SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
DAERAH TERTINGGAL
OLEH
DEDDY SUPRIADY BRATAKUSUMAH, PhD
STAF AHLI MENPAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2006
DAERAH TERTINGGAL
DIARTIKAN SEBAGAI DAERAH YANG MEMILIKI
INDIKATOR SOSIAL-EKONOMI YANG LEBIH
RENDAH DARI RATA-RATA NASIONAL
INDIKATOR MELIPUTI:
- IPM (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)
- KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
- TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
- INDIKATOR SOSIAL EKONOMI LAINNYA
KETERTINGGALAN KARENA
KESENJANGAN
MENURUT KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA:
1. KETIDAK SEIMBANGAN (INEQUALITY)
KETIDAK SIMETRISAN (ASYMETRY)
2. JURANG PEMISAH (GAP)
JENIS KESENJANGAN
1. KESENJANGAN VERTIKAL
MISALNYA: ANTARA PUSAT DAN DAERAH
2. KESENJANGAN HORIZONTAL
MISALNYA: 1) KESENJANGAN REGIONAL
2) KESENJANGAN PENDAPATAN
ANTAR PENDUDUK
KESENJANGAN REGIONAL
ADALAH:
KETIDAK SEIMBANGAN ATAU KETIDAK
SIMETRISAN KEADAAN DAN
PERKEMBANGAN SOSIAL EKONOMI
ANTAR DAERAH, SEHINGGA
MENIMBULKAN JURANG PERBEDAAN
YANG MAKIN DALAM
PENYEBAB KETERTINGGALAN
1. “MODAL DASAR” DAERAH: - SDM
- SDA
- PRASARANA
2. SENTRALISASI
3. KEBIJAKAN PENENTUAN LOKASI DAN PENYEBARAN
INVESTASI
4. MIGRASI DAN “BRAIN DRAIN”
5. KEKAKUAN DAN SIKAP “CUEK” SERTA “NRIMO”
6. KONDISI GEOGRAFIS
PENANGGULANGAN
KETERTINGGALAN
BUKAN UNTUK DIHILANGKAN (MUSTAHIL)
TETAPI
SEKEDAR UNTUK MENGURANGI,
SEHINGGA
JURANG PERBEDAAN SEMAKIN SEMPIT DAN DANGKAL
PERBANDINGAN SEMAKIN SEIMBANG,
DAERAH-DAERAH BISA HIDUP BERDAMPINGAN DALAM
HARMONI DENGAN MENGHORMATI PERBEDAAN
PENANGGULANGAN
KETERTINGGALAN DAERAH
1. MENUTUPI KEKURANGAN ATAS
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN DAN
ANGGARAN DAERAH
2. MENUTUPI KEKURANGAN ATAS
PENDAPATAN DAERAH
PENANGGULANGAN LAMBATNYA
PERTUMBUHAN DAERAH
1. MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN
SUMBER DAYA DI DAERAH
2. MENINGKATKAN EFISIENSI PRODUKSI
DI SEGALA SEKTOR
PENANGGULANGAN KETERTINGGALAN
DARI SUDUT MAKRO EKONOMI
1. MERANGSANG MENINGKATNYA
“AGREGATE DEMAND” (PERMINTAAN) DI
DAERAH SETEMPAT
2. MENGAWASI PENGELUARAN BELANJA
DAERAH OLEH MASYARAKAT
PENANGGULANGAN LAINNYA
1. DESENTRALISASI
2. MENINGKATKAN KEHIDUPAN DAN MUTU
DEMOKRASI
3. MENINGKATKAN DAN MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DALAM FUNGSI
PERWAKILAN DAN FUNGSI KONTROL
PENANGGULANGAN KETERTINGGALAN
PENDAPATAN MASYARAKAT
1. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
2. MENGHILANGKAN DISTORSI HARGA
3. REDISTRIBUSI ASSET ( a.l.LANDREFORM)
4. PENERAPAN PAJAK
5. JARING PENGAMAN SOSIAL
PENUTUP
1. KETERTINGGALAN TIDAK BISA
DIHILANGKAN TETAPI BISA DIKURANGI
2. DENGAN PERBEDAAN KITA SELARAS
UNTUK MAJU MENUJU KESEJAHTERAAN
DALAM KEADILAN DAN KETAKWAAN

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
Qiu El Fahmi
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Dadang Solihin
 

Was ist angesagt? (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
konsep region dan aplikasi regionalisasi
konsep region dan aplikasi regionalisasikonsep region dan aplikasi regionalisasi
konsep region dan aplikasi regionalisasi
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1
 
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNANEVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DaerahPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAAKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYA
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahan
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah  Isu pengembangan wilayah
Isu pengembangan wilayah
 

Andere mochten auch (7)

Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi RakyatUpaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat
 
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecilPanduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
Panduan teknis ident. desa terpencil,desa tertinggal dan pulau2 kecil
 
Makala Masyarakat Desa Dan Kota
Makala Masyarakat Desa Dan KotaMakala Masyarakat Desa Dan Kota
Makala Masyarakat Desa Dan Kota
 
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatanPenataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
Penataan urusan pemerintahan dalam pembangunan kesehatan
 
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGsPeran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi LokalStrategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal
 
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 

Mehr von Deddy Supriady Bratakusumah

Mehr von Deddy Supriady Bratakusumah (20)

Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptxEmbracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
Embracing Innovation as an Approach to Increasing Service.pptx
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanKoperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
Koperasi dan UMKM Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang Pertumbuhan
 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-DaerahPenyusunan Rencana-Strategis-Daerah
Penyusunan Rencana-Strategis-Daerah
 
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat DaerahKonsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
Konsep Manstra-Manja-Perangkat Daerah
 
Empowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for DevelopmentEmpowering Local Governance for Development
Empowering Local Governance for Development
 
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
Akuntabilitas Keuangan Daerah. (Local Finance Accountability)
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
 
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
Wujud Pengelolaan Keuangan Daerah (Local Finance Management)
 
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
Pengelola Keuangan Daerah.(Local Finance Manager)
 
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
Pengelolaan Asset dan Pendapatan (Management of Local Assets and Revenues)
 
Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)Retribusi Daerah.(Retribution)
Retribusi Daerah.(Retribution)
 
Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)Pajak Daerah.(Local Tax)
Pajak Daerah.(Local Tax)
 
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
SUMBER KEUANGAN DAERAH (LOCAL REVENUES)
 
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (CENTRAL AND LOCAL GOVERNMANT FISCAL SCHEME)
 
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH (PUBLIC FINANCE POLICY)
 
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah (Function of Local Government Finance)
 
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
KEUANGAN NEGARA (PUBLIC FINANCE)
 
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIAFISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA
 

Pengertian Daerah Tertinggal