Capacity Building DPRD Kabupaten Cirebon di Millenium Hotel-Jakarta, 13 November 2012

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Materi
• Reformasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
• Reformasi Penganggaran
Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Reformasi Sistem Penganggaran 1/2
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
 Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. 2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma Baru
Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
Indikator
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
Biaya menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran
2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan Prakiraan
(R)APBN
Maju Maju
KPJM
Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3
Prakiraan Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T-1 T0 T+1 T+2 T+3
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN
Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun-tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad-hoc ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
masing-masing
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. dadang-solihin.blogspot.com 23