Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
•
2 gefällt mir•1,040 views
Structure and Procedures
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
Ähnlich wie Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah (20)
Mehr von Deddy Supriady Bratakusumah
Mehr von Deddy Supriady Bratakusumah (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (8)
Efektivitas Tatalaksana Dalam Sektor Publikdi Daerah
- 1. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 2. Makna Reformasi Birokrasi Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. 2
- 3. AREA PERUBAHAN 3 Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang-undangan Sumber daya Manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Mind set dan culture Set Aparatur AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
- 4. Kelembagaan Ketatalaksanaan Tata Laksana (Sistem dan Prosedur) Standar Operating Prosedur (SOP) Sumber Daya Manusia REFORMASI BIROKRASI
- 5. Reformasi menciptakan tuntutan adanya penekanan pada pemerintahan pada proses tata kelola. Proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada nilai nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
- 6. UU NO 28 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KKN Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 7. PENGERTIAN TATALAKSANA tata laksana (tata hubungan/tata kerja) adalah perilaku antar manusia yang menggambarkan perilaku timbal balik dalam kelompok maupun dengan lingkungan luar (relationship, interrelationship) _Kamus Manajemen (1981 : 255) tata laksana diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan system kerja, metode kerja, dan prosedur kerja, pembagian kerja, susunan/struktur, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. (Miftah Thoha, 1990) KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 8. Organization and Methode : to improve the efficiency and effectiveness of clerical procedures and the control of operation within a business (RG Anderson, 1980) KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 9. TATALAKSANA DALAM SISTEM ORGANISASIONAL Organisasi Pegawai Governa nce Process Sumber daya Stakehold ers Struktur KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 10. TATALAKSANA Tatalaksana : tata cara suatu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tatalaksana sering disebut dengan prosedur kerja, mekanisme kerja, sistem kerja, dsb. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 11. Tatalaksana : a. Struktur : prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan kerja antara unit dan antar hirarki dalam organisasi . Contoh : koordinasi, komunikasi, pertanggung jawaban dsb. b. Sumber daya : prosedur pemanfaatan sumber daya dalam organisasi Contoh : prosedur penggunaan keuangan, pemanfaatan bahan kerja dsb. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 12. c. Pegawai : prosedur terkait pengaturan waktu, dan sikap perilaku pegawai dalam melaksanakan pekerjaan/tugas Contoh : pengaturan cuti, atribut pegawai, tata cara upacara dsb d. Stakeholders : prosedur terkait dengan pengaturan interaksi dalam proses pemberian pelayanan kepada stakeholders organisasi. Contoh : pedoman standard pelayanan, tata cara penannganan keluhan dsb KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 13. d. Governance process : tata cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Contoh : prosedur pembuatan peraturan daerah dsb. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 14. TUJUAN TATALAKSANA 1. Standardisasi 2. Sarana pengendalian 3. Sarana penjaminan mutu (zero defect) 4. Menjamin kepastian hukum 5. Memperkuat akuntabilitas 6. Sarana perbaikan terus menerus 7. Mendukung proses pemberdayaan dan organizational learning KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 15. EVALUASI/AUDIT TATALAKSANA Proses untuk menilai sejauh mana kebijakan tatalaksana telah memenuhi standard atau norma yang telah ditetapkan. Standard dan norma merupakan “rambu rambu” yang dibuat dalam rangka menjamin suatu tujuan ideal tertentu. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 16. ASPEK TEKNIS (CONTENT DIMENSION) a. Sifat : pengaturan atau penetapan b. Format ; pedoman, surat edaran, surat keputusan, peraturan. c. Kejelasan obyek yang diatur d. Kesesuaian dengan tugas dan fungsi unit organisasi terkait KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 17. ASPEK NORMATIF (CONTEXTUAL DIMENSION) Model good governance : audit terhadap kebijakan tatalaksana untuk menilai sejauh mana tatalaksana dibuat mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip prinsip good governance Model public service orientation : audit terhadap kebijakan tatalaksana untuk menilai sejauh mana tatalaksana mampu mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 18. Model Good Governance KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB Obyek Deskripsi Obyek Partisipasi Seberapa jauh kebijakan tatalaksana yang terkait dengan masyarakat dibuat untuk mendorong partisipasi dari para stakolders Tata cara penyusunan peraturan daerah, manajemen program dsb. Transparansi Apakah kebijakan tatalaksana telah dibuat untuk menjamin adanya transparansi pengaturan pelayanan Profesionalisme Seberapa jauh pemda menyusun kebijakan tatalaksana yang dibuat untuk mendukung terwujudnya profesionalisme pegawai Pengaturan kepegawaian
- 19. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB Obyek Deskripsi Obyek Ketaatan hukum Seberapa jauh kebijakan tatalaksana yang terkait telah sesuai dengan peraturan perundangan dan menjamin kepastian hukum Tata cara penyusunan peraturan daerah, manajemen program dsb. Bentuk regeling atau beschiking Visi stratejik Apakah kebijakan tatalaksana telah dibuat untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan Lingkungan hidup Akuntabilitas Seberapa jauh pemda telah menyusun kebijakan tatalaksana yang dibuat untuk mendukung penguatan akuntabilitas Pelaporan
- 20. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB Obyek Deskripsi Obyek Efektif dan efisien Seberapa jauh kebijakan tatalaksana dibuat untuk adanya perbaikan dalam efisiensi dan efektifitas kerja Semua bidang
- 21. MODEL PUBLIC SERVICE ORIENTATION KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB Obyek Deskripsi Obyek Orientasi pengguna layana n Seberapa jauh kebijakan tatalaksana dibuat untuk memenuhi harapan pengguna layanan Pelayanan eksternal Efektif dan efisien Seberapa jauh kebijakan tatalaksana dibuat untuk menciptakan pelayanan yang murah dan cepat Internal dan eksternal Kepastian hukum Seberapa jauh kebijakan tatalaksana dibuat sesuai peraturan perundangan Internal dan eksternal Keamanan Seberapa jauh tatalaksana menjamin keamanan dalam pelayanan Internal dan eksternal
- 22. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB Obyek Deskripsi Obyek Kenyamanan Seberapa jauh tatalaksana menjamin kenyamanan dalam pelayanan Eksternal Kecermatan Seberapa jauh tatalaksana menjamin keakuratan dalam pelayanan Internal dan eksternal Score Deskripsi 1 Sangat kurang 2 Kurang 3 Cukup 4 Mendukung 5 Sangat mendukung
- 23. VALUE CHAIN (RANTAI NILAI) KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB NILAI TAMBAH BAGI PENGGUNA LAYANAN Firms Insfrastructures HRM Technological Development Procurement Inbound LogisticsOperations Outbound Logistics Marketing & Sales Service Primary Activities
- 24. POLICY PERFORMANCE MODEL Sejauh mana tatalaksana mendukung kinerja pelaksanaan kebijakan : 1. Keuangan 2. Pegawai 3. Komunikasi 4. Organisasi 5. Dukungan stakeholder KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 25. CONTOH REKAP HASIL KAJIAN Aspek tatalaksana Obyek Format Sifat inovasi KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 26. PENYUSUNAN PEDOMAN AUDIT a. Siapa yang melakukan : unit yang bertanggung jawab dalam tatalaksana b. Bagaimana melakukannya : self assesment dan pembinaan oleh MENPAN Pelatihan dalam pelaksanaan self assesment. KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB
- 27. TERIMA KASIH KEDEPUTIAN TATALAKSANA MENPAN DAN RB