Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006

Materi
• Indikator Kinerja dan Log-Frame
• Landasan Hukum Penyusunan Renstra K/L
dan SKPD
• Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)
• Perumusan Isu Strategis
• Penyusunan Renstra K/L
• Contoh Renstra Bappenas
4dadang-solihin.blogspot.com

INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT
Indikator Kinerja
dan Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 5
ABK
AT
KPJM

Alur Pikir Logic Model
6
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubahIMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan
ACTIVITIES
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja
INPUTS
Metode
Pelaksanaan
MetodePenyusunan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
dadang-solihin.blogspot.com

Matriks Logic Model
Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Kinerja
Impacts
Outcomes
Outputs
Activities
Inputs
Needs
(permasalahan,
penyebab)
A
B
C
D

Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan
X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi
X FrustrasiSasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
TerarahVisi Misi
X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran
Tidak
EfektifX Kebijakan Program
Strategi Program
Salah
LangkahXVisi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
EfisienXStrategiVisi Misi Sasaran

Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)
Perda
(Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional
(RPJM-Nasional)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)
Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja
SKPD)
Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)

Apa Itu Isu Strategis?
• Isu Strategis adalah
– Isu paling pokok
– Tidak hanya masalah tapi
juga harus aktual dan
mendesak
– Jika isu tersebut ditangani
akan memiliki dampak positif
terhadap isu lainnya
• Isu Strategis akan menjadi
perhatian untuk 5 tahun
mendatang.

Tolok Ukur Penentuan Strategis
1. Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?
2. Apakah isu ini mendesak?
3. Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders?
4. Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi K/L?
5. Apakah isu ini jika dibahas akan membantu
menyelesaikan permasalahan pembangunan?
6. Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini?
7. Apakah isu ini aman dari dampak negatif?
Aktual
Urgensi
Relevansi
Dampak +
Kesesuaian
Inklusi
Sensitivitas

Tujuan dan Prinsip
• Mendapatkan kepastian isu
strategis apa yang disepakati
untuk diangkat dan
menjadikan arah fokus
pembangunan untuk jangka
menengah,
• Yang selanjutnya dijadikan
sebagai acuan dalam
mengidentifikasi dan
merumuskan visi, misi serta
agenda pembangunan K/L
Prinsip-Prinsip
1. Penetapan isu strategis didasarkan
atas pertimbangan matang setelah
mensinergikan hasil kajian dari aspek
politis, teknokratis, partisipatif, top-
down dan bottom up
2. Rancangan visi K/L perlu tegas, jelas
arahnya, ringkas, realistis dan
aplikatif, serta mampu menjawab
tantangan dan permasalahan menjadi
isu strategis
3. Rumusan misi harus mempunyai
keterkaitan jelas dengan pencapaian
visi
Tujuan

Metode dan Langkah
Metode
• Kajian analitis
dan diskusi antar
Tim Penyusun
• Dialog atau
diskusi melalui
FGD
Langkah-langkah
1. Review kembali draft rumusan strategis
2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil
FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah
dibahas
3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah
4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun
rumusan alternatif
• Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi  Isu dan Harapan Masyarakat
• Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi
perkembangan nasional
• Rumusan hasil FGD yang telah disepakati
Informasi yang Disiapkan

Landasan Hukum
Penyusunan Renstra K/L
1. UU 25/2004 tentang SPPN
• Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1),
Pasal 15 ayat (1)
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
3. PP 20/2004 tentang RKP
• Pasal 3 ayat (1)
4. PP 40/2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional
• Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8),
Pasal 14 ayat (2)

Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.

Muatan Renstra-KL
1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan
Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:

 Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
 Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga
 Informasi tentang
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif
Substansi Renstra-KL

Alur Penyusunan Renstra-KL
Penetapan
Renstra-KL
Proses
Politik
Proses
Teknokratik
 Menggunakan metode
dan kerangka berpikir
ilmiah
 Trilateral meeting
antara K/L, Bappenas,
dan Kementerian
Keuangan
 Mengacu pada
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005-2025
 Renstra-KL ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan K/L
 Proses penyusunan
Renstra-KL yang
disesuaikan dengan
visi, misi, dan program
prioritas (platform)
Presiden

Alur Penyusunan Renstra-KL

Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara
VISI
MISI
SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)
TUJUAN
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA TINGGI
NEGARA
ESELON 1
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)
SASARAN HASIL
(OUTCOME)
PROGRAM:
PROGRAM-PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
KEGIATANESELON II
STRATEGI KEBIJAKAN DAN
PENDANAAN
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA
TINGGI NEGARA
ESELON I
ESELON II
Program-program
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Tinggi
Negara

Renstra-KL bagi Kementerian
VISI
MISI
SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)
TUJUAN
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
DEPARTEMEN
ESELON 1
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)
SASARAN HASIL
(OUTCOME)
PROGRAM:
PROGRAM-PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
KEGIATANESELON II
STRATEGI KEBIJAKAN DAN
PENDANAAN
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
ESELON I
ESELON II
Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
pelayanan eksternal

Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
VISI
MISI
SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)
TUJUAN
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
NEGARA/
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
ESELON 1
ESELON 2
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)
SASARAN HASIL
(OUTCOME)
PROGRAM:
PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
KEGIATAN
STRATEGI KEBIJAKAN
DAN PENDANAAN
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
KOORDINATOR
ESELON I
ESELON II
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam
indikator kinerja
program

Renstra-KL bagi LPND
VISI
MISI
SASARAN STRATEGIS
(IMPACT)
TUJUAN
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL
ESELON 1
ESELON 2
SASARAN KELUARAN
(OUTPUT)
SASARAN HASIL
(OUTCOME)
PROGRAM:
PROGRAM TEKNIS
PROGRAM GENERIK
KEGIATAN
STRATEGI KEBIJAKAN
DAN PENDANAAN
ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL
ESELON I
ESELON II
LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya

Sistematika Penulisan Renstra-KL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
2.2 Misi Kementerian/Lembaga
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 Sesuai dengan penugasan RPJMN
pada K/L, terkait dengan prioritas
nasional/ bidang.
 Uraian mencakup indikatif pendanaan
dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing
Program
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
diperlukan untuk melaksanakannya)
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
yang bersangkutan
 Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerja outcome dari masing-masing
Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan
mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
BAB IV Penutup
LAMPIRAN
Matriks Kinerja K/L
Matriks Pendanaan K/L

Tahap Penyusunan Renstra K/L
(1) Persiapan
(2) Identifikasi Kondisi
Umum, Potensi dan
Permasalahan K/L
(3) Penyusunan Visi
dan Misi K/L
(4) Penyusunan Tujuan dan
Sasaran Strategis K/L
(5) Penyusunan Arah Kebijakan
dan Strategi
(6) Penyusunan Program dan
Kegiatan
(7) Penyusunan Target dan
Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

Tahap Penyusunan Renstra-KL
1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang
akan dihadapi;
2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan
justifikasi fungsi dan kewenangannya,;
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya.
4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai
bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan
Renstra-KL.
(1) Persiapan

1.Kondisi Umum K/L
 Hasil evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan
 Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang
publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan
K/L
2.Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L
(2) Identifikasi Kondisi Umum,
Potensi dan Permasalahan
K/L
 Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L
dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi
Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L.

1.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai
oleh K/L pada akhir periode perencanaan.
2.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
(3) Penyusunan Visi
dan Misi K/L
 Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL
Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab
2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L.

1. Tujuan:
 Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka
menengah;
 Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka
menengah;
 Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan
 Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L
2. Sasaran:
 Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;
 Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;
 Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
 Dilengkapi dengan target kinerja.
(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran
Strategis K/L
 Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-
sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya
dalam rangka pencapaian program prioritas
Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam
RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategisnya sendiri.
2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Memuat program-program indikatif untuk
memecahkan permasalahan yang penting dan
mendesak untuk segera dilaksanakan dalam
jangka menengah serta memiliki dampak yang
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis.
 Program-program tersebut harus mencakup
kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai
dengan bidang terkait.
(5) Penyusunan Arah Kebijakan dan
Strategi
 Uraian Strategi dan
Kebijakan Nasional
dituangkan dalam Bab III
tentang Strategi dan
Kebijakan (subbab 3.1).
 Uraian mengenai Arah
Kebijakan dan Strategi K/L
dituangkan dalam Bab III
tentang Arah Kebijakan
dan Strategi (subbab 3.2).

1. Program K/L
2. Kegiatan K/L
3. Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan K/L
4. Indikator Kinerja Program
(Outcome)
5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
6. Target Kinerja
(6)
Penyusunan Program dan Kegiatan

1. Penelaahan (review) program
dan kegiatan.
2. Penyusunan program dan
kegiatan baru untuk periode
2015-2019.
3. Penyusunan anggaran tahun
dasar (2015) bagi program dan
kegiatan baru
4. Menyusun Prakiraan Maju
Jangka Menengah.
(7) Penyusunan Target dan
Pendanaan K/L (berbasis KPJM)

 Merupakan program yang
menghasilkan pelayanan kepada
kelompok sasaran/ masyarakat
(pelayanan eksternal)
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi
eselon 1 A
 Nomenklatur program bersifat unik/
khusus tidak duplikatif untuk masing-
masing organisasi pelaksananya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian
kinerjanya berdasarkan periode waktu
tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi
 Merupakan program yang digunakan
oleh beberapa organisasi eselon 1 A
yang bersifat pelayanan internal untuk
mendukung pelayanan aparatur dan/
atau administrasi pemerintahan
 Nomenklatur program dibuat unik untuk
setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
membedakan kode programnya
 Ditujukan untuk menunjang
pelaksanaan program teknis
Program K/L
Program GenerikProgram Teknis

 Kegiatan Teknis adalah Kegiatan
Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-
kegiatan dengan output spesifik
dalam rangka pencapaian Sasaran
Nasional.
 Kegiatan Generik adalah kegiatan
yang digunakan oleh beberapa unit
organisasi eselon 2 yang sejenis.
Kegiatan K/L
Kegiatan GenerikKegiatan Teknis
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja
setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.

Indikator Kinerja Program (Outcome)
 Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
dengan visi, misi dan tupoksinya;
 Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
 Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
 Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan tupoksinya;
 Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
 Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
program; dan
 Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.

Target Kinerja  SMART
a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas
dan biaya;
c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
dan sumber daya yang ada;
d. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Masih belum tercapainya
(berhasilnya) target pencapaian
pada rencana pembangunan
nasional (RPJMN, RKP)
Belum optimalnya penugasan-
penugasan dalam rangka koordinasi
strategis sesuai dengan penugasan
dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan
kebijakan pembangunan nasional
(tidak rutin tetapi sangat strategis)
Rencana pembangunan nasional
(RPJP, RPJMN, RKP) yang belum
berkualitas (kualitas diukur dari belum
konsisten dan terkaitnya dokumen
RPJM dan RKP dengan dokumen
renstra/renja/RKPD)
Identifikasi Kondisi Umum atas Hasil Evaluasi Organisasi
(Contoh: lembaga Kementerian PPN/Bappenas)
PENILAIAN STAKEHOLDERS
HASIL
EVALUASI
ORGANISASI

Berhasilnya pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMN 2010 – 2014,
dengan Visi: “Mewujudkan
Indonesia yang Sejahtera,
Demokratis, dan Berkeadilan
Terlaksananya penugasan-
penugasan lainnya dari Presiden/
Pemerintah dalam kaitan kebijakan
pembangunan nasional (tidak rutin
tetapi sangat strategis)
Terwujudnya rencana pembangunan
nasional (RPJP, RPJMN, RKP) yang
berkualitas
MEMENUHI
HARAPAN STAKEHOLDERS
VISI
MISI
Identifikasi Kondisi Umum
dalam Memenuhi Harapan Stakeholders (Outcomes)

Identifikasi Kondisi Umum
Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas
perencanaan (RPJPN, RPJMN, dan RKP),
karena:
a. Belum terkaitnya RKP dengan Renja dan RKA
K/L, khususnya keterkaitan program dan
kegiatan nasional dengan program dan
kegiatan K/L
b. Belum terkaitnya RPJMN dengan Renstra K/L
khususnya dalam arahan kebijakan dan strategi
pembangunan nasional dengan arah kebijakan
dan strategi sektor (K/L),
c. Butir a dan b mengakibatkan pencapaian target
K/L (Renstra, Renja dan RKA K/L) tidak sesuai
dengan pencapaian target nasional (RPJMN
dan RKP)
d. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional
peraturan perundangan nasional (Peraturan
perundang-undangan) di lingkungan internal
Kementerian Negara PPN/Bappenas
a. Perlu dilakukan optimalisasi tugas
perencanaan sesuai dengan peraturan
perundangan berlaku
b. Perlunya pendalaman pemahaman
tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional di lingkungan
internal sebagai panduan perencana
dalam menyusun perencanaan
pembangunan nasional
c. Perlu dilengkapi panduan sistem
pendukung/ teknis (turunan dari UU)
sebagai acuan pelaksanaan
penyusunan perencanaan
KONDISI YANG DIHARAPKANKONDISI SAAT INI
PERAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

VISI
MISI
Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan
proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan
bernegara
1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan
berkelanjutan;
2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses
perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat
dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan
Contoh : Visi dan Misi
Kementerian PPN/Bappenas 2010 - 2014

z
52
VISI MISI TUJUAN
52
Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan
proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan
bernegara
1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan
berkelanjutan;
TUJUAN 1:
Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN
2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang
Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan
TUJUAN 2:
Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN
dan RKP) yang berkualitas
TUJUAN 3:
Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/
Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan
nasional
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses
perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat
dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan
CONTOH :
Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas
dadang-solihin.blogspot.com

1. Peningkatan efektifitas peraturan
perundang-undangan
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas
Berdasarkan Prioritas dan Fokus Prioritas dalam RPJMN
PRIORITAS NASIONAL:
Meningkatkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang
hukum
3. Peningkatan penghormatan, pemajuan,
penegakan HAM
4. Peningkatan penyelenggeraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik
FOKUS PRIORITAS NASIONAL
6. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas
birokrasi
7. Pemantaoan reformasi birokrasi

Keterkaitan Fokus Prioritas dalam RPJMN 2010 -2014
dengan Arah Kebijakan dan Strategi
Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam Renstra 2010 - 2014
1. Peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
2. Peningkatan kualitas
pelayanan publik
FOKUS PRIORITAS
NASIONALTERKAIT
KEMENTERIAN NEGARA PPN/
BAPPENAS
3. Peningkatan kapasitas
dan akuntabilitas birokrasi
4. Pemantapan reformasi
birokrasi
1. Penguatan kelembagaan
nasional melalui penataan sistem
perencanaan, pemantauan,
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan;
pengembangan sistem dan
kualitas data dan informasi
nasional; serta peningkatan
kualitas koordinasi dengan para
pemangku kepentingan.
2. Penerapan perencanaan
pembangunan nasional dan
penganggaran yang berbasis
kinerja.
3. Peningkatan kualitas hasil
evaluasi kebijakan/kajian sebagai
masukan bagi perencanaan
pembangunan dan perumusan
kebijakan penyelesaian
permasalahan pembagunan.
4. Peningkatan kualitas data dan
informasi perencanaan
pembangunan.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi
secara konsisten dan
berkelanjutan dalam rangka
peningkatan kinerja (better
performance) lembaga dan
pegawai.
ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Eksternal:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran sektoral, lintas sektoral dan
wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta
keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan
nasional.
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau
evaluasi kebijakan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan
pembangunan nasional.
Internal:
1. Membangun Manajemen Kinerja: dari kinerja
lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
2. Mengelola anggaran secara lebih efisien,
efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk
mendorong peningkatan kinerja lembaga dan
pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di
Kementerian PPN/Bappenas dan perencana
di tingkat pusat dan daerah secara lebih
proporsional dan akuntabel.
4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good
governance di Kementerian PPN/Bappenas.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
dan pengelolaannya dalam rangka
mendukung peningkatan kinerja lembaga
dan pegawai.
ARAH STRATEGI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Contoh : Tupoksi, Program dan Kegiatan
PROGRAM KEGIATANTUPOKSI
TUGAS :
membantu presiden dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang perencanaan, pembangunan
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
FUNGSI:
1. Penyusunan rencana pembangunan nasional
2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bid. PPN
3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bid. PPN
4. Penyusunan program pembangunan sbg. bahan
penyusunan RAPBN yang dilaksanakan bersama-sama
dgn Dept. Keu.
5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian
sumber-sumber pembiayaan DN dan LN, serta
pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-
sama instansi terkait.
6. Koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas
Kemeneg PPN/Bappenas
7. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi
Pemerintah di bid. PPN
8. Pengawasan pelaks. dan pelaks. tugasnya
9. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran,
dan pertimb. di bid. tugas dan fungsinya kpd Presiden
10.Penyelenggaraan pembin. dan pelayanan adm. Umum
di bid. perenc. umum, ketatausahaan, ortala, sdm,
keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan
rumah tangga
Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas
Aparatur Negara
a. Penyusunan Rencana Pembang.
b. Koordinasi, MONEV
c. Kajian/Studi
d. Penguatan Basis Data (Datbase)
Pelatihan / peningkatan
SDM Perencana
Mendukung Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Kementerian
PPN/Bappenas
Pemeliharaan dan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendukung
Pelayanan
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Penyelenggaraan Pimpinan
Kenegaraan dan
Kepemerintahan
Pengelolaan Sumber
Daya Manusia Aparatur
Perencanaan
Pembangunan Nasional
Pembinaan & Pengawasan Aparatur
Di Bid. Administrasi Umum dan
Kelembagaandadang-solihin.blogspot.com 55

Lampiran: Contoh Logframe
Level Uraian Kriteria Sukses Indikator
Impacts Meningkatnya
kesetaraan gender
Meningkatnya IPG dan IDG  Indeks Pembangunan Gender
(IPG) atau Gender-related
Development Index (GDI) dan
 Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) atau Gender Empowerment
Measurement (GEM).
Outcomes  Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di
bidang sosial,
politik, dan hukum
Meningkatnya jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di bidang sosial,
politik, dan hukum menjadi 18
kebijakan pada tahun 2014
 Jumlah kebijakan, program, dan
kegiatan pelaksanaan PUG di
bidang sosial, politik, dan hukum
di tingkat nasional dan daerah
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di
bidang ekonomi
Meningkatnya jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG di bidang ekonomi
menjadi 31 kebijakan pada tahun
2014
 Jumlah kebijakan, program, dan
kegiatan pelaksanaan PUG di
bidang ekonomi di tingkat
nasional dan daerah
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
perempuan
terhadap berbagai
tindak kekerasan
 Meningkatnya Jumlah kebijakan
perlindungan perempuan terhadap
berbagai tindak kekerasan menjadi
26 kebijakan pada tahun 2014
 Meningkatnya Persentase cakupan
perempuan korban kekerasan yang
mendapat penanganan pengaduan
menjadi 100 persen pada tahun
2014
 Jumlah kebijakan perlindungan
perempuan terhadap berbagai
tindak kekerasan
 Persentase cakupan perempuan
korban kekerasan yang mendapat
penanganan pengaduan

Output  Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang pendidikan
 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan
PUG dalam rangka peningkatan kualitas
pendidikan menjadi 3 kebijakan pada tahun
2014.
 5 K/L dan 19 pemda yang difasilitasi dalam
penerapan ARG di bidang pendidikan pada
tahun 2014
 Jumlah kebijakan pelaksanaan
PUG dalam rangka peningkatan
kualitas pendidikan
 Jumlah K/L dan pemda yang
difasilitasi dalam penerapan ARG
di bidang pendidikan (K/L dan
prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang kesehatan
PUG di bidang kesehatan menjadi 4 kebijakan
pada tahun 2014
penerapan ARG di bidang kesehatan pada
tahun 2014
PUG di bidang kesehatan
di bidang kesehatan (K/L dan
prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
partisipasi
perempuan di
bidang politik dan
pengambilan
keputusan
PUG di bidang politik dan pengambilan
keputusan menjadi 5 kebijakan pada tahun
2014
penerapan ARG di bidang politik dan
pengambilan keputusan pada tahun 2014
PUG di bidang politik dan
pengambilan keputusan
di bidang politik dan
pengambilan keputusan (K/L dan
prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
pelaksanaan PUG
bidang
ketenagakerjaan
PUG di bidang ketenagakerjaan menjadi 3
kebijakan pada tahun 2014
penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan
pada tahun 2014
PUG di bidang ketenagakerjaan
di bidang ketenagakerjaan (K/L
dan prov)

Output  Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
perempuan dari
tindak kekerasan
 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan menjadi 9
kebijakan tahun 2014
penerapan kebijakan perlindungan perempuan
dari tindak kekerasan pada tahun 2014
 Jumlah kebijakan perlindungan
perempuan dari tindak kekerasan
 Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi
dalam penerapan kebijakan
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan (K/L dan prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
penerapan sistem
data gender
 Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan
sistem data gender menjadi 4 kebijakan pada
tahun 2014.
penerapan kebijakan penerapan sistem data
terpilah gender pada tahun 2014
 Jumlah kebijakan penerapan sistem
data gender
dalam penerapan kebijakan penerapan
sistem data terpilah gender (K/L dan
prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
tenaga kerja
perempuan
tenaga kerja perempuan menjadi 4 kebijakan
pada tahun 2014
 1K/L dan 23 pemda yang difasilitasi dalam
penerapan kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan pada tahun 2014
 Jumlah kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan
perlindungan tenaga kerja perempuan
(K/L dan prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
perlindungan
korban tindak
pidana
perdagangan
orang
korban tindak pidana perdagangan orang
menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014.
penerapan kebijakan perlindungan korban
tindak pidana perdagangan orang pada tahun
2014.
 Jumlah kebijakan perlindungan korban
tindak pidana perdagangan orang
perlindungan korban tindak pidana
perdagangan orang (K/L dan prov)
 Meningkatnya
jumlah kebijakan
penghapusan
kekerasan pada
anak
 Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan
kekerasan pada anak menjadi 4 kebijakan pada
tahun 2014.
 6 K/L dan 26 pemda yang difasilitasi tentang
penghapusan kekerasan pada anak tahun 2014.
 Jumlah kebijakan penghapusan
kekerasan pada anak
tentang penghapusan kekerasan pada
anak (K/L dan prov)

Activities  Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
bidang pendidikan yang responsif gender
 Penyusunan dan harmonisasi kebijakan
bidang kesehatan yang responsif gender
partisipasi perempuan di bidang politik dan
pengambilan keputusan
bidang ketenagakerjaan yang responsif
gender
perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan
penyusunan data gender
perlindungan tenaga kerja perempuan
perlindungan korban perdagangan orang
penghapusan kekerasan pada anak
Input  Dana
 SDM

Level Uraian Keterangan
Needs  Kapasitas kelembagaan
PUG masih terbatas dan
pemberdayaan
perempuan belum
optimal
 Lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang
ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan
belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih
terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan
partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber
daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2)
rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik,
jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya
kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan
iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial,
serta terjadinya penyakit.
 Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan
juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum
memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan
korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus
dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.
 Belum efektifnya
kelembagaan PUG dan
pemberdayaan
perempuan
 Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan
dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas
pembangunan;
 Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG,
terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan
data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan
 Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta
manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota
 Kapasitas kelembagaan
perlindungan anak masih
terbatas
 Masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak dari segala
bentuk kekerasan dan diskriminasi

Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Ähnlich wie Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006

Ähnlich wie Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006 (20)

Mehr von Dadang Solihin

Mehr von Dadang Solihin (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Rencana Stratejik berdasarkan UU 25/2004 dan PP 40/2006