Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dadang-solihin.blogspot.com

2

Materi
•
•
•

Reformasi Perencanaan berdasarkan UU
25/2004
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
Review RPJMD Kabupaten Sumedang


3


4

Apa itu SPPN
SPPN adalah


Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan


Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.


5

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


6

Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL
Dokumen

DAERAH
Penetapan

Dokumen

Penetapan

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)

UU
(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)

Perda
(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)

Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)

Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)

Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)


7

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

8

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)

 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)

 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)

9

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

10

Perencanaan yang Ideal
•

Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

•

Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.

•

•

Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).

•

Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

11

Fungsi/Manfaat Perencanaan
•
•
•
•
•

Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
Sebagai penuntun arah
Minimalisasi ketidakpastian
Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


12


13

1/2

Apa itu RPJMD
•

•

RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.


14

2/2

Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.


15

Substansi RPJMD
•

RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH

•
•

kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta

•

kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.


16

Step by Step Penyusunan RPJMD
5

3
1

Tahap
Penyusunan
Rancangan Awal
Renstra SKPD

Persiapan

Penyusunan
Rancangan
Akhir RPJMD

Penyusunan
Rancangan
Awal RPJMD

Tahap Penyusunan
Rancangan Akhir
RPJMD Daerah /
Renstra SKPD

Penetapan
Perda/Perkada
tentang RPJMD

2

4

6


17

1

Tahap Persiapan

1.

Orientasi Perencanaan Daerah

2.

Pembentukan Tim Penyusun RPJMD

3.

Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD

4.

Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih

5.

Orientasi Renstra SKPD

6.

Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

7.

Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD

8.

Identifikasi Stakeholder

9.

Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik

10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

18

2

Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD

1.

Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD

19

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
Tupoksi SKPD
Perumusan Visi dan Misi RPJMD
Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
Pembahasan Forum SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
Musrenbang RPJMD
Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

20

4

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


21

5

Tahap Penetapan Perda/Perkada
tentang RPJMD

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


22

Langkah Penyusunan RPJMD
(1)

Indikator
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
a)
b)
c)
d)

Visi,Misi Kepala Daerah
Strategi Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum
Kerangka Ekonomi Daerah

Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
(2)
(3)

SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD

(4)

e) Program SKPD

Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a)
b)
c)
d)
e)

Visi, Misi Kepala Daerah
Strategi Pembangunan Daerah
Kebijakan Umum
Kerangka Ekonomi Daerah
Program SKPD

(5)

Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD

Penetapan RPJMD
(7)

(6)


Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
23

1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan:

.
.
.

 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)


24

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan
pembangunan daerah sesuai dengan:

2/3
.

 Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
 Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.

.
.
25

7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART


3/3
.
.
.
.
.
26


27

Sistematika RPJMD
Sistematika sesuai Kebijakan

Sistematika RPJMD Sumedang

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS DAN PENDANAAN

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN


28

Bab I Pendahuluan
Bagian 1.5 Tentang Maksud dan Tujuan RPJMD
• Pada bagian ini hanya mencantumkan tentang penjabaran visi misi
kepala daerah terpilih, sebagai acuan penyusunan RKPD dan
sebagai bahan bagi semua pihak dalam melaksanakan
pembangunan di Kab. Sumedang.
• Hal yang belum ada adalah: RPJMD merupakan alat yang akan
digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta alat
pengawasan bagi DPRD terhadap pembangunan daerah selama 5
tahun ke depan.


29

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
•
•
•

Sub bab pada bab II sudah sesuai dengan kebijakan.
Pada Bab ini data yang digunakan pada umumnya data 2010 dan
2011, sebaiknya data terakhir yang digunakan adalah data 2012.
Beberapa contoh penggunaan data 2011 dalam RPJMD adalah
data pertumbuhan ekonomi, data PDRB, data pendidikan, IPM,
Penduduk Miskin dsb


30

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuda serta Kerangka Pendanaan
No

Uraian

1

Pendapatan Daerah

2

Pencairan dana
cadangan (sesuai
Perda)

3

Sisa lebih riil
perhitungan
anggaran

4

Total Penerimaan

Tahun
2014

2015

2016

2017

2018

1,838,702,954,999

2,006,764,506,231

2,191,405,110,227

2,380,853,097,293

2,573,731,137,369

-

-

-

-

-

2,263,671,549.84

2,263,671,549.84

2,263,671,549.84

2,263,671,549.84

2,263,671,549.84

1,840,966,626,548.58 2,009,028,177,781.09 2,193,668,781,776.93 2,383,116,768,842.56 2,575,994,808,919.26

Dikurangi :
5

Belanja dan
pengeluaran
pembiayaan yang
wajib dan mengikat
serta prioritas utama

6

Kapasitas Riil
Kemampuan
Keuangan

1,014,698,840,734.00 1,123,068,676,924.00 1,243,012,411,620.00 1,375,766,137,181.00 1,522,697,960,631.00

826,267,785,814.58

885,959,500,857.09

950,656,370,156.93 1,007,350,631,661.56 1,053,296,848,288.26

• Pendapatan daerah dari tahun ke tahun di proyeksikan meningkat.
• Berdasarkan proyeksi tersebut diatas maka diketahui bahwa belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib
dan prioritas lebih besar dibandingkan dengan kapasitas riil kemampuan keuangan untuk membiayai
BELANJA LANGSUNG (Pembangunan).
• Ini artinya dari tahun ke tahun porsi belanja tidak langsung (rutin) dibandingkan dengan belanja langsung
(pembangunan) masih lebih besar di Kab. Sumedang.

31

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Tabel 3.16 vs
Indikasi Rencana Pendanaan Tabel 8.1
Kapasitas Riil Tabel 3.16
2014

2015

2016

2017

2018

826,267,785,814.58

885,959,500,857.09

950,656,370,156.93

1,007,350,631,661.56

1,053,296,848,288.26

2014

2015

2016

703.298.289.942

696.459.797.237

569.940.120.706

2017

2018

766.812.969.879

676.045.593.784

Indikasi Rencana Pendanaan Tabel 8.1

• Berdasarkan perbandingan Bab III dan Bab VIII maka terdapat ketidaksesuaian
antara proyeksi kapasitas kemampuan keuangan dengan rencana pendanaan
pembangunan.
• Proyeksi kapasitas riil terus meningkat dr tahun 2014 sd 2018, sementara
rencana pendanaan naik turun setiap tahunnya bahkan tahun 2018 semakin
mengecil (???).
• Rekomendasi: sebaiknya indikasi rencana pendanaan disesuaikan dengan
kapasitas riil

32

1/2
Bab IV Analisis Isu-isu Strategis
•
•

•

Isu strategis harus lebih spesifik yang mencerminkan issu yang
akan ditangani selama 5 tahun di Kab. Sumedang.
Isu Strategis adalah
– Isu paling pokok
– Tidak hanya masalah tapi juga harus aktual dan mendesak
– Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif
terhadap isu lainnya
Terutama yang berkaitan dengan:
1. Ekonomi:
• Pertumbuhan dan pengembangan daya saing daerah
• Hambatan-hambatan dalam investasi penanaman modal
• Ekonomi biaya tinggi

33

2/2
Bab IV Analisis Isu-isu Strategis
2. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang:
• Konflik-konflik pemanfaatan ruang daerah dan perkembangan
ruang terbangun
• Kerusakan Sumber Daya Alam
• Degradasi kelestarian lingkungan dan bencana alam
3. Perlindungan Sosial:
• Tantangan ketenagakerjaan dan pengangguran
• Konflik-konflik sosial
4. Pelayanan Umum
• Pelayanan Publik
• Hambatan Penyelenggaraan otonomi daerah
• Pemekaran wilayah

34

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
•
•
•

Bagian ini mencakup visi, misi,tujuan dan sasaran pembangunan
daerah.
Kerangka penulisan sudah sesuai.
Visi dan misi kepala daerah terpilih yang dimasukkan pada bab ini
tidak boleh berbeda dengan visi misi yang telah disampaikan di
depan DPRD oleh calon kepala daerah terpilih.
(perlu dicek apakah sudah sesuai dengan bahan pidato calon saat
penyampaikan visi misi di DPRD)


35

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah
1.

2.

3.

Pragraf awal pada bab VI kalimatnya sudah sesuai yaitu “Strategi dan
arah kebijakan pembangunan merupakan upaya untuk mencapai
tujuan dan sasaran setiap misi dalam rangka mewujudkan visi”
Pada strategi umum bagian I. Kalimatnya: “Misi pertama
meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan
pelayanan publik dan kualitas demokrasi. Untuk mencapai misi
tersebut terdapat beberapa strategi yang dilakukan antara lain
melalui:”
Penjelasan: Penjelasan secara teoritis tentang strategi dan arah arah
kebijakan pada bagian 1 diatas sudah sesuai, namun tidak konsisten
dengan bagian 2 dimana terdapat kata “mencapai misi”. Perlu kami
jelaskan bahwa misi itu “tidak untuk dicapai” tetapi “untuk
dilaksanakan”, sehingga semua kalimat tentang pencapaian misi
harus diganti dengan “pelaksanaan misi” atau “pencapaian tujuan dan
sasaran”.


36

Bab VII Kebijakan Umum dan
Program Pembangunan Daerah
•
•

•

•
•

Pada RPJMD Kab.Sumedang, program bab VII sama dengan
program yang ada di Bab VIII.
Pada bab VII dan VIII, yang membedakan bukan hanya “tidak
adanya anggaran program pada Bab VII dan ada anggaran program
pada Bab VIII”.
Jumlah program di Bab VII lebih sedikit dibanding Bab VIII (krn pada
Bab VII hanya yang prioritas) tetapi semua program yang ada di
Bab VII juga ada di Bab VIII.
Program strategis dan program unggulan Bab VIII seharusnya
menjadi isi Bab VIII.
Bab VIII isinya adalah program berdasarkan urusan sebagaimana
tabel 8.1


37

Bab VIII Indikasi Rencana Program
Prioritas dan Pendanaan
• Pada bagian ini, program berdasarkan urusan
belum dilengkapi dengan indikator outcome
(hasil), jika indikator hasil dan targetnya belum
ada maka setiap akhir tahun, capaian program
tidak bisa diukur.
• Jika tidak ada indikator outcome maka DPRD
tidak dapat melakukan pengawasan outcome/hasil
pembangunan.
• Pada bab VII (tabel 7.1) memang terdapat
indikator program tetapi tidak ada nama
programnya, sebaiknya indikator program ada
pada Bab VIII.

38

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah
•

Pada penjelasan pragraf 1 dan 2 Bab IX, isinya menjelaskan tentang
pencapaian misi. Perlu dijelaskan bahwa misi itu “dilaksanakan” bukan
“dicapai”, yang dicapai adalah tujuan dan sasaran. Maka untuk
mencapai tujuan dan sasaran diperlukan indikator sasaran (impact)
bukan indikator misi.

•

Tabel 9.1 sebaiknya pengkategorisasiannya didasarkan pada
kategorisasi pencapaian sasaran, contoh:
Sasaran

Meningkatnya kualitas
SDM

Indikator
Sasaran
IPM

Kondisi
2013

Target
2014

Target
2015

Target
2016

Target
2017

Target
2018

67

68

70

71

72

74


39

•

•

Kalaupun akan mencantumkan kategorisasi indikator berdasarkan
aspek pembangunan seperti yang sudah ada pada tabel 9.1
disarankan tabel 9.1 menjadi tabel 9.2. Untuk tabel 9.1 diisi indikator
dari sasaran yang ada pada Bab V.
Dengan adanya indikator sasaran maka DPRD dapat melakukan
pengawasan sesuai dengan fungsinya yaitu pengawasan kebijakan,
dalam hal ini pengawasan terkait dengan ketercapaian hasil dan
dampak pembangunan yang ada pada bab VIII dan IX RPJMD.


40


41

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Ähnlich wie Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah