Dokumen tersebut merupakan tugas mengenai iklan dan dimensi etikanya oleh Dedy Setiady Syaiful yang berisi tentang fungsi iklan sebagai pemberi informasi, beberapa persoalan etis periklanan seperti manipulasi dan kebutuhan palsu, serta kebebasan konsumen dan etika pasar bebas. Dokumen tersebut juga membahas tentang monopoli, oligopoli, suap, dan undang-undang anti monopoli.
1. NAMA
KELAS
NPM
TUGAS
: DEDY SETIADY SYAIFUL
: 4EA21
: 11210756
: IKLAN DAN DIMENSI ETISNYA
1. Iklan dan Dimensi Etisnya
- Fungsi Iklan Sebagai Pemberi Informasi
Iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada
masyarakat tentang produk lain yang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar yang
ditekankan disini adalah bahwa iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan
seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk.sasaran iklan adalah agar
konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga akhirnya untuk membeli
produk itu. Sehubungan dengan iklan sebagai pemberi informasi yang benar kepada
konsumen, ada tiga pihak yang terlibat dan bertanggung jawab secara moral atas
informasi yang disampaikan sebuah iklan.
•
•
Pertama, produsen yang memiiki produk tersebut .
Kedua, biro iklan yang mengemas iklan dalam segala dimensinya: etis, estetik,
informatif, dan sebagainya.
•
Ketiga, bintang iklan.dalam hal ini,tanggung jawab moral atas informasi yang
benar tentang sebuah produk pertama-tama dipikul pihak oleh pihak produsen
- Beberapa Persoalan Etis Periklanan
Ada beberapa persoalan etis yang ditimbulkan oleh iklan,khususnya iklan yang manipulatif dan
persuasif non-Rasional.
• Pertama, iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia.Iklan membuat
manusia tidak lagi dihargai kebebasannya dalam menentukan pilihannya untuk
memberi produk tertentu.
• Kedua, dalam kaitan dengan itu iklan manipulatif dan persuasive non –rasional
menciptakan kebutuhan manusia dengan dengan akibat manusia modern menjadi
konsumtif.
• Ketiga, yang juga menjadi persoalan etis yang serius adalah adalah bahwa iklan
memanipulatif dan persuasive non-rasional malah membentuk dan menentukan
identitas atau citra diri manusia modern.
• Keempat, bagi masyarakat dengan tingkat perbedaan ekonomi dan sosial yang sangat
tinggi,iklan merongrong rasa keadilan sosial masyaraakat iklan yang menampilkan
yang serba mewah sangat ironis dengan kenyataan sosial dimana banyak anggota
masyarakat masih berjuang untuk sekedar hidup.
2. - Makna Etis Menipu Dalam Iklan
Prinsip etika bisnis yang paling relevan disini adalah prinsip kejujuran,mengatakan hal yang
benar dan tidak menipu.menurut kamus besar Bahasa Indonesia,kata tipu mengandung
pengertian perbuatan ataau perkataan yang tidak jujur (Bohong,palsu,dan sebagainya) dengan
meksud untuk menyesatkan,mengakali atau mencari untung.dengan kata lain menipu daalah
menggunakan tipu muslihat,mengakali,memperdaya,atau juga perbuatan cuurang yang dijalnkan
dengan niat yang telah direncanakan. Jadi,karena konsumen adalah pihak yang berhak
mengetahui kebenaran sebuah produk,iklan yang membuat pernyataaan yang menyebaabkan
mereka salah menarik kesimpulan tentang produk itu tetapi dianggap menipu dan dikutuk secara
moral kendati tidak pada maksud apapun untuk memperdaya dengan kata lain,berdasarkan
prinsip kejujuran ,iklan yang baik diterima secara moral adalah iklan yang memberi pernyataan
atau informasi yang benar sebagaimana adanya.
- Kebebasan Konsumen
Dalam bukunya The Affluent Society, John K. Galbraith, mengatakan bahwa produksilah
yang menciptakan permintaan, yang kemudian dipuaskannya. Dengan kata lain bukan
permintaan yang melahirkan produksi, melainkan sebaliknya produksi yang melahirkan
permintaan. Artinya, apa yang dianggap sebagai permintaan masyarakat sesungguhnya
disebabkan, ditimbulkan, dan diciptakan oleh adanya produksi. Kode etik periklanan
tentu saja sangat diharapkan untuk membatasi pengaruh iklan ini. Tetapi, perumusan
kode etik ini harus melibatkan berbagai pihak: ahli etika, konsumen (atau lembaga
konsumen), ahli hukum, pengusaha, pemerintahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat
tertentu, tanpa harus berarti merampas kemandirian profesi periklanan. Yang juga penting
adalah bahwa profesi periklanan dan organisasi profesi periklanan perlu benar-benar
punya komitmen moral untuk mewujudkan iklan yang baik bagi masyarakat.
2. Etika Pasar Bebas
- Keuntungan Moral Pasar Bebas
> Pertama, system ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang
sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi.
> Kedua, ada aturan yang jelas dan fair, dan k arena itu etis. Aturan ini diberlakukan juga
secara fair,transparan,konsekuen, dan objektif. Maka, semua pihak secara objektif tunduk
dan dapat merujuknya secara terbuka.
> Ketiga, pasar member peluanyang optimal, kendati belum sempurna, bagi persingan bebas
yang sehat dan fair.
3. > Keempat, dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih
mampu menjamin pertumbuhan ekonomi.
> Kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia.
- Peran Pemerintah
Mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari
Menyediakan barang public yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan
mudah dan murah
Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat
mempengaruhi pasar
Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan
dalam masyarakat
Memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien
Campur tangan pemerintah dalam ekonomi dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu:
Membuat undang-undang. Undang-undang diperlukan untuk mempertinggi efisiensi
mekanisme pasar, menciptakan dasaran social ekonomi dan menciptakan pertandingan
bebas sehingga tidak ada kekuatan monopoli.
Melakkukan kebijakkan fiskal dan moneter. Kebijakkan fiscal diperlukan masyarakat
bahwa pemerintah dapat menetapkan anggran belanja dan penerimaan Negara secara
seimbang. Kebijakkan moneter diperlukan untuk mengendalikan tingkat harga-harga agar
tetap stabil. Akan tetapi pada akhirnya kebijakkan moneter adalah peranan uang dalam
kegiatan ekonomi.
3. Monopoli
- Monopoli
Monopoli adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau
badan untuk menguasai penawaran pasar (penjualan produk barang dan atau jasa di pasaran)
yang ditujukan kepada para pelanggannya.
- Oligopoli
Oligopoli adalah suatu bentuk pasar dimana terdapat dominasi sejumlah pemasok dan penjual.
Pada kenyataannya, Sistem oligopoli yang ada, memiliki konsentrasi pasar yang tinggi. Hal
ini menunjukkan bahwa persentase yang besar dari pasar Oligopoli ditempati oleh
perusahaan-perusahaan komersial negara terkemuka. Perusahaan-perusahaan ini
membutuhkan perencanaan strategis untuk mempertimbangkan reaksi dari pesaing lain yang
4. ada di pasar. Oligopoli dalam praktek pasar bebas, sangat menguntungkan para pemilik modal
yang banyak.
- Suap
Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian
khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat,
dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang
atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk
menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.
- Undang-Undang Anti Monopoli
Menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi
oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau
pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat dan dapat merugikankepentingan umum. Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun
1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau
kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undagn Anti Monopoli. Sementara yang
dimaksud dengan “praktek monopoli” adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah
satu atau lebih pelaku yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas
barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat
dan dapat merugikan kepentingan umum Sesuai dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Anti
Monopoli.