN DAN PEMAHAMAN PRINSIP DAN
TEKNIK MANAJEMEN PUBLIK YANG RELEVAN DALAM MENANGANI MASALAH-
MASALAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSTANSINYA DENGAN
MEMPERHATIKAN DINAMIKA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN
EKSTERNAL.
3. KAJIAN PEMBANGUNAN
KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TENTANG
PERMASALAHAN, KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH,
SEKTOR, DAN NASIONAL TERKAIT DENGAN TUGAS INSTANSINYA.
4. AKTUALISASI
AKTUALISASI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL, DAN
PENERAPAN MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DIKLAT FUNGSIONAL
UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI
YANG SESUAI DENGAN JENIS DAN JENJANG
JABATAN FUNGSIONAL MASING-MASING
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
DIKLAT TEKNIS
UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI
TEKNIS YANG DIPERLUKAN UNTUK
PELAKSANAAN TUGAS PNS
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
LEMBAGA PENYELENGGARA
• DIKLATPIM I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
• DIKLATPIM II, III, DAN IV
LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH YANG TELAH
TERAKREDITASI
• PRAJABATAN
LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH YANG TELAH
TERAKREDITASI
• DIKLAT TEKNIS
LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI
• DIKLAT FUNGSIONAL
LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
KESIMPULAN
PRE-SERVICE IN-SERVICE POST-SERVICE
DIKLAT
PRAJABATAN
1. DIKLATPIM
2. DIKLAT TEKNIS
3. DIKLAT FUNGSIONAL
MPP
KOMPETENSI
JEJAK KARIER PNS
(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRIKajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRITri Widodo W. UTOMO
 
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisiAsn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisihumas4
 
Garis besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang pptGaris besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang pptEkaMeliyanti
 
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...fathur111079
 
Sosialisasi road map dody
Sosialisasi road map dodySosialisasi road map dody
Sosialisasi road map dodyrbpkalbar
 
Anev rb polri 2010
Anev rb polri  2010Anev rb polri  2010
Anev rb polri 2010rbpkalbar
 
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIWoro Handayani
 

Was ist angesagt? (10)

Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRIKajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
 
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisiAsn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
Asn integritas dan tahun toleransi 2022 revisi
 
Garis besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang pptGaris besar program kerja bidang ppt
Garis besar program kerja bidang ppt
 
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
ANALISIS PROSES TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PROG...
 
Sosialisasi road map dody
Sosialisasi road map dodySosialisasi road map dody
Sosialisasi road map dody
 
Jabfung prakom
Jabfung prakomJabfung prakom
Jabfung prakom
 
Anev rb polri 2010
Anev rb polri  2010Anev rb polri  2010
Anev rb polri 2010
 
Renja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektoratRenja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektorat
 
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBIBahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
Bahan MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN (MOP); AKBP DADANG DK,;SPN POLDA JAMBI
 
Kebijakan Kehumasan Instansi Pemerintah
Kebijakan Kehumasan Instansi PemerintahKebijakan Kehumasan Instansi Pemerintah
Kebijakan Kehumasan Instansi Pemerintah
 

Andere mochten auch

Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanSadam Jatnika
 
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraReview UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraW. Riany
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTBayu Wahyudi
 

Andere mochten auch (6)

Bahan ajar etika publik
Bahan ajar  etika publikBahan ajar  etika publik
Bahan ajar etika publik
 
Bahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahanBahan ajar etika pemerintahan
Bahan ajar etika pemerintahan
 
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil NegaraReview UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Review UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 
Makalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pnsMakalah etika provesi pns
Makalah etika provesi pns
 
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPTUU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peran KASN dalam Seleksi JPT
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 

Ähnlich wie Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan PNS

Slide-PP-11-Manajemen-PNS.pdf
Slide-PP-11-Manajemen-PNS.pdfSlide-PP-11-Manajemen-PNS.pdf
Slide-PP-11-Manajemen-PNS.pdfarmansyah44
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaDeddy Supriady Bratakusumah
 
ANALISIS PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 2020-2024 (BUREAUCRATIC REFORM ANALYSIS ...
ANALISIS PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 2020-2024 (BUREAUCRATIC REFORM ANALYSIS ...ANALISIS PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 2020-2024 (BUREAUCRATIC REFORM ANALYSIS ...
ANALISIS PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 2020-2024 (BUREAUCRATIC REFORM ANALYSIS ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Diagnosa Organisasi_Ir. Sri Sayekti, M.Sc._2104.pdf
Diagnosa Organisasi_Ir. Sri Sayekti, M.Sc._2104.pdfDiagnosa Organisasi_Ir. Sri Sayekti, M.Sc._2104.pdf
Diagnosa Organisasi_Ir. Sri Sayekti, M.Sc._2104.pdfmhrizaf2022
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdfimamsanak
 
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdfchrystamtomo1
 
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskBahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskYanFredy1
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxharissetiaji2
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tyRudy Irawan
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixBagoes Prasetya
 
Kebijakan fasilitasi peningkatan mutu
Kebijakan fasilitasi peningkatan mutuKebijakan fasilitasi peningkatan mutu
Kebijakan fasilitasi peningkatan mutudadang trisutalaksana
 
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivPaparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivErwan Wahyu Hidayat
 
1 akp-pimp3-baru-2010
1 akp-pimp3-baru-20101 akp-pimp3-baru-2010
1 akp-pimp3-baru-2010Nico Bangun
 

Ähnlich wie Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan PNS (20)

Slide-PP-11-Manajemen-PNS.pdf
Slide-PP-11-Manajemen-PNS.pdfSlide-PP-11-Manajemen-PNS.pdf
Slide-PP-11-Manajemen-PNS.pdf
 
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan IndonesiaReformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Reformasi Birokrasi dan Peran Birokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
 
ANALISIS PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 2020-2024 (BUREAUCRATIC REFORM ANALYSIS ...
ANALISIS PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 2020-2024 (BUREAUCRATIC REFORM ANALYSIS ...ANALISIS PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 2020-2024 (BUREAUCRATIC REFORM ANALYSIS ...
ANALISIS PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 2020-2024 (BUREAUCRATIC REFORM ANALYSIS ...
 
Diagnosa Organisasi_Ir. Sri Sayekti, M.Sc._2104.pdf
Diagnosa Organisasi_Ir. Sri Sayekti, M.Sc._2104.pdfDiagnosa Organisasi_Ir. Sri Sayekti, M.Sc._2104.pdf
Diagnosa Organisasi_Ir. Sri Sayekti, M.Sc._2104.pdf
 
0 manstra-2010
0 manstra-20100 manstra-2010
0 manstra-2010
 
0 manstra-2010
0 manstra-20100 manstra-2010
0 manstra-2010
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
 
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
20170427_JPT Sistem Karier PPT Teladan.pdf
 
Wi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pnsWi dalam-diklat-pns
Wi dalam-diklat-pns
 
Widyaishwara dalam Diklat PNS
Widyaishwara dalam Diklat PNSWidyaishwara dalam Diklat PNS
Widyaishwara dalam Diklat PNS
 
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 deskBahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
Bahan pengantar penyusunan usulan ruk puskesmas 2018 desk
 
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptxMateri SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
Materi SRIKANDI Kementerian Agama.pptx
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fixSlide arahan sosialisasi_rbp fix
Slide arahan sosialisasi_rbp fix
 
Display p4k undip medan
Display p4k undip medan Display p4k undip medan
Display p4k undip medan
 
Kebijakan fasilitasi peningkatan mutu
Kebijakan fasilitasi peningkatan mutuKebijakan fasilitasi peningkatan mutu
Kebijakan fasilitasi peningkatan mutu
 
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivPaparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraKajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 
Karangan p1 2017
Karangan p1 2017Karangan p1 2017
Karangan p1 2017
 
1 akp-pimp3-baru-2010
1 akp-pimp3-baru-20101 akp-pimp3-baru-2010
1 akp-pimp3-baru-2010
 

Mehr von Deddy Supriady Bratakusumah

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxDeddy Supriady Bratakusumah
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanDeddy Supriady Bratakusumah
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Deddy Supriady Bratakusumah
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Deddy Supriady Bratakusumah
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)Deddy Supriady Bratakusumah
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Deddy Supriady Bratakusumah
 

Mehr von Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

Kürzlich hochgeladen

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 

Kürzlich hochgeladen (8)

PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan PNS

  • 1. PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PNS DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DEDDY S. BRATAKUSUMAH 2004 (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 3. LINGKUP PEMBINAAN PNS 1. KEDUDUKAN 3. NETRALITAS 4. JIWA KORPS 5. KODE ETIK 6. DISIPLIN 2. PROFESIONALISME SUMBER: CERAMAH KEPALA BKN PNS (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 4. PROFESIONALISME PNS PENGADAAN DAN PENGANGKATAN PNS DALAM SUATU JABATAN DILAKSANAKAN DENGAN PRINSIP PROFESIONALISME SESUAI DENGAN KOMPETENSI, UNTUK JABATAN ITU SERTA SYARAT OBYEKTIF PRESTASI KERJA DAN JENJANG PANGKAT YANG DITETAPKAN LAINNYA TANPA MEMBEDAKAN JENIS KELAMIN, SUKU, RAS, AGAMA ATAU GOLONGAN SUMBER: CERAMAH KEPALA BKN(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS PROSES TRANSFORMASI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR NEGARA, YANG MENYENTUH DIMENSI-DIMENSI: 1. SPIRITUAL 2. INTELEKTUAL 3. MENTAL 4. FISIK (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 6. DASAR HUKUM  UU No 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK POKOK KEPEGAWAIAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU No 43 TAHUN 1999  PP No 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 7. TUJUAN A. MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEAHLIAN, KETRAMPILAN DAN SIKAP PNS UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN ESELON (I DAN II) SECARA PROFESIONAL DENGAN DILANDASI KEPRIBADIAN DAN ETIKA PNS SESUAI KEBUTUHAN INSTANSINYA B. MENCIPTAKAN APARATUR YANG MAMPU BERPERAN SEBAGAI PEMBAHARU DAN PEREKAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA. C. MEMANTAPKAN SIKAP DAN SEMANGAT PENGABDIAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN, PENGAYOMAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. D. MENCIPTAKAN KESAMAAN VISI DAN DINAMIKA POLA PIKIR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN DEMI TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 8. SASARAN SASARAN DIKLATPIM TINGKAT (I DAN II) ADALAH TERWUJUDNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN PERSYARATAN JABATAN ESELON (I DAN II). (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 9. JENIS DIKLAT • DIKLAT PRAJABATAN • DIKLAT DALAM JABATAN (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 10. DIKLAT PRAJABATAN UNTUK MEMBERIKAN PENGETAHUAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEPRIBADIAN DAN ETIKA PNS, DISAMPING PENGETAHUAN DASAR TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA, BIDANG TUGAS, DAN BUDAYA ORGANISASINYA AGAR MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS DAN PERANNYA SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 11. DIKLAT PRAJABATAN MERUPAKAN SYARAT PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS • DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I • DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II • DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 12. DIKLAT DALAM JABATAN UNTUK MENGEMBANGKAN PENGETAHUAN, KETRAMPILAN, DAN SIKAP PNS AGAR DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 13. DIKLAT DALAM JABATAN • DIKLAT KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) • DIKLAT FUNGSIONAL • DIKLAT TEKNIS (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 14. DIKLAT KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN APARATUR PEMERINTAH YANG SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 15. DIKLAT KEPEMIMPINAN (DIKLATPIM) • DIKLATPIM TINGKAT IV, UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON IV • DIKLATPIM TINGKAT III, UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON III • DIKLATPIM TINGKAT II, UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON II • DIKLATPIM TINGKAT I, UNTUK JABATAN STRUKTURAL ESELON I (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 16. KOMPETENSI ESELON I 1. MENGAKTUALISASIKAN NILAI-NILAI KEJUANGAN DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN. 2. MEMAHAMI BERBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN DAN SECARA SELEKTIF MENGAKTUALISASIKANNYA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN TUJUAN BANGSA BERNEGARA. 3. MENUNJUKKAN KEPEKAAN TERHADAP HAK-HAK AZASI MANUSIA, NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA, DAN SIKAP TANGGAP TERHADAP ASPIRASI DAN DINAMIKA MASYARAKAT. 4. MERUMUSKAN VISI, MISI DAN STRATEGI DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI PEMBANGUNAN NASIONAL. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 17. 5. MEREVITALISAI SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SERTA NILAI DAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE 6. MELAKUKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN NASIONAL, SEKTORAL DAN/ATAU WILAYAH SECARA CERMAT, TEPAT, SERASI, DAN TERPADU SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA. 7. MENDORONG BERKEMBANGNYA PRAKARSA, PERANSERTA, KREATIVITAS, DAN PRODUKTIVITAS APARATUR DAN MASYARAKAT 8. MELAKUKAN NEGOSIASI DAN KOLABORASI DENGAN ORGANISASI LAIN BAIK DALAM LINGKUP NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL 9. MEMBANGUN JEJARING KERJA DENGAN BERBAGAI LEMBAGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN CITRA DAN KINERJA ORGANISASI (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 18. STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM I 1. KAJIAN FALSAFAH DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN KONSEP DASAR, PERKEMBANGAN, DAN AKTUALISASI FALSAFAH, AGAMA DAN PERADABAN, SERTA DASAR-DASAR BANGUNAN TEORITIK MENGENAI PERUBAHAN DAN PEMBANGUNAN. 2. KAJIAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN KONSEP DAN PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN, PERUBAHAN- PERUBAHAN YANG TERJADI, DAN KEMUNGKINAN PENYEMPURNAANNYA. DI SAMPING ITU DIBAHAS PULA TEORI DAN PRAKTEK MANAJEMEN PEMBANGUNAN SERTA REVITALISASI PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSINYA (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 19. 3. KAJIAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN KONSEP DAN APLIKASI SCENARIO PLANNING, PENYUSUNAN RENCANA STRATEJIK, PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEJIK, DAN SISTEM SERTA MANAJEMEN PROSES KEBIJAKAN DARI DIMENSI TEKNIS DAN SOSIO POLITIK 4. AKTUALISASI AKTUALISASI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL, DAN PENERAPAN MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 20. KOMPETENSI ESELON II 1. MENGAKTUALISASIKAN NILAI-NILAI KEJUANGAN DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA MENJADI SIKAP DAN PERILAKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN. 2. MEMAHAMI PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG RELEVAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN MENCAPAI TUJUAN BANGSA BERNEGARA. 3. MERUMUSKAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DENGAN VISI, MISI DAN STRATEGI YANG DITETAPKAN. 4. MEMAHAMI DAN MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE SECARA SERASI DAN TERPADU. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 21. 5. MEMAHAMI DAN MENJELASKAN KERAGAMAN SOSIAL BUDAYA LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN CITRA DAN KINERJA ORGANISASI 6. MENGAKTUALISASIKAN KODE ETIK PNS DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS, MORALITAS, DAN ETOS KERJA. 7. MELAKSANAKAN KESELURUHAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERMASUK PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABANNYA. 8. MENYIAPKAN DAN/ATAU MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN/ATAU PELAYANAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA. 9. MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN PRODUKTIVITAS APARATUR. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 22. STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM II 1. KAJIAN PARADIGMA KAJIAN PARADIGMA DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN DASAR-DASAR BANGUNAN TEORITIK MENGENAI PERUBAHAN DAN PEMBANGUNAN DALAM BERBAGAI BIDANG; MELIPUTI PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL- EKONOMI-POLITIK DAN ADMINISTRASI PUBLIK. 2. KAJIAN MANAJEMEN STRATEJIK KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN KONSEP MANAJEMEN STRATEJIK DALAM MENANGANI MASALAH-MASALAH YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR, WILAYAH DAN LEMBAGA; DENGAN MEMPERHATIKAN DINAMIKA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL. 3. KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN (MANAGING POLICY) BAIK DALAM KONTEKS PROSES KEBIJAKAN SECARA TEKNIS MAUPUN SECARA SOSIO-POLITIK PADA LINGKUP NASIONAL, SEKTORAL ATAUPUN DAERAH. 4. AKTUALISASI AKTUALISASI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL, DAN PENERAPAN MATERI PELATIHAN. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 23. KOMPETENSI ESELON III 1. MENJABARKAN VISI, MISI, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL KEDALAM PROGRAM INSTANSINYA, 2. MEMAHAMI DAN MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT ORGANISASINYA, 3. MELAKUKAN PERENCANAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI KINERJA UNIT ORGANISASINYA SERTA MERANCANG TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN, 4. MERUMUSKAN STRATEGI PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT ORGANISASI, 5. MENERAPKAN SISTEM DAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNIT ORGANISASINYA, 6. MENINGKATKAN KAPASITAS ORGANISASI DAN STAF MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI DAN PENDAYAGUNAAN ORGANISASI (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 24. 7. MENUMBUHKEMBANGKAN MOTIVASI PEGAWAI UNTUK MENGOPTIMALKAN KINERJA UNIT ORGANISASINYA, 8. MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN DAN KERAGAMAN, 9. MERUMUSKAN DAN MEMBERI MASUKAN UNTUK PEMECAHAN MASALAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG LOGIS DAN SISTEMATIS, 10. MELAKSANAKAN POLA KEMITRAAN, KOLABORASI, DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA, 11. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS, 12. BERKOMUNIKASI DALAM BAHASA INGGRIS (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 25. STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM III 1. KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PENGEMBANGAN DAN PENGUASAAN SIKAP DAN PERILAKU KEPEMIMPINAN YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL. 2. KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN DAN PENGUASAAN KONSEP- KONSEP MANAJEMEN PUBLIK YANG RELEVAN DALAM MENANGANI MASALAH-MASALAH SEKTOR, LINTAS SEKTOR, WILAYAH, DAN LEMBAGA DENGAN MEMPERHATIKAN DINAMIKA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL. 3. KAJIAN PEMBANGUNAN KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMAHAMAN DAN PENGUASAAN TEORI DAN INDIKATOR-INDIKATOR PEMBANGUNAN, SERTA PEMECAHAN PERMASALAHAN KEBIJAKAN, UTAMANYA YANG TERKAIT BIDANG TUGASNYA. 4. AKTUALISASI AKTUALISASI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL, DAN PENERAPAN MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 26. KOMPETENSI ESELON IV 1. MENJELASKAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI INSTANSI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2. MENERAPKAN KONSEP DAN TEKNIK PENGORGANISASIAN, DAN KOORDINASI DENGAN BENAR, BAIK DALAM HUBUNGAN INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL, 3. MENGOPERASIONALKAN SISTEM DAN PROSEDUR KERJA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN TUGAS INSTANSI, 4. MELAKSANAKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN, 5. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PELAYANAN PRIMA, 6. MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR YANG BERLAKU DI UNIT KERJANYA, (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 27. 7. MENERAPKAN PRINSIP DAN TEKNIK PERENCANAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI KINERJA UNIT ORGANISASI, 8. MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN UNIT-UNIT TERKAIT, BAIK DALAM ORGANISASI MAUPUN DILUAR ORGANISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASINYA, 9. MENERAPKAN TEKNIK PENGELOLAAN, PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PELAPORAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN, 10. MEMOTIVASI SDM DAN ATAU PERANSERTA MASYARAKAT GUNA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA, 11. MENDAYAGUNAKAN KEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS, 12. MEMBERIKAN MASUKAN BAGI PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PADA ATASANNYA. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 28. STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM IV 1. KAJIAN SIKAP DAN PERILAKU KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PEMBINAAN SIKAP DAN PERILAKU KEPEMIMPINAN YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL. 2. KAJIAN MANAJEMEN PUBLIK KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PENGENALAN DAN PEMAHAMAN PRINSIP DAN TEKNIK MANAJEMEN PUBLIK YANG RELEVAN DALAM MENANGANI MASALAH- MASALAH PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSTANSINYA DENGAN MEMPERHATIKAN DINAMIKA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL. 3. KAJIAN PEMBANGUNAN KAJIAN INI DIARAHKAN PADA PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERMASALAHAN, KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR, DAN NASIONAL TERKAIT DENGAN TUGAS INSTANSINYA. 4. AKTUALISASI AKTUALISASI DIARAHKAN PADA PEMBAHASAN ISU-ISU AKTUAL, DAN PENERAPAN MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 29. DIKLAT FUNGSIONAL UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL MASING-MASING (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 30. DIKLAT TEKNIS UNTUK MENCAPAI PERSYARATAN KOMPETENSI TEKNIS YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS PNS (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 31. LEMBAGA PENYELENGGARA • DIKLATPIM I LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA • DIKLATPIM II, III, DAN IV LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH YANG TELAH TERAKREDITASI • PRAJABATAN LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH YANG TELAH TERAKREDITASI • DIKLAT TEKNIS LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI • DIKLAT FUNGSIONAL LEMBAGA DIKLAT YANG TERAKREDITASI(deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367
  • 32. KESIMPULAN PRE-SERVICE IN-SERVICE POST-SERVICE DIKLAT PRAJABATAN 1. DIKLATPIM 2. DIKLAT TEKNIS 3. DIKLAT FUNGSIONAL MPP KOMPETENSI JEJAK KARIER PNS (deddys@bappenas.go.id) - SMS 0816968367