Komunikasi Dalam Situasi Krisis
•
4 gefällt mir•843 views
Communication in Critical Time
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (9)
Ähnlich wie Komunikasi Dalam Situasi Krisis
Ähnlich wie Komunikasi Dalam Situasi Krisis (20)
Mehr von Deddy Supriady Bratakusumah
Mehr von Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (8)
Komunikasi Dalam Situasi Krisis
- 1. PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS PADA INSTANSI PEMERINTAH 1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2013 Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., M.Sc., PhD Deputi Bidang Tata Laksana
- 2. 3. Infrastruktur 1. Birokrasi 2. Korupsi belum memadai ; anggaran negara untuk pembangunan dan pemeliharaan masih kecil. masih ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara di berbagai K/L/Pemda. dianggap masih gemuk, lamban dan belum profesional; belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan investasi. Tiga masalah besar dalam pembangunan: Kondisi IndonesiaKondisi Indonesia 2
- 3. Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan Birokrasi ke arah yang lebih baik
- 4. TATALAKSANATATALAKSANA AREA PERUBAHAN HASIL YANG DIHARAPKAN ORGANISASIORGANISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SDM APARATURSDM APARATUR PENGAWASANPENGAWASAN AKUNTABILITASAKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIKPELAYANAN PUBLIK MIND SET DAN CULTURE SET MIND SET DAN CULTURE SET ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURANORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAH SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERAH MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT PELAYANAN PRIMA SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGIBIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE SISTEM, PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR DAN SESUAI DENGAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE
- 5. Program Percepatan Reformasi Birokrasi MENCIPTAKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI: bersih dari KKN dan politisasi; kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban; melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi. Program Percepatan Reformasi Birokrasi 5
- 6. Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dengan tegas menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. 6
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 8. Maksud dan Tujuan Maksud Sebagai acuan pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan instansi pemerintah Tujuan Menciptakan pengelolaan komunikasi krisis yang efektif 8
- 9. 9 PARADIGMA LAMAPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA BARU ParadigmaParadigma KehumasanKehumasan REACTIVE RESPONSIBLE PROACTIVE
- 10. Tugas Humas Pemerintah 1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama; 2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; 3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah; 4. Membangun citra dan reputasi positif. 10
- 11. Keadaan Krisis
- 12. Dampak Krisis
- 14. KRISIS YANG TIDAK DAPAT DIANTISIPASI KRISIS YANG DAPAT DIANTISIPASI Konflik elit politik Demonstrasi/protes Penyelewengan seksual Boikot kerja Terorisme Tuntutan hukum dari masyarakat/publik Ledakan bom Class Action Pembunuhan Perubahan kebijakan pemerintah Penculikan Praktik suap dan penyelewengan Kebakaran Merger dan akuisisi tempat kerja Banjir Pembubaran institusi Badai Kecelakaan kerja Longsor Gempa bumi Tsunami Letusan gunung berapi Inventarisasi Potensi Krisis
- 15. Dampak Krisis
- 19. Terima Kasih 19
Hinweis der Redaktion
- Penyebab Krisis